Pembatalan Haji 2021 dan Tanggung Jawab Negara


Penulis: Ummu Naira Asfa (Forum Muslimah Indonesia ForMind)


MuslimahNews.com, OPINI — Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji 2021. Hal itu dituangkan dalam Keputusan Menag No. 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Pemerintah dalam hal ini menyatakan bahwa dana jemaah haji Indonesia aman, hubungan Indonesia dengan Arab Saudi baik-baik saja, serta pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain terkait hal ini (news.detik.com, 5/6/2021).

Keputusan ini diambil mempertimbangkan keselamatan haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan otoritas Arab Saudi dan telah mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020/2021 pada 2 Juni 2021. (cnbcindonesia.com, 6/6/2021)

Alasan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun ini menurutnya adalah karena Kerajaan Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggara ibadah haji tahun 2021. Akibat kasus Covid-19, Arab Saudi juga belum mengundang Indonesia untuk menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji. (cnbcindonesia.com, 6/6/2021)

Kewajiban Negara terhadap Kewajiban Agama Warga Negara

Terkait pemberangkatan haji 2021, ada 11 negara yang diperbolehkan masuk Arab Saudi, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, Portugal, Swedia, Swiss, Italia, Irlandia, serta Uni Emirat Arab. Sebagai negeri muslim dengan jumlah warga muslim yang besar, calon jemaah haji Indonesia patut kecewa karena batal berangkat selama dua tahun berturut-turut.

Baca juga:  Arab Saudi-AS-Israel, Politik “Cinta Segitiga”?

Bagaimana kondisi ini bisa terjadi? Indonesia adalah negeri muslim mayoritas. Warga negara Indonesia yang muslim dan mampu akan terdorong untuk melaksanakan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima ini. Mereka pun dan akan berusaha mengupayakan serta mempersiapkannya sebaik mungkin.

Namun, dengan kondisi saat ini sehingga terjadi pembatalan pemberangkatan haji, patut kita pertanyakan bagaimana komitmen Pemerintah dan negara Indonesia dalam menjamin pelaksanaan ibadah utama tiap-tiap warga negaranya?

Kalau alasannya terkait belum ada nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan haji sebagaimana tersebut di atas, sesulit apa hal itu diupayakan? Bukankah seharusnya hal itu bisa diupayakan jauh-jauh hari sebelumnya, apalagi di era digital yang mana akses komunikasi sangat terbuka lebar dan mudah?

Jika negara serius mengurus rakyatnya, untuk ibadah yang pengurusannya rutin dilakukan negara setahun sekali ini, sebenarnya pemerintah memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelumnya, termasuk mengatasi hambatan jika ada.

Jangan sampai rakyat berkali-kali kecewa kepada pemimpinnya karena alasan yang seharusnya masih bisa diupayakan. Maka, komitmen Pemerintah sangat patut untuk kita pertanyakan kembali. Bagaimana peran negara menjamin kewajiban ibadah haji bagi warga negaranya?

Sistem Islam Menjamin Pelaksanaan Ibadah Warga Negara

Allah Swt. berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS Ali Imran [03]: 97).

Baca juga:  Sertifikasi Wawasan Kebangsaan untuk Dai, ke Mana Arahnya?

Dalam hadis Nabi saw. bersabda, “Wahai manusia, Allah Swt telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah.”

Sistem pemerintahan Islam itu indah karena menjaga betul pelaksanaan syariat Islam tiap warga negaranya. Ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam tentu menjadi prioritas yang akan dijaga pelaksanaannya oleh negara.

Dengan kata lain, negara akan melakukan upaya maksimal untuk memastikan terlaksananya kewajiban haji oleh rakyat. Jika pun ada hambatan terkait pemberangkatan jemaah haji, negara akan berusaha menghilangkan hambatan tersebut.

Selain urusan ibadah rakyat, sistem Islam mewajibkan pemimpin negara untuk sungguh-sungguh mengurusi hajat hidup rakyatnya (raa’in), mulai dari urusan pangan, sandang, dan papan. Negara menjamin kebutuhan pokok rakyat, karena itu adalah amanah besar pemimpin yang akan dihisab oleh Allah Swt. kelak di hari kiamat.

Di dalam hadis disebutkan, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)

Pada masa negara Khilafah Islamiah, terdapat beragam sarana dan bantuan yang disiapkan negara agar sempurna kewajiban haji warga negaranya.

Negara Khilafah membentuk departemen khusus yang menangani ibadah haji dan segala hal yang dibutuhkan, juga membangun sarana prasarana transportasi, baik melalui jalur darat, laut, dan udara.

Baca juga:  Makna Politik Ibadah Haji

Pada masa Khalifah Sultan Abdul Hamid II, pernah dibangun sarana transportasi massal dari Istanbul hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji.

Tidak ada visa haji pada masa Khilafah, sehingga seluruh jemaah haji dari berbagai negeri muslim dalam wilayah pemerintahan Islam bisa keluar masuk Makkah—Madinah dengan mudah tanpa visa. Visa hanya untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir hukman (terkait perjanjian dengan Khilafah) atau negara kafir fi’lan (yang memusuhi Khilafah secara terang-terangan).

Pada masa Khilafah Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Makkah—Madinah). Negara juga menyediakan logistik dan dana zakat bagi jemaah yang kehabisan bekal.

Hal teknis lainnya, negara Khilafah akan mengatur kuota jemaah haji (dan umrah) dan memprioritaskan jemaah yang memang sudah memenuhi syarat dan mampu.

Dengan pengaturan yang rapi dan bertanggung jawab oleh negara, alhamdulillah ibadah haji warga negara dapat terlaksana setiap tahunnya. Wallahu a’lam bish-shawwab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan