[News] Negara Kesepakatan dan Realitas Kehidupan Rasulullah

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dikutip dari detiknews (7/6/2021) Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan umat Islam perlu memahami moderasi beragama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu disampaikan dalam acara bedah buku Darul Misaq, Indonesia Negara Kesepakatan: Pandangan Ma’ruf Amin, yang  berisi pandangannya terhadap cara menjalankan agama Islam yang moderat.

Pada acara tersebut, Ma’ruf menjelaskan bahwa Indonesia adalah darul mitsaq yang berarti negara kesepakatan. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya mengenai masih adanya ceramah yang diselipi dengan wacana pendirian negara Islam.

“Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat. Hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian negara Islam atau negara Khilafah, walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema ini kini sudah tidak aktif lagi,” katanya.

Konsekuensinya Sangat Destruktif dan Bertentangan Dengan Syariat

Gagasan negara kesepakatan sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Bahkan ulama nasional K.H. Rokhmat S. Labib mengakui, saat ini banyak kaum muslim yang meyakini bahwa negara Rasulullah dibentuk berdasarkan kesepakatan, yakni antara kaum muslim, Yahudi, dan kaum musyrik lain yang tinggal di Madinah. Lalu mereka melandaskan keyakinannya pada Piagam (Shahifah) Madinah.

Menurutnya, keyakinan ini akan memberi implikasi yang mendasar dan tak ringan. “Karena itu berarti seluruh hukum yang berlaku, peraturan dan kebijakan yang diterapkan senantiasa harus didasarkan pada kesepakatan bersama,” ungkapnya.

Baca juga:  Madinah di Zaman Nabi Muhammad, Miniatur Indonesia?

Selanjutnya, Ustaz Labib, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa di dalam Shahifatul Madinah, Rasulullah memang tidak hanya melibatkan muslim, melainkan juga nonmuslim. Namun, bukan berarti negara yang dibangun Rasulullah merupakan hasil perjanjian, lalu hukum yang berlaku didasarkan pada kesepakatan.

Karena di dalam piagam ini ada satu klausul penting yang berbunyi, “Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla dan keputusan Muhammad saw..”

“Ini artinya, hukum yang dijalankan bukan berdasarkan kesepakatan, namun mutlak berasal dari Allah Swt., yaitu Al-Qur’an dan Sunah, dan itulah juga yang diperintahkan Allah,” tegasnya.

Ia pun menyitir ayat Al-Qur’an yang menguatkan pernyataannya, “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al-Maidah: 48)

“Pertanyaannya, mereka itu siapa?” lanjutnya.

Ustadz Labib menjelaskan lebih lanjut, ayat-ayat sebelumnya menyebutkan ahlul Injil dan Yahudi. Artinya, ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk menerapkan hukum-hukum Islam tidak hanya kepada yang muslim, tetapi juga kepada Yahudi, Nasrani, atau pemeluk agama lain, selama mereka berada di dalam negara yang dibangun oleh Rasulullah saw..

“Demikian juga yang dipraktikkan dalam kehidupan bernegara. Tidak ada satu pun berita yang kita terima bahwa Rasulullah pernah mengajak orang-orang nonmuslim berunding untuk membuat peraturan atau hukum bersama. Mutlak hukum yang dijalankan adalah hukum Allah Swt.,” tegasnya.

Baca juga:  Meluruskan Hakikat Piagam Madinah

Oleh karena itu, lanjutnya, seluruh hukum yang diterapkan adalah berdasar wahyu, baik wahyu yang berasal dari Allah Swt. yakni Al-Qur’an, maupun yang isi kandungannya dari Allah namun lafaznya dari Rasulullah.

Untuk itu, ia menegaskan, klaim bahwa negara yang dibangun oleh Rasulullah adalah negara kesepakatan dan hukum yang berlaku juga berdasarkan kesepakatan, jelas bertentangan dengan isi Shahifatul Madinah yang selalu dijadikan alasan.

“Juga bertentangan dengan ayat Al-Qur’an dan bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah tatkala berada di Madinah. Yang mana hukum yang dijalankan adalah hukum Islam, hukum dari Allah Swt., bukan hukum kesepakatan,” tukasnya.

Tidak Boleh Ada Kesepakatan yang Menghalangi Persatuan dan Kesatuan Umat

Menguatkan pandangan tersebut, seorang ulama nasional, K.H. Hafidz Abdurrahman menjelaskan dari hadis Rasulullah,

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ إِلاَ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً [رواه الترمذي]

“Kesepakatan damai di antara kaum muslim itu boleh, kecuali kesepakatan damai yang menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.” (HR At-Tirmidzi)

Menurut Ustaz Hafidz, semua fukaha bisa dikatakan telah sepakat, bahwa kesepakatan damai [sulh], jika menyangkut hak Allah seperti kewajiban zakat, haji, dan jihad misalnya, sekalipun semua orang sepakat hukum ini dibatalkan, maka kesepakatan seperti ini batil dan tidak berlaku.

Begitu juga jika semua orang sepakat untuk membatalkan pelaksanaan hudud, seperti sanksi bunuh bagi orang murtad, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina muhshan, cambuk bagi pezina ghairu muhshan, dan sebagainya, maka kesepakatan seperti ini juga batil dan tidak berlaku.

Baca juga:  Madinah di Zaman Nabi Muhammad, Miniatur Indonesia?

Lebih lanjut ia pun menerangkan, tidak ada satu pun ulama kaum muslim yang menyatakan bahwa berjuang menegakkan Khilafah yang wajib, menjadi haram hukumnya karena dianggap melanggar kesepakatan.

Justru sebaliknya, jika ada kesepakatan yang melarang kaum muslim untuk menegakkan Khilafah, kesepakatan seperti ini jelas batil dan tidak berlaku.

“Bahkan, jika seluruh manusia sepakat haram hukumnya menegakkan Khilafah, kesepakatan ini pun batil dan tidak berlaku, karena (kesepakatan itu) membatalkan apa yang diwajibkan oleh Allah,” cetusnya.

Terlebih menurutnya, Allah telah menyatakan bahwa umat Islam ini adalah satu, beragama satu, Tuhannya satu, kitab sucinya satu, Nabinya satu. Juga menegaskan bahwa mereka adalah satu tubuh, yang dipersatukan dalam satu negara, yakni Khilafah.

“Dengannya (Khilafah, red.), persatuan dan kesatuan umat ini benar-benar terwujud dengan nyata. Sebagaimana firman-Nya, ‘Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah Aku.’,” tegasnya seraya menyitir QS Al-Anbiya’: 92.

Ustaz Hafidz menegaskan, para ulama muktabar di kalangan ahlusunah berpendapat tentang kewajiban adanya satu Khilafah bagi kaum muslim di seluruh dunia.

“Sehingga kesepakatan yang menghalangi persatuan dan kesatuan umat, itu tidak boleh,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan