Benarkah Utang Satu-Satunya Solusi Keuangan?


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — “Zaman sekarang kalau tidak bergantung utang, tak akan jalan.” 

Begitulah kira-kira kata orang tua dan mayoritas masyarakat saat ini. Pandangan terhadap utang seakan kewajiban telah terpatri dalam diri. Demi mendapatkan kehidupan yang “layak”, rela utang sana sini. Tak peduli apakah itu utang ribawi.

Konsep ini ternyata menggelayuti para pemimpin negeri. Mengurus negara tak akan sempurna jika tak membuka diri. Membentangkan tangan untuk utang riba tadi. Bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Jumlah utang kini tak terbendung lagi.

Diketahui dari laman gelora.co bahwa utang RI per April mencapai Rp6.527,29 triliun. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini, saat ini utang publik mencapai Rp8.504 triliun. Perkiraannya di akhir periode akan bertambah menjadi Rp10.000 triliun (5/6/21).

Telanjur Terjerat Utang

“Sudah kepalang basah, akhirnya mandi sekalian.” Ungkapan yang cocok untuk menyebut kondisi saat ini. Kesulitan keuangan dijadikan alasan untuk berutang. Hingga akhirnya utang membengkak dan susah untuk berlepas diri darinya.

Semua berawal dari krisis ekonomi yang melanda negeri di tahun 1998. Kondisi saat itu membuat pemegang kebijakan memilih menerima uluran tangan IMF untuk membangkitkan ekonomi negeri.

Bersamaan dengan pinjaman dari lembaga keuangan dunia, negeri ini harus menelan pil pahit kesepakatan. Setelah itu, negeri Zamrud Khatulistiwa ini tak lagi terbebas dari utang. Setiap tahun harus membayar pokok sekaligus bunganya.

Baca juga:  75 Tahun Indonesia Dijajah Utang

Kesalahan Paradigma Keuangan

Utang yang kian membengkak setiap tahun sebenarnya diakibatkan beberapa kesalahan. Pertama, adanya prinsip neraca seimbang, yang mana pemasukan harus selalu sama dengan pengeluaran. Akibatnya, seluruh lembaga akan berusaha menghabiskan anggaran walaupun kegiatan atau pengeluaran tersebut sejatinya tidak diperlukan.

Cara ini dilakukan karena ada paradigma jika anggaran tak habis dalam setahun, masih terdapat silpa (sisa anggaran pembangunan), artinya lembaga tak mampu mewujudkan programnya dengan baik.

Kedua, sering dijumpai pembuatan anggaran tidak berdasar pada kebutuhan krusial. Seperti anggaran mobil baru, padahal mobil sebelumnya masih bisa dipakai. Jika anggaran yang tidak perlu itu banyak, bisa membuat APBN membengkak. Besar pasak dari pada tiang, pemasukan negara tak mampu menutup anggaran yang diperlukan. Jadi, solusi terakhir yang diambil adalah utang.

Ketiga, pemasukan anggaran hanya terpaku pada pajak. Sebagaimana yang kita ketahui, masyarakat ditarik pajak hampir di seluruh lini. Sedangkan sumber daya alam tak dapat diandalkan lagi. Akhirnya, utang riba yang dijadikan solusi.

Tenggelam dalam Kapitalisme

Semua ini terjadi karena ulah kapitalisme. Mabda ini berhasil mengobok-obok keuangan dalam negeri. Sistem ekonomi kapitalisme merupakan aturan keuangan berbasis riba dan keuangan nonriil. Semua bisa dilakukan demi keuntungan. Jika ada yang memberikan pertolongan, pasti akan meminta bayaran. Tidak ada makan siang gratis.

Itulah yang dilakukan oleh lembaga keuangan dunia seperti World Bank, IMF, maupun yang lain. Mereka memberikan pinjaman demi meraih untung. Selain itu, pinjaman ini juga digunakan sebagai sarana untuk menjerat suatu bangsa agar jauh dari kemandiriannya.

Baca juga:  Tersandera Utang, Ekonomi Nyungsep

Dengan demikian, negeri tersebut akan menari sesuai irama pemberi utang. Dalam kata lain, ketika utang telah beranak pinak, negara tersebut akan berada pada jebakan utang (debt trap). Walhasil, kedaulatan pun dikorbankan.

Apa pun Alasannya, Riba Haram

Dalam QS Ali Imran ayat 30 disebutkan,

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba [dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. telah mengharamkan riba, meskipun hanya sedikit. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, dari Jabir ra., Nabi saw. bersabda,

“Rasulullah saw. melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris), dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Semuanya sama dalam dosa.” (HR Muslim, no. 1598)

Semua yang terlibat dalam aktivitas riba akan mendapatkan dosa. Siksanya tidak main-main karena riba termasuk golongan tujuh dosa besar. Sebuah hadis meriwayatkan,

“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi)

Jika negara yang melakukan riba, siapa yang akan menanggung dosanya? Setiap orang yang terlibatlah yang akan menanggungnya. Bagi orang-orang yang beriman, bukankah hal ini cukup mengerikan? Sayangnya, dalih “terpaksa” dengan mudahnya dijadikan kambing hitam. Hingga akhirnya mereka melakukannya dengan ringan.

Baca juga:  Ekonomi Mentok, Disyukuri atau Diistighfari?

Islam Menawarkan Sistem Ekonomi Syariah

Prinsip me-riayah (mengurus) rakyat dengan utang, tidak ada dalam Islam. Selain pandangan Islam mengharamkan utang berbasis riba, sistem keuangan Islam juga mendapatkan pendapatan yang cukup. Sehingga, tidak perlu berutang (apalagi pada asing) untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya.

Islam mengelola harta menjadi tiga pos, yaitu kekayaan individu, negara, dan umum. Khusus kekayaan individu diserahkan rakyat masing-masing. Sedangkan kekayaan negara dan umum akan dikelola negara, termasuk harta dari zakat yang dipergunakan untuk 8 asnaf.

Pendapatan negara seperti kharaj, jizyah, fai, ganimah, hingga pengelolaan SDA, akan diperoleh tiap tahun. Sehingga, kas negara tidak akan kosong. Kalaupun terpaksa ada kekosongan, akan dipungut pajak dari orang kaya dan muslim saja. Jadi, tidak memberatkan bagi masyarakat lainnya. Dengan begitu, negara tak perlu utang sana sini lagi.

Selain itu, sistem keuangan Islam tidak mengharuskan neraca berimbang. Jika pengeluaran yang tidak perlu bisa ditekan, akan ada sisa anggaran pembangunan. Silpa ini akan disimpan dan dipakai pada tahun mendatang untuk keperluan penting lainnya. Dengan begini, kas negara bisa saja surplus, sebagaimana yang pernah terjadi pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Jika Islam menawarkan sistem keuangan yang lebih baik, serta menjanjikan terlepas dari utang riba, mengapa masih mau bertahan dengan sistem keuangan saat ini? [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan