Serangan terhadap Syariat Melalui Vonis Bebas Kekerasan Seksual


Penulis: Arum Harjanti


MuslimahNews.com, FOKUS — Vonis bebas yang ditetapkan Mahkamah Syar’iyah Aceh pada 20/5/2021 terhadap DP (35), pelaku pemerkosaan terhadap seorang anak K (10), di Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dikecam luas.

Hakim di Mahkamah Syar’iyah Aceh menganggap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan hukuman 200 bulan kurungan penjara. Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Besar kemudian menjatuhkan vonis sesuai tuntutan jaksa tersebut atau setara 16,6 tahun bui. Namun, terdakwa bersama kuasa hukumnya mengajukan banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, yang kemudian membebaskan terdakwa dari vonis pengadilan sebelumnya dan memulihkan hak-hak lainnya.

Vonis Bebas dan Qanun Jinayah Aceh

Vonis bebas atas kejahatan seksual pada anak jelas mencederai hukum dan rasa keadilan. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh, meminta Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jantho, Aceh Besar untuk mengajukan kasasi agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penghapusan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh.[1]

Juru Bicara Masyarakat Sipil Aceh untuk Penghapusan Kekerasan Seksual, Azriana Manalu mengatakan putusan bebas bagi pelaku pemerkosaan itu bukan saja mencederai rasa keadilan publik, tapi juga berpotensi mengimpunitas pelaku pemerkosaan dan sangat menghambat pemulihan korban.[2]

Azriana juga menyebut putusan ini sangat prematur. Ia menyayangkan tidak digunakannya hak perspektif dan diabaikannya prinsip perlindungan anak oleh majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam vonis itu.[3]

Koalisi LSM turut mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh segera merevisi Qanun Jinayah yang dinilai tidak cukup tegas membedakan antara proses penanganan peradilan tindak pidana dengan peradilan untuk pelanggaran, dengan mencabut dua pasal, di antaranya yaitu pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual, serta kembali ditangani oleh mekanisme pengadilan umum dengan menggunakan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, atau mungkin UU Penghapusan Kekerasan Seksual jika nanti sudah disahkan.[4]

Vonis bebas tersebut ternyata juga mengakibatkan penilaian atas Qanun Aceh yang digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukuman. Qanun yang dimaksud adalah Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh menolak Qanun Jinayah dan Mahkamah Syar’iyah untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, karena sejak awal disusunnya tidak pernah melibatkan para pihak yang memiliki perspektif perlindungan anak.

Qanun tersebut juga dianggap sudah ketinggalan zaman dan gagal memenuhi keadilan bagi anak korban kekerasan seksual. KPPA Aceh, Firdaus Nyak Idin menyatakan vonis bebas Mahkamah Syar’iyah Aceh makin membuktikan bahwa Qanun Jinayah sangat tidak berpihak pada anak korban kekerasan seksual. Vonis tersebut juga dianggap sebagai kemunduran drastis upaya perlindungan anak yang akibat implementasi aturan lokal yang salah kaprah.[5]

Baca juga:  RUU P-KS, Solusi Pragmatis di Era Kapitalis

Di sisi lain, terlihat bagaimana hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak terlalu memahami hukum acara pidana.[6] Bahkan, ada sebagian pihak yang mempertanyakan kedudukan Qanun dalam sistem hukum Indonesia.[7]

Oleh karena itu, mereka mendorong gubernur dan DPR Aceh untuk merevisi Qanun Jinayah dengan mencabut pasal tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, serta mengembalikan kepada proses hukum peradilan pidana dan diselesaikan oleh pengadilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pidana, agar tidak merugikan korban dan mengimpunitas pelaku kekerasan seksual.

Usulan untuk merevisi Qanun juga pernah disampaikan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) setelah mendengarkan masukan dan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan, dari DPRA, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil Aceh (seperti Kontras, LBH, Tim Relawan untuk Kemanusiaan, Yayasan Pulih, dan berbagai organisasi perempuan yang ada di Aceh), apalagi kasus kekerasan dan anak meningkat pesat di Aceh selama beberapa tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah hukuman pelaku menurut Qanun Jinayah sangat rendah, sehingga tidak ada efek jera.

KSP pun mendukung upaya advokasi untuk perubahan/revisi Qanun No. 9/2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, khususnya Pasal 47 dan Pasal 50 mengenai definisi saksi dan sanksi,[8] juga terkait ketentuan ketika korban tidak bisa memberikan bukti terhadap pemerkosaan yang dilakukan, korban berpotensi dikriminalisasi dengan pasal perzinaan dan diberikan sanksi hukum.

Selain itu, Qanun Jinayah dianggap tidak mengatur hak anak atas perlindungan dari kejahatan seksual, hak atas restitusi bagi korban, serta pemberatan atau penambahan hukuman.[9]

Serangan terhadap Syariat Islam

Penilaian terhadap Qanun Jinayah memberikan dampak framing sesat terhadap syariat Islam. Qanun bahkan digugat keabsahannya sebagai sumber hukum di Indonesia. Padahal, berdasarkan perintah UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, Qanun adalah undang-undang yang sah sebagaimana peraturan daerah.

Vonis bebas tersebut juga dianggap sebagai bukti tidak berpihaknya syariat Islam kepada korban yang merupakan pihak yang lemah, seolah Islam menyetujui subordinat terhadap perempuan. Islam digambarkan mandul dalam menyelesaikan persoalan kekerasan seksual.

Berbagai produk hukum negara, seperti UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, dan UU PKDRT dianggap jauh lebih baik dan lebih berkeadilan, meski kenyataannya, sekian lama UU tersebut ada—bahkan sudah direvisi dengan pemberatan hukuman, denda yang besar dan hukum kebiri—, kasus kekerasan seksual tetap makin meningkat.

Bahkan ada anggapan, pengesahan RUU P-KS akan lebih memberikan keadilan karena dapat mengisi celah hukum yang ada, baik di aspek pidana, maupun aspek pemulihan dan rehabilitasi, sehingga benar-benar dapat menghapuskan kekerasan seksual.[10]

Baca juga:  Waspada Upaya Liberalisasi Seksual Melalui “Bodily Autonomy”

Penilaian miring terhadap Qanun Jinayah ini jelas menjadi makanan empuk bagi kelompok pembenci Islam, baik kalangan liberal maupun Islam moderat untuk menyerang Islam.

Propaganda buruk terhadap syariat Islam atau islamofobia makin lantang dikumandangkan. Islam dinarasikan sebagai sistem yang tidak adil dan merugikan korban, bahkan dapat melanggengkan kekerasan seksual.

Mereka akan menggiring umat untuk memilih produk hukum Barat yang dinarasikan sebagai aturan yang lebih berperikemanusiaan dan berkeadilan, yang bersumberkan berbagai konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Rights of The Child) dan lainnya.

Mereka jelas ingin menimbulkan keraguan pada umat akan kemampuan syariat Islam sebagai sistem hukum terbaik. Bahkan sejatinya, tujuan mereka adalah menghapuskan penerapan syariat Islam.

RAND Corporation dalam laporannya tahun 2007, “Building Moderate Muslim Networks”, merekomendasikan untuk membentuk muslim moderat yang akan dijadikan agen untuk mengalahkan para penganut Islam ideologis, yang dianggap menghalangi hegemoni Barat di negeri-negeri muslim.

Salah satu caranya adalah menjadikan kaum muslim “nonsektarian”, yakni mau menerima hukum selain hukum Islam; dan salah satu mitra kerja Barat adalah para pejuang kesetaraan gender. Maka tidak mengherankan, seruan penolakan terhadap syariat Islam lantang disuarakan oleh para pegiat gender.

Penerapan sebagian hukum Islam—sebagaimana diterapkan di Aceh—jelas tidak dapat memberikan gambaran kemuliaan dan keadilan hukum syariat. Apalagi yang diterapkan di Aceh hanyalah sebagian dari hukum Islam, bahkan hanya sebagian dari sistem sanksi, di antaranya berupa hukum cambuk untuk pelaku perzinaan, perjudian, dan berbagai pihak yang terkait dengan minuman keras.

Penerapan hukuman ini, alih-alih membawa ketenteraman, justru menimbulkan keresahan dan dianggap sebagai pelanggaran HAM oleh masyarakat internasional. Wajar vonis bebas atas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan kegaduhan berbagai pihak dan menambah kebencian terhadap Islam.

Satu hal yang pasti, penerapan hukum Islam, apalagi hanya sebagian kecil, sejatinya tidak akan pernah sempurna dalam wadah demokrasi kapitalisme. Karena itu, mustahil dapat merasakan kemuliaan dan keampuhan syariat Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan.

Islam Syariat Mulia Penuh Keadilan

Islam adalah sistem hidup yang sempurna yang ditetapkan Allah Swt.. Oleh karena itu, setiap muslim menerima hukum syariat Islam dengan landasan keimanan, penuh keyakinan bahwa hanya aturan Allahlah yang layak diterapkan dan akan membawa kebaikan untuk umat manusia.

Kebaikan ini akan sempurna dirasakan jika Islam diterapkan secara kafah, dalam seluruh aspek kehidupan, bahkan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Keimanan ini jelas tidak dapat dirasakan orang-orang yang menjadikan HAM sebagai asas dalam menilai sesuatu.

Baca juga:  Jejak Khilafah di Nusantara

Islam telah melarang tindak kekerasan kepada sesama manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan, Islam menjadikan perlindungan jiwa sebagai salah satu maqasid syariat, atau tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud, dan Islam mewajibkan negara untuk mewujudkannya.

Penegakan hukum dalam Islam sangatlah hati-hati dan menjamin keadilan. Rasulullah saw. bersabda,

“Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukanlah; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”[11]

Islam memiliki sistem sanksi yang tegas yang mampu memberikan efek jera, sehingga mencegah terjadinya kejahatan yang serupa. Sanksi ini juga menjadi penebus dosa di akhirat bagi pelaku atas kejahatan yang dilakukannya di dunia.

Berbagai hukuman yang ditetapkan Allah, seperti hukum qishash (balasan yang serupa terhadap pelaku), potong tangan untuk pencuri, rajam untuk pezina, cambuk untuk peminum khamr, dan lain-lainnya, yang dipandang kejam, adalah hukuman terbaik yang akan memberikan keadilan untuk korban dan menjamin ketenteraman masyarakat.

Islam juga memiliki sistem pembuktian yang terbaik, yang akan menjadikan tegaknya sistem sanksi dengan penuh keadilan. Prinsip “lebih baik membebaskan daripada salah dalam menghukum” akan menjadi penjaga tegaknya sistem sanksi.

Islam memiliki berbagai mekanisme yang akan menjamin pembuktian yang akurat, sehingga mencegah kesalahan dalam menghukum dan menutup peluang adanya tuduhan tak berdasar, termasuk dalam kasus kekerasan seksual.

Islam telah mengatur secara detail, baik dari sisi alat bukti, saksi dan kesaksian, dan hal lain yang terkait dengan pembuktian. Sehingga, kejahatan tersebut benar-benar dapat dibuktikan dan sanksi adil dapat dijatuhkan.

Ketakwaan setiap muslim juga akan menjadi penjaga tegaknya sistem hukum Islam, karena setiap muslim yang mengharapkan rida Allah, akan menjaga dirinya dari kejahatan dan kemaksiatan.

Oleh karena itu, sistem hukum yang adil hanya akan terwujud ketika Islam diterapkan secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan, dalam bangunan Khilafah Islamiah. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]


Referensi:

[1] cnnindonesia.com/nasional/20210524144334-12-646264/jaksaakankasasivonisbebasperkosaananak-di-acehbesar.

[2] merdeka.com/peristiwa/aktivis-di-aceh-desak-ma-batalkan-vonis-bebas-ayah-dan-paman-terdakwa-pemerkosa.html

[3] voaindonesia.com/a/koalisi-masyarakat-sipil-aceh-nilai-vonis-bebas-terhadap-pelaku-pemerkosaan-anak-sangat-prematur-/5906779.html

[4] merdeka.com/peristiwa/aktivis-di-aceh-desak-ma-batalkan-vonis-bebas-ayah-dan-paman-terdakwa-pemerkosa.html

[5] voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerkosaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html

[6] voaindonesia.com/a/kerap-rugikan-korban-pemerkosaan-qanun-jinayah-di-aceh-diminta-untuk-direvisi/5905436.html

[7]kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3218/mengkaji-kedudukan-qanun-kemen-pppa-berkomitmen-memberi-perlindungan-pada-korban-perkosaan-di-aceh

[8] tribunnews.com/nasional/2021/03/16/tingginya-kekerasan-terhadap-perempuan-di-aceh-ksp-dukung-advokasi-revisi-qanun-no-92019

[9] kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3218/mengkaji-kedudukan-qanun-kemen-pppa-berkomitmen-memberi-perlindungan-pada-korban-perkosaan-di-aceh

[10] kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3214/isi-celah-hukum-dukung-pengesahan-ruu-pks

[11] HR At-Tirmidzi

Tinggalkan Balasan