Satu Negara Batal Naik Haji, Salah Siapa?


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Indonesia kembali memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji tahun 2021. Setelah sebelumnya pada 2020, dengan alasan wabah Covid-19, Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji.

Kegaduhan pun tak bisa terelakkan, mulai dari masyarakat bawah hingga para pengamat turut berspekulasi. Ada apa dengan pembatalan haji tahun ini? Hingga viral sebuah meme yang bertuliskan “Dulu Tukang Bubur, Kini Satu Negara Batal Naik Haji”.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI menyampaikan bahwa ibadah haji 1442 Hijriah/2021 Masehi dibatalkan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Kamis (3/6/2021). (kompas.com, 4/6/2021)

Adapun alasan keputusan tersebut, pertama adalah faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji yang terancam akibat pandemi Covid-19. Kedua adalah karena kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Ketiga, Arab Sudi pun belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, padahal pemerintah Indonesia memerlukan waktu untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji.

Keempat, kementerian sudah berdiskusi dengan berbagai pihak, antara lain komisi VIII DPR RI, para alim ulama, para pimpinan ormas Islam, hingga biro perjalanan haji terkait keputusan pembatalan ini.

Masyarakat Masih Bertanya-tanya

Walaupun alasan pembatalan haji telah disosialisasikan oleh pemerintah, sepertinya masyarakat kurang puas terhadap jawaban pemerintah mengenai alasan pembatalan haji 2021. Pasalnya, jika memang pembatalan ini untuk kesehatan, masyarakat pun bertanya-tanya, mengapa warga negara asing Cina diperbolehkan masuk ke Indonesia? Hal demikian kontradiktif terhadap kebijakan pemutusan Covid-19.

Begitu pun alasan pembatalan haji karena pihak otoritas Arab Saudi belum memutuskan kuota untuk Indonesia. Lagi-lagi masyarakat tidak puas, mengapa memutuskan pembatalan sebelum ada kepastian.?Jika alasannya karena pemerintah butuh waktu untuk melakukan persiapan pelayanan jemaah haji, seharusnya pemerintah sudah mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada, karena pelaksanaan haji adalah agenda tahunan, bukan hal yang baru.

Bersamaan dengan gonjang-ganjing pembatalan haji, spekulasi pembatalan haji semata karena utang, beredar di media sosial. Bahwa Indonesia memiliki tagihan yang belum dibayar yang terkait dengan haji. Namun, pihak Kemenag telah menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki utang atau tagihan. Sehingga, uang calon jemaah haji aman dan pihaknya tidak keberatan jika para jemaah ingin mengambil kembali dana haji yang sudah disetorkan ke pemerintah.

Hingga Ustaz Adi Hidayat meminta Kemenag bisa memberi penjelasan secara detail dan jelas agar tidak ada kebingungan dan tafsir yang berbeda-beda di tengah masyarakat. UAH mengajak masyarakat untuk bersikap adil melihat suatu persoalan, tidak berdasarkan rasa suka atau tidak suka pada satu kelompok atau individu. (news.detik.com, 6/6/2021)

Ketakpuasan Lahir dari Ketakpercayaan

Sebenarnya, reaksi umat yang begitu “keras” terhadap pembatalan haji bukan hanya sebatas penjelasannya yang tak memuaskan akal mereka. Namun, kebijakan penguasa memang sering kali inkonsisten. Implementasinya yang juga buruk membuat publik kurang percaya terhadap apa yang menjadi putusan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Ustaz Jeje Zainuddin, menilai bahwa ketakpercayaan publik terkait dana haji disebabkan oleh lemahnya kepercayaan publik kepada kinerja pemerintah sekarang.

Krisis kepercayaan ini diperkuat dengan maraknya kasus korupsi dan penyelewengan uang rakyat. Akibatnya, krisis kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan rakyat makin meningkat. (ihram.co.id, 7/6/2021)

Ustaz Jeje menilai, publikasi laporan penggunaan dana haji oleh pihak BPKH dirasa masih kurang masif di tengah masyarakat. Padahal, ini adalah dana tabungan yang besar jumlahnya.

Ditambah banyaknya hoaks terkait penggunaan dana haji oleh pemerintah yang tidak direspons dan kurang mendapat klarifikasi dari pihak BPKH, sehingga menyebabkan masyarakat umum mempercayainya sebagai suatu kebenaran.

Pembatalan Haji dan Negara Sekuler

Terlepas dari polemik pembatalan haji, menurut pengamat ekonomi syariah, Nida Sa’adah, pembatalan haji yang kedua kalinya ini setidaknya akan berdampak pada dua aspek.

Pertama dari aspek dana, tentu dana haji akan makin menumpuk; dan kedua aspek pengelolaan jemaah, karena pembatalan haji yang kedua ini tentu akan makin menambah panjang antrean.

Misalnya, di daerah Kalimantan Selatan, antrean calon jemaah dari provinsi tersebut hingga tahun 2055. Artinya, pendaftar terakhir baru bisa berangkat sekitar 34 tahun lagi. Bagaimana dengan jemaah yang sudah lanjut usia? Walaupun ada prioritas untuk mereka, tetapi permasalahan data yang buruk menjadi problem lanjutannya.

Apakah negara ini sudah makin banyak orang kayanya, sehingga yang mampu pergi haji makin banyak? Sungguh sayang, kenyataannya tidaklah demikian. Menag Yaqut sendiri mengatakan bahwa penyebab terjadinya antrean panjang keberangkatan jemaah haji karena adanya praktik dana talangan. Artinya, orang yang belum memiliki biaya cukup, bisa mendapat nomor kursi untuk mendaftar haji karena ada pihak yang memberikan dana talangan. (fin.co.id, 5/4/2021)

Dari sini jelaslah sudah, polemik pembatalan keberangkatan haji berasal dari asas suatu negara yang sekuler. Penyelenggaraan haji seolah hanya dilihat dari aspek ekonominya saja, bukan pelayanan penguasa dalam memfasilitasi warganya dalam beribadah. Agama dalam sistem sekuler hanya diposisikan sebagai penguat ekonomi, bukan landasan berjalannya roda pemerintahan.

Manajemen Haji dalam Khilafah

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari).

Inilah tugas pemimpin di dalam Islam, yaitu sebagai pengurus kebutuhan umat. Khalifahlah yang bertanggung jawab atas apa yang menjadi kebutuhan umat, termasuk permasalahan ibadah.

Khalifah akan menciptakan sistem yang dapat menjaga jawil iman masyarakat, salah satunya dengan memfasilitasi warganya beribadah. Sehingga, mereka akan khusyuk menjalankannya, tanpa dibebankan permasalahan teknis lainnya.

Pengurusan haji termasuk pemberangkatannya adalah satu upaya khalifah melayani warganya dalam beribadah. K.H. Hafidz Abdurahman memperinci apa saja yang menjadi kebijakan khalifah dalam mengatur permasalahan haji agar umat bisa dengan mudahnya beribadah haji.

Pertama, khalifah membentuk departemen khusus yang mengurus urusan haji dan umrah, dari pusat hingga daerah. Departemen ini mengurusi urusan haji, mulai dari persiapan, bimbingan, pelaksanaan, hingga pemulangan ke negara asal. Departemen ini bisa berhubungan dengan Departemen Kesehatan dan transportasi.

Kedua, ongkos naik haji (ONH), besar kecilnya disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jemaah berdasarkan jaraknya dengan tanah haram (Makkah—Madinah). Adapun penentuan ONH bukan berdasarkan untung rugi, apalagi menggunakan dana haji untuk bisnis, investasi, dan sebagainya.

Namun, paradigma yang harus dibangun adalah negara sebagai pengurus urusan umat. Hal ini akan memudahkan jemaah untuk pergi haji, misalnya dengan meringankan biaya haji. Semua itu adalah bentuk ketundukan penguasa pada syariat.

Seperti pada masa Kekhalifahan Utsmani, Khalifah Sultan Abdul Hamid II membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus, hingga Madinah untuk mengangkut jemaah haji. Jemaah haji dari berbagai pelosok dapat dengan mudah melaksanakan ibadah haji.

Begitu pun yang dilakukan Khalifah pada masa Abbasiyah, Khalifah Harun ar-Rasyid membangun jalur haji dari Irak hingga Hijaz (Mekkah—Madinah). Di masing-masing titiknya dibangun pos layanan umum yang menyediakan logistik, termasuk dana zakat bagi yang kehabisan bekal.

Ketiga, penghapusan visa haji dan umrah. Mereka hanya perlu menunjukkan kartu identitas, seperti KTP atau paspor. Visa hanya berlaku untuk kaum muslim yang menjadi warga negara kafir.

Maka dari itu, rumitnya permasalahan birokrasi haji saat ini, faktor terbesarnya adalah karena negeri-negeri muslim sedang disekat-sekat oleh nasionalisme.

Keempat, pengaturan kuota haji dan umrah. Kuota bisa berdasarkan hadis kewajiban haji dan umrah hanya sekali seumur hidup. Dengan data yang akurat, Khalifah akan memprioritaskan jemaah yang memang belum pernah pergi haji.

Begitu pun kuota bisa berdasarkan pada dalil kewajiban haji dan umrah pada seseorang yang mampu. Sehingga, seseorang yang belum mampu tidak usah memaksakan.

Kelima, pembangunan infrastruktur Makkah—Madinah tidak boleh menghilangkan situs-situs bersejarah, karena situs-situs ini bisa membangkitkan kembali memori jemaah haji tentang perjalanan hidup Nabi dalam membangun peradaban Islam.

Inilah yang dilakukan Khalifah agar warganya bisa beribadah dengan khusyuk. Maka dari itu, wahai kaum muslim, sesungguhnya polemik pengurusan haji termasuk pemberangkatan haji saat ini disebabkan oleh tata kelola negara yang bercorak sekuler, yang tak pernah serius mengurusi kebutuhan umat apalagi permasalahan ibadah.

Sungguh, kaum muslim akan bisa beribadah dengan tenang, termasuk berhaji dengan mudah jika seluruh pengurusan kehidupan kita kembalikan pada syariat Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan