[News] Join Statement Tiga Negara, Mengutuk Israel Tetapi Berharap pada Lembaga Internasional?

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Tiga negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei untuk pertama kalinya melakukan join statement (pernyataan bersama) pada 16/5/2021 lalu yang sangat mengutuk agresi Israel.

Menurut pengamat geopolitik Islam, Dr. Fika Komara, ini sangat berbeda dengan beberapa negara Arab yang pada akhir tahun 2020 justru menormalisasi hubungan dengan Israel.

Join statement ini seperti angin segar di tengah normalisasi yang bagi pejuang Palestina dan umat Islam sebagai pengkhianatan.

Tiga negara ini, kalau dikalkulasi mewakili jumlah populasi muslim 245,6 juta atau sekitar 20—25% total populasi muslim dunia. Dengan jumlah yang besar, ini harusnya memiliki posisi tawar. Namun, ketika sikap tersebut diekspresikan dalam model diplomasi hari ini, termasuk dalam ASEAN, ia justru pesimis ruh-nya lebih pada kepentingan ekonomi.

Join statement ini atas nama tiga kepala negara negeri muslim terkuat di Asia Tenggara. Kalau dilihat, tersisa dua negara ASEAN yang belum secara resmi mengakui Palestina, yaitu Singapura dan Myanmar.

“Myanmar adalah predator yang menganiaya muslim Rohingya, dan Singapura di belakangnya ada AS yang selama ini menjadi arsitek posisi Israel di Timur Tengah,” jelasnya.

Ia memaparkan, AS pada 2017 melalui Presiden Trump menyatakan akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan ini mengundang reaksi. Lalu pada 2020 Trump melalui menantunya Jared Kushner memfasilitasi normalisasi hubungan diplomatik yang memberikan angin kepada Israel. Pascanormalisasi tersebut, konflik di Palestina sudah sampai pemukiman warga hingga kawasan Palestina terus menyusut.

Kritik terhadap Join Statement Tiga Negara

Sudah banyak media yang objektif menilai tindakan Israel di Palestina memang seperti yang dinyatakan pada Join Statement, yaitu agresi yang tidak manusiawi, kolonialisme, dan apartheid. Hanya saja, pada Join Statement, ada kritik terhadapnya meski disebut angin segar di tengah melunaknya beberapa negara Arab.

Baca juga:  Warga Gaza: Ini adalah Idul Fitri Tersulit dalam Hidup Saya

“Substansi yang dipertanyakan yaitu mengandung harapan besar kepada lembaga-lembaga dunia seperti PBB dan OKI yang menurut peneliti Timur Tengah dari Malaysia, Anis Huszainey, seharusnya tidak berharap lagi kepada lembaga-lembaga tersebut karena sudah tampak kegagalannya sejak puluhan tahun,” terang Dr. Fika.

Ia mengkritisi, dengan posisi tawarnya ibarat angin segar, semestinya juga dengan kekuatan jumlah populasinya itu, para kepala negara bisa melakukan tidak sekadar kecaman atau mengirim bantuan donasi, tapi lebih dari itu. Karena sebenarnya kekuatan negeri muslim di Asia Tenggara tidak dapat dipandang sebelah mata.

“Namun, dengan pakem diplomasi saat ini, membuat posisi tawar ini menjadi kurang bergigi,” katanya.

Selain itu, jelasnya, masalah Palestina berakar pada satu tren geopolitik kala itu. Tahun 1948 setelah runtuhnya Khilafah, kampanye tentang kemerdekaan dan dekolonialisasi sangat kuat. Para pengusung nasionalisme merasuki dunia Islam termasuk dunia Arab, dan Israel dengan Zionisnya bisa disebut nasionalisme ekstrem.

Menurutnya, setelah PD II, muncul tatanan dunia baru dan PBB yang pro konsep negara modern.

“Hanya saja, mengutip pernyataan pakar hubungan internasional Siti Mutiah Setiawati, terjadi anomali pada kasus Israel yang di satu sisi tidak menaati konsep negara di masa modern, tetapi di sisi lain didukung AS yang sering mengampanyekan konsep-konsep politik modern seperti kedaulatan dan perbatasan,” urainya.

Akar Masalahnya Qadhiyah Wujud, bukan Qadhiyah Hudud

Persoalan Palestina sendiri tidak jauh dari konflik tapal batas sejak 1948. Hanya saja, yang selalu menyusut adalah tanah Palestina akibat agresi. Itulah mengapa para ulama mengatakan persoalan Palestina ini akar masalahnya bukan perbatasan bukan qadhiyah hudud, melainkan qadhiyah wujud atau keberadaan Israel yang menyerobot.

Baca juga:  Palestina Urusan Siapa?

“Dan Islam memiliki konsep tatanan hukum internasional, termasuk dalam konsep geopolitik Islam, Palestina ini berstatus tanah kharajiyah. Bahwa Yerusalem atau Baitulmaqdis bukan sekadar kota suci, tetapi ada sejarah politik yang berlaku hukum Islam di sana, yaitu status hukumnya tanah kharajiyah,” tuturnya.

Jadi, tatanan dunia sudah berubah setelah 1948, seolah ini adalah masalah perbatasan. Konfliknya berputar-putar di sana. Berbicara untuk memberikan solusi Palestina, sudah berapa kali gencatan senjata, berapa banyak resolusi.

“Tapi sayangnya tidak berusaha  keluar dari kotak yang mengungkung pemikiran. Bahwa sebenarnya ini bukan persoalan batas secara fisik, tetapi ada konsep bernegara, konsep perbatasan, konsep kedaulatan, dan konsep kepemilikan tanah yang sebenarnya merupakan simpul-simpul pemahaman hukum Islam atau geopolitik Islam yang diamputasi oleh Barat dari panggung dunia setelah keruntuhan Khilafah,” terangnya.

Dilihat dari sejarahnya, imbuhnya, Zionisme saat itu bergandengan tangan dengan arus nasionalisme yang melanda dunia Arab, ditanam d Palestina, serta ada kepentingan Inggris dan AS.

Jadi, solusi yang ditawarkan Islam, karena persoalannya adalah keberadaan negara perampas ini, maka harus diusir dari tanah kharajiyah. Otoritasnya dari Allah langsung yang menggelari tanah itu sampai Hari Kiamat, dan tidak lain solusinya adalah jihad.

Butuh Tatanan Dunia Berbeda

Ia menekankan, ini membutuhkan tatanan dunia berbeda, yang mana pemimpin-pemimpin dunia Islam tidak lagi mengandalkan PBB atau lembaga internasional dengan seluruh produk hukum internasionalnya, yang seolah mengikat tetapi sebenarnya di bawah kendali adidaya yang manipulatif, diplomasi penuh tipu daya, dan kemunafikan.

Baca juga:  Kejahatan terhadap Tahanan Palestina Membahayakan

“Sehingga, wajar tidak akan pernah bisa membela Palestina. Tampak hampir 80 tahun ini justru wilayah dan tanah kaum muslimin di Palestina makin menyusut. Jadi ini persoalan kaum muslimin karena Islam itu ajaran politik dan spiritual, bukan hanya spiritual,” tukasnya.

Ia berpendapat, penting bagi kaum muslimin untuk memahami persoalan ini. Karena bagaimanapun, tanggung jawab muslim adalah menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Krisis Palestina adalah krisis paling panjang dan penuh liku. Bukan masalah Yahudi sebagai etnis saja, tetapi lebih dalam sampai konsep bernegara.

Ia menekankan, kaum muslimin harus berani masuk ke ranah itu juga. Solusi dua negara berakar dari konsep negara bangsa, konsep kedaulatan teritorial, bahwa suatu negara itu teritorialnya kaku dan tidak ada solusi jihad di situ. Akhirnya masing-masing negara memperjuangkan negaranya sendiri.

“Padahal, tatanan geopolitik Islam berporos pada umat bukan nation-sentris, jadi wajar tapal batas terus yang dipersoalkan. Tidak akan pernah selesai. Ditambah tampak sekali kemunafikan AS di satu sisi berkoar-koar hak menentukan kemerdekaan bangsa, di sisi lain mendukung kolonialisasi di tanah Palestina yang sudah ribuan tahun menetap di sana,” tambahnya.

Maka, tegasnya, persoalannya adalah akibat diterapkannya tatanan geopolitik sekuler Barat yang berakibat menghapus ingatan kaum muslimin bahwa mereka sebenarnya punya kekayaan tsaqafah dan solusi bagi tanah Palestina.

“Dengan berbagai strategi Barat, imperialisme modern di bawah AS, globalisasi, demokrasi, kapitalisasi, perdagangan ekonomi, dan semuanya membuat umat Islam sebenarnya hidup bukan pada habitat aslinya. Selalu ada gap antara penguasa dengan rakyatnya,” tutupnya. [MNews/Ruh-SNA]

Tinggalkan Balasan