[Editorial] Haji Batal, Jangan Sibuk Cari Pembenaran

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Untuk kali kedua, calon jemaah haji Indonesia harus menelan kekecewaan. Pemerintah memutuskan haji tahun ini kembali ditiadakan.

Bukan hanya kecewa, calon jemaah haji benar-benar marah. Pasalnya, alasan keputusan ini terkesan mengada-ada. Malah menjadikan pihak Saudi sebagai kambing hitam.

Pemerintah beralasan, gegara pandemilah pihak Saudi tak memberi ruang bagi jemaah Indonesia. Padahal nyatanya, pihak otoritas Saudi sama sekali belum mengambil keputusan apa-apa.

Hal itu tampak dari klarifikasi yang disampaikan Dubes Saudi. Hingga ia mengkritik, semestinya pemerintah berkomunikasi dengan pemilik otoritas di Saudi. Supaya info yang disampaikan benar-benar valid.


WAJAR jika masyarakat melancarkan berbagai tudingan. Mereka memandang pemerintah memang tak serius memperjuangkan kepentingan jemaah karena alasan yang disembunyikan.

Di antara tudingan itu adalah soal pendanaan. Maklum, selama ini urusan dana haji memang sensitif dan dinilai jauh dari transparan.

Bisa dibayangkan, yang antre diberangkatkan sudah lebih dari 5 juta orang. Sedangkan dana setoran yang terkumpul sudah mencapai Rp150 Triliun. Di manakah gerangan dana itu tersimpan?

Pemerintah sendiri meyakinkan bahwa keputusan itu tak ada hubungannya dengan uang. Karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dibentuk pemerintah tahun 2017 menggantikan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), disebut-sebut sudah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

Namun tetap saja, track record pemerintah yang selalu bermasalah soal keuangan, bil khusus dalam urusan utang mengutang. Membuat rakyat terus diliputi rasa waswas dan curiga. Jangan-jangan dana haji mereka tak aman juga.

Itulah kiranya yang membuat pemerintah akhirnya membuat keputusan. Semua calon haji yang sedianya tahun ini diberangkatkan, bisa me-refund uang pelunasan, bukan uang pendaftaran. Setidaknya bisa terbangun kesan bahwa pembatalan haji—sekali lagi—tak terkait soal uang.


KRITIK paling mendasar dari kisruh haji sesungguhnya adalah soal political will penguasa. Masalah dana hanyalah salah satunya. Sementara, urusan pandemi menjadi faktor penguat saja.

Sebagaimana diketahui, urusan pengelolaan haji sudah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah dari masa ke masa. Antusiasme masyarakat untuk menunaikan salah satu kewajiban mereka ternyata tak diimbangi dengan pengurusan yang maksimal oleh negara.

Wajar jika muncul berbagai permasalahan. Seperti soal biaya haji yang sangat mahal, transparansi pengelolaan dana yang disetorkan, lamanya antrean yang kian tak masuk akal, regulasi yang selalu gamang, serta masih karut-marutnya pelaksanaan ibadah haji, mulai di dalam negeri hingga ke Arab Saudi.

Paradigma kapitalisme yang dipakai sebagai dasar pengurusan masyarakat memang membuat permasalahan ini seakan tak ada ujungnya. Bahkan, kentalnya paradigma ini meniscayakan pencampuradukan antara hak dan kebatilan.

Mahalnya biaya haji misalnya, hanyalah dampak dari rantai kepentingan kapitalis yang berkelindan dalam urusan haji ini. Maklum, ibadah haji dalam kapitalisme adalah ceruk bisnis yang bisa dieksploitasi. Mulai dari bisnis transportasi, perhotelan, catering, jasa perizinan, jasa pembimbingan, dan lain-lain.

Begitu pun soal panjangnya antrean haji. Sejak lembaga perbankan berbisnis dana talangan haji, masyarakat yang belum punya uang pun dengan mudah mendapatkan nomor porsi.

Wajar jika dari tahun ke tahun daftar tunggu haji kian panjang, hingga lebih dari dua puluh tahunan. Bahkan, dalam kondisi tanpa wabah, ada wilayah di Sulawesi Selatan yang antrean hajinya sudah mencapai 44 tahun.

Sayangnya, alih-alih menjaga masyarakat dari pelanggaran syariat, negara malah turut melegalkannya. Pemerintah turut menarik untung melalui lembaga keuangan pelat merah yang juga menawarkan dana talangan haji yang jelas-jelas berbau riba.

Maka tampaklah bahwa hubungan negara dan rakyat kian jauh dari prinsip riayah (pengurusan) yang berdimensi ruhiyah. Negara hanya memosisikan diri sebagai pembuat regulasi, bahkan mengatur urusan rakyat layaknya sebuah korporasi yang selalu berhitung untung rugi. Tak heran jika rakyat dipaksa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jika mungkin, dalam semua hal negara tak perlu memberi subsidi. Hingga atas alasan menutup kebutuhan biaya haji pun, uang setoran rakyat harus diinvestasikan. Padahal, secara syar’i, praktik seperti ini bisa jatuh riba dan melanggar akad-akad syariat.


BERBEDA halnya dengan sistem Islam. Negara berposisi sebagai ra’in (pengurus) sekaligus junnah (perisai) bagi umat atau rakyatnya.

Fungsi ini memiliki dimensi ruhiyah, berupa keyakinan bahwa kepemimpinan adalah amanah dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Hisab.

Maka, perintah dan larangan Allah akan senantiasa menjadi patokan negara dalam pengaturan seluruh urusan rakyat. Termasuk dalam memfasilitasi dan mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya dan menunaikan kewajibannya.

Terlebih, dalam Islam, praktik ibadah semacam haji termasuk dalam syiar-syiar Allah yang wajib ditegakkan bukan hanya oleh individu, tapi juga oleh negara.

Maka, urusan haji pun menjadi sangat politis, sehingga negara akan berhati-hati untuk memastikan penyelenggaraannya tak menemui hambatan yang berarti.

Sistem keuangan dan birokrasi negara dalam Islam pun akan mendukung, sehingga prinsip mudah, tepat, dan murah bisa terealisasi. Negara tak perlu melakukan praktik pelanggaran syariat hanya demi menutup kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji yang katanya berbiaya sangat tinggi.


CUKUPLAH berbagai soal yang menimpa umat hari ini, termasuk wabah yang makin menjadi dan akhirnya menghambat penyelenggaraan ibadah haji, sebagai penambah bukti betapa keberkahan memang makin jauh dari umat ini.

Kedurhakaan yang makin marak akibat dicampakkannya syariat benar-benar telah mengundang berbagai kesempitan hidup yang tak berkesudahan. Hingga Allah Swt. seolah tak berkenan membuka pintu rumah-Nya dengan menghadirkan wabah ini.

Betapa tidak durhaka? Berbagai kezaliman dipertontonkan. Riba malah dilegalkan. Kerusakan akhlak juga dibiarkan. Hukum-hukum Allah tak hanya dipinggirkan, bahkan berani dikriminalisasikan.

Maka, sepatutnyalah kita segera bertobat dengan kembali menjadikan Allah Swt. sebagai tujuan. Lalu melakukan koreksi mendasar dalam seluruh pengaturan kehidupan. Yakni dengan menjadikan seluruh hukum-hukumnya sebagai satu-satunya tuntunan.

Allah Swt. berfirman,

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf : 96)

Sungguh, Allah Maha Penerima tobat. Sangat mudah bag-iNya untuk membalik semua keadaan buruk ini menjadi berlimpah kebaikan. [MNews/SNA]

Tinggalkan Balasan