Ancaman Baru Menghantui Ekonomi Indonesia


Penulis: Vidia Gati


MuslimahNews.com, FOKUS — Pandemi sudah berjalan lebih dari satu tahun. Setelah sekian lama menahan diri untuk stay at home, hari raya tahun ini seolah sudah tak terbendung.

Meskipun penyekatan terjadi di mana-mana, masih saja kita saksikan upaya gigih warga untuk bisa tetap pulang kampung atau mudik. Pusat perbelanjaan sudah mulai ramai dengan para pembeli demikian juga dengan objek-objek wisata. Fenomena ini dipandang sebagai kondisi “pulih” dari perlambatan ekonomi yang terjadi selama pandemi.

Namun, kondisi yang dianggap sudah mulai pulih ini dibayangi ancaman ketakpastian ekonomi global. Paling tidak ada dua hal yang menjadi kekhawatiran kembali memburuknya sektor ekonomi, yaitu lonjakan yang luar biasa kasus Covid di India, serta efek pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang memungkinkan terulangnya taper tantrum seperti tahun 2013.

Lonjakan Covid yang luar biasa di India menjadi kekhawatiran Indonesia karena India menjadi tujuan ekspor yang cukup besar untuk komoditas CPO dan batu bara. Sehingga, ketika perekonomian India terganggu, akan berdampak cukup besar bagi penerimaan ekspor Indonesia.

Demikian pula beberapa kebijakan yang diluncurkan oleh Joe Biden dengan memberikan stimulus senilai Rp43,1 kuadriliun (CNBC, 23/03/2021) akan mendorong kebutuhan pinjaman dan utang AS kemudian berdampak pada perginya para pelaku pasar meninggalkan Indonesia untuk memindahkan modalnya ke AS.

Jika taper tantrum terjadi, pelemahan nilai tukar tidak dapat terelakkan. Lemahnya nilai tukar akan memperberat kemampuan untuk membayar utang dan mengganggu industri Indonesia yang 75% bahan bakunya diperoleh dari impor (katadata.co.id, 27/08/2018).

Penyakit Kambuhan Ekonomi Kapitalis

Seperti sudah disampaikan oleh para pelaku ekonomi kapitalisme, sistem ini akan mengalami krisis yang bersifat siklik. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya krisis, yaitu penggunaan mata uang yang tidak distandarkan pada emas, serta praktik pasar keuangan yang menjadi penyebab bubble economy.

Kebijakan Joe Biden untuk memberikan stimulus ekonomi dipandang sebagai hal yang wajar. Asia yang diharapkan dapat tegak sebagai pengungkit bagi ekonominya ternyata tidak berjalan mulus sesuai rencana. Banyak proyek infrastruktur yang macet ditambah pandemi yang tidak menentu membuat Amerika mengambil keputusan untuk menggerakkan ekonominya sendiri.

Hal ini yang dipandang sebagai ancaman besar karena artinya akan banyak investor yang pulang kembali ke negerinya berikut dengan dolar mereka. Jadilah negara-negara yang bergantung pada dolar menjadi cemas karena terbayang lonjakan dolar di masa yang akan datang.

Ketika transaksi barang dan jasa menggunakan mata uang yang tidak merepresentasikan nilai yang sesungguhnya, nilainya menjadi sangat fluktuatif. Dalam kasus Indonesia yang sangat bergantung pada barang impor, kenaikan mata uang dolar terhadap rupiah akan dengan mudah melejitkan jumlah utang yang harus dibayar tanpa diiringi oleh kenaikan jumlah impornya.

Sementara, untuk mendapatkan dolar, harus makin mengerahkan kemampuan ekspor yang lebih besar. Jika tujuan ekspor harus terhenti karena badai Covid yang makin mengganas, maka tumpuan Indonesia terhadap India untuk mendapatkan dolar menjadi pupus. Utang makin membengkak, arus dana yang masuk justru menurun. Jelas ini sebuah ancaman besar.

Peristiwa ini sudah beberapa kali terjadi dan seharusnya sudah dapat membukakan mata kita bahwa terdapat unsur penjajahan dalam penggunaan mata uang yang distandarkan pada mata uang lain (dolar).

Bagaimana tidak disebut penjajahan, jika kita harus mengirimkan kekayaan Nusantara berupa emas, minyak, batu bara, hasil hutan, hingga laut ke luar negeri, dan kita cukup puas menerima uang kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik, sementara uang kertas itu digunakan untuk membayar utang yang makin menggunung?

Parahnya, ketika nilai tukar menjadi tidak terkendali, utang ikut meroket, dan artinya harus lebih banyak lagi ekspor yang dilakukan untuk bisa mendapatkan dolar tersebut.

Praktik pasar keuangan yang menimbulkan sumbatan sirkulasi uang dengan barang jasa disolusi oleh sistem kapitalisme dengan kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Pada saat ekonomi melambat, yang terjadi hampir di seluruh dunia, untuk menggerakkannya dengan menurunkan suku bunga.

Turunnya suku bunga diharapkan akan membuat banyak orang mengajukan kredit, memegang uang dan membelanjakannya, sehingga pasar akan bergerak kembali. Sayangnya, obat yang dianggap mujarab tidak berjalan sebagaimana biasanya.

Dalam situasi ketakpastian ini, para pelaku usaha berpikir lebih banyak untuk mengajukan kredit, sementara masyarakat juga cenderung menahan uangnya kecuali untuk belanja kebutuhan pokok saja. Akhirnya, kucuran dana tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, pasar tetap bergerak secara lambat, sementara dana sudah banyak dikucurkan pemerintah.

Penyakit berikutnya adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi, kebijakan yang diterapkan adalah menaikkan kembali suku bunga untuk mengatasi jumlah uang beredar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang beredar menjadi tersedot, kecenderungan berbelanja menjadi surut dan akhirnya ekonomi melambat.

Demikian seterusnya, kebijakan menaikkan dan menurunkan suku bunga tidak akan pernah berujung pada penyelesaian yang tuntas.

Pandangan Islam

Sikap Islam memandang hal tersebut sudah sangat jelas. Islam melarang praktik riba, sehingga tidak ada penerapan pasar keuangan, apalagi solusi suku bunga yang jelas diharamkan.

Transaksi yang sehat terjadi ketika pertukaran barang dan jasa dengan menggunakan alat tukar yang memang memiliki nilai yaitu emas dan perak. Alat tukar ini diterapkan untuk perdagangan di dalam dan luar negeri. Sehingga, kita hanya akan menukar barang-barang yang bernilai hanya dengan kompensasi yang bernilai pula.

Demikian pula untuk membangun ekonomi yang kuat, seharusnya berbasis pada industri berat, tidak mengandalkan pada ekspor bahan mentah atau hasil dari home industry.

Keuangan negara seharusnya memaksimalkan sumber-sumber yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para khalifah setelahnya. Yakni memaksimalkan sumber kepemilikan umum yang luar biasa, kepemilikan negara, maupun kepemilikan individu berupa zakat.

Butuh revisi atas pengelolaan kepemilikan umum yang selama ini justru diserahkan kepada swasta atau asing. Sudah saatnya pemiliknya (umat) menikmati milik mereka sendiri.

Pengaturan ini hanya akan bisa berjalan jika semua kebijakan disandarkan kepada syariat Islam. Dengan pengaturan ini, keuangan negara akan kuat dan berwibawa tanpa khawatir oleh krisis negara lain, insyaAllah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan