Angka Pengangguran Diklaim Turun, Bagaimana Realitasnya?


Penulis: Nida Alkhair


MuslimahNews.com, OPINI — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan tren pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 telah memunculkan 2,61 juta lapangan kerja baru sehingga telah menekan angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang sempat naik pada Agustus 2020 ke level 7,07 persen, pada Februari 2021 telah turun ke level 6,26 persen. Hal ini, menurut Sri Mulyani, merupakan indikator kesejahteraan masyarakat yang mulai menunjukkan adanya perbaikan (Tirto.id, 31/5/2021).

Hal senada disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Menurutnya, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia telah menurun sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.

“Akibat pandemi, jumlah pengangguran terbuka pada Agusus 2020 mencapai 9,7 juta, dan setelah dilakukan segala cara jumlah tesebut dapat berkurang 950.000,” ujar Ida (kompas.tv, 24/5/2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang masuk ke dalam usia kerja ada sekitar 205,36 juta orang, pada Februari 2021, dengan 139,81 juta atau 68,08 persen di antaranya merupakan angkatan kerja. Dengan rincian, 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.

Bertolak Belakang

Klaim Pemerintah ini tentu memunculkan tanda tanya bagi kita semua. Pasca gelombang pandemi Covid-19, banyak sektor ekonomi yang terpukul. Terjadilah PHK massal, salah satu yang terbaru adalah akibat rontoknya ritel raksasa. Jutaan orang kehilangan pekerjaan sejak 2020. Hingga kini, gelombang PHK ini tidak berhenti, bahkan terus terjadi.

Hal ini sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih terjerat dalam jurang resesi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020 (kompas.com, 5/5/2021).

Pertumbuhan ekonomi yang masih negatif ini tentu bertolak belakang dengan turunnya jumlah pengangguran. Dengan makin banyaknya angkatan kerja, seharusnya mengungkit produksi nasional dan pada akhirnya mengerek angka pertumbuhan ekonomi. Lantas, dengan jumlah pengangguran yang diklaim turun tersebut, mengapa tak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi hingga mencapai angka positif?

Ternyata, persoalannya ada pada penyajian data yang berbeda. Jumlah pengangguran hingga Februari 2021 memang tampak turun jika dibandingkan dengan jumlah pada Agustus 2020. Namun, jumlah ini sebenarnya naik bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

BPS mencatat, jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan Februari 2020 yang sebanyak 6,93 juta, jumlah ini meningkat 1,82 juta orang (kontan.co.id, 5/5/2021).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa penyajian data yang diberikan pemerintah haruslah membandingkan data secara tahunan atau year on year (yoy).

“Penyajian data itu year to year. Mungkin benar [tingkat pengangguran terbuka] dari Februari ke Agustus 2020 turun, tetapi kan tidak year to year, yang year to year itu dari Februari 2020 ke 2021,” ujar Said Iqbal (kontan.co.id, 30/5/2021).

Pengangguran Terselubung

Data pengangguran yang disajikan Pemerintah pun masih butuh didetaili lagi. Dari jumlah 139,81 juta angkatan kerja, ternyata mayoritas merupakan pekerja informal. Masyarakat yang bekerja formal sejumlah 40,38% dari total angkatan kerja. Sedangkan yang bekerja secara informal mencapai 59,62%. Bisa dipahami dari sini bahwa banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan harus memilih aktif di sektor informal yang pemasukannya tidak pasti.

Para pekerja yang tercatat pun tidak semuanya bekerja penuh, sebanyak 35 persen atau sepertiganya merupakan pekerja paruh waktu. Berdasarkan data dari BPS, sebanyak 84,14 juta orang merupakan pekerja penuh atau minimal 35 jam kerja per minggunya. Kemudian, 46,92 juta orang bekerja hanya dalam waktu 1 jam hingga 34 jam.

Data tersebut menunjukkan bahwa angka pengangguran yang diklaim turun tersebut merupakan jumlah pengangguran terbuka, artinya orang yang tidak kerja sama sekali. Sedangkan di dalam jumlah angkatan kerja sejatinya termasuk pula para pengangguran terselubung, yaitu orang-orang yang tidak sepenuhnya menganggur. Mereka masih bekerja beberapa jam dalam kurun waktu satu pekan lamanya. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Didik J. Rachbini, jumlah pengangguran terselubung ini telah meningkat dua kali lipat. Menurut Didik, pengangguran terbuka dan terselubung itu total hampir 30 juta jiwa (rmol.id, 21/4/2021). Ini merupakan jumlah yang sangat besar.

Solusi Islam

Pengangguran merupakan problem yang sudah lama dihadapi Indonesia. Namun persoalan ini tak kunjung terselesaikan. Hal ini tak lepas dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan Indonesia.

Sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme telah gagal mewujudkan lapangan kerja yang luas bagi rakyat. Penguasa menempatkan diri sebagai regulator yang hanya cukup memberikan stimulus-stimulus, misalnya program Kartu Prakerja.

Program ini gagal mengatasi pengangguran. Anggaran Rp20 triliun yang digelontorkan untuk program ini pun terbuang sia-sia. Survei BPS menunjukkan bahwa sekitar 51,3 persen peserta tak benar-benar memanfaatkan program ini untuk meningkatkan kemampuan. Akibat sistem gagal dan penguasa yang tak mumpuni ini, banyak rakyat yang jatuh makin dalam di jurang kemiskinan karena tak mempunyai pekerjaan.

Islam memiliki solusi tuntas untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Negara Khilafah memposisikan diri sebagai ra’in (pengurus) dan mas’ul (penanggungjawab) terhadap urusan rakyat, bukan hanya sebagai regulator. Maka persoalan pengangguran akan dibenahi secara serius, hingga tak ada lagi orang yang menganggur.

Rasulullah saw. senantiasa berupaya memberikan peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda (yang artinya), “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja!”

Secara umum, Khilafah mengatasi pengangguran dengan dua pendekatan, yaitu: pendekatan individu dan pendekatan sosial ekonomi.

  1. Pendekatan individu.

Melalui sistem pendidikan, Khalifah memberikan pemahaman kepada individu tentang wajibnya bekerja dan mulianya orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. Negara Khilafah juga memberikan keterampilan dan modal bagi yang membutuhkan.

Rasulullah saw. bersabda,

كَفَى بِالْمَرْءِ أَنْ يَحْبِس عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ َ

“Cukuplah seorang Muslim berdosa jika tidak mencurahkan kekuatan menafkahi tanggungannya.” (HR Muslim)

Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja, maka Khalifah akan memaksa individu tersebut bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan. Khalifah Umar ra pernah mengusir orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja. Kemudian Umar ra. memberi mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian untuk ditanam.

  1. Pendekatan sosial ekonomi.

Khilafah akan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, tambang, maupun perdagangan. Di sektor pertanian, dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Petani yang tidak memiliki lahan atau modal akan diberi oleh pemerintah. Sedangkan tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun akan diambil dari pemiliknya.

Khalifah akan mengembangkan industri peralatan (penghasil mesin) sehingga akan mendorong pertumbuhan industri-industri lain. Di sektor kelautan, kehutanan, dan pertambangan, Khalifah akan mengelolanya sebagai milik umum dan tidak diserahkan pada swasta, baik asing maupun lokal.

Sektor non-riil tidak akan diizinkan berkembang karena haram, menyebabkan peredaran uang hanya di antara orang kaya saja, tidak mewujudkan lapangan kerja, dan bahkan menyebabkan ekonomi gelembung.

Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, karena fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah  (ummu wa rabbah al-bayt). Sehingga tidak terjadi persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki.

Demikianlah kebijakan Khilafah dalam menyelesaikan persoalan pengangguran. Untuk mewujudkan solusi ini, butuh tegaknya institusi politik pemersatu umat, yakni Khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam

 

 

Tinggalkan Balasan