[News] Penyelesaian Kekerasan Anak dengan Penerapan Islam Totalitas, Bukan Parsial

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dilansir dari laman resmi Kemen PPPA (4/6/2021), hingga 3/6/2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut, didominasi oleh kekerasan seksual.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar menyatakan persoalan pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan karena biasanya masih ada penanganan kasus yang tidak utuh dan selesai, dan tidak ada tindak lanjut lainnya.

Menurutnya, pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus, mulai dari jangkauan hingga pemberian pendampingan yang dilakukan secara utuh.

“Harus dilihat juga dampak dan manfaatnya. Tidak hanya aspek penegakan hukum dan kesehatan korban. Proses pemulihan juga menjadi kata kunci pada kasus kekerasan terhadap anak. Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya saat ia kembali ke sekolah dan masyarakat,” jelasnya.

Untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, Nahar mengatakan salah satunya perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspons dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Selain itu, terkait adanya penerapan qanun jinayah di Aceh terhadap pelaku pemerkosaan dengan vonis bebas yang ditetapkan Mahkamah Syariah Aceh pada Kamis (20/5), Kemen PPPA ingin menggali lebih lanjut, karena pada putusan awal sempat dituntut 16 tahun kurungan.

Staf Khusus Menteri Kemen PPPA, Ulfah Mawardi mengatakan Kemen PPPA secara ilmiah ingin mengkaji kedudukan qanun dalam perundang-undangan nasional dari berbagai perspektif.

“Apakah ada tumpang tindih regulasi, dan bagaimana kesesuaiannya dengan UU Perlindungan Anak dan terkait perlindungan perempuan sehingga bisa terwujudnya sinkronisasi,” katanya dalam acara Mengkaji Kedudukan Qanun dalam Perundang-undangan Nasional yang diselenggarakan secara daring (02/06).

Islam Menyelesaikan dari Akar Masalah

Konsultan dan trainer keluarga sakinah, Ustazah Dedeh Wahidah Achmad menyampaikan berbagai solusi penyelesaian kekerasan dan kejahatan anak sudah ditempuh, namun tidak menyentuh akar masalah sehingga kasus kekerasan terus bertambah.

Baca juga:  Hari Anak Nasional dan Kekerasan terhadap Anak yang Kian Marak

Padahal, jelasnya, Islam memiliki paradigma yang khas dalam penyelesaian kasus kekerasan dan kejahatan anak, yaitu Islam menangani masalah ini dengan penerapan aturan yang integral dan komprehensif, serta pilar pelaksana aturan Islam adalah negara, masyarakat, dan individu/keluarga.

Menurutnya, tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah kekerasan dan kejahatan anak jika yang melakukannya hanya individu atau keluarga.

Negara memiliki beban sebagai pengayom, pelindung, dan benteng bagi keselamatan seluruh rakyatnya, demikian juga anak. Nasib anak menjadi kewajiban negara untuk menjaminnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

“Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas pihak yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Ustazah Dedeh menyampaikan negara adalah benteng sesungguhnya yang melindungi anak-anak dari kejahatan. Mekanisme perlindungan dilakukan secara sistemis, melalui penerapan berbagai aturan,

Pertama, penerapan sistem ekonomi Islam. Beberapa kasus kekerasan anak terjadi karena fungsi ibu sebagai pendidik dan penjaga anak kurang berjalan. Tekanan ekonomi memaksa ibu untuk bekerja meninggalkan anaknya.

Terpenuhinya kebutuhan dasar merupakan masalah asasi manusia. Karenanya, Islam mewajibkan negara menyediakan lapangan kerja yang cukup dan layak agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi keluarganya. Sehingga, tidak ada anak yang telantar.

Krisis ekonomi yang memicu kekerasan anak oleh orang tua yang stres bisa dihindari, dan para perempuan akan fokus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak) karena tidak dibebani tanggung jawab nafkah.

Kedua, penerapan sistem pendidikan. Negara wajib menetapkan kurikulum berdasarkan akidah Islam yang akan melahirkan individu bertakwa. Individu yang mampu melaksanakan seluruh kewajiban yang diberikan Allah dan terjaga dari kemaksiatan apa pun yang dilarang Allah.

Salah satu hasil dari pendidikan ini adalah kesiapan orang tua untuk menjalankan salah satu amanahnya yaitu merawat dan mendidik anak-anak, serta mengantarkan mereka ke gerbang kedewasaan.

Ketiga, penerapan sistem sosial. Negara wajib menerapkan sistem sosial yang akan menjamin interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan berlangsung sesuai ketentuan syariat.

Baca juga:  Maaf, Audrey, Bukanlah yang Pertama (Dan Mungkin Bukan yang Terakhir)

Di antaranya perempuan diperintahkan untuk menutup aurat dan menjaga kesopanan, serta menjauhkan mereka dari eksploitasi seksual, larangan berkhalwat (berdua-duaan dengan nonmahram, ed.), larangan memperlihatkan dan menyebarkan perkataan dan perilaku yang mengandung erotisme dan kekerasan (pornografi dan pornoaksi) serta akan merangsang bergejolaknya naluri seksual.

“Ketika sistem sosial Islam diterapkan tidak akan muncul gejolak seksual yang liar memicu kasus pencabulan, perkosaan, serta kekerasan pada anak,” terangnya.

Keempat, pengaturan media massa. Berita dan informasi yang disampaikan hanyalah konten yang membina ketakwaan dan menumbuhkan ketaatan. Apa pun yang akan melemahkan keimanan dan mendorong terjadinya pelanggaran hukum syariat akan dilarang keras.

Kelima, penerapan sistem sanksi. Negara menjatuhkan hukuman tegas terhadap para pelaku kejahatan, termasuk orang-orang yang melakukan kekerasan dan penganiayaan anak. Hukuman yang tegas akan membuat jera orang yang telanjur terjerumus pada kejahatan dan akan mencegah orang lain melakukan kemaksiatan tersebut.

Ia menegaskan, semestinya negara bertanggung jawab menghilangkan penyebab utamanya yaitu penerapan ekonomi kapitalisme, penyebaran budaya liberal, serta politik demokrasi. Masyarakat juga mesti meminta negara menerapkan Islam secara kafah dalam institusi Khilafah.

“Ketika Khilafah tegak, Islam akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Anak-anak pun akan tumbuh dan berkembang dalam keamanan dan kenyamanan, serta jauh dari bahaya yang mengancam,” tukasnya.

Upaya Menstigma Ajaran Islam

Menanggapi adanya upaya menyudutkan penerapan qanun jinayah di suatu daerah, dikutip dari mediaumat.news, perlu kita ketahui bahwa ada upaya stigma terhadap syariat Islam dilakukan secara sistematis dan terencana.

Jaringan “antisyariat” ini tidak hanya bersifat lokal, tapi juga internasional. Lewat berbagai cara, mereka melakukan stigma terhadap syariat Islam.

Seperti yang direkomendasikan Cheryl Benard, peneliti The Rand Corporation yang kerap menjadi rujukan politisi Barat. Dalam laporannya yang berjudul Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies, Cheryl menulis beberapa ide yang harus terus-menerus diangkat untuk menjelekkan citra Islam, antara lain pelanggaran demokrasi dan HAM, poligami, sanksi kriminal, keadilan Islam, minoritas, pakaian wanita, dan kebolehan suami untuk memukul istri.

Baca juga:  Ketergantungan Ekonomi kepada Suami & Peran Domestik dan Keibuan Dipandang Menyia-nyiakan Bakat Perempuan

Ditekankannya propaganda Barat dan kelompok-kelompok liberal menyerang syariat Islam merupakan cerminan ketakutan mereka. Barat takut kalau umat Islam kembali menerapkan syariat Islam yang menjadi kunci kemenangan, kemuliaan, dan keamanan bagi kaum muslimin, bahkan bagi dunia secara keseluruhan.

Sebab, syariat Islam yang berasal dari Allah Swt. yang diterapkan secara menyeluruh dan adil akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan umat manusia.

Hanya saja, masih dilansir dari mediaumat.news, penerapan syariat Islam haruslah totalitas (menyeluruh) di bawah naungan negara Khilafah. Tidak boleh secara parsial dan bertahap karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh, tujuan-tujuan penerapan syariat Islam juga tidak bisa direalisasikan secara utuh.

Syariat Islam tidak boleh hanya diterapkan dalam masalah uqubat (sanksi) seperti hudud, melainkan di segala aspek, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan sosial.

Selain itu, negara Islam harus menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad, dengan keamanan di tangan kaum muslimin dan bebas dari pengaruh kafir imperialis.

Memilih dan Memilah Hukum Islam adalah Dosa Besar

Allah Swt. berfirman,

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada Hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS Al-Baqarah: 85)

Kegagalan akibat penerapan syariat secara parsial ini sangat mungkin menjadi sasaran empuk musuh-musuh Islam. Semacam memberikan amunisi tanpa henti bagi musuh-musuh umat untuk menunjuk jari pada ketidakmampuan Islam memecahkan berbagai masalah.

Untuk itu, ditegaskan, kita perlu menjadikan Rasulullah saw. sebagai pedoman. Ketika Rasulullah saw. mendirikan negara Islam pertama di Madinah, bangsa-bangsa lain kemudian memeluk Islam karena mereka menyaksikan secara langsung pelaksanaan (hukum) Islam secara lengkap yang diberlakukan secara nyata. Hal ini kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah berikutnya.

Dengan penerapan yang paripurna ini, Islam tampak sebagai solusi nyata bagi manusia, negara Khilafah menjadi mercusuar peradaban dunia dengan segala kebaikannya. [MNews/Ruh-Gz]

Tinggalkan Balasan