Waspada Upaya Liberalisasi Seksual Melalui “Bodily Autonomy”


Penulis: Arum Harjanti


MuslimahNews.com, FOKUS — The UNFPA Division for Communications and Strategic Partnerships meluncurkan State of World Population 2021, dengan judul My Body is My Own, Claiming The Right to Autonomy and Self-Determination.[1]

Laporan tersebut adalah laporan pertama UNFPA terkait dengan otonomi tubuh, dan dianggap sangat berharga dalam mempromosikan pemahaman dan kemajuan tentang hak-hak atas tubuh ini.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada kesetaraan tanpa hak atas otonomi tubuh yang merupakan hak asasi universal. Pencapaian kesehatan seksual dan reproduksi bahkan juga berpengaruh terhadap tercapainya berbagai tujuan SDGs.[2]

Perwujudan hak otonomi tubuh ini bahkan juga dianggap dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Benarkah demikian?

Otonomi tubuh dan SDGs

Bodily autonomy atau otonomi tubuh termasuk dalam bahasan Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) atau Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR).

HKSR pertama kali diakui dalam The Programme of Action of the 1994 Cairo International Conference on Population and Development (ICPD), yang merupakan kesepakatan internasional pertama yang mengakui adanya HKSR.

Kemudian, The Beijing Platform for Action (BPfA) menegaskan Program Aksi ICPD dengan menyatakan bahwa hak asasi perempuan mencakup hak asasi perempuan untuk memiliki kendali, memutuskan secara bebas, dan bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas mereka (termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari paksaan, diskriminasi, dan kekerasan) untuk memiliki kendali dan membuat keputusan mengenai seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi mereka sendiri.[3]

Pemenuhan HKSR ini juga merupakan bentuk komitmen terhadap The 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs), khususnya target poin 5.6, yaitu memastikan akses universal atas kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.[4]

Pemenuhan HKSR ini menjadi penting, mengingat hingga 25 tahun BPfA, kesetaraan gender belum juga terwujud. Komunitas global telah mengakui hak dan kesehatan seksual dan reproduksi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan,[5] karena SDGs mencakup banyak aspek kunci HKSR, tidak hanya akses ke layanan kesehatan seksual dan reproduksi.[6]

Karena itu, UNFPA menambahkan bodily autonomy dan HKSR sebagai salah satu tema dalam koalisi aksi untuk mempercepat terwujudnya HKSR dalam rangkaian kampanye Generation Equality dan Action Coalition yang diinisiasi oleh UN Women untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender.[7]

Baca juga:  Syariat Islam, Solusi Tuntas Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan

Laporan UNFPA terkait dengan bodily autonomy menggambarkan realitas pemenuhan HKSR saat ini, dan menegaskan pentingnya mewujudkan bodily autonomy sebagai “universal right”, apalagi perempuan baru menikmati 75% hak hukum yang dimiliki laki-laki.

Kekuatan wanita untuk mengontrol tubuhnya sendiri dianggap terkait dengan kendali yang dia miliki pada orang lain. Otonomi tubuh juga dianggap sebagai dasar untuk menikmati semua hak asasi manusia (HAM) lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak untuk hidup bebas dari kekerasan.

Di sisi lain, otonomi dan integritas tubuh dianggap memengaruhi begitu banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, kesadaran akan otonomi tubuh tidak hanya untuk mencapai kesehatan seksual dan reproduksi dan kesetaraan gender sebagai tujuan kelima dari SDGs, tetapi juga berpengaruh terhadap tujuan SDGs lainnya, bahkan dapat mengurangi ketaksetaraan dan mengakhiri kemiskinan.

Komisi HAM PBB bahkan menyatakan bahwa jika perempuan memiliki lebih banyak kuasa atas tubuhnya, kemampuan mereka untuk melindungi diri dari kekerasan akan diperkuat, sehingga akan mengurangi angka kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih menjadi “PR besar dunia” saat ini.[8]

Ancaman Liberalisasi Seksual

Dalam pandangan global, HKSR sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka, dilakukan upaya untuk bisa menjadikannya sebagai regulasi yang bersifat mengikat. Keharusan negara untuk membuat regulasi bersifat mengikat karena salah satu indikator ketercapaian SDGs tujuan kelima.

Di sisi lain, regulasi akan menjadi payung hukum resmi yang menjamin terwujudnya HKSR di tengah masyarakat. Dengan demikian, individu bebas menggunakan tubuhnya sekehendak hatinya.

Bila merujuk kepada hak seksual dan reproduksi yang digunakan masyarakat global, individu memiliki kebebasan menentukan orientasi seksualnya, dengan siapa dan kapan akan menikah, kapan hamil, penggunaan kontrasepsi, bebas aborsi, dan lainnya.

Regulasi HKSR pasti mendapat dukungan para pegiat gender karena akan mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Regulasi ini juga mendorong negara untuk mendanai dan merancang sistem perawatan kesehatan universal yang bekerja untuk semua anak perempuan, remaja, dan orang muda; dengan menyediakan perawatan gratis dan bersubsidi, menghapus undang-undang dan kebijakan yang memerlukan persetujuan pihak ketiga, menghilangkan stigma dan diskriminasi berdasarkan usia mereka, dan menghormati otonomi anak muda.[9]

Baca juga:  Ilusi Feminisme Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan terhadap Perempuan

Di Indonesia, salah satu RUU yang terkait dengan perwujudan HKSR adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Narasi yang dikampanyekan adalah RUU P-KS sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia.

Pengesahan RUU P-KS dinilai penting karena RUU ini lebih berpihak kepada korban. Bahkan, Komnas Perempuan menyatakan ada enam keunggulan RUU P-KS yang membuat RUU P-KS ini lebih berkeadilan.[10]

Mungkin ini yang melandasi banyaknya pihak yang mendorong pengesahan RUU P-KS di Indonesia, apalagi dengan keyakinan bahwa RUU P-KS akan mampu menghentikan dan memberantas kekerasan seksual sebagaimana diyakini oleh Komisi HAM PBB.

Desakan pengesahan RUU P-KS makin kuat setelah dicabutnya RUU tersebut dari daftar Prolegnas 2020. Dalam Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bulan Maret 2021 lalu, kembali disinggung pentingnya pengesahan RUU P-KS tersebut.[11]

Awal Mei 2021, sejumlah mahasiswa Universitas Jember melakukan aksi mendesak pengesahan RUU P-KS sebagai reaksi atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu oknum dosen.[12]

Sebelumnya, dorongan pengesahan datang dari berbagai kalangan, baik masyarakat sipil[13], akademisi,[14] juga berbagai kampus yang ada di Indonesia,[15] termasuk kaum muda.[16]

Pelibatan kaum muda di Indonesia yang menguat ternyata seiring sejalan dengan kampanye Generation Equality yang digagas oleh UN Women untuk meningkatkan partisipasi semua generasi dalam mempercepat terwujudnya kesetaraan gender. Oleh karena itu, peluncuran laporan UNFPA tentang bodily autonomy menjadi penguat pengakuan HKSR.

Sudut Pandang Muslim

Bagi seorang muslim, pengakuan atas HKSR tentu saja membahayakan kehidupannya. HKSR yang dilandaskan kepada HAM sangat berpotensi mendorong adanya liberalisasi seksual, karena menjadikan manusia sebagai penentu. Padahal, bagi seorang muslim, manusia harus tunduk kepada aturan Allah.

Ketika HAM dijadikan sebagai pemimpin, maka akan memberikan peluang terjadinya kemaksiatan dalam kehidupan. Terbukalah ruang untuk terjadinya seks bebas, bahkan pada kalangan remaja. Apalagi dengan adanya kebebasan mengakses kontrasepsi dan adanya legalisasi aborsi.

Demikian juga, akan terbuka ruang legalisasi orientasi seksual yang dilarang Islam, seperti L68T, mengingat HKSR mengharuskan adanya pengakuan identitas dan hak komunitas ini. Meski tidak disebutkan secara tersurat, semangat pengakuan atas identitas dan hak ini tentu saja juga ada dalam RUU P-KS, mengingat RUU ini juga berasaskan HAM dan berpedoman kepada berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

Baca juga:  Kesetaraan Gender Menambah Derita Perempuan

Saat ini, berbagai problem terkait kesehatan seksual dan reproduksi banyak terjadi di tengah umat. Angka kematian ibu yang masih tinggi, penularan penyakit seksual seperti HIV dan lainnya yang makin meningkat, tingginya aborsi, maraknya seks bebas, hingga kehamilan tak diinginkan, menunjukkan buruknya tata kehidupan masa kini. Berbagai problem tersebut, juga menunjukkan buruknya layanan kesehatan yang ada.

Semua itu merupakan dampak sistem kehidupan yang diterapkan saat ini, yaitu sistem kapitalisme sekuler. Sistem ini membiarkan manusia berbuat sekehendak hatinya mengikuti hawa nafsunya, baik pada tataran individu maupun para pejabat dan penguasanya.

Pengaturan Islam Pengaturan Terbaik

Sebagai sistem hidup yang sempurna yang ditetapkan oleh Allah Swt., Islam memiliki aturan sempurna terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang menjaga kemuliaan manusia. Islam mewajibkan negara memberikan layanan kesehatan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi dalam layanan yang menyeluruh, terpadu, mudah diakses, dan berkualitas kepada setiap individu rakyatnya, termasuk perempuan dan anak perempuan.

Islam memiliki sumber dana yang jelas dan cukup untuk menjamin kesejahteraan manusia. Islam  juga menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai wilayah negara. Dengan demikian, kesehatan perempuan dan anak perempuan dapat diwujudkan secara nyata.

Di samping itu, Islam pun mengatur pemenuhan kebutuhan seksual dan pengaturan tubuh dalam bingkai ketaatan kepada Allah, bukan berdasarkan hawa nafsu manusia.

Tata pergaulan Islam yang dibangun di atas landasan akidah Islam akan menjadi penjaga kehormatan manusia, kejelasan keturunan, serta kebahagiaan dan ketenteraman umat.

Ketegasan sistem sanksi dalam Islam akan menjamin tegaknya aturan dan tertibnya kehidupan masyarakat dan negara. Semua itu hanya dapat terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara kafah dalam berbagai bidang kehidupan dalam wadah Khilafah Islamiah. [MNews/Gz]


Referensi:

[1] https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/SoWP2021_Report_-_EN_web.3.21_0.pdf

[2] https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/bodily-autonomy

[3] https://arrow.org.my/wp-content/uploads/2015/04/ICPD4Beijing_2010.pdf

[4] https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=5&Target=

[5] https://www.un.org/en/chronicle/article/sexual-and-reproductive-health-and-rights-cornerstone-sustainable-development

[6] https://www.guttmacher.org/gpr/2015/10/onward-2030-sexual-and-reproductive-health-and-rights-context-sustainable-development

[7] https://forum.generationequality.org/action-coalitions

[8] My Body Is My Own, Claiming The Right To Autonomy And Self-Determination.

[9] https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2021/05/bodily-autonomy

[10] Risalah 6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

[11] https://tirto.id/pks-minta-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-disesuaikan-norma-agama-gaZM

[12] https://malang.suara.com/read/2021/05/02/231930/amr-mendesak-polisi-tahan-dosen-unej-tersangka-kasus-pelecehan-seksual

[13] https://tirto.id/kelompok-masyarakat-sipil-desak-dpr-dan-presiden-sahkan-ruu-pks-fPd9

[14] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2788/menteri-bintang-mari-kita-kawal-pengesahan-ruu-pks

[15] https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/qpponw485/fib-ugm-desak-pengesahan-ruu-pks

[16] https://www.voaindonesia.com/a/ruu-p-ks-kandas-di-dpr-tetapi-populer-di-anak-muda/5528197.html

Tinggalkan Balasan