[News] Para Pendakwah Disertifikasi Wawasan Kebangsaan, Ketua LBH Pelita Umat: Apa Standarnya?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Kementerian Agama (Kemenag) berencana menggelar sertifikasi wawasan kebangsaan untuk para pendakwah yang merupakan bagian program moderasi beragama.

Ia berharap para pendakwah yang telah tersertifikasi bisa menyiarkan dakwah melalui pendekatan kultur dan budaya setempat.

“Fasilitas pembinaan ini untuk meningkatkan kompetensi para dai dalam menjawab dan merespons isu-isu aktual dengan strategi metode dakwah yang menitikberatkan pada wawasan kebangsaan atau sejalan dengan slogan hubbul wathon minal iman,” ujarnya. (cnnindonesia.com, 2/6/2021).

Menanggapi hal tersebut, seperti dikutip dari Republika (2/6/2021), Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dadang Kahmad mempertanyakan siapa target dari sertifikasi ini dan apa manfaat yang diterima oleh penceramah dan dai yang disertifikasi.

Terkait sertifikasi wawasan kebangsaan ini, ia mewanti-wanti jangan sampai pertanyaan yang dikeluarkan menimbulkan polemik seperti yang terjadi di instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berpotensi Menjadi Alat Gebuk Pemerintah?

Sementara itu, dalam pendapat hukumnya, Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan S.H., M.H. menyatakan sertifikasi penceramah dikhawatirkan menimbulkan perpecahan dan gesekan di akar rumput, serta potensi persekusi dari pihak tertentu kepada penceramah yang tidak memiliki sertifikasi tersebut.

“Sebelum ada sertifikasi saja kerap marak persekusi serta terkadang agenda kegiatannya dibatalkan dan penceramahnya diusir atas tuduhan radikal,” kritiknya.

Ia menekankan semestinya pemerintah tidak melakukan indelingsbelust yaitu mendefinisikan, pengotak-ngotakkan yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara.

“Sebelumnya terkait definisi radikal apakah memiliki dasar hukum (legal standing)? Di dalam perundangan-undangan yang mana? Pasal berapa? Kemudian ditambah lagi dengan tes wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang seperti apa? Semestinya setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (wetmatigheid van het berstuur),” tegasnya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat menyingkirkan orang-orang atau penceramah yang kerap dituduh radikal, intoleran, dan antikebangsaan, atau berpotensi menjadi alat gebuk pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politiknya.

“Selama ini masyarakat menilai dan beranggapan mereka yang senantiasa dekat dan “membenarkan” pemerintah dianggap sebagai Pancasilais atau memiliki wawasan kebangsaan, sedangkan mereka yang mengkritik pemerintah diposisikan sebagai anti-Pancasila, tidak Pancasilais, dan tidak memiliki wawasan kebangsaan. Lantas apa tujuan proyek sertifikasi penceramah? Apa standarnya?” tutupnya retorik. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan