Hegemoni Negara Makmur di Balik Sengketa Impor Ayam


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya kalah dalam sengketa dengan Brazil terkait impor ayam. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang mengajukan banding atas keputusan WTO tersebut. Sehingga, isu Indonesia akan kebanjiran impor ayam tidaklah benar. (cnnindonesia.com, 31/5/2021)

Sengketa Indonesia dengan Brazil terkait impor daging ayam ini berawal pada 2014, saat Brazil menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan tuduhan dianggap tidak konsisten dengan ketentuan WTO. Brazil mengeluhkan penerapan aturan tak tertulis oleh Indonesia yang dianggap menghambat ekspor ayam Brazil ke RI sejak 2009.

Walau Indonesia telah menyanggahnya dan mengklaim sudah mematuhi seluruh aturan WTO, tetapi tiga tahun berikutnya Indonesia diputuskan bersalah karena tidak mematuhi empat ketentuan WTO. Yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Konsekuensi dari putusan tersebut, Indonesia harus mengubah ketentuan impornya.

Indonesia pun patuh dan mengakomodasi dengan mengubah dua aturan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 65/2018 tentang ketentuan Ekspor Impor Hewan dan Produk Hewan, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 23/2018 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan Olahannya ke Dalam Wilayah NKRI.

Meski demikian, Brazil tetap tidak puas dengan perubahan peraturan ini. Hingga pada Juni 2020, Brazil kembali mengatakan bahwa Indonesia masih menghalang-halangi ekspor daging ayamnya dengan menunda sertifikat kebersihan dan produk halal.

Kemudian, Indonesia mengajukan banding pada pengadilan Internasional. Akan tetapi, karena masa tugas para juri habis, pada tahun ini belum ada juri yang bertugas, sehingga belum diketahui kapan banding akan diproses.

Indonesia Tersandera Perjanjian Dagang

Bukan hanya Brazil yang menggugat Indonesia ke WTO terkait dengan aturan perdagangan. Uni Eropa misalnya, pada 2019 menggugat Indonesia terkait dengan pembatasan ekspor nikel, bijih besi, dan kromium yang digunakan sebagai bahan baku industri baja nirkarat Eropa.

Baca juga:  Investasi dalam Islam

Kasus lainnya pada 2013, AS mengajukan gugatan ke WTO terkait kebijakan impor produk hortikultura. AS menganggap Indonesia terlalu protektif terhadap petani lokal. Indonesia pun tak memiliki pilihan selain mengikuti putusan WTO dan menjalankannya dengan menderegulasi kebijakan perdagangan.

Sungguh ironis, melindungi rakyatnya sendiri pun tidak bisa. Peternak lokal yang kini sedang menjerit lantaran harga pakan dan DOC (anak ayam, ed.) yang tinggi, juga harus menelan pil pahit banjirnya impor daging ayam dari Brazil.

Begitu pun petani dengan serbuan impor hortikulturanya, padahal sebagian besar mata pencaharian rakyat Indonesia adalah petani.

Mengapa Indonesia tidak bisa memproteksi negerinya? Sebab, inilah aturan main perdagangan bebas yang menjadi strategi Barat untuk menguasai dunia. Atas nama kebebasan hak milik dalam hubungan perdagangan internasional, pemaksaan negara besar pada negara ketiga sah dilakukan.

Namun, pada saat yang sama, produk negara miskin sulit sekali masuk ke negara makmur. Misalnya, produk kelapa sawit asal Indonesia yang sulit masuk pada pasar Eropa dengan alasan produk Indonesia masih di bawah standar. Negara makmur kerap menggunakan standar dan tarif untuk memproteksi dan menstabilkan pasar domestik mereka. Hal demikian adalah ketakadilan yang dipertontonkan secara vulgar.

Landasan Gerak WTO adalah Konsensus Washington

WTO sendiri adalah perangkat formal dalam menjalankan mandat Konsensus Washington yang berisikan 10 poin, di antaranya reformasi pajak, tingkat suku bunga berbasis pasar, liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, dan deregulasi kebijakan pasar. Singkat kata, WTO adalah badan formal untuk melanggengkan ekonomi neoliberal.

Baca juga:  Serbuan Impor "Kukuruyuk", Peternak Makin Terpuruk

Bersama bank dunia dan IMF, WTO membuka ruang perdagangan bebas dan mengurangi intervensi pemerintah terhadap pasar melalui berbagai skema, seperti demokrasi dan desentralisasi. Jebakan utang pun diberikan pada negara-negara ketiga dengan dalih percepatan pertumbuhan ekonomi. Padahal, semua itu adalah upaya negara kapitalis dalam menghegemoni ekonomi dunia.

Jadi, wajar saja jika WTO akan selalu memenangkan negara besar dalam setiap perkara yang diajukan. Dengan dalih perdagangan bebas, negara miskin seolah tak memiliki hak untuk melindungi rakyatnya sendiri.

Itulah tujuan pasar bebas yang merupakan mekanisme baku sistem ekonomi neoliberal, yaitu menghentikan campur tangan negara dalam perdagangan khususnya, dan kegiatan perekonomian pada umumnya. Sehingga, upaya liberalisasi, privatisasi, juga deregulasi masif dikampanyekan sebagai solusi pertumbuhan ekonomi. Padahal, semua itu adalah jalan menuju penjajahan.

Penjajahan Barat pada Negeri Muslim

Ketakadilan dalam perdagangan internasional yang diikat sejumlah perjanjian dagang, begitu vulgar dipertontonkan. Negara makmur yang mengendalikan perekonomian dunia bisa bebas berbuat sesuka hati. Mereka bebas memaksakan produknya masuk pada negara-negara berkembang. Pada saat yang sama, mereka bebas memproteksi negaranya dengan alasan standar dan tarif.

Menurut pakar ekonomi syariah, Nida Sa’adah, tujuan utama AS dan negara-negara kapitalis besar dalam strategi pasar global ini adalah membuka pasar seluruh negara di dunia bagi produk-produk dan investasi mereka. Sehingga, penjajahan AS dan negara-negara kapitalis besar pada negeri muslim tetap terjaga.

Penguasaan paling strategis yang dilakukan negara-negara kapitalis global adalah melalui hegemoni ekonomi, yakni penguasaan ekonomi suatu negara oleh negara lain. Melalui ini, Barat berharap  bisa menghadang bangkitnya kedigdayaan Islam.

Walhasil, Barat berupaya dengan sungguh-sungguh untuk membelenggu negeri-negeri muslim dengan ekonomi. Oleh karenanya, seharusnya negeri muslim tidak boleh tunduk pada praktik politik pasar bebas.

Baca juga:  [News] Sistem Islam Harus Terus Dikhotbahkan dan Diperjuangkan

Perdagangan Luar Negeri dalam Islam

Dalam pandangan Islam, geopolitik dunia bisa dipetakan menjadi dua bagian. Daar al-Islam (wilayah Daulah Islam) dan Daar al-Kufur (Bukan Wilayah Daulah Islam).

Adapun Daar al-Kufur terbagi dua, yaitu kafir harbi fi’lan (kafir yang terang-terangan memusuhi Islam dan kaum muslim, seperti AS, Rusia, Israel, Prancis, Inggris, dan Australia. Serta kafir harbi hukman yaitu kafir musuh potensial, karena tidak memerangi Islam dan kaum muslim, tapi berpotensi melancarkan serangan.

Adapun perdagangan luar negeri Khilafah bersifat tidak bebas. Khilafah tidak berhubungan dengan kafir harbi fi’lan kecuali perang. Melakukan ekspor dan impor dengan negara tersebut hukumnya haram.

Adapun ketentuan ekspor impor dengan negara kafir harbi hukman, boleh dengan beberapa ketentuan. Seperti tidak boleh menjual persenjataan, sistem komunikasi alat-alat berat dan strategis lain pada negara kafir harbi, jika komoditas tersebut digunakan untuk memerangi Khilafah.

Adapun barang lain yang tidak strategis, seperti pakaian dan makanan, boleh menjualnya. Namun, dilarang jika ketersediaan komoditas tersebut sedikit dan membahayakan ketahanan pangan dalam negeri.

Maka dari itu, perdagangan luar negeri negara Khilafah sepenuhnya dikontrol penguasa. Warga negara Khilafah, baik muslim ataupun nonmuslim, dilarang melakukan perdagangan luar negeri tanpa seizin Khilafah.

Sungguh, terbelenggunya negeri muslim dengan perjanjian-perjanjian dagang yang dibuat oleh Barat, hanya bisa kita lepas jika Khilafah menjadi kepemimpinan bersama umat dunia. Penerapan sistem ekonomi Islam akan menciptakan keadilan dan kemakmuran. Aturannya yang langsung dari Sang Pencipta dan sesuai dengan fitrah manusia, akan membawa peradaban umat pada kemuliaannya. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan