[News] Krisis Palestina, Momen Men-challenge Konsep Sekuler dengan Konsep Islam

MuslimahNews.com, INTERNASIONAL — Menilai krisis Palestina yang terjadi, pengamat geopolitik dunia Islam, Dr. Fika Komara, menyebutnya sebagai konflik tapal batas abadi, dan muslim pada posisi lemah karena wilayahnya makin menyusut. Sedangkan Israel sangat serius menggerogoti tanah kaum muslimin untuk mewujudkan idealisme mereka.

Ia menuturkan, sejak Deklarasi Balfour (1917), konflik Palestina ini sudah mencapai lebih dari satu abad. Deklarasi inilah yang melandasi keberadaan Israel dengan gerakan Zionisnya atas bantuan Inggris, setelah berdiaspora ke berbagai wilayah.

Ia berpendapat persoalannya mengakar pada agama samawi. Hanya saja unsur politik berperan sangat signifikan. Seperti Inggris yang berambisi meruntuhkan Khilafah, apalagi saat itu konsep negara modern sedang disebarluaskan ke seluruh dunia, termasuk oleh Amerika Serikat.

Berkembanglah paham self determined rights (hak menentukan nasib sendiri), dekolonialisasi, dan ambisi AS mengambil koloni-koloni Inggris dan Eropa.

“Terjadilah gelombang nasionalisasi dan konsep negara saat itu yang menurut mereka usang ditantang dengan arus baru yaitu konsep negara modern,” jelasnya.

Ia memaparkan, nasionalisme ekstrem menjangkiti orang-orang Yahudi, dan yang menyedihkan termasuk ke bangsa Arab.

Negara Arab terpecah-pecah karena memberontak kepada Khilafah (pemberontakan Arab Besar). Ini mengilhami wujudnya trans Yordania, yang bagi Yahudi merupakan pengkhianatan Inggris karena justru memberikan tanah itu kepada Yordania. Ini menyebabkan Yahudi semakin men-trigger perjuangan mewujudkan negara Israel.

Terjadi perubahan situasi politik. Inggris melemah dan AS melanjutkan estafet dengan memberikan dukungan kepada Yahudi sampai hari ini.

“Tujuannya ingin mengontrol wilayah Timur Tengah yang kaya minyak dan Israel dianggap sebagai kartu truf penyebab ketidakstabilan untuk melemahkan bangsa-bangsa Arab,” urainya.

Kombinasi Mengerikan

Dr. Fika menguraikan, pada 14 Mei 1948 terjadi deklarasi Israel, yang sebelumnya ada Perjanjian Sykes-Picot yang memecah bangsa-bangsa—termasuk Khilafah—, serta PBB yang memberikan 55% tanah Palestina kepada Israel.

Pada saat konsep negara sekuler atau arus nasionalisme melanda dunia Arab, zionisme ditanam di Palestina. Orang-orang Yahudi dari berbagai dunia pun bermigrasi ke Palestina.

“Ini adalah kasus paling menonjol yang terjadi awal abad ke-20 di dunia Islam. Merupakan kombinasi mengerikan antara gerakan Zionis yang sangat rasial (apartheid) dengan gelombang nasionalisme yang melanda dunia Islam,” cetusnya.

Baca juga:  Penjara Tidak Menghalangiku Berdakwah (Syekh Yusuf Makharza Abu Hammam, Ulama Palestina)

Bangsa Arab dan Yahudi sedang mabuk-mabuknya dengan mantra nasionalisme. Semua meneriakkan kemerdekaan bangsa mereka.

“Jadi tragedi tanah Palestina ini adalah simbol perpecahan dunia Arab dan pemberontakan kepada Khilafah saat itu,” tukasnya.

Pascatahun 1948, terjadi banyak konflik. Pada dasarnya, bangsa muslim di dunia Arab tetap menganggap Israel dan Yahudinya sebagai masalah dan ancaman, meski mereka sendiri dikendalikan kekuatan-kekuatan Barat. Bahkan, perang Arab-Israel dikatakan rekayasa untuk menunjukkan kekuatan Israel.

Pada perang tahun 1967, terjadi perubahan tapal batas. Israel yang sebelumnya menguasai 55% bertambah menjadi 78%. Dari sini persoalan Palestina berputar pada masalah tapal batas, sampai sengketa Syekh Jarrah.

“Dan Israel dengan sikapnya yang konsisten dalam berkhianat tidak mau menepati konvensi-konvensi yang ada,” sebutnya.

Standar Ganda Konsep Bernegara ala Barat

Dr. Fika menjelaskan, solusi dua negara berakar dengan konsep bernegara ala Barat yang dikampanyekan ke seluruh dunia. Ia mengutip pernyataan pakar Hubungan Internasional UGM, Siti Mutiah Setiawati, bahwa Israel tidak mau menaati Resolusi PBB 242 dan 338 yang mengharuskan mereka keluar dari pendudukan di Gaza, West Bank, dan Dataran Tinggi Golan.

“Jadi Israel ini tidak menaati tentang negara di masa modern, tetapi didukung Amerika yang menawarkan konsep politik modern, seperti kedaulatan dan perbatasan,” tulis pernyataan itu.

Akan tetapi, dukungan negara superpower seperti AS membuat mereka merasa aman walaupun terus mencaplok wilayah Palestina. Sebab, semua konflik di dunia ini tergantung pada political will dari negara superpower. Jika negara itu membiarkan, konflik akan terus berjalan.

Akhirnya, Dr. Fika menilai, umat Islam harus kritis ke level yang lebih dalam tentang krisis Palestina ini bukan hanya persoalan korban berjatuhan atau konflik militer, namun ada satu hal abstrak yang conflicting yaitu masalah konsep geopolitiknya.

Pertama, masalah tapal batas yang tidak diindahkan Israel seperti yang baru-baru ini terjadi di Syekh Jarrah yang sudah menyasar ke pemukiman penduduk sipil. Tindakan kolonialisasi ini didukung AS yang ironinya berkoar-koar tentang dekolonialisasi.

Kedua, hak menentukan nasib sendiri merupakan konsep standar ganda AS terhadap Palestina. Dalam konteks ini yang disalahkan tidak hanya AS, tetapi harus dilihat kebenaran konsep-konsepnya. Selain hak menentukan nasib sendiri, ada juga konsep negara bangsa, dan konsep teritorial yang diperjuangkan. Seolah-olah kedaulatan negara itu adalah kedaulatan teritorial. Ini sebenarnya adalah konsep barat. Jika dilihat pada abad ke-17 hingga 19 yaitu Renaissance, konsep bernegara saat itu dikonsolidasikan. Jadi kesalahan bukan hanya pada pelaku tapi juga konsepnya. Sehingga bisa dikritisi kezaliman pada kedua level yaitu konsep dan pelaku. “Sehingga membaca persoalan Palestina ini ada dua lapisan. Dan lapisan paling dalam adalah konsep,” tuturnya.

Baca juga:  Warga Gaza: Ini adalah Idul Fitri Tersulit dalam Hidup Saya

Sejarah Politik Palestina dalam Pandangan Islam

Dr. Fika menyampaikan masalah Palestina adalah masalah Islam dan seluruh kaum muslimin. Jika dilihat dari sejarah politik, status tanah Palestina dalam Islam adalah tanah kharajiyah milik seluruh kaum muslimin. Diserahkan dari kaum Nasrani kepada kaum muslimin di masa Umar bin Khaththab pada 637 M.

Status ini tidak berubah sampai hari kiamat karena diberikan oleh Allah sebagai pemilik otoritas, bukan otoritas manusia.

“Jadi tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan tanah kharajiyah kepada pihak lain apalagi kepada para perampok dan penjajah Israel,” tegasnya.

Sejarah politik lainnya adalah dikembalikannya Al-Quds (Yerusalem) ke pangkuan kaum muslimin oleh Shalahuddin al-Ayyubi pada 2 Oktober 1187 M. Selain masalah ritual bahwa Masjidilaqsa tempat suci kaum muslimin, inilah yang mengilhami sikap politik Sultan Abdul Hamid II yang menolak sama sekali segala bentuk penyerahan tanah Palestina kepada kaum kafir meskipun hanya sejengkal.

Ia berkata (1902 M), ”Selagi aku hidup aku lebih suka menusukkan pedang ke tubuhku daripada aku melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islam.” Hal ini menjadi akar filosofis lahirnya biruh bidam (dengan nyawa dengan darah) untuk mempertahankan tanah Palestina (Al-Aqsha).

“Karena adanya keberadaan Israel yang menyerobot, merampok, dan menduduki tanah Palestina dengan mengusir penduduk dan pemilik aslinya. Dengan kata lain akar persoalannya adalah agresi, pendudukan, dan penjajahan Israel atas Palestina dan penduduknya,” paparnya.

Di sinilah para ulama sering menyebut qadhiyah Filistin adalah qadhiyah wujud bukan qadhiyah hudud.

“Maksudnya, akar masalah Palestina adalah keberadaan Israel, bukan masalah tapal batas antara Israel dengan negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, Yordania, termasuk Palestina,” ucapnya.

Baca juga:  Anak-Anak Palestina Jadi Sasaran Teror Israel

Momen Men-challenge Konsep Negara Sekuler dengan Konsep Islam

Dr. Fika mengutarakan sebelumnya di era Trump ada dua milestone yang terjadi. Pertama dukungan yang makin menguat dari AS yaitu pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memerintahkan rencana pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kedua, normalisasi hubungan dengan Israel. Pada 2020 ada empat negara Arab yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, serta negara non-Arab yaitu Bhutan yang telah menormalisasi hubungannya dengan Israel.

Jika dikaitkan dengan Israel yang tidak mau menaati konsep negara modern maka sebenarnya Islam memiliki banyak simpul-simpul pemahaman geopolitik yang teruji diterapkan selama berabad-abad.

Seperti konsep jihad sebagai politik luar negeri, dan hukum Islam terkait perjanjian internasional, yang pernah mempengaruhi tatanan dunia pada eranya.

Hanya saja, ia menyayangkan saat ini konsep-konsep tersebut tidak lagi dikaji dan dikembangkan. Bukan karena konsep tersebut tidak mampu bekerja tetapi karena diamputasi Barat di panggung dunia. Sebagaimana terjadi di masa Khilafah Utsmaniyah abad ke-19 dengan syarat kerasnya adalah tidak lagi berhukum dengan hukum Islam, yang diajukan Concert of Europe pada Utsmaniyah saat ingin bergabung dengan “keluarga internasional”.

Ia melihat ada beberapa konsep Islam yang sekarang menjadi asing seperti konsep al-Walaa’ wal Baraa’, Darul Islam dan Darul Harbi, atau konsep perbatasan tanah Ribath. Menjadi asing akibat upaya monsterisasi konsep Khilafah dan Jihad sehingga umat Islam makin enggan mengkajinya.

“Oleh sebab itu wajib mengisi kekosongan kajian terhadap geopolitik Islam yang telah terjadi lebih dari satu abad akibat deislamisasi dan tertutupnya pintu ijtihad di kalangan umat Islam,” ujarnya.

Terjadinya krisis Palestina ini mestinya menjadi momen men-challenge konsep bernegara sekuler. Karena ironinya perbatasan Palestina semakin menyusut dan Israel semakin meluas. Sehingga adanya gerakan kembali kepada tsaqafah Islam perlu dilakukan.

Ia menyatakan di dalam Islam, perbatasan bersifat fleksibel di mana batas-batas wilayah terkait (Darul Islam, Darul Harb, dan Darul Sulh) dapat berubah dengan dinamis karena kontraksi kekuatan.

“Untuk itu dalam menghadapi “kebandelan” Israel tidak bisa dengan lemah lembut atau diplomasi, tetapi harus dengan ketegasan yaitu jihad,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan