Opini

Work from Bali, Subsidi Rakyat untuk Korporasi


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, tengah merencanakan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebanyak 25 persen ASN di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diwajibkan bekerja dari Bali. Hal ini rencananya akan direalisasikan pada kuartal III 2021.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan program WFB diprediksi dapat menahan laju kontraksi perekonomian Bali. Akselerasi pariwisata domestik berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ini akan meningkatkan jumlah penghuni kamar hotel yang menurun tajam, pada bulan Maret tercatat hanya 10,24 persen. (antaranews.com, 27/5/2021)

Trisno melihat bahwa WFB akan memberikan multiplier effect terhadap lapangan usaha lain. Seperti UMKM, transportasi, event organizer, destinasi wisata, souvenir, dan sektor pendukung pariwisata lainnya. Pemerintah pun pernah melakukan program yang serupa pada tahun 2002 setelah Peristiwa Bom Bali I, dan terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi.

Kebijakan Tak Menyentuh Esensi

Banyak pakar merespons kebijakan ini tak menyentuh akar persoalan. Seperti disampaikan peneliti INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara, kebijakan itu tak akan berdampak signifikan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Bali. (cnnindonesia.com, 23/5/2021)

Masalahnya, ekonomi Bali sangat bergantung dengan wisatawan mancanegara yang kini menurun hingga minus 100 persen per Maret 2021. Sehingga dampak dari anjloknya turis asing di Bali tak bisa digantikan oleh 25 persen ASN di tujuh Kementerian yang bekerja di Bali. Karena kunci pemulihan Bali adalah pengendalian Covid-19 dan perbaikan mobilitas.

Oleh karena itu, jika memang ingin memulihkan ekonomi Bali, daripada memboyong ASN ke Bali, lebih baik seluruh alokasi perjalanan dinas pemerintah yang masih tersisa langsung diberikan dalam bentuk bantuan subsidi upah ke pekerja pariwisata atau memberikan bentuk stimulan langsung ke pengusaha yang terdampak.

Baca juga:  Kapitalisme “Sukses” Suburkan Masyarakat Stres

Masalahnya juga, acara pemerintah lebih banyak diselenggarakan di hotel bintang tiga ke atas. Sementara hotel tak berbintang yang itu didominasi UMKM lokal, tidak akan mendapatkan manfaat dari WFB. Sehingga sulit untuk mengharapkan UMKM ikut mendapatkan efek belanja perjalanan dinas tersebut. karena semua masuk pada korporasi besar.

Boros dan Potensi Besar Penularan Covid-19

Pakar Kebijakan Publik dan Dosen Fisipol UGM, Wahyudi Kumorotomo, yang menilai WFH memiliki dua kelemahan. Pertama, pemborosan anggaran belanja negara. Seharusnya kementerian menghemat anggaran. (kompas.com, 27/5/2021)

Volume pembiayaan tahun 2021 sudah menginjak angka 971,2 Triliun. Bukan malah membiayai ASN “picnik ke Bali”. Padahal negara masih memiliki banyak kebutuhan yang seharusnya lebih diutamakan ketimbang memberangkatkan ASN ke Bali.

Kedua, berisiko terhadap penularan Covid-19. Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, vaksinasi bukan jaminan aman. Vaksin Sinovac misalnya, hanya memberikan kekebalan sekitar 60-70 % saja. Artinya, seseorang yang sudah divaksin masih bisa tertular covid-19, sekaligus menjadi spreader (penyebar). (senayan.post.com, 5/5/2021)

Maka dari itu, Kebijakan WfB bukan sekadar tak menyentuh esensi, lebih dari itu, kebijakan ini penuh dengan risiko penularan dan pemborosan.

WFB, Subsidi Rakyat untuk Korporasi

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam Kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua Bali untuk bekerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves. (liputan6.com, 25/5/2021)

Sedangkan kita ketahui, kepemilikan hotel di Kawasan tersebut mayoritas dikuasai pengusaha asing. Investasi sektor pariwisata di Bali lebih didominasi pemodal asing. Berdasarkan data kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, porsi PMA ke sektor hotel dan restoran mencapai 52 persen, sedangkan PMDN sebesar 42 persen. (bisnis.com, 22/3/2021)

Baca juga:  Di Balik Islamofobia Rezim Penguasa

Adapun 42 persen PMDN mayoritas bukan milik rakyat Bali. Kepemilikan aset kepariwisataan Bali, 85 persen dikuasai oleh orang di luar Bali. Sehingga, masyarakat Bali sedari dulu pun hanya menjadi penonton. Atau minimal jadi pekerja yang kini berakhir dengan menganggur. (tribun-bali.com, 2020)

Maka dari itu, jika tujuan WFB untuk mengisi kamar-kamar di hotel berbintang yang ada di kawasan Nusa Bali, artinya pemerintah sedang menggelontorkan dana APBN pada pengusaha asing yang hanya menetes pada para pekerjanya yang diupah tak seberapa.

Kebijakan WFB ini seperti subsidi yang diberikan rakyat pada korporasi. Karena pada kenyataannya, yang paling mendapatkan keuntungan dari kebijakan ini adalah hotel-hotel besar milik pengusaha asing.

Sibuk Urusi Korporasi

Alih-alih mengurusi kebutuhan rakyat banyak, penguasa malah sibuk memenuhi permintaan pengusaha. Inilah kenestapaan hidup di bawah negara model korporatokrasi, yaitu kolaborasi antara korporasi dan birokrasi. Negara model demikian lahir dari sistem demokrasi kapitalisme.

Rakyat hanya bisa gigit jari menyaksikan APBN mengalir deras pada korporasi. Jika memang semua ini untuk rakyat, mengapa tidak langsung saja memberikan bantuan langsung pada pegawai hotel yang terdampak? Atau suntikan modal pada UMKM yang terdampak?

Di sisi lain, kita menyaksikan kebutuhan pokok rakyat yang terlalaikan. Rakyat harus memeras darah untuk bisa bertahan dalam kondisi yang tak menguntungkan mereka. Lihat saja kebijakan TKA di tengah gelombang PHK rakyatnya.

Ditambah, sudahlah penghasilan yang berkurang drastis, rakyat pun harus menerima pil pahit tingginya harga kebutuhan pokok akibat permainan korporasi yang menguasai sektor pangan. Belum lagi tarif listrik, air, BBM, dll. yang terus merangkak naik akibat kepemilikan SDA diprivatisasi korporasi.

Makin prihatin kala banyak pejabat yang tak mengenal empati. Korupsi dijadikan bisnis politik yang menjadi core kerja mereka. Lihatlah bagaimana lembaga pengawas korupsi dilemahkan demi langgengnya oligarki korup.

Baca juga:  [Editorial] Demokrasi dan Korporatokrasi Biang Korupsi

Oleh karena itu, kebijakan ini seperti sedang mengonfirmasi keberpihakan penguasa pada pengusaha dibandingkan dengan rakyat. Mereka seolah berlomba menzalimi rakyat. Sungguh, telah hilang hati nurani yang tergerus oleh syahwat kekayaan dan kekuasaan.

Khatimah

Inilah akibat dari dicampakkannya aturan Allah Swt.. Inilah jadinya, jika tata kelola negara tak disandarkan pada aturan Sang Pencipta.

Pandemi yang berlarut-larut juga akibat merujuk pada solusi Barat, yang berputar pada masalah ekonomi dan menyerahkan permasalahan kesehatan pada korporasi. Sehingga, umur wabah terus bertambah dan kehidupan makin sempit.

Begitu pun permasalahan ekonomi bangsa. Tata kelola bercorak kapitalisme menjadikan negara tak berdaulat, sehingga seluruh kebijakannya disetir asing. SDA milik umat dikuasai asing. Atas nama kebebasan kepemilikan, seolah menjadi sah jika asing menguasai sumber daya negeri.

Penguasa yang dilahirkan dari rahim demokrasi makin memperkeruh kemalangan rakyat. Mereka tega menjual rakyatnya sendiri demi kepentingan korporasi. Inilah pangkal terlahirnya kebijakan zalim.

Sungguh, permasalahan pandemi, ekonomi, dan lainnya, tak akan mungkin tuntas jika kepemimpinan dunia masih di bawah peradaban Barat. Hanya Islam yang mampu melahirkan pemimpin yang mencintai umat, bersungguh-sungguh menyelesaikan urusan umat.

Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, mari kita kembalikan kepemimpinan dunia di bawah naungan Khilafah Islamiah. Yang darinya akan terlahir satu peradaban umat yang sesuai dengan fitrah manusia.

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa…” (QS An-Nur: 55) [MNews]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *