Tipu Muslihat Demokrasi untuk Melanggengkan Korupsi


Penulis: Zikra Asril


MuslimahNews.com, ANALISIS — Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar bagi seluruh pegawai KPK menuai polemik. Tes ini merupakan salah satu rangkaian proses alih status menjadi ASN sebagaimana Pasal 1 ayat (6) UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang KPK bahwa Pegawai KPK adalah ASN.

Masalah mencuat ketika 75 orang pegawai senior KPK dinyatakan tidak lulus TWK, termasuk di dalamnya Novel Baswedan. Para aktivis antikorupsi menilai TWK ini hanya akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai yang selama ini memiliki integritas. Ditambah lagi, mereka sedang mengawasi kasus korupsi besar seperti bansos dan KKP.

Hal ini diperkuat dengan pertanyaan TWK yang dianggap ngawur untuk menilai wawasan kebangsaan pegawai KPK. Di antaranya pertanyaan seputar qunut, nikah beda agama, hingga jilbab. Pantas saja menimbulkan kecurigaan publik sebagai upaya mematikan KPK, karena pertanyaan TWK ini tidak berkaitan untuk menilai integritas.

Sampai-sampai, Eks Jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan kritikannya, “Yang tidak berwawasan kebangsaan itu, ya koruptor, bukan pemburu koruptor,” twitnya.

Pertanyaan TWK justru kental narasi intoleransi dan radikalisme. Rocky Gerung bahkan menegaskan bahwa narasi radikalisme hanyalah alat untuk menutupi korupsi elite partai.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Unand Padang, Feri Amsari mengatakan upaya mematikan KPK terjadi secara menyeluruh dan bertahap sejak revisi UU KPK hingga keputusan MK yang menolak uji formil UU KPK.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo menduga hasil politik usai Pilpres 2019 menuntut adanya negosiasi-negosiasi antara pemerintah, DPR, dan partai politik. Hasil negosiasi itu ialah membinasakan KPK.

Buntut dari semua ini, 75 pegawai KPK tersebut terancam dipecat dari KPK seiring adanya surat dari pimpinan KPK untuk menyerahkan tanggung jawabnya kepada pimpinan. Tentu saja, mereka dan para aktivis antikorupsi bersuara lantang melawan kebijakan tersebut.

Presiden Jokowi pun akhirnya angkat bicara. Jokowi menyatakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Maka dari itu, Jokowi tidak setuju hasil TWK dijadikan dasar pemberhentian para pegawai KPK ini.

Namun, beberapa hari setelah pernyataan Jokowi, terjadi peristiwa janggal. Terjadi pembajakan akun Telegram ataupun WhatsApp di antara 75 pegawai tersebut, seperti diumumkan Novel Baswedan dan Sujanarko pada Kamis (20/5/2021) di akun Twitter keduanya.

Baca juga:  Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

Bukan hanya mereka, aktivis antikorupsi yang bersuara lantang pun mengalami kejadian serupa. Febri Diansyah juga melaporkan bahwa akun WhatsApp miliknya tidak bisa diakses. Begitu pun dengan Busyro Muqoddas dan aktivis ICW.

Kalau sudah begini, akankah KPK mampu bertahan melawan dominasi korporasi untuk mengentaskan korupsi?

Korupsi Core Business Demokrasi

Pakar Geopolitik Global Review, Hendrajit menyatakan bahwa demokrasi telah menjelma menjadi pabrik di bidang manufaktur politik. Yang mana core business dari industri demokrasi itu adalah korupsi.

Hal ini makin diperkuat fakta bahwa model pemilu dalam sistem demokrasi bertumpu pada kekuasaan para pemilik modal, atau dalam teori ilmu politik disebut plutokrasi.

Ketika pemilu perlu modal besar, siapa pun pemenang pemilu harus patuh dan tunduk pada arahan kebijakan-kebijakan strategi kaum plutokrasi tersebut. Para kontestan pemilu, baik skala nasional maupun daerah, eksekutif maupun legislatif, harus selaras dan sesuai dengan hasrat dan kepentingan para kaum plutokrasi. Di sinilah muasal lahirnya korupsi.1

Hal ini juga menjadi krisis di negara adidaya demokrasi, seperti yang diungkapkan Liz Kennedy dari Center for American Progress,

“Amerika menghadapi krisis cengkeraman korporasi atas pemerintahan demokratis, di mana kekuatan ekonomi korporasi telah diterjemahkan ke dalam kekuatan politik dengan efek bencana bagi kehidupan orang-orang.”

Atau pernyataan Noam Chomsky,

“Korporasi menetapkan kondisi di mana pemerintah beroperasi, dan mengendalikannya secara luas.” 2

Tipu Muslihat Demokrasi Melegitimasi Korupsi

Kekuatan plutokrasi memang lahir karena kesalahan demokrasi itu sendiri. Senator Sheldon Whitehouse mengungkapkan dalam bukunya Captured: The Corporate Infiltration of American Democracy,

“Bahwa para pendiri bangsa melakukan kesalahan yang tragis. Mereka mengabaikan satu ancaman. Mereka mengabaikan korporasi (yang berkata), ‘Para Founding Fathers tidak melihat adanya ancaman khusus bagi pemerintah kami dari entitas korporat,’ jadi mereka tidak membangun pertahanan khusus untuk melindunginya.”

Fungsi pengawasan ini hilang dari awal mula terbentuknya demokrasi. Di situlah korporasi mampu menguasai seluruh kekuatan negara, termasuk sistem politik, peradilan, dan kekayaan nasionalnya.

Robert Monks penulis buku Corpocracy menuliskan,

“Korporasi telah secara efektif menguasai Amerika Serikat: peradilannya, sistem politiknya, dan kekayaan nasionalnya.”

Oleh karena itu, demokrasi adalah desain sistem yang hanya akan menjaga kepentingan korporasi. Konstitusi negara demokrasi akan selalu berjalan untuk melegitimasi kepentingan korporasi. Pada saat itu korupsi akan merajalela, karena korporasi telah melakukannya melalui lobi-lobi atas pengeluaran kampanye.

Baca juga:  Resolusi 2021, Umat Songsong Abad Khilafah

Jurnalis The Guardian dan penulis buku Captive State: The Corporate Takeover of Britain, George Monbiot menyatakan,

“Kekuatan yang mengancam untuk menghancurkan kesejahteraan kita juga sama di mana-mana, terutama kekuatan lobi dari bisnis besar dan uang banyak.”

Hal ini makin diperkuat dengan pernyataan Senator Sheldon Whitehouse,

“Perusahaan raksasa dan antek-antek mereka menggunakan kekuasaan atas demokrasi, membanjiri pemilihan kita dengan uang tunai yang dimaksudkan untuk membeli hasil yang mereka kehendaki.”

Michael Dahlen menuliskan dalam artikel Corporations and Political Corruption: The Curse of Cronyism and How to End It, bahwa hasil yang dibeli perusahaan itu meliputi tarif, subsidi, deregulasi, dan pemotongan pajak. Ada yang menyebutnya suap, korupsi, dan kronisme. Beginilah intrik dan tipu muslihat demokrasi agar bisa melegalkan korupsi.

Lembaga Watchdog Tak Kompatibel di Sistem Demokrasi

Pernyataan bahwa korporasi menguasai seluruh kekuatan negara—termasuk di dalamnya peradilan sebagai lembaga watchdog (pengawasan)—menyebabkan tak mustahil lembaga watchdog yang lain dalam kendali mereka, termasuk KPK. Tidak aneh pula selalu ada upaya untuk melemahkan dan memandulkannya.

Bahkan, lembaga watchdog antikorupsi pun rentan korupsi. Pada April lalu, penyidik KPK Stepanus Robin diduga meminta dana Rp1,5 miliar kepada Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial, yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi pada dugaan perkara jual beli jabatan di Pemerintahan Tanjungbalai, Sumatra Utara 2020—2021.

Hal ini makin diperkuat ketika lembaga watchdog antikorupsi dunia, Transparency International (TI) merilis indeks persepsi korupsi pada Januari 2021. Menggunakan skala nol hingga 100 untuk menilai kinerja masing-masing negara, dengan nol berarti sangat korup dan negara-negara yang mencetak hampir 100 poin disebut hampir bebas dari korupsi.

TI menyatakan “merasa frustrasi” melihat skor rata-rata pada 2020 yang hanya 43 poin, dengan dua pertiga dari 180 negara yang disurvei mendapat skor di bawah 50 poin.

Parahnya lagi, TI menyatakan, korupsi menjadi lazim dalam langkah respons Covid-19, dari suap untuk tes Covid-19, suap di bidang perawatan kesehatan, hingga korupsi di pengadaan persediaan medis untuk publik.

Baca juga:  Rezim Anti-Khilafah, Mengapa?

Ketua TI Delia Ferreira Rubio mengungkapkan kekecewaannya, “Covid-19 bukan hanya krisis kesehatan dan ekonomi; ini adalah krisis korupsi dan yang saat ini gagal kami tangani.”

Lagi-lagi, ini menunjukkan lembaga watchdog memang tidak punya kekuatan menghadapi kekuatan korporasi yang bisa lahir dari sistem demokrasi. 3

Khilafah, Sistem Antikorupsi dan Kompatibel dengan Lembaga Watchdog

Khilafah adalah sistem yang menihilkan pengaruh korporasi terhadap kekuasaan negara, sehingga hukum negara tidak tersandera plutokrasi.

Pemilihan Khalifah tidak membutuhkan biaya tinggi karena seseorang akan dipilih oleh rakyat sebagai Khalifah ketika memenuhi syarat in’iqad dan syarat afdhaliyah. Tidak perlu kendaraan partai politik untuk maju mencalonkan diri sebagai Khalifah.

Selain itu, masa pemilihan berlangsung cukup singkat, yakni hanya dalam waktu tiga hari. Ditambah lagi, Khilafah adalah sistem pemerintahan menerapkan Wahyu Allah semata, bukan aturan buatan manusia.

Aturan yang diberlakukan sama untuk seluruh rakyat, yang bertujuan untuk memberikan Rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, akan menutup peluang terbentuknya UU “pesanan” dan lobi-lobi untuk mengakomodir sekelompok orang seperti pemilik modal atau partai politik.

Kalaupun ada yang mencoba mencari celah (karena Khilafah sistem basyariah/kemanusiaan), maka Khilafah punya sistem pengawasan yang mengakomodasi institusi watchdog. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi akan mengawasi langsung pejabat negara. Khalifah bisa memecat langsung apabila terbukti ada korupsi dan harta korupsi tersebut harus dikembalikan ke Baitulmal.

Ada Mahkamah Mazhalim yang mengawasi Khalifah dan pejabat-pejabat negara. Apabila ada yang berani menyalahgunakan kekuasaannya, Mahkamah Mazhalim akan mencopotnya dan memberi bentuk sanksi lainnya.

Lalu ada Majelis Umat yang tugasnya memberikan masukan (nasihat) dan muhasabah lil hukkam (koreksi kepada penguasa), baik yang ada di pusat maupun di daerah. Majelis Umat tidak berfungsi untuk membuat UU, namun sebagai watchdog Khalifah dan para wali.

Begitu pula keberadaan partai politik, berfungsi untuk memberikan muhasabah lil hukkam kepada penguasa, sekaligus mengedukasi rakyat agar memiliki kesadaran politik yang tinggi. Sehingga, rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Khilafah sekaligus sebagai watchdog penguasa. [MNews/Gz]


Catatan Kaki:

  1. https://aktual.com/bahayanya-industri-demokrasi/
  2. https://theobjectivestandard.com/2020/11/corporations-and-political-corruption-the-curse-of-cronyism-and-how-to-end-it/
  3. https://www.dw.com/id/transparency-international-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-anjlok-ke-ranking-102/a-56372181

Tinggalkan Balasan