TKA Terus Berdatangan, Apa Kabar Riayah Negara?

Penulis: Chusnatul Jannah

 

Kebijakan larangan mudik yang diterapkan pada tanggal 6-17 Mei 2021 lalu meninggalkan luka ketidakadilan bagi masyarakat. Saat rakyat dijaga ketat larangan tersebut, pemerintah seakan cuek dengan TKA Cina yang datang bergelombang.

 

Selama dua pekan terakhir, Indonesia kebanjiran ratusan TKA Cina yang dapat izin masuk dengan alasan kerja. Pada 8 Mei ada 157 yang masuk ke Indonesia. Lalu pada 13 Mei datang lagi sebanyak 110 orang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian berdatangan kembali sebanyak 170 lebih warga negara asal Cina mendatangi Indonesia. Video kedatangan mereka viral di media sosial.

 

Kemenhub membantah jika kedatangan warga negara asing itu menggunakan pesawat carter. Menurut Kemenhub, pesawat carter yang membawa TKA sudah diberhentikan sejak 5 Mei 2021. Hingga saat ini belum ada penjelasan dari pihak imigrasi perihal kedatangan 170 WNA tersebut.

 

Welcome TKA Cina

Kedatangan ratusan tenaga kerja asal Cina tentu mengusik publik. Sebab, rakyat seperti dianaktirikan oleh pemerintah. Kebijakannya begitu longgar dengan keluar masuknya warga negara asing. Tapi pemerintah sangat ketat mengimbau atau melarang masyarakat untuk tidak lalu lalang keluar kota bila tidak mendesak. Kebijakan berat sebelah itu makin kentara manakala larangan mudik diberlakukan.

 

Pemerintah galak kepada rakyat sendiri, tapi jika menyangkut TKA atau masuknya WNA, toleransinya begitu tinggi. Pemerintah mengatakan konsisten dan berkomitmen untuk mengatasi pandemi Covid-19. Jika kebijakannya berkebalikan terus seperti ini, rakyat jelas meragukan konsistensi dan komitmen pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

 

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani menyesalkan masih adanya kebebasan WNA untuk masuk ke Indonesia.

 

Bagi dia, masuknya ratusan WNA yang disebutkan sebagai tenaga kerja asing (TKA) itu menjadi bukti tidak adanya empati dari pemerintah.

 

“Kalau benar di lebaran pertama tersebut ada kedatangan TKA China di Indonesia, makai instansi terkait dengan investasi, ketenagakerjaan dan keimigrasian tidak peka terhadap rakyat,” ujar Arsul saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/5). (Rmol, 15/5/2021)

 

Pemerintah beralasan kedatangan TKA tersebut sudah melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Mereka datang juga untuk bekerja. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin setelahnya mereka tidak membawa virus corona varian baru? Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Dikata menurun tidak, dibilang meningkat juga masih tinggi. Kebijakan plinplan dan inkonsistensi pemerintah menjadikan pandemi ini berlarut-larut.

 

Menyoal Keberpihakan Pemerintah

Bukan hanya dikhawatirkan membawa virus corona varian baru, namun kedatangan TKA juga mencederai rasa keadilan bagi para buruh. Dikutip dari suaracom (17/5), anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyayangkan masuknya warga negara asal Cina yang terus masuk ke Indonesia di tengah kebijakan pelarangan mudik. Ia mempertanyakan apa pekerjaan dari WN Cina yang diklaim sebagai tenaga kerja asing (TKA) tersebut.

 

Saleh mengkhawatirkan pemberian izin masuk TKA Cina itu sekaligus dapat menjadi pintu masuk bagi Covid-19. Terlebih, yang menjadi pertanyaan Saleh ialah mengapa harus TKA China yang dipekerjakan, bukan justru rakyat sendiri.. Ia mempertanyakan perihal jenis pekerjaan apa yang menbutuhkan TKA Ciba? Ia menyayangkan sikap pemerintah yang abai.

 

Saleh berujar pemerintah perlu mengkalkulasi untung rugi memperkejakan TKA Cina. Sebabnya kata Saleh sejauh ini belum pernah mendengar bahwa kedatangan TKA Cina dapat meningkatkan pemasukan negara.

 

Sangat wajar bila rakyat menyangsikan keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya sendiri. Karena kebijakannya seringkali tak sejalan dengan kehendak rakyat. Di saat rakyat butuh pekerjaan akibat PHK besar-besaran, pemerintah malah memberi karpet merah bagi tenaga kerja asing. Ketika rakyat susah payah menahan rindu kampung halaman, warga asing malah berdatangan dengan mudahnya.

 

Jika diibaratkan, pemerintah seperti ayah kandung yang menelantarkan anaknya sendiri. Anaknya masih kelaparan, malah memberi makan anak orang lain. Anak sendiri didorong berdaya ekonomi lewat UMKM dan kemandirian berwirausaha. Anak orang lain dipermudah mendapat kerja melalui kebijakan yang proasing. Ada tidaknya pemerintah sepertinya tidak ada bedanya. Toh, rakyat juga yang harus menanggung kebutuhannya sendiri.

 

Banjir TKA, Angka Pengangguran Menganga

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia mencatat, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia pada 2020 mencapai 98.902 orang. Dari jumlah tersebut, 36,17 persen merupakan TKA asal Cina dengan jumlah 35.781 orang. (Kontan, 5/5/2021)

 

Sementara berdasarkan catatan BPS pada bulan Februari 2021, jumlah angka pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Bila dibandingkan dengan data tahun 2020 yang sebanyak 6,93 juta, angka ini meningkat 1,82 juta orang. Seandainya jutaan orang pengangguran ini diserap sejumlah TKA yang datang ke Indonesia, bukankah bisa mengurangi angka pengangguran?

 

Sayangnya, alasan skill dan kemampuan tenaga kerja Indonesia yang dianggap rendah menjadi alasan pembenar atas kebijakan yang jelas merugikan rakyat pribumi. Jika memang SDM pribumi kurang memenuhi kriteria, mengapa tidak memberi pelatihan dan pembekalan untuk mereka agar memiliki kompetensi yang diinginkan? Bukankah menjadi tugas negara meningkatkan kualitas SDM negeri ini? Daripada impor TKA, alangkah baiknya SDM yang ada diberdayakan.

 

Fungsi Negara

Salah satu fungsi negara adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan negara ideal, maka fungsi negara itu harus berjalan dengan baik. Dalam aspek potensi, Indonesia bisa menjadi negara ideal. Kekayaannya yang membentang dari sabang sampai merauke adalah modal dasar membangun sebuah negara besar ditopang sistem politik ekonomi yang kuat dan mandiri. Dalam aspek sumber daya manusia, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

 

Dengan potensi sebesar itu, kolaborasi SDA dan SDM yang besar bukankah lebih dari cukup memberikan kemakmuran, kesejahteraan, dan kelayakan hidup bagi penduduknya? Sayangnya, potensi sebesar itu dikebiri oleh sistem kapitalis sekuler yang membonsai Indonesia sebatas negara dunia ketiga yang dipandang sebelah mata.

 

Keterikatan Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional, membuatnya menjadi negara yang mudah dieskploitasi dan diliberalisasi kapitalis global. Alhasil, jadilah SDM sebatas cetakan buruh. SDAnya pun dikeruk habis hingga luruh.

 

Dalam Islam, fungsi negara ialah riayah su’unil ummah, yakni mengurusi urusan umat. Jika negeri ini bersandar pada ideologi benar, yaitu Islam, negara bisa menjalankan fungsinya sebagai pengayom dan pelindung rakyat. Negara akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi rakyat. Negara akan menciptakan SDM dengan skill yang hebat agar SDA di negeri ini dapat dikelola sendiri. Bukan sekadar menjadi bumper ekonomi dengan iming-iming kemandirian ekonomi ala kapitalis.

 

Kemandirian ekonomi dalam Islam adalah bagaimana rakyat bisa bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya. Bukan bagaimana rakyat menciptakan lapangan kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini sama seperti negara berlepas diri dari tanggung jawabnya sebagai pelayan rakyat. Negaralah pihak yang menyediakan lapangan kerja atau memberi modal usaha bagi rakyat. Negara tidak akan membiarkan rakyat susah payah cari kerja sendiri ataupun memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.

 

Begitulah perbandingan fungsi negara yang ditopang sistem kapitalisme dengan Islam. Tinggal kita pilih. Memilih hidup diurusi negara dengan penerapan syariat kafah dalam bingkai pemerintah Islam (khilafah) atau lebih suka mengurus kebutuhan hidup sendiri tanpa peran negara didalamnya?

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *