Menyoal Larangan Mudik dan Fenomena “Public Distrust”


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Beredar di media sosial, sejumlah titik penyekatan dijebol oleh ribuan pemudik yang didominasi pengguna sepeda motor. Situasi yang ricuh dan membludaknya pemudik yang tak mau putar balik membuat kewalahan aparat yang merupakan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Ribuan pemudik yang didominasi pengguna sepeda motor tampak mengular di depan posko penyekatan pemudik di perbatasan Kabupaten Bekasi-Karawang, di Kedungwaringin, Jawa Barat, Senin (10/5/2021). Antrean bahkan mencapai lima km. Sejumlah aparat yang berupaya keras menghalau pemudik, kalah dan akhirnya membuka barikade. (kompas.com, 10/5/2021)

Sungguh nahas hidup menjadi kaum urban. Mau bertemu sanak saudara setahun sekali pun begitu sulit. Padahal, mereka hanya ingin meminta doa pada orang tua agar diberikan kekuatan dalam mengarungi pahitnya kehidupan di bawah sistem yang tak memihak rakyat kecil.

Mereka bukan tak tahu bahaya Covid-19 yang sedang mengintai, namun kebijakan yang inkonsisten serta buruknya penanganan wabah, membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian pudar.

Jangan disalahkan jika akhirnya rakyat menganggap bahwa faktor terbesar berlarut-larutnya pandemi adalah buruknya penanggulangan wabah oleh pemerintah. Kebijakan larangan mudik yang dinilai inkonsisten, diperburuk pula dengan adanya mentalitas korup dari petugas yang mencari celah untuk mengambil pungli.

Seperti yang dilansir dari news.detik.com (8/5/2021), pungli diduga terjadi di pos penyekatan di Kertapati, tepatnya perbatasan Palembang-Ogan Ilir. Pemudik dimintai uang oleh oknum polisi dengan alasan izin melintas bagi yang hendak keluar kota.

Kebijakan Inkonsisten

Sebenarnya tak ada yang salah dengan kebijakan larangan mudik demi menekan laju penyebaran Covid-19. Apalagi telah diketahui bersama bahwa fasilitas kesehatan dan tenaga medis di perkampungan tak sebanyak dan secanggih di perkotaan.

Namun, kebijakan ini akhirnya menjadi persoalan lantaran ada sejumlah kebijakan lain yang dinilai inkonsisten dengan kebijakan larangan mudik. Misalnya, di tengah larangan mudik, pemerintah malah mengizinkan pekerja Cina dari Wuhan masuk ke Indonesia. Dilansir dari finance.detik.com (8/5/2021), sebanyak 85 warga negara Cina masuk ke Indonesia.

Baca juga:  Mudik Dilarang, Pariwisata Melenggang

Adanya pekerja dari Cina, apa pun alasannya menjadi sangat kontradiktif dengan larangan mudik demi mencegah penularan. Ini yang membuat rakyat merasa dianaktirikan. Apalagi Wuhan di Cina adalah asal virus berbahaya ini. Lantas mengapa diizinkan dan diperbolehkan keluar masuk Indonesia?

Jika alasan dibolehkannya TKA masuk karena melewati proses karantina, mengapa tidak melakukan hal yang sama pada masyarakat yang ingin mudik bertemu sanak keluarga? Apalagi ditambah ditemukan kasus mafia karantina yang meloloskan warga negara India. (Kompas.com, 28/4/2021)

Sehingga, potensi adanya mafia yang meloloskan TKA dari Cina tanpa prokes pun menjadi ada pula. Masyarakat dibuat bingung dengan kebijakan boleh berwisata dan dianjurkannya berbelanja. Di sisi lain, ada pengerahan sejumlah aparat hanya untuk menghadang para pemudik.

Bukankah kebijakan diperbolehkannya berwisata dan berbelanja sama-sama kontraproduktif terhadap penyebaran virus? Lihatlah kerumunan yang terjadi di pasar Tanah abang dan sejumlah tempat pariwisata, sungguh memprihatinkan.

Belum lagi Pilkada, tetap terselenggara saat wabah masih meradang. Padahal, pakar dan umat telah berteriak untuk menunda Pilkada demi kemaslahatan bersama. Wajar jika umat tidak benar-benar melihat adanya upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan pandemi.

Sehingga, menurut Fadil Zon, ngototnya rakyat untuk mudik dan tidak dihiraukannya kebijakan larangan mudik, diakibatkan sejumlah kebijakan penguasa yang inkonsisten.

Public Distrust

Sangat wajar terjadi fenomena public distrust. Pasalnya, masyarakat menilai bahwa kebijakan inkonsisten ini telah terjadi bahkan dari awal masuknya virus.

Lihatlah bagaimana kebijakan lockdown atau karantina wilayah yang telah dianjurkan para pakar, ternyata tidak diambil. Pemerintah lebih memilih memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar.

Pemberlakuan PSBB nyatanya membuat para pengusaha berteriak hingga gulung tikar. Perusahaan yang gulung tikar inilah yang membuat angka pengangguran makin tinggi.

Baca juga:  Publik Butuh Kebijakan Utuh, Bukan Basa-basi Tuntaskan Pandemi

Setelah itu, di tengah teriakan pengusaha dan rakyat, lahirlah kebijakan new normal. Yaitu kebijakan yang mencoba berdamai dengan virus saat pandemi menuju puncaknya. Inilah yang menyebabkan penularan makin tak terkendali.

Istilah penanganan wabah pun kembali digulirkan dengan memberlakukan pembatasan skala berskala mikro (PSBM). Berubah lagi menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan yang terbaru adalah PPKM berskala mikro.

Gonta-ganti istilah ini nyatanya tidak menyelesaikan masalah pandemi hingga tuntas. Public distrust pun tercipta. Bukan hanya karena kebijakannya yang dinilai inkonsisten, tapi juga buruknya penanganan wabah berikut implementasinya yang tak lepas dari korupsi.

Jika pungli mengail receh dari para pemudik, sedangkan pejabat korup mengambil uang rakyat langsung dari anggaran yang telah ditetapkan.

Penanganan Buruk

Bukan hanya kebijakannya yang sering kontraproduktif terhadap penularan. Penangananya pun dinilai masyarakat kurang optimal. Misalnya seperti yang dikatakan pakar biologi molekuler Ahmad Rusdan Utomo bahwa penanganan pemerintah terhadap 3T (tracing, testing, and treatment) kurang ketat. Padahal, upaya untuk memutus rantai penularan virus haruslah dimasifkan 3T-nya.

Begitu pun 5M yang seharusnya dilakukan masyarakat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nyatanya masih banyak masyarakat yang abai terhadap prokes tersebut.

Kesadaran masyarakat yang buruk juga tidak bisa lepas dari peran para pemimpinnya. Suatu masyarakat akan mencontoh pemimpin mereka. Adanya pejabat yang menggelar pesta pernikahan anaknya yang besar-besaran tanpa prokes misalnya, membuat masyarakat tak ragu untuk melakukan hal yang sama.

Selain itu, implementasi bantuan sosial yang menyisakan gurita korupsi pun makin menambah deretan ketakpercayaan umat pada penguasa. Rakyat tak habis pikir, bisa-bisanya koruptor tersebut tega mengambil jatah rakyat yang butuh makan untuk menyambung hidup. Padahal, gaji pejabat sudah begitu besar.

Kita ketahui bersama, gaji para pejabat yang besar-besar itu, nyatanya diambil dari APBN yang mana sumber utama APBN adalah pajak dan utang. Artinya, kembali lagi, umatlah yang menderita. Sudahlah kebutuhan pokoknya tak mencukupi, bukannya diberikan santunan, yang terjadi malah pajak makin menyasar rakyat miskin. Tidak salah bila disebut “subsidi rakyat miskin untuk para pejabat”.

Baca juga:  Publik Butuh Kebijakan Utuh, Bukan Basa-basi Tuntaskan Pandemi

Negara Lepas Tangan

Inkonsistensi kebijakan penanganan wabah adalah konsekuensi diterapkannya sistem kapitalisme sekuler yang memosisikan nyawa tak lebih berharga dari materi. Kebijakannya berputar pada perbaikan ekonomi, bukan kemaslahatan rakyat. Demi langgengnya korporasi multinasional, nyawa rakyat rela dipertaruhkan.

Penanganan yang buruk pun tak bisa lepas dari landasan tata kelola sebuah negara. Negara kapitalisme sekuler memosisikan peran negara hanya sebagai regulator, lalu menyerahkan seluruh urusan publik pada swasta. Walhasil, menjadikan pengurusan negara terhadap pengendalian wabah terkesan setengah hati.

Diperkeruh dengan watak pejabat dalam sistem kapitalisme sekuler yang memang dari awal niatnya menjadi pejabat adalah bermotif materi. Semua itu menjadikan kinerjanya fokus pada perolehan materi, bukan mengurusi rakyat. Wajar saja korupsi menjadi “baju” yang melekat pada setiap kebijakan yang mereka buat.

Khatimah

Sungguh, kebijakan yang inkonsisten, penanganan wabah yang buruk, juga semua implementasi yang tak lepas dari korupsi adalah buah diterapkannya sistem kapitalisme sekuler. Sistem inilah yang menjauhkan agama dari tata kelola negara. Sistem ini pula yang memosisikan para pejabat hanya seperti tikus yang siap mengerat demi mengejar keuntungan partai dan perutnya sendiri.

Tidak akan lahir pejabat yang amanah dalam sistem ini. Tidak akan lahir pula kebijakan yang konsisten menyelesaikan umat dan memuliakannya dengan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sungguh, kebijakan yang pro rakyat serta penguasa yang benar-benar mencintai rakyatnya, hanya akan lahir dalam naungan sistem Khilafah Islamiah. “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari). [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan