Hegemoni Kapitalisme Global terhadap Dunia Islam

MuslimahNews.com, KOMENTAR POLITIK — Problem ekonomi dan perdagangan terus menghantam Indonesia. Setelah dinyatakan kalah terkait sengketa dagang yang dilaporkan Brazil ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia harus memenuhi tuntunan kewajiban impor ayam dari Brazil. Adanya banjir impor ini tentu mengancam peternak ayam lokal.

Sementara itu, per akhir Maret 2021, utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp6.445,07 triliun atau setara dengan 41,64 persen PDB Indonesia. Data Kementerian Keuangan menyebutkan posisi utang tersebut naik 1,3 persen dibandingkan dengan Februari 2021 (Rp6.361 triliun).

Terkait dua hal ini, MNews mewawancarai seorang politisi muslimah sekaligus pakar ekonomi Islam, Nida Saadah, S.E.Ak., M.E.I.. Berikut petikannya:

MNews: Utang luar negeri Indonesia terus merangkak naik, ditambah kekalahan Indonesia berkonsekuensi memenuhi kewajiban impor. Benarkah Indonesia terperangkap dalam hegemoni kapitalisme global?

Nida Saadah: Faktanya, setelah 100 tahun (seabad) hilangnya Khilafah Islam, dunia Islam masih terus terjajah, berada dalam hegemoni negara-negara kapitalis besar. Penguasaan paling strategis yang dilakukan negara-negara kapitalis global adalah melalui hegemoni ekonomi, yakni penguasaan ekonomi suatu negara oleh negara lain.

Hegemoni ekonomi dilakukan negara kapitalis besar atas dunia Islam antara lain melalui dua strategi utama, yakni politik pasar bebas dan utang luar negeri.

MNews: Bisa dijelaskan soal politik pasar bebas tersebut, Ustazah?

Nida Saadah: Politik pasar bebas adalah penerapan kebebasan hak milik dalam hubungan perdagangan internasional. Tujuannya adalah menghentikan campur tangan negara dalam perdagangan khususnya, dan dalam kegiatan perekonomian pada umumnya. Termasuk menghilangkan kebijakan proteksi perdagangan, penetapan tarif untuk barang impor, pemberian subsidi untuk produk dalam negeri.

Baca juga:  RCEP, Bukti Kapitalisme Global Makin "Nancep"

Amerika Serikat, misalnya, memaksakan politik pasar bebas atas negara-negara di dunia untuk membuka pasar negara-negara di dunia bagi penanaman modal asing dan mengeliminasi peran negara dalam mengatur perekonomian.

Lembaga bentukan untuk menancapkan hegemoni tersebut antara lain melalui WTO pengganti GATT (General Agreement on Tariff and Trade).

Untuk mewujudkan itu, AS dan negara-negara kapitalis besar mengadakan berbagai perjanjian perdagangan internasional. Termasuk memanfaatkan WTO yang Indonesia tergabung di dalamnya. Otoritas diberikan kepada AS untuk mengatur kebijakan ekonomi dan perdagangan dalam negeri.

Yang terkini, Indonesia ikut dalam RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) yang di dalamnya juga terdapat Cina, Australia, Jepang, dan Korea.

Tujuan utama AS dan negara-negara kapitalis besar dalam strategi pasar global ini adalah membuka pasar seluruh negara di dunia bagi produk mereka dan investasi mereka. Sehingga, negara berkembang itu akan senantiasa berada di bawah hegemoni AS dan negara-negara kapitalis besar dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Juga tidak berpeluang membangun ekonominya sendiri di atas basis yang kuat dan kokoh.

Kasus Brazil adalah buktinya. Bentuk tekanan WTO ke Indonesia adalah Pemerintah Indonesia memperbarui ketentuan impor ayam untuk mengikuti putusan Dispute Settlement Body, WTO 2017 pascagugatan Brazil.

Baca juga:  Waspadai Jeratan Utang IMF Bernama “Corona Loan”

Kasus lain, pada tahun 2013 silam, AS mengajukan gugatan ke WTO terhadap kebijakan impor produk hortikultura. Indonesia dituding terlalu protektif. AS juga mempermasalahkan bantuan kepada petambak utang di Indonesia yang dituding sebagai praktik dumping.

MNews: Bagaimana seharusnya sikap umat Islam terhadap politik pasar bebas ini? 

Nida Saadah: Seharusnya, umat Islam tidak boleh menerima praktik politik pasar bebas. Sebab, strategi tersebut merupakan penerapan kebebasan hak milik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Selain itu, politik pasar bebas memberikan kesempatan luas kepada negara kufur untuk menguasai perekonomian negeri-negeri mayoritas muslim. Hal tersebut menghalangi negeri-negeri mayoritas muslim untuk membebaskan diri dari belenggu kekufuran. Ini diharamkan oleh Allah dalam QS An-Nisa: 14, yang artinya:

“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.”

MNews: Kalau terkait utang luar negeri?

Nida Saadah: Utang luar negeri jelas berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri mayoritas muslim, membuat umat menderita, dan merupakan jalan untuk menjajah suatu negara.

Utang jangka pendek akan menghancurkan mata uang negara pengutang dengan membuat kekacauan moneter. Utang jangka panjang (long term debt) mengakibatkan APBN menjadi kacau, karena utang yang menumpuk harus dilunasi dengan berbagai aset negara pengutang.

Baca juga:  Dana Umat YES, Syariat Islam NO? Islam Bukan Ideologi Prasmanan!

Akhirnya, negara kreditur memiliki berbagai aset pada negara pengutang dan bisa mengintervensi dan mendominasi negara pengutang. Beberapa Lembaga Rentenir Internasional antara lain International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia.

Lebih dari itu, utang tersebut mengandung riba, sedangkan dalam Islam, riba itu haram. Dengan demikian, mengambil utang luar negeri haram hukumnya.

Orang yang mengulang melakukan riba setelah peringatan Allah disampaikan kepadanya, akan kekal di neraka sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 275, yang artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

MNews: Bagaimana solusinya, Ustazah?

Nida Saadah: Sudah saatnya umat menyadari bahaya dari keberadaan lembaga-lembaga asing ini. Umat juga harus menerapkan syariat Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam membangun kerja sama ekonomi antarnegara. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan