Welcome Tenaga Kerja Cina, Sayonara Tenaga Kerja Lokal


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Terpuruknya ekonomi rakyat akibat hantaman badai Covid-19 tampaknya tak menjadi pertimbangan bagi pemangku kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang memihak rakyat. Publik menganggap, dibukanya pintu masuk bagi tenaga kerja Cina di kala pandemi, bukti bahwa pemerintah tak memiliki empati.

Sebanyak 85 warga negara Cina yang masuk ke Indonesia per 4/5/2021 lalu, disebut bekerja di proyek strategis nasional (PSN). Mereka diizinkan masuk karena dianggap memiliki tujuan esensial, yakni sebagai pekerja pada objek vital, penyatuan keluarga, bantuan medis dan kemanusiaan, serta kru alat angkut. (finance.detik.com, 8/5/2021)

Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi mengakui, kebutuhan akan tenaga kerja asing tak terelakkan. Ada peran investor dalam beberapa pengerjaan PSN di tanah air. Dengan mudahnya ia juga mengatakan, jika mempermasalahkan investasi asing karena motif politik, jangan menyesal kalau nanti para investor hengkang.

Tak habis pikir, kok masih memberi izin masuk tenaga kerja Cina, sementara rakyatnya bertarung nyawa dengan wabah virus dan bertahan hidup di tengah meningkatnya pengangguran.

Sepertinya hati nurani telah mati. Rasa kemanusiaan pun tak lagi dimiliki. Demi hubungan kerja sama dengan “negara sahabat” katanya, sampai rela menggeser posisi warga negaranya sendiri demi warga negara Cina.

Ini menunjukkan pada publik, kebijakan ekonomi masih beraliran kapitalisme liberal. Ekonomi akan terus bergantung dengan para kapitalis, baik kapitalis asing maupun aseng. Cara berpikir para pejabat negeri lebih mendahulukan kepentingan investor dan membelakangi kepentingan rakyatnya sendiri. Ironis.

Meluapnya Pekerja Asing Menggeser Pekerja WNI

Bukan hanya rakyat biasa yang merasa gusar dengan terus berdatangannya para pekerja Cina. Ekonom dari Universitas Indonesia Faisal Basri pun menilai keberadaan pekerja asing yang menggeser lapangan pekerjaan untuk pengangguran di Indonesia dapat memicu konflik sosial. Bahkan berkontribusi meningkatkan pengangguran dalam negeri. (Twitter @FaisalBasri, 6/5/2021)

Selama Maret 2021, terdata sebanyak 2.513 pekerja asing asal Cina masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pada Februari 2021 yakni sebanyak 1.027 WNA. (bisnis.tempo.co, 9/5/2021)

Lalu bagaimana jumlah pengangguran di Indonesia selama pandemi? Menurut data pada Februari 2021, pada rentang usia muda 15—24 tahun mencapai 18.03 persen, naik dari 16.31 persen selang satu tahun sebelumnya.

Sebanyak 11,45% merupakan pengangguran lulusan SMK, SMA (8,55%), sarjana muda (6,97%), serta 6,61% lulusan diploma I, II, dan III. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pengangguran pada usia muda dan berpendidikan relatif tinggi.

Bisa dibayangkan, saat pandemi makin menjadi, kebijakan pemerintah justru membuka pintu masuk bagi WNA. Bukan mengurangi masalah, justru menambah masalah bagi rakyatnya.

Apakah ini hasil nyata dari realisasi UU Cipta Kerja? Menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNA sementara WNI harap antre untuk memperolehnya. Walhasil, pengangguran bagi warga negara sendiri makin bertambah setiap tahunnya. Inilah yang sudah diwanti-wanti sejak awal sebelum UU Cipta Kerja sah diketuk palu.

Dampak Tenaga Kerja Asing bagi Indonesia

Salah satu contoh, perusahaan PT Virtue Dragon Nikel Industri di Sulawesi Tenggara mempekerjakan  500 buruh Cina sebagai juru masak, sopir, office boy, hingga buruh bangunan. Hanya 246 orang buruh lokal yang dipekerjakan.

Tampak begitu istimewanya TKA di negeri ini, apalagi di tengah pandemi. Tentunya menyisakan banyak tanya di tengah publik, kebaikan apa yang didapatkan rakyat dengan kedatangan mereka? Apakah memulihkan ekonomi rakyat? Apakah mereka mampu menyelesaikan wabah pandemi?

Jawabannya, tak sedikit pun membawa kebaikan bagi rakyat. Lagi-lagi publik menyaksikan, di tengah pandemi begini, pemerintah mengambil kebijakan yang pro kapitalis dibanding pro rakyatnya sendiri.

Kebijakan Khilafah dalam Memenuhi Kemaslahatan Rakyat

Tak akan ada pembiaran yang dilakukan Khilafah terhadap setiap urusan rakyatnya, terlebih hal yang menyangkut hajat hidup mereka. Maka, Islam memiliki dua kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi kemaslahatan rakyat.

Pertama, mengetahui asal negara tenaga kerja asing sebelum diterima bekerja di negara Khilafah. Jika orang tersebut berasal dari negara kafir yang menyerang kaum muslimin (harbi), Khalifah tidak akan memberikan izin untuk bekerja di negara Khilafah.

Sementara, negara luar yang memiliki hubungan perjanjian dengan negara Khilafah—bukan dalam rangka menyerang kaum muslimin—, diperbolehkan menjalankan pekerjaannya dalam Khilafah. Dengan catatan, wajib sesuai hukum syariat yang disepakati antara Khilafah dan negara mereka.

Kedua, usaha mereka dibatasi pada komoditas yang terkategori kepemilikan individu. Mereka tidak diizinkan mengelola kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kalaupun mereka diminta oleh Khilafah untuk mengerjakan sebuah proyek, sifatnya adalah perusahaan/individu yang dikontrak/dipekerjakan oleh negara, bukan sebagai pengelola. Selain itu, Khilafah akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat demi kesejahteraan mereka.

Peran dan tanggung jawab kepala negara sebagai pengurus dan pelayan masyarakat akan berjalan secara sempurna dalam Khilafah. Kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi, terjamin pula peluang yang sama untuk memenuhi kebutuhan pelengkap—sesuai kadar kemampuannya secara alami. Hal ini yang akan menghilangkan berbagai sebab ketegangan, pertentangan, dan konflik sosial.

Khatimah

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw. pernah memberikan dua dirham kepada seseorang, kemudian beliau berkata kepadanya, “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja.” (Al-Hadits)

Masih banyak hadis yang menunjukkan kewajiban pemimpin dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk menyediakan berbagai sarana kepada para pencari kerja. Sebab, hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat.

Oleh karenanya, untuk menghentikan makin besarnya laju kedatangan tenaga kerja asing, tak lain dengan mengembalikan Islam dalam kancah kehidupan. Kembali pada syariat Islam harus menjadi fokus utama umat.

Dengan Islam, rakyat akan hidup sejahtera dan selamat. Sementara, jauh dari aturan Islam, hidup pasti sengsara penuh derita. Selama disetir oleh para kapitalis, tidak akan ada satu kebijakan pun yang berpihak pada rakyat. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan