Rekomendasi Global Tak Andal, Indonesia Butuh Syariat Penyolusi Pandemi


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Beberapa waktu terakhir, kurva Covid-19 di Indonesia boleh dikata melandai. Awal Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hal ini terjadi sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dan berjalannya program vaksinasi. Di samping itu, tren kesembuhan pasien Covid-19 juga terus meningkat belakangan ini. Sebaliknya, penambahan kasus harian pun sempat terus menurun. Namun demikian, Presiden meminta masyarakat tetap waspada terhadap penyebaran virus corona. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih nyata ada di Indonesia. (kompas.com, 3/5/2021)

Jokowi juga terus mengingatkan tentang kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Protokol ini berlaku baik bagi yang sudah divaksinasi maupun belum, baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, ataupun hijau Covid-19. (kompas.com, 3/5/2021)

Sementara itu, sebagaimana dikutip dari pikiran-rakyat.com (8, 9, dan 10/5/2021), angka penambahan kasus Covid-19 atau pasien positif harian per 9 Mei 2021 sore sebanyak 3.922 orang. Data tersebut menunjukkan Indonesia pertama kali menyentuh di angka 3.000 kasus dalam sebulan terakhir. Angka ini lebih rendah dibanding data 8 Mei 2021, di mana penambahan pasien positif harian sebanyak 6.130 orang. Meski demikian, menilik angka penambahan pasien positif harian pada 10 Mei 2021 sebanyak 4.891 kasus baru, tentu masyarakat masih harus terus waspada.

Tak Boleh Lengah

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) masih terus mengingatkan adanya alarm bahaya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang mulai terlihat. Hal itu ditandai dengan munculnya klaster-klaster baru, bertambahnya pasien di rumah sakit, dan meningkatnya kematian terkait Covid-19. Meningkatnya kerumunan massa, ramainya pusat perbelanjaan, dan pergerakan mudik dengan mengabaikan protokol kesehatan dikhawatirkan memicu lonjakan kasus Covid-19 (kompas.id, 5/5/2021).

Di samping itu, kita juga tidak boleh mengabaikan tingkat kematian terkait Covid-19 di Indonesia yang mencapai 2,73 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata global 2 persen. Tingkat kematian Covid-19 di Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan dua negara dengan kematian terbanyak, yaitu Amerika Serikat 1,7 persen dan India 1 persen. Tingkat kematian di Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan Brasil yang mencapai 2,77 persen.

Data kuantitatif pemberian vaksin Covid-19 di Indonesia juga masih rendah, sehingga diperkirakan masih jauh untuk mencapai kekebalan komunitas. Apalagi, vaksin juga tidak bisa bekerja sendiri. Orang yang sudah menjalani vaksinasi tetap berisiko tertular jika tingkat penularan masih tinggi. Terlebih, belakangan juga terjadi transmisi lokal varian baru. Kata kuncinya jangan lengah.

Masalahnya, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami risiko lonjakan kasus saat ini sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Kita tentu tahu bagaimana India saat ini kolaps kesehatannya karena terjadi tsunami Covid-19. Singapura sedang mencapai angka tertinggi selama 9 bulan terakhir. Kamboja, Filipina, dan Malaysia juga naik lagi.

Karena itu, semestinya semua pihak -termasuk pemangku kebijakan nasional di Indonesia- tetap tidak boleh lengah hanya karena jumlah kasus baru sempat turun atau karena sudah divaksin. Jangan kemudian mudik dilarang, tapi WNA malah masih diizinkan datang. Pun kebolehan bagi warga untuk berkunjung ke tempat wisata lokal, yang konon sebagai kebijakan pengganti larangan mudik. Ini justru membingungkan.

Desakan Global, Rekomendasi Pengendalian Terandal?

Sejak awal pandemi terjadi di Indonesia awal 2020 lalu, selain adanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang diketuai oleh Doni Monardo, terdapat Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan Covid-19. Tim tersebut terdiri dari berbagai elemen yaitu pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dll.), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha (pikiran-rakyat.com, 18/3/2021).

Berdasarkan dokumen Ikhtisar Kegiatan WHO Indonesia yang diterbitkan pada 12/2/2021, WHO telah memberikan sejumlah rekomendasi pengendalian Covid-19 bagi Indonesia. Sejak awal pandemi, WHO telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sebagai instansi negara yang terlibat langsung dalam penanggulangan pandemi.

WHO terlibat dalam penetapan sejumlah rekomendasi protokol kesehatan nasional. WHO menyuplai perangkat kesehatan dan laboratorium untuk riset dan upaya medis penanganan pasien Covid-19, seperti perangkat Viral Transport Media (VTM), pedoman pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 bagi petugas laboratorium, serta pedoman, pelatihan teknis, dan kriteria produk Rapid Diagnostic Test Antigen yang dapat digunakan di Indonesia.

WHO membantu Kemenkes dalam menyusun dan memasukkan Rencana Vaksinasi Nasional ke dalam Covid-19 Partners Platform WHO. Dokumen ini tersedia untuk pengguna di tingkat negara, pengguna di tingkat kawasan, dan juga para mitra serta donor global.

WHO mendukung Kemenkes dalam menyusun surveilans sentinel kejadian ikutan dengan perhatian khusus (adverse events of special interest (AESI)) Covid-19, yang menargetkan sepuluh rumah sakit rujukan sebagai lokasi sentinel.

WHO juga mendukung Kemenkes dalam memastikan bahwa pedoman dan alat-alat yang akan digunakan sesuai pedoman global, serta memfasilitasi diskusi dengan pakar nasional untuk mengadaptasi pedoman global ke dalam konteks nasional. Dukungan selanjutnya juga diberikan dalam diseminasi pedoman dan pelatihan tenaga kesehatan di lokasi sentinel terpilih. Ini masih belum termasuk rekomendasi global di bidang ekonomi.

Namun hingga kini setelah setahun pandemi, target pelandaian angka kasus positif Covid-19 di Indonesia boleh dikata masih belum konsisten. Kendati telah menunjukkan tren penurunan.

Pasalnya, kisruh di kalangan stake holder, kebijakan maju-mundur, dan pengutamaan sektor ekonomi menjadi poin-poin utama penyebab ketakjelasan penanganan pandemi.

Pada akhirnya, kuatnya desakan global penanganan pandemi dari WHO pun nyatanya tak berdampak signifikan hingga ke masyarakat akar rumput. Dengan kata lain, negara kita “berani” mengabaikan rekomendasi lembaga internasional sekelas WHO. Ini artinya, berbagai keterlibatan WHO toh tak terlalu andal bagi Indonesia dalam penanganan pandemi .

Meski memang semua ini mengerucut pada satu kesimpulan, yakni setengah hatinya penguasa menangani dan menanggung dampak pandemi terhadap masyarakat, baik dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Namun, hal ini semestinya membuat kita sadar bahwa sejatinya Indonesia “mampu” memiliki kemandirian penanganan pandemi. Dengan syarat, motivasi penanganannya harus berlandaskan pandangan (ideologi) mengenai tata aturan dan kebijakan yang sahih.

Lockdown, Syariat Penyolusi Pandemi

Ketika masyarakat di seluruh dunia dilanda keprihatinan global akibat pandemi, hingga menjadikan mereka lebih religius, ini sejatinya indikasi bahwa mereka berserah diri kepada Sang Khalik akan solusi pandemi.

Karenanya, sebagai negeri muslim terbesar di dunia, sudah sangat layak bagi Indonesia juga mengambil solusi syar’i dalam penanganan pandemi. Ini semata karena solusi yang berasal dari syariat, pasti memberikan kebaikan bagi masyarakat luas. Demikianlah semestinya, bahwa penanganan pandemi selayaknya bersumber dari ideologi Islam.

Bagaimana pun, langkah strategis menyikapi pandemi adalah lockdown. Ini sudah jelas sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim).

Di sinilah sebenarnya terletak hikmah kebijakan lockdown ketika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh penguasa. Rakyat tak perlu terpaksa mencari nafkah bertaruh nyawa di tengah pandemi, karena selama lockdown kebutuhan ekonomi mereka dipenuhi oleh penguasa. Yang tentu saja, penguasa yang bersangkutan memang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Islam memiliki negara Khilafah Islamiah yang siap melaksanakan sunnah Rasul-Nya tersebut. Khilafah adalah negara yang mandiri dan independen. Khilafah tidak membutuhkan rekomendasi global dari berbagai lembaga internasional untuk menanggulangi pandemi. Karena Khilafah adalah pihak yang paling paham dengan kondisi dalam negeri serta rakyatnya sendiri.

Dalam hal ini, Khilafah akan mengeluarkan kebijakan tegas dengan demi meredam penyebaran virus penyebab Covid-19. Kebijakan politik Khilafah bersifat komprehensif dan holistik sehingga tidak mungkin menghasilkan kebijakan plinplan, apalagi sampai menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Konsep lockdown yang dilakukan oleh Khilafah, tidaklah berorientasi ekonomi. Melainkan fokus pada aspek kesehatan dan penyelamatan jiwa rakyatnya. Khilafah juga akan menutup pintu-pintu kemungkinan masuknya lalu lintas ke dalam dan luar negeri.

Sistem ekonomi yang dimiliki Khilafah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis meski di tengah lockdown akibat pandemi. Sistem ekonomi Islam inilah yang akan membantu tetap terjaminnya distribusi harta bagi seluruh individu rakyat, sekali pun di masa pandemi.

Khilafah akan memberikan beragam fasilitas pengganti atas kebijakan lockdown. Karena selama lockdown, Khilafah pasti meniminalisasi beragam aktivitas yang memicu kerumunan warga sekaligus membatasi mobilitas hanya untuk pihak-pihak tertentu semata-mata sesuai keperluan darurat.

Di sisi lain, Khilafah juga konsisten terhadap lockdown dengan tidak membuka tempat wisata, sebagai lokasi yang berpotensi memicu klaster penularan baru. Sementara itu, jika pengurusan urusan dan pemenuhan kebutuhan rakyat mengharuskan door to door, maka penguasa Khilafah akan menempuh langkah tersebut.

Khatimah

Demikianlah ketika pandemi disolusi secara syar’i berdasarkan konsep lockdown. Rakyat tetap di rumah saja, namun segala urusan mereka dikelola dengan panduan syariat oleh penguasa yang amanah dalam mengurus urusan umat sebagaimana yang dilakukan Khilafah.

Firman Allah Swt., “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal [8]: 24). [MNews]

Tinggalkan Balasan