[News] Zakat untuk Pemberdayaan Perempuan Masa Pandemi, Kebijakan Setengah Hati?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Lenny N. Rosalin, dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021), mengapresiasi program zakat untuk pemberdayaan perempuan.

Dikutip dari laman kemenpppa (8/5/2021), menurutnya program ini akan mampu menjadi solusi yang baik mengingat selama pandemi Covid-19, perempuan terdampak lebih dalam ketimbang kaum laki-laki karena sebagian besar perempuan bergerak di sektor informal.

“Jumlah PHK dan dirumahkan termasuk pekerja perempuan lebih dari 5,6 juta buruh,” katanya.

Di sisi lain, tercatat kurang lebih 70 persen pelaku usaha mikro dan kecil adalah perempuan. Dan di tengah pandemi hal itu semakin sulit bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga dan perempuan pra sejahtera untuk menghidupi keluarga.

“Perempuan kepala keluarga terancam keberlangsungan usahanya karena tidak ada distributor ataupun pasar akibat daya beli masyarakat yang turun,” katanya.

Perempuan di tanah air juga masih terpasung dengan persoalan beban budaya di kalangan masyarakat yang mengonstruksikan perempuan harus bertanggung jawab penuh di ranah domestik.

“Mengakibatkan kebanyakan pekerja perempuan lebih memilih bekerja dengan status pekerjaan informa. Dan adanya kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki di mana upah atas pendapatan pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki,” urainya.

Perempuan disebutnya masih mengalami diskriminasi gender meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban ganda. Oleh karena itu, Ia menekankan zakat potensial menjadi solusi bagi masyarakat untuk bersama-sama mengatasi isu kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan.

Kebijakan Setengah Hati

Pemerhati perempuan, Ustazah Najmah Saiidah menyatakan saat ditelusuri bagaimana negeri ini mengatasi pandemi Covid-19, tampak jelas bahwa penguasa seolah mengeluarkan kebijakan setengah hati, bahkan lepas tangan terhadap nasib rakyatnya yang terdampak secara ekonomi.

“Rakyat dibiarkan sendiri menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pemerintah yang menganut sistem kapitalis sekuler ini telah melalaikan tugasnya sebagai pelindung rakyat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan persoalan terhadap perempuan juga karena telah terbawa arus feminisme. Mereka menjadikan ide feminisme yang lahir dari kapitalisme sekuler sebagai pijakan.

“Alih-alih mampu mengangkat nasib perempuan, gagasan ini justru menjadi racun yang kian mengukuhkan ketakmungkinan menyelesaikan persoalan perempuan,” tegasnya.

Kemudian terkait zakat, Ustazah Najmah menjelaskan meski zakat merupakan kewajiban dari kaum muslimin yang telah memenuhi syarat, tetapi seharusnya negara sebagai pelindung rakyat berusaha keras, berusaha maksimal untuk mengurusi rakyat ini dengan berbagai cara, sehingga rakyat terpenuhi kebutuhannya.

Zakat merupakan institusi resmi syariat Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Hanya saja zakat merupakan salah satu aktivitas ibadah yang pengaturannya bersifat tauqifiy ‘apa adanya’ sebagaimana yang disebutkan dalam nas, baik Al-Qur’an dan Sunah, atau sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw., tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Termasuk dalam hal pendistribusiannya,” urainya.

Tentang pendistribusiannya, zakat memiliki aturan yang jelas tentang siapa yang berhak menerimanya sebagaimana telah dirincikan Al-Qur’an ke dalam delapan ashnaf penerima zakat (Q.S. At-Taubah [9]: 60). Yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimiin), fii sabilillah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

“Zakat adalah hak bagi delapan ashnaf ini, yang wajib dimasukkan ke dalam Baitulmal, baik ada keperluan ataupun tidak. Hal itu karena Allah telah membatasinya dengan lafal innamâ, artinya hanya untuk delapan golongan itu saja,” katanya..

Kalaupun harta zakat ini digunakan untuk rakyat yang terkena dampak Covid-19, maka dialokasikan kepada rakyat yang benar-benar masuk dalam kategori 8 ashnaf, yaitu fakir dan miskin saja, atau orang-orang yang benar-benar dalam situasi berutang karena untuk menyambung hidup.

Pengaturan Islam Mengurusi Kebutuhan Umat

Berbeda halnya dengan Islam, lanjutnya, seluruh kebijakannya berpijak pada aturan Allah dan Rasul-Nya.

“Keberadaan penguasa semata untuk mengurusi kebutuhan umat, tak memandang apakah dia kaya ataupun miskin. Karena setiap individu telah dijamin keberlangsungan jiwanya,” ungkapnya.

Ia mengutip penjelasan Syekh Abdul Qodiim Zallum dalam kitab Al-Amwaal fii Daulatil Khilafah terkait pendanaan bencana alam dan urusan darurat, maka seluruhnya ditanggung oleh negara.

“Dalam Baitulmal ada pos tersendiri, yaitu seksi ath-Thawari. Bahwa seksi ini memberikan bantuan kepada kaum muslimin atas setiap kondisi darurat/bencana yang menimpa mereka, seperti gempa bumi, topan, kelaparan, dan sebagainya,” terangnya.

Biaya yang dikeluarkan oleh seksi ini diperoleh dari pendapatan negara dari fa’i, kharaj, dan harta kepemilikan umum. Jika tidak ada, maka diambil dari dharibah (pajak).

Dharibah ini berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme. “Dharibah hanya diambil dari warga muslim yang kaya saja, berbeda dengan pajak yang dijadikan urat nadi perekonomian dalam sistem kapitalis. Bahkan nonmuslim tidak dipungut dharibah,” tuturnya.

Namun, Ustazah Najmah menekankan upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan zakat dengan tepat dan benar saja.  “Tetapi berupaya keras dan berjuang sungguh-sungguh agar syariat Islam bisa tegak secara kafah di muka bumi ini,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan