Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Menjaring Radikalisme (?)


Penulis: Nida Alkhair


“Aku ditanya bersedia enggak lepas jilbab. Pas jawab enggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara,” ucap seorang pegawai KPK tentang Tes Wawasan Kebangsaan. (Detik.com, 7/5/2021)

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kontroversi. Hal ini disebabkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dianggap bertujuan “menjegal” para pegawai senior KPK dan dinilai tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi.

Tes ini merupakan syarat untuk pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), KPK telah melakukan tes wawasan kebangsaan terhadap 1.351 pegawainya.

Hasilnya, sebanyak 75 orang pegawai dinyatakan tidak lulus tes. Salah satunya adalah Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono. Giri menyebut ada yang tak ingin 75 pegawai ini melanjutkan pemberantasan korupsi di KPK.(detik.com, 8/5/2021)

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, juga termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Dia menilai ada upaya dari dalam untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas di tubuh KPK, lantaran diduga ada rencana salah satu pimpinan KPK yang hendak memecat pegawai tak lolos tes tersebut. (CNNIndonesia.com, 3/5/2021)

Padahal, sumber internal KPK menyebutkan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos itu dikenal sebagai pegawai yang berintegritas. Bahkan, ada di antara mereka yang pernah atau sedang menangani kasus besar. Dengan demikian, besar dugaan bahwa TWK tersebut merupakan bagian dari upaya sistematis pelemahan KPK.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad turut bersuara. Ia mempertanyakan apakah KPK masih akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) setingkat menteri apabila 75 orang tersebut dipecat. (kompas.com, 8/5/2021)

Menyasar Radikalisme

Salah seorang pegawai KPK mengatakan sejumlah soal dalam TWK didominasi pertanyaan tentang radikalisme. Dia mengatakan contoh-contoh pertanyaan tersebut seperti seputar FP1, HT1, hingga L68T. (CNNIndonesia.com, 4/5/2021). Topik doa qunut dan menikah beda agama juga masuk dalam pertanyaan.

“Ya ditanya, Subuhnya pakai qunut apa enggak? Ditanya Islamnya Islam apa? Ditanya kalau anaknya nikah beda agama, gimana,” ujar seorang pegawai KPK, (detik.com, 5/5/2021). Ragam pertanyaan itu muncul saat sesi wawancara.

Isu radikalisme di tubuh KPK memang konsisten didengungkan oleh pihak tertentu. Novel Baswedan menyampaikan, isu radikal dan Taliban sering digunakan oleh para pendukung koruptor untuk menyerang kinerja KPK. Dia menegaskan, isu yang digaungkan tersebut tidak benar dan mengada-ada (jpnn, 25/1/2021).

Bahkan, Mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menduga, isu Taliban dan radikalisme tersebut diembuskan pihak istana. “Jadi, Taliban itu tidak ada konteksnya radikal. Hanya itu dipolitisasi. Dan politisasi itu ada indikasi dari istana,” kata dia (detik.com, 16/9/2019).

Buruk Korupsi, Radikalisme Dipukul

Upaya pelemahan KPK telah lama dilakukan. Selain melalui isu radikalisme, pelemahan KPK juga ditempuh dengan pencabutan wewenang KPK. Padahal, korupsi merupakan persoalan akut di negeri ini.

Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor 37. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara.

Kerugian negara yang diakibatkan korupsi amatlah besar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020 mencapai Rp56,7 triliun. (kompas.com, 22/3/2021)

Ketika yang menjadi persoalan besar dan mengancam negara adalah korupsi, lantas mengapa yang disorot dan dipermasalahkan adalah radikalisme? Lebih lagi, pihak-pihak yang dituduh radikal tersebut dikenal sebagai figur yang bersih dari indikasi korupsi. Justru pihak yang suka menuding radikal itulah yang kemudian menjadi tersangkanya.

Selama ini, narasi radikalisme diembuskan untuk menutupi kegagalan sistem dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa, seperti korupsi, kegagalan ekonomi, kerusakan moral, disintegrasi bangsa, dan lain-lain.

Radikalisme terus dijadikan kambing hitam atas semua kerusakan kehidupan akibat penerapan sistem kapitalisme. Isu radikalisme juga digunakan sebagai alat untuk menggebuk pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa.

Istilah radikalisme yang marak beberapa tahun belakangan ini, sering disematkan pada orang-orang dengan kriteria tertentu, kerap kali bersifat lentur bagai karet, bias, pun sangat subjektif.

Definisi radikalisme sendiri tidak ditetapkan secara tegas, sehingga akhirnya bola liar radikalisme mengenai siapa saja yang dianggap berseberangan dengan penguasa, terutama kalangan Islam. Berbagai upaya dilakukan rezim untuk menjaring orang yang dianggap radikal.

Wujudnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bersama sejumlah kementerian/lembaga terkait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi kalangan aparatur sipil negara (ASN). Sebagai penerapan terhadap aturan ini, sudah ada beberapa ASN yang diberhentikan karena dianggap radikal.

Di sisi lain, orang-orang yang dituding radikal itu merupakan sosok yang memiliki kinerja yang bagus. Hal ini diakui sendiri oleh Menteri PAN-RB. Tjahjo Kumolo menyebut kehilangan orang pintar di lingkungan pemerintahan karena radikalisme. (kumparan, 18/4/2021)

Kebijakan-kebijakan kontra radikalisme yang dijalankan penguasa merupakan bagian dari agenda global perang melawan radikalisme yang dikomandani oleh Amerika Serikat sebagai kelanjutan dari perang melawan terorisme.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pidato di hadapan para pemimpin dari 55 negara muslim dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi, menyerukan kepada negara-negara Islam untuk memimpin upaya memerangi radikalisme.

Barat menuduh Islam sebagai “ideologi setan” yang menciptakan tindakan teror. Padahal, justru infiltrasi negara-negara Barat imperialis ke dalam negeri-negeri muslimlah yang menciptakan konflik dan perang berkepanjangan. Pada akhirnya, perang melawan radikalisme adalah perang melawan Islam.

Maka, yang dituding radikal adalah pihak-pihak yang berpihak pada Islam ideologis dan yang mendakwahkan Islam kafah. Narasi radikal-radikul ini akan terus digoreng oleh politisi sekuler liberal dan para buzzer-nya di media sosial.

Islam ideologis akan selalu menjadi tertuduh karena hakikatnya ini adalah perang ideologi. Padahal, ideologi Islam adalah solusi atas berbagai persoalan negara yang gagal diselesaikan rezim dan sistem saat ini.

Oleh sebab itu, kita harus memiliki keberpihakan, memilih untuk membela ideologi Islam atau membela kapitalisme? Mendukung penerapan Islam kafah ataukah mendukung sekuleaisme yang rusak dan merusak?

Keberpihakan tersebut akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Allah Swt. kelak. Yakinlah, dukungan kita pada Islam akan menempatkan kita berada di barisan para nabi, rasul, dan ulama.

Allah Ta’ala berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.” (QS An-Nisa: 135)

Allah Swt. menjanjikan kemenangan bagi orang yang memihak pada kebenaran.

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ.

Dari al-Mughirah ibn Syu’bah, dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

“Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang membela (kebenaran) hingga ketetapan Allah datang kepada mereka dan mereka dalam keadaan menang.” (HR Muslim) [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan