[News] TPPO Makin Mengkhawatirkan, Sebuah Tragedi Kemanusiaan

MuslimahNews.com, NASIONAL — Menteri  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga mengapresiasi terbitnya Peraturan Desa (Perdes) Camplong II Nomor 7 Tahun 2020 tentang Migrasi Aman yang mencakup konsep pencegahan dan perlindungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta konsep pemberdayaan.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemen PPPA (5/5/2021), ia menekankan perlunya dukungan dari semua pihak mulai dari pusat hingga tingkat desa sebagai lapis pertama pencegahan perdagangan orang agar tidak ada lagi perempuan dan anak menjadi korban perdagangan orang dan tereksploitasi.

Chief of Mission International Organization for Migration (IOM) Indonesia yang diwakili Ayu Hannah mengungkapkan—IOM dalam hal ini melalui kemitraan yang erat—akan terus mendukung upaya Kemen PPPA selaku Ketua Harian Gugus Tugas PP TPPO dalam memaksimalkan tugasnya.

Berdasarkan catatan IOM Indonesia, sejak 2019, Desa Camplong II sudah terlibat aktif dalam berbagai pelatihan untuk peningkatan kesadaran dan kapasitas desa, komunitas, serta pendamping Desa Migran Produktif (desmigratif) dalam mempromosikan proses migrasi yang aman.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan kasus TPPO yang tergolong tinggi. Berdasarkan analisis dari Polri, Provinsi NTT masuk dalam kategori sending area (dengan rute NTT—Surabaya—Batam—Malaysia—Timur Tengah).

Data dari IOM menyebutkan, NTT masih menduduki Provinsi dengan peringkat kedua tertinggi untuk daerah asal korban TPPO, setelah Provinsi Jawa Barat yang menduduki posisi nomor satu. Dari data kasus yang ditangani IOM, sejak 2012 hingga 2020 terdapat setidaknya 491 Korban TPPO yang berasal dari NTT.

Banyaknya kasus TPPO di NTT berawal dari keinginan untuk mencari pekerjaan lebih baik, mencari suasana baru, kuatnya budaya patriarki dan maskulinitas, tingginya permintaan tenaga kerja yang “murah”, tetapi tidak memiliki skill.

Menurut Kepala Desa Camplong II, Melianus Irinus Faot, tren migrasi ke luar daerah yang terjadi di tengah masyarakat Desa Camplong II tergolong cukup tinggi.

“Tren migrasi ke luar daerah yang cukup tinggi ini, disebabkan adanya tawaran bekerja di luar daerah dengan iming-iming gaji besar dan tidak ada lapangan pekerjaan di wilayah domisili. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak dari mereka menjadi korban perdagangan orang,” ujarnya.

Praktik perdagangan orang di Indonesia memang kian lama makin mengkhawatirkan. IOM Indonesia mendata selama tahun 2020, jumlah kasus TPPO yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Menariknya, ini tidak hanya terjadi lintas negara, tetapi di dalam negeri angka kasus TPPO juga naik.

Project Assistant Counter Trafficking and Labour Migration IOM di Indonesia, Eny Rofiatul Ngazizah, mengatakan dampak dari migrasi yang tidak berjalan aman dan teratur salah satunya adalah terjadinya kasus TPPO. Mayoritas korban eksploitasi yang diterima oleh IOM sepanjang tahun 2020 adalah eksploitasi seksual. (investor.id, 7/4/2021).

Mengarah pada Perbudakan Modern

Pengamat kebijakan publik, Ustazah Fatma Sunardi menyatakan perdagangan orang dengan korban perempuan tidak bisa lepas dari persepsi bahwa perempuan adalah komoditas yang dapat dipertukarkan dan diperjualbelikan.

“Komodifikasi perempuan, terutama sebagai objek seks, muncul seiring dengan filosofi laissez-faire ‘biarkan terjadi atau biarkan berbuat’ dan neoliberalisasi yang dikandung tatanan masyarakat kapitalisme,” urainya.

Ia mengungkapkan, perdagangan orang juga disebabkan kemiskinan. Pembangunan ekonomi kapitalisme neoliberal gagal memberi kesejahteraan dan malah menciptakan kemiskinan global.

“Kemiskinan telah mendorong perempuan untuk mencari nafkah hingga ke luar negeri. Kondisi keterpaksaan ini membuat perempuan rentan masuk dalam jalur perdagangan orang,” jelasnya.

Menurutnya, tren kasus perdagangan orang yang meningkat menjadi alarm bagi masyarakat global, betapa nilai-nilai kapitalisme dan tuntutan pertumbuhan ekonomi global telah menciptakan tragedi kemanusiaan akut, yakni eksploitasi dan perdagangan perempuan yang mengarah pada perbudakan modern.

Penyebab Utama: Kapitalisme Global

Ia menyampaikan berbagai upaya telah dilakukan negara sampai lembaga internasional. Sejumlah UU dari tingkat negara hingga konvensi internasional sudah disahkan, termasuk kerja terkoordinasi di tingkat kampung hingga kementerian, dari tingkat negara hingga lembaga-lembaga global PBB, dan didukung ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal hingga NGO internasional, yang membangun jaringan untuk menyelesaikan kejahatan perdagangan orang.

“Hanya saja, semua upaya ini tidak menyentuh akar persoalan. Penyelesaian berputar pada penanganan kasus, tapi membiarkan sebab utama yaitu tatanan kapitalisme global. Masyarakat global butuh tatanan baru yang bisa menyejahterakan manusia dan memuliakannya termasuk perempuan,” tukasnya. 

Butuh Tatanan Baru dengan Syariat Islam

Ustazah Fatma menyebutkan, Tatanan Baru untuk dunia itu adalah Islam di bawah naungan Khilafah. Dunia di bawah tatanan syariat Islam akan menghapus perdagangan orang, bahkan tidak memberi celah siapa pun untuk memperdagangkan orang untuk tujuan apa pun.

Ia mengemukakan kebijakan praktis yang ditempuh yakni: pertama, penerapan sistem ekonomi Islam yang menyejahterakan. Kedua, penerapan kebijakan luar negeri yang menjamin keamanan warga negara dan orang asing. Ketiga, sistem ketenagakerjaan yang adil. Keempat, kebijakan luar negeri Khilafah untuk dunia yang aman dari kejahatan transnasional.

“Seluruh kebijakan di atas akan menyelesaikan benang kusut kasus perdagangan orang di level global,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan