“Cintai Produk Indonesia” Slogan Retoris, Realisasi Minimalis


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — “Cintailah produk-produk Indonesia.” Slogan tersebut sangat melekat kuat dalam benak masyarakat. Kini, slogan itu berganti nama menjadi “Bangga buatan Indonesia” yang digagas langsung oleh Presiden Jokowi sebagai gerakan nasional agar masyarakat mencintai dan menggunakan produk karya anak bangsa.

Dalam sebuah posting Instagram milik Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menginginkan Indonesia tidak lagi bergantung pada produk luar negeri. Menurutnya, salah satu cara mengurangi ketergantungan produk luar negeri adalah dengan meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk barang keperluan industri.

Implementasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dinilai masih belum sesuai ekspektasi. Luhut meminta agar pemerintah, BUMN, BUMD, badan usaha, dan pemangku kepentingan lainnya “wajib” menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program P3DN. Jika perlu, badan usaha yang tidak menerapkan TKDN agar diberi sanksi.

Efektivitas TKDN dan P3DN

Pada Maret lalu, seorang pejabat tinggi PT Pertamina dipecat karena aturan TKDN. Ia dicopot lantaran diketahui Pertamina masih gemar mengimpor pipa untuk pembangunan di beberapa proyek.

TKDN adalah persentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang dan jasa atau gabungan antara barang dan jasa. Dalam industri minyak dan gas, lazimnya pengadaan proyek-proyek engineering procurement and construction (EPC) dikerjakan dengan melibatkan banyak komponen seperti bahan baku, mesin, elektrik, tenaga kerja, dan sebagainya.

Komponen-komponen penyusun tersebut sering kali harus didatangkan di luar negeri alias impor mengingat beberapa komponen belum bisa diproduksi di dalam negeri. Aturan penggunaan TKDN sendiri diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri. (Kompascom, 14/3/2021)

Aturan TKDN memang sangat diperketat untuk lembaga pemerintah seperti BUMN, BUMD, hingga instansi pemerintah yang menggunakan dana hibah. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta yang relatif longgar dan diberlakukan hanya untuk bidang tertentu terkait aturan TKDN.

Jamak diketahui barang/jasa di Indonesia banyak dibanjiri produk impor atau asing. Masih segar dalam ingatan bagaimana baja impor membanjiri Indonesia. Jika kita menilik barang-barang e-commerce, pasti lebih banyak didominasi produk impor yang menawarkan harga relatif jauh lebih murah dibanding produk lokal. Ini menandakan Indonesia menjadi pasar empuk produk asing.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan pemerintah memiliki peran sentral untuk mendorong masyarakat menggunakan produk dalam negeri. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Pemerintah diharapkan memanfaatkan pasar domestik untuk membangun industri dalam negeri. Di tengah persaingan global, diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap industri lokal. Adakah langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan harapan-harapan tersebut selain sekadar mendorong masyarakat membeli produk lokal? Bagaimana strategi pemerintah membangun industri dalam negeri yang kokoh dan tidak mudah lesu menghadapi derasnya persaingan global?

Program P3DN dan aturan TKDN memang bagus. Namun, jika program tersebut tak diimbangi kebijakan strategis negara juga tidak akan berjalan efektif. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Indonesia Johnny Darmawan pernah mengatakan penyerapan produk yang memenuhi TKDN belum berjalan efektif.

Ia mengungkapkan produk dalam negeri masih menjadi anak tiri dalam pengadaan barang oleh berbagai instansi. Sebagian besar produk dalam negeri terganjal oleh regulasi spesifikasi, patokan harga, dan berbagai aturan yang tak mampu dipenuhi industri nasional dalam waktu singkat. (Kompascom, 2/11/2020)

Jangan Sekadar Retorika Manis

Berbicara mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, kita tentu mengingat produk lokal seperti mobil Esemka yang pernah dibanggakan sebagai produk otomotif buatan anak negeri. Seiring berjalannya waktu, progres produksi Esemka tak diketahui rimbanya. Dari sini kita bisa melihat, niat dan komitmen pemerintah untuk memajukan industri dalam negeri tampak setengah hati.

Slogan “Cintai Produk Indonesia” terlihat seperti jargon retorik manis yang minim realisasi. Memajukan produk dalam negeri sejatinya tak cukup dengan mendorong masyarakat membeli barang buatan lokal atau hanya dengan gertakan sanksi pada perusahaan yang tak indahkan TKDN. Namun, harus ada kesungguhan dan keseriusan jika memang negara ingin Indonesia mandiri dalam industri.

Ketergantungan Indonesia terhadap produk luar negeri tidak lepas dari kebijakan sistem kapitalisme yang diterapkan. Liberalisasi pasar menjadikan Indonesia diserbu produk luar. Inilah di antara konsekuensi logis tatkala Indonesia terikat dengan berbagai perjanjian perdagangan baik regional ataupun internasional. Indonesia menjadi ceruk pasar bagi bisnis kapitalisme global.

Impor menjadi solusi pragmatis manakala pasokan dalam negeri belum mencukupi. Impor juga menjadi alasan klasik ketika negeri ini dianggap belum mampu menyediakan peralatan atau barang yang dibutuhkan industri. Impor hampir menyasar semua sektor. Baik sektor manufaktur, pangan, alat berat dan sebagainya.

Berkampanye cintai produk Indonesia, namun kebijakan penguasa malah menderaskan arus impor. Hal ini menunjukkan ketakkonsistenan penguasa. Antara kemauan, pernyataan, dan kebijakan tidak sinkron.

Indonesia Bisa Mandiri

Didin S. Damanhuri, Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM IPB mendefinisikan kemandirian ekonomi sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan barang dan jasa atas kemampuan produksi nasional oleh anak bangsanya sendiri.

Menurutnya, kemandirian haruslah berujung pada akumulasi devisa yang makin besar dan kuat sehingga menghasilkan kemandirian finansial dengan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, terutama dalam bentuk government to government ataupun utang kepada lembaga multilateral seperti IMF.

Kemandirian bisa diartikan sebagai tercapainya swasembada di bidang pangan, sandang, energi, obat-obatan, alat kesehatan, industri alat berat, dan sebagainya yang ditopang kapasitas finansial dan penguasaan teknologi anak bangsanya.

Jika menggunakan kacamata kapitalisme, bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal tersebut sulit diwujudkan. Bagaimana mau mandiri pangan sementara petani dan lahannya tergusur karena kebijakan infrastruktur. Bagaimana mau mandiri energi sementara aset kekayaan milik umum itu mudah diperjualbelikan atas nama kebebasan kepemilikan.

Bagaimana mau mandiri memiliki industri berat, sementara para ilmuwan dan cendekiawan tidak banyak diberdayakan. Bagaimana mau mandiri sementara sistem pendidikan hari ini didorong mencetak tenaga terampil yang siap bekerja, bukan tenaga ahli yang siap menjadi pelopor industri. Bagaimana mau membangun kekuatan finansial yang kuat jika negara menggantungkan diri pada skema utang dan investasi asing?

Beda cerita bila Indonesia mau menanggalkan sumber ketakmandirian negeri ini, yaitu kapitalisme, dengan menjadikan Islam sebagai visi politik dalam berbangsa dan bernegara.

Politik Industri dalam Islam

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Sebab dengan pembangunan ekonomi yang kuat, negara dapat melayani dan memenuhi kebutuhan rakyatnya.

Sistem ekonomi Islam dibangun atas tiga asas, yaitu: konsep kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan bagi warga negara. Dalam konsep kepemilikan, Islam membagi kepemilikan dalam tiga aspek, yaitu pertama, kepemilikan individu, berupa barang yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak dan jumlahnya dibatasi seperti rumah, uang, kendaraan tanah, dll.

Kedua, kepemilikan umum, berupa izin yang Allah berikan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Dawud bahwa kaum muslimin berserikat terhadap tiga hal yaitu air, padang rumput dan api.

Ketiga, kepemilikan negara, berupa harta yang merupakan hak kaum muslim dimana pengaturan distribusi kekayaan tersebut diserahkan kepada khalifah. Konsep kepemilikan ini sangat berbeda dengan kapitalisme yang begitu menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan dalam segala hal yang memberikan peluang eksploitasi individu atas harta milik umum.

Industrialisasi bisa diartikan sebagai keadaan perekonomian negara yang ditopang oleh mesin atau pabrik berbasis inovasi teknologi. Tanpa industrialisasi, suatu negara akan bergantung secara politik dan ekonomi kepada negara lain dalam kebutuhan-kebutuhan vital seperti pertahanan, industri dan produktivitas perekonomian.

Dalam membangun perindustrian, negara Khilafah akan menitikberatkan pada industri pertahanan sebagai stimulus dan kekuatan di balik perekonomian. Membangun perekonomian yang berbasis pada pertahanan melibatkan pembangunan industri berat, berupa industri besi dan baja, batu bara, dan lainnya, seperti halnya industri persenjataan dan seterusnya.

Negara Khilafah memegang kendali penuh atas barang tambang mereka sendiri beserta industri yang menyuling dan mengolahnya, untuk menghilangkan ketergantungan pada negara lain. Hal ini akan menjadi target kunci bagi industri sebagai bahan baku yang sangat penting bagi berlangsungnya industri-industri lain.

Negara Khilafah juga akan membangun kebijakan agrikultur (pertanian) yang mandiri. Dengan begitu, swasembada pangan akan tercapai. Kemandirian pangan sangat dibutuhkan bagi negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya. Begitulah negara Khilafah menjalankan politik industrinya. Indonesia bisa menjadi negara berdaulat jika sistem Islam kafah ini diterapkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. [MNews]

Tinggalkan Balasan