Pusat Perbelanjaan Padat, “Second Wave” Corona Kian Mendekat?


Penulis: Kanti Rahmillah, M.Si.


MuslimahNews.com, OPINI — Pasar grosir Tanah Abang di Jakarta kini tengah menjadi sorotan. Ratusan ribu orang memadati pasar dengan mengabaikan protokol kesehatan. Misalnya di Blok A saja telah berdesakan sekitar 100 ribuan orang, padahal kapasitas area tersebut sekitar 30-an ribu saja.

Foto dan video yang beredar di media sosial pun telah menyodorkan informasi betapa mengerikannya lautan manusia di sana. Berdempet-dempetan dan banyak di antara mereka yang tidak memakai masker. Penjual dan pembeli di pasar grosir terbesar se-Asia Tenggara itu berniaga tanpa memedulikan protokol kesehatan.

Sungguh memprihatinkan, potensi klaster pasar yang merembet pada klaster keluarga benar-benar di depan mata. Padahal, kasus Covid-19 beserta dengan angka kematiannya secara agregat mulai menurun stabil, walau masih ada beberapa daerah yang angkanya naik-turun. Tidak heran jika banyak pengamat mengatakan bahwa klaster Tanah Abang dikhawatirkan memicu terjadinya second wave Covid-19 di Indonesia.

Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementrian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi, Walaupun vaksinasi telah diberikan pada pedagang di pasar tanah abang, hal tersebut bukan jaminan aman. Misalnya vaksin Sinovac yang hanya memberikan kekebalan sekitar 60-70 % saja. Artinya, seseorang yang sudah divaksin masih bisa tertular covid-19, sekaligus mejadi spreader (penyebar). (senayan.post.com, 5/5/2021)

Klaster Tanah Abang Mirip dengan Klaster Kumbh Mela di India

Itulah sebabnya fenomena kerumunan di tanah abang sangat mencemaskan dan berpotensi menjadi klaster covid raksasa. Bahkan menurut H.M. Amir Uskara, Anggota DPR RI Fraksi PPP fenomena ini mirip dengan klaster Kumbh Mela di India pada April lalu. Yang menyebabkan kasus covid kembali melejit di india.

Padahal sebelumnya, dunia telah memberi apresiasi pada India atas keberhasilannya menangani Covid-19. Negara berpenduduk 1,38 Milyar itu mampu menekan hingga kematian di bawah 100 orang/hari. Namun penurunan protokol kesehatan saat wabah masih ada (walau menurun), seperti membolehkan ritual Kumbh Mela (3,5 juta mandi Bersama di sungai gangga) dan kampanye-kampanye poltik, semua itu menghantarkan pada terciptanya “tsunami” Covid-19.

Terjadilah gelombang kedua yang menjadikan India sebagai negara dengan laju penularan covid tercepat di dunia. Peristiwa ini mengingatkan dunia atas wabah flu Spanyol tahun 1918, Jurnal BMC Infectious Deseases (2014) menyebutkan korban tewas saat pandemic flu spanyol di India mencapai 20 juta (sebagian besar korban tewas pada gelombang kedua) dari total korban 50 juta seluruh dunia.

Hal yang sama menimpa Indonesia, yang kala itu masih di jajah belanda. Kematian akibat flu Spanyol di jawa dan madura sebanyak 4,26-4,37 juta. Tercatat dalam sejarah dunia, india dan Indonesia sebagai negara dengan jumlah kematian terbesar akibat flu spanyol.

Anjuran Belanja dan Larangan Mudik

Menurut Ketua Koperasi Pedagang Pasar Tanah Abang, Yasril Umar, membludaknya pengunjung di Pasar Tanah Abang karena dipicu beberapa hal, salah satunya kebijakan larangan mudik oleh pemerintah pada tanggal 6 Mei. (cncbindonesia.com, 2/5/2021)

Sehingga menurut Yusril masyarakat menjadi terburu-buru untuk berbelanja di awal bulan sebelum tanggal 6, agar bisa Mudik. Masyarakat yang biasanya memiliki waktu sabtu dan minggu, Jadilah di tanggal tersebut membludak, yaitu 1 dan 2 Mei. Yusril pun menambahkan, jika saja tidak ada larangan mudik tanggal 6, masyarakat akan santai belanjanya, tidak harus di tanggal itu.

Ramainya pusat perbelanjaan pun mengingatkan kita pada anjuran berbelanja dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Demi mendongkrak perekonomian, masyarakat didorong untuk berbelanja baju meski larangan mudik ditetapkan. Sehingga wajar saja pusat perbelanjaan penuh.

Namun demikian, Bu Sri Mulyani dan juga Presiden Jokowi selalu mengingatkan untuk terus menjaga prokes dalam setiap aktivitas pada masyarakat, termasuk berniaga. Namun mengapa seolah kesadaran masyarakat terhadap prokes masih saja buruk padahal sudah banyak imbauan untuk memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan?

Public Distrust Akibat Inkonsistensi Kebijakan

Menurut Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Nia Elvina, abainya masyarakat terhadap adanya covid-19 bukan karena kurang sadarnya mereka terhadap adanya wabah. Namun lebih disebabkan oleh minimnya kepercayaan masyarakat kepada himbauan pemerintah atau pengelola negara saat ini.

Inilah yang disebut dengan fenomena Public Distrust atau ketidakpercayaan publik terhadap apa yang diserukan pemerintah. Fenomena ini lahir akibat kebijakan pemerintah yang inkonsisten. Seperti melarang mudik namun pada saat yang sama menganjurkan wisata dan mendorong berbelanja. Padahal kesemua aktivitas tersebut berpotensi menciptakan titik kerumunan.

Begitupun sanksi yang diberikan, seperti tebang pilih. Puncaknya, saat Pilkada tetap terselenggara di tengah wabah yang sedang meradang. Sehingga wajar saja masyarakat mengagap bahwa pemerintah lebih mementingkan syahwat kekuasaan daripada memberantas wabah.

Ditambah buruknya penanganan wabah seperti 3T (Tracing, testing, treatment) dan gurita korupsi yang hingga kini belum terusut tuntas, menjadikan rakyat semakin hilang kepercayaannnya. Padahal kunci utama terselesailkannnya wabah adalah kepercayaan rakyat pada penguasa. Karena kepercayaan akan melahirkan sinergi dalam menaggulangi wabah. Wabah pun cepat teratasi.

Kebijakan yang Inkonsisten Lahir dari Sistem Kehidupan Kapitalistik

Mengapa seolah kebijakan berputar pada perbaikan ekonomi, dan sering kali kontraproduktif terhadap penyebaran virus? Hal demikian diakibatkan karena sistem kehidupan saat ini yang dikendalikan oleh kapitalisme. Sistem inilah yang meniscayakan nyawa tak lebih berharga dari materi.

Sistem ini pula lah yang menjadikan peran negara hanya sebatas regulator. Karena Seluruh urusan publiknya diserahkan pada swasta. Wajar saja pemenuhannya tidak merata pada seluruh masyarakat tersebab pendistribusian tersendat, hanya berputar pada segelintir elit.

Kebebasan kepemilikan yang digadang-gadang dapat membangkitkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat, nyatanya hanya ilusi. Karena dari situlah pintu privatisasi SDA oleh korporasi multinasional terbuka lebar. Dan semua itu membuat umat tak mendapatkan kebermanfaatannya. Inilah yang menyebabkan kemiskinan semakin akut di negara kelas ketiga.

Ditambah dengan penguasa yang sibuk mengurusi kepentingan para kapitalis dan perutnya sendiri, sehingga rakyat tak sempat diurusi. Rakyat dibiarkan mengurusi kebutuhan pokoknya sendiri di tengah kebijakan yang tak memihak padanya. Lihatlah kebijakan UU Ciptaker, impor pangan, pencabutan subsidi pupuk, pajak dll. Seolah rakyat hanya beban negara yang harus membayar sejumlah fasilitas agar bisa hidup layak.

Khatimah

Tentu kondisi ini tak akan kita temukan dalam sistem islam. Sistem yang langsung turun dari pencipta, membuat aturannya memuliakan manusia. Nyawa tentulah yang utama dan kesejahteraan bukan lagi mimpi di siang bolong. Sehingga kebijakannya selalu selaras dan konsisten.

Penguasanya menjadikan kebutuhan rakyat adalah yang utama, agar kesejahteraan terasakan oleh seluruh warga secara adil dan merata. Begitupun haramnya kepemilikan umum dikuasai oleh swasta apalagi korporasi asing, menjadikan sumber keuangan kuat dan stabil.

Ditambah kepercayaan penuh rakyat pada penguasa, tersebab seluruh kebijakannya pro rakyat. Membuat rakyat merasakan dicintai sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga doa terbaik selalu dipanjatkan rakyat pada para pemimpinnya.

Sinergisitas rakyat dan penguasa disertai dengan keuangan yang kuat, akan serta merta menyelesaikan seluruh urusan termasuk musibah wabah. Khilafah telah terbukti mampu menyelesaikan wabah dengan cerpat dan tuntas. [MNews]

Tinggalkan Balasan