[News] Peluncuran Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP), Mengalihkan Fungsi Utama Pesantren?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dilansir dari ihram.co.id (5/5/2021), Kementerian Agama meluncurkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren (PJKP) di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag, Jakarta pada Selasa (4/5/2021).

PJKP ini memiliki empat tujuan sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, yaitu:

Pertama, penguatan fungsi pesantren dalam menghasilkan insan-insan yang unggul dalam ilmu agama, keterampilan kerja dan kewirausahaan.

Kedua, penguatan pondok pesantren dalam mengelola unit bisnis sebagai sumber daya ekonomi.

Ketiga, penguatan pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Keempat, penguatan Kemenag termasuk lembaga-lembaga lain dalam mewujudkan kemandirian pesantren.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan peta jalan kemandirian pesantren dari tahun ke tahun, telah disusun sedemikian rupa berdasarkan tahapan waktunya.

Tagline pada 2021 adalah mewujudkan pesantren entrepreneur. Selanjutnya, ada pilot program pada 2022 untuk terciptanya badan usaha milik pesantren (BUM-PES) dan santri entrepreneur dengan meluncurkan 100 badan usaha milik pesantren, dan meluncurkan gerakan santri entrepreneur. Serta meluncurkan platform digital ekonomi pesantren dan replikasi terhadap 500 pesantren untuk badan usaha milik pesantren dan santri entrepreneur.

Pada 2023, menciptakan pesantren humanity economy hub. Ini akan diawali dengan peluncuran pesantren-pesantren humanity economy hub, peluncuran community of practice, dan replikasi terhadap 1.500 pesantren.

Baca juga:  Menghapus Khilafah dari Dunia Pendidikan, Menabuh Genderang Perang dengan Ulama Ahlusunah Waljamaah

“Selanjutnya pada 2024 kita menginginkan kemandirian pesantren berkelanjutan dan direplikasi model kemandirian pesantren pada 1.500 pesantren,” ujarnya.

Di lain pihak, Ketua Umum Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU), K.H. Abdul Ghafarrozin, berharap program ini bisa dijalankan dengan serius dan konsisten.

“Masyarakat pesantren tidak kurang dari 85 juta orang merupakan potensi penyemaian UMKM dan pesantren memiliki modal dasar untuk ikut memberdayakannya,” jelasnya (republika.co.id, 5/5/2021).

Pesantren, Sasaran Ekonomi Kapitalisme

Hal ini ditanggapi mubaligah nasional, Ustazah Asma Amnina. Ia menyatakan, di tengah kondisi karut-marutnya ekonomi dunia yang dikendalikan oleh ekonomi kapitalisme global, Indonesia sebagai negara pengekor mengalami hal yang sama.

Sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut pertumbuhan ekonomi tahun 2020 merupakan yang terburuk sejak 150 tahun terakhir. Ustazah Asma mengatakan, alih-alih pemerintah mengadopsi syariat Islam untuk mengatur perekonomiannya, pemerintah tetap menjalankan ekonomi kapitalisme dengan memanfaatkan potensi umat Islam untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

“Bahkan cenderung “berlepas tangan ” dalam posisinya sebagai penanggung jawab kebutuhan masyarakat baik sandang pangan dan papan maupun kebutuhan publik seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan,” kritiknya.

Umat Islam, tak terkecuali pesantren, menjadi salah satu sasaran penting. Sebelumnya ada program One Product One Pesantren (OPO), dan terbaru yaitu diluncurkannya program PJKP oleh Kemenag.

Baca juga:  BKsPPI: Ada Pesan Liberalisasi Disusupkan di Film The Santri

“Jika dilihat dari tujuan PJKP ini, makin menguatkan bahwa pemerintah tak mampu lagi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya terutama di dunia pendidikan,” cetusnya.

Kembali kepada Syariat Islam

Ustazah Asma menegaskan, langkah yang semestinya diambil penguasa adalah mengembalikan tata kelola perekonomian Indonesia sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dituntut Al-Qur’an dan hadis Rasulullah saw..

“Bukan peta jalan kemandirian pesantren. Sebab, peta jalan kemandirian pesantren akan mengalihkan fungsi utama pesantren sebagai lembaga yang mencetak generasi faqqih fiddin,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan