Demokrasi Membelokkan Perjuangan Parpol Islam


Penulis: Zikra Asril


MuslimahNews.com, FOKUS — Selama bulan Ramadan, PKS gencar melakukan safari politik. Yang terbaru adalah pertemuan dengan Partai Golkar. Salah satu yang menjadi pembahasan dan kesepakatan yakni meninggalkan politik identitas dan mendahulukan politik kebangsaan. Harapannya, akan membangun kebinekaan dan NKRI, politik yang lebih kondusif, serta berharap demokrasi Indonesia yang kadung cacat dapat menjadi lebih baik dan lebih dewasa.

Selain itu, PKS juga mengadakan pertemuan dengan PDIP. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengakui bahwa kunjungan ke kantor DPP PDIP ini merupakan yang pertama kali dilakukan partainya. Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk membangun persatuan antara kekuatan nasionalis dan agamis demi memajukan Indonesia.

Demokrasi Membelokkan Tujuan Parpol Islam

Setiap pendirian partai politik (parpol) Islam pasti bertujuan untuk Islam dan kaum muslimin. Masalahnya, mayoritas parpol tidak merumuskan dengan jelas dan jernih gambaran visi partainya, termasuk pemikiran (fikrah) yang harus diadopsi dan metode (thariqah) perjuangan yang harus ditempuhnya.

Tentu saja, itu semua harus lahir dari akidah Islam dan dalil syariat. Tak lupa juga memastikan ikatan anggota yang ada di dalamnya adalah murni ikatan ideologi Islam, bukan ikatan yg lain. Tanpa ini semua, partai akan mengalami kegagalan. Ideologi itu ibarat nyawa bagi parpol. Apabila nyawa itu hilang, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada partai tersebut? Ini dari faktor internal partai.

Adapun dari faktor eksternal, masyarakat saat ini hidup dalam sistem demokrasi kapitalisme. Tantangan ini harus mampu dijawab oleh parpol Islam sesuai cara pandang Islam. Modal dasar untuk menjawabnya adalah ideologi Islam yang menjadi ideologi partai.

Dari ideologi ini kemudian lahir visi partai yaitu mengembalikan dan melanjutkan kehidupan Islam yang telah dibangun Rasulullah saw. dan Khulafaurasyidin; kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menerapkan Islam kafah dalam naungan Khilafah. Inilah visi politik umat Islam saat ini yang seharusnya diperjuangkan oleh parpol Islam.

Dengan visi politik ini, parpol Islam mampu menyikapi dengan benar sistem demokrasi yang lahir dari ideologi kapitalisme. Tanpa visi politik ini, tujuan parpol Islam akan sangat mudah dibelokkan oleh demokrasi.

Demokrasi memberikan halusinasi. Akibatnya, banyak parpol Islam yang masuk dalam jebakannya. Sejarah telah membuktikan, sejak Pemilu 1955—2019, suara parpol Islam di bawah suara partai sekuler. Seharusnya ini menjadi evaluasi bagi parpol Islam bahwa demokrasi tidak akan pernah memberikan jalan kemenangan pada Islam. Sebab, sejatinya demokrasi itu adalah sistem kehidupan yang bertentangan dengan Islam.

Baca juga:  [Editorial] Mengais Harap dari Kepemimpinan Sekuler Demokrasi Neoliberal

Di saat fikrah dan thariqah partai tidak jelas, di situlah parpol Islam berpeluang masuk dalam jebakan demokrasi. Ideologi partai akan makin terkikis dan berakhir dengan pragmatis. Perjuangan yang seharusnya diarahkan untuk mengembalikan penerapan syariat Islam kafah dalam naungan Khilafah, berbelok menjadi Islam parsial semata. Seakan-akan cukup dengan memperjuangkan UU yang bernilai Islam, seperti UU Zakat, UU Perbankan Syariah, dan lainnya.

Seharusnya, parpol Islam bersuara lantang saat terjadi kriminalisasi ajaran Islam dan aktivisnya. Hukum syariat telah memerintahkan untuk melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar.

Itulah tupoksi utama dari keberadaan sebuah parpol. Namun, kenapa parpol Islam cenderung diam? Kalaupun bersuara, kenapa tidak sekuat suara kelompok Islam di luar parlemen? Lagi-lagi, kekhawatiran kehilangan suara pemilu menjadi pertimbangan partai untuk beraksi.

Parpol Islam Gagal Menerjemahkan Harapan Umat

Saat Islamofobia dan ketakadilan merajalela terhadap aktivis muslim saat ini, lahirlah partai baru yang menyatakan berideologi Islam. Partai Ummat yang didirikan oleh Amien Rais resmi dideklarasikan pada 17 Ramadan 1442 H lalu.

Partai ini digadang-gadang bisa menjadi harapan bagi umat Islam, sebagaimana diungkapkan Buni Yani, korban ketakadilan rezim. Baginya, Partai Ummat adalah harapan terakhirnya untuk meraih keadilan.

Namun, Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, “Respons masyarakat biasa saja dan tidak ada yang spesial dengan hadirnya Partai Ummat. Karena pada dasarnya parpol di Indonesia punya cacat bawaan. Bekerja kalau mau pemilu saja. Jadi sambutan publik hambar bahkan cenderung sinis, karena mereka orientasinya untuk kepentingan mereka.”

Partai politik memang dibentuk dengan tujuan mengikuti pemilihan umum (pemilu). Begitu pula dengan Partai Ummat. Menurut Adi, partai itu bakal sulit mendapat suara besar.

Alasan pertama, masyarakat Indonesia memosisikan Islam sebagai identitas sosial, bukan politik. Oleh karena itu, jika Partai Ummat mengedepankan keislamannya, justru akan sulit mendapat suara besar dalam pemilu. Kedua, Partai Ummat harus bersaing dengan partai Islam lainnya yang sudah memiliki banyak pemilih tetap.

Mengantisipasi kondisi tersebut, strategi yang diambil Partai Ummat sama saja dengan pendahulunya. Sebagaimana pernyataan Ketua Umumnya, Ridho Rahmadi, yang menargetkan partainya mampu meraih suara dua digit pada Pemilu 2024, yang akhirnya menjadi partai yang terbuka untuk semua kalangan, termasuk nonmuslim. Hal ini dibuktikan dengan merangkul dua orang kader sebagai PIC atau penanggung jawab Partai Ummat di Papua dan Papua Barat.

Baca juga:  Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

Tampaknya, nasib Partai Ummat pun tidak akan jauh dari parpol Islam sebelumnya. Terjebak dalam persaingan meraih suara pemilu karena ketiadaan fikrah dan thariqah yang jelas, dan lahir karena dorongan semangat semata.

Ditambah lagi, sistem demokrasi telah membuat parpol Islam gagal menerjemahkan ketakadilan dan kezaliman dalam wujud aktivitas politik yang membangkitkan umat. Akhirnya, lagi-lagi, berujung memberikan umat harapan palsu.

Demokrasi Makin Mengaburkan Ideologi Parpol Islam

Ketika PKS mengadakan pertemuan dengan PPP, muncul gagasan poros Islam untuk Pemilu 2024. Pengamat politik, Zainul Abidin Sukrin, menilai gagasan tersebut sulit terealisasi. Sebab, ideologi tidak dijadikan sebagai orientasi dan tujuan politik, tetapi untuk mengejar kekuasaan dan kedudukan politik. Zainul memprediksi, kelemahan tersebut telah mengakar dalam sejarah sejak Pemilu 1955.

Kondisi ini makin mengindikasikan parpol Islam tidak ada bedanya dengan parpol sekuler. Fokusnya hanya untuk meraih kekuasaan; bukan untuk me-ri’ayah, membina, dan mengedukasi kesadaran politik umat dengan landasan ideologi Islam. Identitas Islam makin tergerus karena jebakan demokrasi.

Demokrasi dengan konsep trias politikanya, membangun persepsi di masyarakat bahwa politik itu masuk ke dalam pemerintahan dan pemilu semata. Hal ini membuat parpol Islam terbelenggu dalam menerjemahkan ideologi Islam dalam strategi dan aksi politiknya. Seolah-olah, hidup matinya tergantung pada pemilu.

Ditambah lagi, demokrasi adalah sistem politik berbiaya tinggi. Menurut Yusril Ihza Mahendra, partai memerlukan dana besar untuk bergerak. Bagi parpol Islam, memperoleh dana besar itu sulit. Sebagian besar umat Islam hidup dalam kekurangan. Yang punya dana besar itu para cukong dan para pengusaha, baik dalam maupun luar negeri.

Sepanjang pengalamannya, tidak ada ada para cukong dan para pengusaha besar itu yang sudi mendanai partai Islam. Kebanyakan partai Islam itu hidupnya ngos-ngosan. Ini juga yang menjadi alasan kenapa parpol Islam cenderung pragmatis dan akhirnya mengambil langkah instan untuk bermutualisme dengan para cukong, walaupun menggadaikan ideologi partai.

Demokrasi Bukan Jalan Parpol Islam

Dalam menyikapi demokrasi, mestinya parpol Islam kembali kepada inti dari paham demokrasi itu sendiri, yakni kedaulatan rakyat, yang mana makna praktis dari kedaulatan adalah hak membuat hukum.

Jelas, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan atau hak membuat hukum ada di tangan Allah, bukan di tangan rakyat atau wakil rakyat.

Baca juga:  Mengakhiri Kutukan Demokrasi di Indonesia

Adanya anjuran musyawarah dalam Islam tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Bila kita telaah secara sungguh-sungguh, nyata sekali musyawarah bukanlah satu-satunya jalan pengambilan keputusan.

Dalam masalah tasyri’ (penetapan hukum), keputusan diambil dengan cara merujuk kepada sumber hukum, yakni Al-Qur’an dan Sunah atau ijtihad. Musyawarah hanya dilakukan dalam teknis pelaksanaan suatu perkara.

Rasulullah bermusyawarah dengan para Sahabat tentang di mana mereka harus menghadapi pasukan kafir Quraisy dalam Perang Uhud, apakah di dalam atau di luar kota Madinah. Rasul tidak bermusyawarah tentang apakah jihad itu wajib atau tidak, apakah khamr itu haram atau tidak.

Metode Dakwah Rasul adalah Jalan Perjuangan Parpol Islam

Dalam Sirah Nabawiyah, terlihat jelas bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan Rasul adalah politik dan pemikiran. Aktivitas politik yang dilakukan Rasul harus menjadi masterpiece parpol Islam saat ini dalam meraih visi politiknya, yaitu mewujudkan penerapan Islam kafah dalam bingkai Khilafah. Berikut perinciannya:

Pertama, mempersiapkan para pejuang politik Islam generasi awal agar menjadi kelompok yang memiliki daya tahan sekaligus daya serang politik terhadap tatanan sistem jahiliah.

Kedua, mendakwahkan (edukasi) Islam agar dianut oleh masyarakat, serta menggeser berbagai keyakinan, adat istiadat, dan tolok ukur jahiliah.

Ketiga, bertahan dari serangan politik kaum kafir Quraisy dan melakukan serangan balik.

Keempat, melakukan dharb al-‘alaqat, yakni memutuskan rantai kepercayaan khalayak terhadap kepemimpinan kaum kafir Quraisy dan mengalihkannya kepada Rasulullah saw..

Kelima, melakukan aktivitas thalab an-nushrah kepada para pemimpin berbagai kabilah. Tujuannya agar mereka mau menjadikan negerinya sebagai tempat mengakar dan berseminya Islam, sekaligus sebagai pusat penyebaran dakwah Islam (nuqthah al-irtikaz) ke seluruh dunia.

Keenam, melakukan aktivitas diplomasi ke sejumlah raja dan kaisar, menawarkan Islam dan futuhat atau penaklukan terhadap wilayah-wilayah mereka.

Oleh karenanya, parpol Islam harus sungguh-sungguh melaksanakan semua fungsi parpol, terutama fungsi edukasi agar secepatnya terwujud kesadaran politik Islam di tengah masyarakat.

Parpol Islam juga wajib mengkritik penguasa atas kebijakan zalim yang tidak sesuai syariat, serta mengungkap makar jahat negara asing di negeri ini dan negeri Islam lainnya. Hanya melalui cara ini, kekuatan politik Islam untuk mewujudkan perubahan mendasar tadi bisa dibentuk. Wallahu a’lam. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *