Tingginya Angka Tunakarya, Pertanda Kapitalisme Gagal Menyerap Sarjana


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Kondisi perekonomian dalam negeri selama pandemi Covid-19 dinilai belum membaik oleh Ekonom Senior Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini. Didik melihat, jumlah pengangguran yang ada sekarang ini semakin naik jika dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19. (rmol.id, 21/4/2021)

Memang pernyataan tersebut belum sejalan dengan target Presiden Joko Widodo, yang menginginkan ekonomi tumbuh 7% pada kuartal II 2021. (cnbcindonesia.com, 15/4/2021)

Pernyataan Presiden mungkin cukup beralasan. Seiring diterapkannya paket kebijakan untuk memerangi covid-19, ekonomi RI dinilai perlahan membaik. Pertumbuhan ekonomi yang masih di area minus inilah yang tampaknya menjadi area terjadinya peningkatan angka tunakarya selama pandemi.

Tingginya Angka Tunakarya

Didik juga menjabarkan dua kategori pengangguran. Pertama, pengangguran terbuka atau warga Indonesia yang sama sekali tidak bekerja, yang jumlah kenaikannya cukup drastis. Yang tadinya (sebelum pandemi) sekitar 7 juta, sekarang hampir 11 juta orang (selama pandemi). (rmol.id, 21/4/2021)

Kedua, pengangguran terselubung. Yaitu orang-orang yang tidak sepenuhnya menganggur. Tapi masih bekerja beberapa jam dalam kurun waktu satu pekan lamanya. Jumlah pengangguran terselubung ini dua kali lipat pengangguran terbuka.

Jumlah total pengangguran terbuka dan terselubung itu hampir 30 juta. Jumlah ini cukup besar dan kemunculannya terjadi cukup masif.

Di samping itu, ada sektor informal yang menurut Didik jumlahnya naik, dari 45-50 persen menjadi 60 persen. Hal ini menegaskan, bahwa selama pandemi, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan harus memilih aktif di sektor informal yang pemasukannya tidak pasti.

Tak hanya itu. Yang lebih pelik, para pengangguran ini sering kali bukan orang berpendidikan rendah atau tak berpendidikan sama sekali. Justru tak sedikit dari mereka yang lulusan sarjana. Bahkan banyak sarjana yang rela menjadi asisten rumah tangga (ART) atau pekerja infal. Kebanyakan dari mereka rela bekerja apapun dengan alasan sulitnya mencari pekerjaan. (detik.com, 25/4/2021)

Memang berdasarkan kualitasnya, terdapat jenis tenaga kerja terdidik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada suatu bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini umumnya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal yang mereka tempuh. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris, dan lain sebagainya.

Menilik definisinya ini, tentu sangat disayangkan jika tenaga kerja terdidik dibiarkan menjadi pengangguran atau terpaksa bekerja di bidang yang tidak memberdayakan keahlian akademisnya.

Bonus Demografi, Peluang dan Tantangan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), terdapat 67,59% penduduk Indonesia usia produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya bonus demografi. Bonus demografi merupakan fenomena langka karena hanya akan terjadi satu kali ketika proporsi penduduk usia produktif berada lebih dari dua pertiga jumlah penduduk keseluruhan. Di Indonesia, diperkirakan puncak bonus demografi ini akan terjadi pada 2030 mendatang.

Bahkan, berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dilakukan oleh BPS, tahun 2020 dan 2021 justru menjadi periode terbaik bonus demografi. Sayangnya, justru di tahun 2020 dan 2021 inilah Indonesia tengah diuji pandemi Covid-19 (alinea.id, 16/3/2021).

Menanggapi hal ini, Staf Khusus Menteri Keuangan Candra Fajri Ananda optimistis Indonesia akan tetap bisa memanfaatkan peluang bonus demografi dan menyandang predikat negara maju pada 2045 nanti. Namun, untuk mencapai target itu, setidaknya pertumbuhan ekonomi harus di atas 6%.

Menurut Candra, untuk bisa memanfaatkan bonus demografi dengan baik harus didukung oleh produktivitas tinggi dari seluruh tenaga kerja Indonesia. Masalahnya, diperkirakan pemerintah baru bisa memulai untuk dapat benar-benar menangkap peluang bonus demografi pada 2025. Sebab, hingga 2023 pemerintah masih harus berusaha memulihkan perekonomian nasional yang terpuruk karena pandemi.

Seiring dengan itu, pemerintah juga harus berupaya mempertahankan pertumbuhan di level 5% dan mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di angka 3%.

Revolusi Industri 4.0, Pisau Bermata Dua

Dikutip dari indonesiabaik.id (29/3/2019), revolusi industri 4.0 adalah era disrupsi yang saat ini terjadi di hampir tiap negara di dunia. Revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan pada abad ke-21 ini, yakni ketika terjadi perubahan besar-besaran di berbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi sekat-sekat antardunia fisik, digital, dan biologi.

Meski revolusi industri 4.0 ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia namun keberadaannya tetap bagai pisau bermata dua. Pasalnya, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia.

Selain itu, jika revolusi-revolusi sebelum 4.0 masih dapat menghasilkan lapangan pekerjaan baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil alih oleh mesin. Sementara pada revolusi industri 4.0 ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi robotika.

Jika demikian adanya, lantas apa gunanya kemajuan teknologi ketika ternyata tidak mampu menyerap para sarjana yang notabene tenaga kerja terdidik? Bagaimana semestinya format masa depan para sarjana agar mereka tidak terancam menjadi pengangguran?

Pemberdayaan Tenaga Kerja Agar Sejalan dengan Kemajuan Teknologi

Akan selalu ada angka tunakarya, jika strategi negara dalam menyerap tenaga kerja hanya mengandalkan kapitalisme dan investasinya. Kebutuhan akan tenaga kerja hanya diukur berdasarkan perlambatan ataupun pertumbuhan ekonomi. Hasil akhirnya pun sekadar menakar capaian PDB.

Keberadaan tenaga kerja pun sebatas menunaikan momentum bonus demografi. Adanya sekelompok generasi bergelar sarjana, sering kali tak dihargai dengan alasan tak ada pekerjaan yang cocok dengan keilmuan atau keahliannya. Sama sekali tidak berorientasi syariat mengenai penghargaan atas keilmuan/keahlian, alih-alih memikirkan soal distribusi harta dan pemerataan kesejahteraan umum.

Ketika pada gilirannya sedang mengalami revolusi industri 4.0, angka pengangguran justru meningkat. Akibat orientasi yang keliru terhadap keberadaan teknologi. Padahal teknologi itu memudahkan, bukan malah mengamputasi fungsi kerja manusia.

Islam Memberdayakan Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik

Sungguh, Islam adalah agama dan aturan kehidupan yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Rasulullah Muhammad saw. Islam memiliki negara Khilafah Islamiah yang siap melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, baik selama pandemi maupun non-pandemi.

Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya agar ilmu yang dimiliki, diamalkan. Islam menghargai orang-orang berilmu, karena mereka adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah, asalkan menyandingkan ilmunya dengan keimanan Islam juga memosisikan manusia selaku makhluk mulia pengelola alam semesta. Sungguh, Islam tidak meniscayakan manusia menjadi makhluk yang tidak berguna selayaknya tunakarya.

Di sisi lain, Islam tidak antiteknologi. Tapi jika teknologi digunakan tanpa tuntunan Islam, maka ia akan menjajah. Akibatnya, teknologi sebagai hasil keilmuan manusia, tak dirasakan keberkahannya oleh masyarakat luas. Karena kapitalisme telah membajaknya sebagai instrumen penjajahan.

Padahal, Islam menempatkan teknologi sebagai instrumen untuk menunjang ketakwaan kepada Allah. Keberadaan orang berilmu dan bertakwa yang memfungsikan teknologi, tentu menjadi formula tepat untuk kehidupan manusia yang lebih baik, demi mewujudkan Islam rahmatan lil ‘alamiin.

Mekanisme Khilafah Mencegah Tunakarya

Kalaulah pandemi memang “bersalah”, sehingga melambatkan roda ekonomi yang berdampak peningkatan angka tunakarya, maka sejatinya di sinilah terletak hikmah kebijakan lockdown saat pandemi.

Dengan pelaksanaan lockdown yang sungguh-sungguh oleh penguasa, rakyat tak perlu terpaksa disulitkan mencari nafkah ala kadarnya di tengah pandemi. Apalagi sampai meminggirkan ijazah bukti intelektualitasnya demi sesuap nasi.

Karena selama lockdown kebutuhan ekonomi mereka dipenuhi oleh penguasa. Yang tentu saja, penguasa yang bersangkutan memang benar-benar mengurus urusan rakyatnya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Khilafah Islamiah sebagai negara berideologi Islam, memiliki sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, sebagai sistem ekonomi yang stabil, maju, dan tahan krisis. Sekali pun pada saat lockdown akibat pandemi.

Sementara di luar pandemi (sebelum dan sesudahnya), penguasa menjamin penciptaan lapangan kerja bagi rakyatnya dengan berbagai jenis dan latar belakang keahlian yang dibutuhkan. Yang oleh karenanya, hal ini diharapkan bisa menjadi format komprehensif dalam menyerap tenaga kerja, serta menuntaskan angka pengangguran.

Mengutip pernyataan Ustazah Nida Sa’adah, pengamat ekonomi Islam, bahwa dalam Islam, kaum laki-laki diharamkan menganggur apalagi bermalas-malasan. Karena itu, Khilafah menjalankan strategi melalui proyek-proyek pengelolaan sumber daya kepemilikan umum yang pastinya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Khilafah juga menjalankan strategi terkoordinasi antara sistem pendidikan dengan potensi ekonomi di berbagai area.

Mekanisme yang seperti inilah yang membuat serapan lulusan pendidikan khususnya tenaga kerja terdidik, akan sejalan dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan korporasi.

Khatimah

Hendaklah kita berkaca, apakah kapitalisme dengan demokrasi sebagai wadahnya masih layak dipertahankan? Ke mana tunainya janji kampanye para penguasa selain berwujud bagi-bagi kue kekuasaan dan aji mumpung berkuasa?

Sungguh, tingginya angka tunakarya, adalah pertanda gagalnya kapitalisme menyerap tenaga kerja terdidik bergelar sarjana. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan