Papua Damai Sejahtera dengan Syariat Kafah


Penulis: Endiyah Puji Tristanti


MuslimahNews.com, OPINI — Pemerintah resmi memasukkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serta para pendukungnya dari kategori kelompok kekerasan bersenjata (KKB) menjadi kelompok teroris. Kebijakan ini didasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD langsung meminta Polri dan TNI segera menindak OPM. Pelibatan pasukan khusus dan Densus 88 kini sedang dikaji.

Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul menilai label teroris bagi KKB-OPM sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam undang-undang. Definisi terorisme itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,”

“Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Pengamat militer dan intelijen dari UI, Stanislaus Riyanta menyebut kategorisasi teroris itu layak diberikan pada OPM lantaran mereka hendak memisahkan diri dari Indonesia dengan cara-cara teroris. Demikian juga Direktur Penegakan Hukum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigadir Jenderal Eddy Hartono mengatakan selama ini upaya pemerintah terbatas dalam menangkal KKB. Dengan kebijakan baru ini, diharapkan pemerintah punya wewenang lebih lewat UU Terorisme.

Labeling OPM Teroris, Solusikah?

Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas berkomentar soal kebijakan Menko Polhukam. Menurutnya, pemerintah mengambil langkah yang tak bijaksana dalam penyelesaian konflik disintegrasi di Papua. Menurutnya, label teroris tersebut justru mereduksi realitas perjuangan masyarakat di akar rumput.

Lantang bersuara sejak awal, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) khawatir kekerasan di Papua meningkat setelah pemerintah menyatakan TPNPB-OPM sebagai teroris. Komnas HAM malah menilai pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah di Papua selama ini tak berhasil.

Tak ketinggalan, Ketua Setara Institute, Hendardi berpendapat bahwa kebijakan pelabelan terhadap TPNPB-OPM sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam mengelola dan meniti resolusi konflik di Papua. Kegagalan aparat dalam melumpuhkan kelompok bersenjata lebih dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat.

Kritik kebijakan pemerintah terhadap labeling teroris TPNPB-OPM bisa dimengerti bila memang benar landasan berpikirnya untuk mencari penyelesaian konflik di Papua. Mengingat pendekatan militeristik yang selama ini diterapkan memang gagal menyentuh akar masalah.

Labeling Teroris dan Konflik Kepentingan

Di sisi lain membiarkan TPNPB-OPM leluasa membuat teror bahkan pembunuhan terhadap sipil dan aparat tanpa label teroris juga tidak adil. Karena di saat yang sama pemerintah serampangan memberikan label radikal dan teroris menyasar umat Islam dan organisasi Islam yang kritis menyuarakan penerapan syariat. Pemerintah dinilai menggunakan standar ganda.

Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB di Papua sebenarnya dilakukan untuk menjawab kritik masyarakat. Sebab, menurutnya selama ini pemerintah kerap dikritik oleh sejumlah masyarakat karena tidak menggunakan UU Pemberantasan Terorisme terhadap TPNPB-OPM di Papua dalam rangka memberikan perlakuan hukum yang sama terhadap semua tindakan teror.

Bila pendapat Arsul ini benar soal latar belakang labeling TPNPB-OPM sebagai teroris, maka hal ini tentu sia-sia belaka tak menyolusi. Kebijakan yang bersifat defensif ini hanya akan menimbulkan polemik berkepanjangan. Bahwa TPNPB-OPM diberi label teroris namun tidak dalam penindakan. Sebatas meredam kemarahan dan kekecewaan masyarakat, terutama umat Islam yang sehari-hari dipertontonkan parodi ketidakadilan.

Bagi masyarakat Papua ini juga kebijakan nihil. Korban baik dari pihak sipil maupun aparat akan terus berjatuhan, sementara teror terus berlangsung. Giliran berikutnya intervensi lembaga internasional semakin terbuka. Kedaulatan negara tergadai.

Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom mengecam langkah pemerintah Indonesia yang melabeli OPM sebagai organisasi teroris. Bagi Sebby kata teroris lebih kental digunakan untuk agenda global. Label teroris kepada satu kelompok seharusnya disepakati oleh banyak negara internasional, bukan hanya Indonesia semata. Sebby pun mengancam akan membawa masalah ini ke PBB.

Akar Masalah Disintegrasi

Disintegrasi lahir dari lemahnya ideologi negara. Berikutnya kegagalan negara memberikan solusi riil atas berbagai problem kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Faktor eksternal berupa iming-iming semu kesejahteraan dan keadilan dari pihak asing menguatkan rasa frustrasi dan putus asa warga negara yang merasa terzalimi, sehingga muncul keinginan untuk memisahkan diri dari negara induk.

Artinya, disintegrasi menandakan masalah persatuan sedang terkoyak. Butuh ada titik yang bisa merekatkan kembali. Persatuan atas dasar figur tertentu pasti lenyap dengan meninggalnya sosok tertentu. Persatuan karena kesamaan nasib juga mudah hilang dengan munculnya perbedaan nasib. Persatuan karena kepentingan akan hancur dan akan muncul perang untuk memperebutkan kepentingan.

Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah persatuan hakiki yang lahir dari pemahaman tentang kehidupan (ideologi). Ideologi kapitalisme dan sosialisme yang digagas oleh manusia, penuh dengan kepentingan pribadi, kelompok, dan bangsanya. Hari ini, dunia menyaksikan bersama mandulnya ideologi buatan manusia dalam menyelesaikan berbagai konflik.

Tidak ada alternatif lain. Hanya ideologi Islam satu-satunya yang datang dari Tuhan pencipta alam. Tuhan tidak ada konflik kepentingan dengan siapa pun, sehingga ideologi Islam bebas kepentingan. Tuhan memberikan rezeki kepada siapa saja makhluk yang dikehendaki-Nya tanpa pilih kasih. Oleh karena itu ideologi Islam hanya memiliki satu visi besar yakni menebar rahmat ke seluruh penjuru alam di bawah kalimat Laa ilaaha illallaah, Muhammad Rasulullah.

Syariat Kafah, Hadiah untuk Papua

Syariat Islam menyejahterakan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pluralitas agama dan suku bangsa diakui, dijaga, dilebur menjadi satu dalam batasan-batasan syariat, sehingga tidak ada yang berhak menzalimi dan dizalimi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan yang tunduk kepada syariat. Penguasa diangkat oleh umat untuk mengurusi urusan setiap warga negara, di mana pertanggungjawaban amanah kepemimpinan dihiasi bingkai keimanan dan ketakwaan.

Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan Kristen. Dia menulis, “Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintahan Khilafah Turki Utsmani, selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani, telah memberikan contoh toleransi keyakinan yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.”

“Ketika Konstantinopel kemudian dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung Gereja Yunani. Penindasan atas kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan sebuah dekret yang memerintahkan penjagaan keamanan pada Uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga berhak meminta perhatian pemerintah dan keputusan Sultan untuk menyikapi para gubernur yang tidak adil,” (The Preaching of Islam: a History of Propagation of the Muslim Faith)

Tinta emas masa peradaban Islam juga bisa ditemukan dalam banyak catatan-catatan sejarah non muslim yang masih objektif. Will Durant, seorang sejarawan Barat. Dalam buku yang dia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, dinyatakan, “Para khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapa pun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka.”

Jelaslah bahwa Islam merupakan ideologi universal. Tak ada alasan masyarakat Papua menolak penerapan syariat kafah di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang beriman lagi bertakwa. Syariat kafah dan Khilafah adalah hadiah terbaik bagi bumi Papua.

Allah Swt berfirman, “Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.” (TQS al-Anbiya’: 107) [Mnews]

Tinggalkan Balasan