Ilusi Janji Sejahtera Melalui Peningkatan Partisipasi Kerja Perempuan


Penulis: Arum Harjanti


MuslimahNews.com, FOKUS — Dalam acara Perempuan Penggerak Ekonomi Masa Depan secara virtual (24/4), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyitir hasil penelitian McKinsey yang menyatakan jika perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki akan mampu berkontribusi hingga 28 triliun dolar AS atau 26 persen terhadap ekonomi global.[1]

Bahkan, khusus untuk Indonesia, studi World Bank pada Maret 2021 menunjukkan jika Indonesia dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 25 persen saja pada tahun 2025, maka akan menghasilkan tambahan aktivitas ekonomi senilai $62 miliar (sekitar 890 triliun Rupiah) dan menambah PDB sebesar 2,9 persen.[2]

Oleh karena itu, di tengah upaya pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19, seluruh negara harus mampu menyelipkan dukungan terhadap perempuan, terutama dari sisi aspek pemerataan di seluruh aktivitas kehidupan.[3]

Tuntutan agar perempuan bekerja kembali gencar dikampanyekan, terlebih saat ekonomi dunia terpuruk seperti saat ini. Keterlibatan perempuan diyakini akan memperbaiki ekonomi dunia dan berbagai problem lainnya. Dalam perjuangan untuk mewujudkan dunia yang setara, tuntutan ini tentu saja menjadi sangat strategis. Namun benarkah akan menghantarkan kepada kesejahteraan?

Partisipasi Kerja Perempuan

Pernyataan Menteri Keuangan tersebut selaras dengan kampanye dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender. Terlebih saat ini partisipasi kerja perempuan di Indonesia baru mencapai 54 persen dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 82 persen. Dan kondisi ini relatif stagnan selama 20 tahun terakhir.[4]

Dunia yang setara, yang ditargetkan terwujud pada tahun 2030 melalui tercapainya SDGs dan Planet 50×50, memang masih menjadi PR besar. Apalagi laporan IMF dalam Global Gender Gap Report 2021, menunjukkan pandemi Covid 19 membuat terwujudnya kesetaraan gender membutuhkan waktu yang makin lama, dari 99,5 tahun, menjadi 135,6 tahun.[5] Negara-negara di dunia berusaha untuk mempercepat terwujudnya, termasuk Indonesia tentunya.

Pentingnya partisipasi perempuan dalam lapangan kerja menjadi perhatian setelah pada tahun 2015, McKinsey Global Institute (MGI) merilis laporan yang fokus pada dampak ekonomi akibat kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan The power of parity: How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth, MGI melaporkan, bahwa dalam “best in region” scenario di mana semua negara di suatu kawasan menyamai peningkatan negara dengan pertumbuhan tercepat di kawasan tersebut, dapat menambah sebanyak $12 triliun, atau 11 persen dalam PDB tahunan 2025, setara dengan ukuran PDB Jerman, Jepang, dan Inggris saat ini jika digabungkan, atau dua kali lipat kemungkinan pertumbuhan PDB global yang dikontribusikan oleh pekerja perempuan antara 2014 dan 2025 dalam skenario business-as-usual.

Dalam skenario “potensi penuh” di mana perempuan memainkan peran yang identik dengan peran laki-laki di pasar tenaga kerja, akan dapat menambahkan sebanyak $ 28 triliun, atau 26 persen PDB tahunan global pada tahun 2025 dibandingkan dengan kondisi business-as-usual. Dampak ini kira-kira setara dengan ukuran gabungan ekonomi China dan AS saat ini,[6] suatu jumlah yang sangat luar biasa tentunya.

Peningkatan partisipasi kerja perempuan merupakan hal yang sangat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Terlebih lagi, persoalan ini merupakan komitmen yang disepakati dalam Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1985 . Bahkan dalam Deklarasi Beijing yang diluncurkan pada konferensi tersebut, persoalan partisipasi kerja perempuan terkait dengan beberapa poin dari duabelas area kritis BPfA , yaitu poin 1 Perempuan dan Kemiskinan, poin 2 Pendidikan dan Pelatihan bagi perempuan poin 6 Perempuan dan Ekonomi juga poin 7 Perempuan dalam Kedudukan Pemegang Kekuasaan dan Pengambilan Keputusan.[7]

Peningkatan partisipasi kerja perempuan tentu juga menentukan keberhasilan SDGs yang ditargetkan tahun 2030. Apalagi Laporan Sekretaris Jendral PBB tahun 2016 yang berjudul “Women’s economic empowerment in the changing world of work” menyebutkan adanya keterkaitan penting antara pemberdayaan perempuan dan hak perempuan untuk bekerja secara penuh dan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan adnya hambatan yang dihadapi wanita melaksanakan hak mereka untuk bekerja dan berada di tempat kerja.

Bekerjanya perempuan, selain untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan, yang merupakan tujuan kelima SDGs, juga penting untuk tercapainya berbagai tujuan SDGs lainnya. Tujuan lain yang juga diharapkan dapat tercapai dengan bekerjanya perempuan adalah tujuan ke-8 untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, tujuan ke satu tentang pengentasan kemiskinan, tujuan ke dua tentang ketahanan pangan, tujuan ke tiga tentang memastikan kesehatan, tujuan ke empat tentang pendidikan yang berkualitas, dan tujuan ke sepuluh tentang pengurangan ketidaksetaraan.[8]

Namun dunia, tak terkecuali Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Saat ini, di berbagai belahan dunia, perempuan menghabiskan waktu dua hingga sepuluh kali lipat lebih lama pada unpaid care work dibandingkan laki-laki. Distribusi tanggung jawab pengasuhan yang tidak merata ini terkait dengan institusi sosial yang diskriminatif stereotip tentang peran gender [9]

Unpaid care work atau pekerjaan perawatan tidak berbayar didefinisikan sebagai merawat orang atau melakukan pekerjaan rumah tanpa kompensasi moneter yang eksplisit, termasuk yang dilakukan untuk orang lain secara sukarela, dan umumnya dikerjakan oleh perempuan dan anak perempuan.[10]

Makin banyak waktu yang dihabiskan wanita untuk pekerjaan tidak berbayar, semakin sedikit waktu yang mereka curahkan untuk pekerjaan berbayar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender.[11] Ketidaksetaraan gender dalam pekerjaan perawatan tidak berbayar ini adalah mata rantai yang hilang dalam analisis kesenjangan gender terkait dengan luaran ketenagakerjaan, seperti partisipasi angkatan kerja, upah, dan kualitas pekerjaan.[12] Dalam hitungan para pakar ekonomi, unpaid care work dan pekerjaan domestik rumah tangga ternyata bernilai sebesar 10 dan 39 persen dari Produk Domestik Bruto dan dap langat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daripada sektor manufaktur, perdagangan atau transportasi, yang bahkan dapat menjadi lebih besar lagi akibat dampak perubahan iklim.[13] Oleh karena itu, wajar adanya upaya untuk segera mengalihkan perempuan dari perawatan di rumah kepada pekerjaan yang berbayar karena akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar sebagaimana laporan MGI tersebut.

Karena aktivitas sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak bernilai ekonomis, mereka ‘diprovokasi’ berpindah kepada pekerjaan berbayar di luar rumah. Untuk mempermudah perubahan tersebut, diupayakan adanya peningkatan partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan, menutup kesenjangan pendapatan dan membantu perempuan berada pada posisi pemimpin dan mengembangkan ketrampilan yang dibutuhkan, sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini.[14] termasuk juga kampanye untuk merubah norma dan stereotip gender yang mengakar, yang disertai juga perubahan kebijakan.[15]

Karena itulah, pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia makin digencarkan kembali., terlebih dalam pandemi Covid 19 ini, sebagaimana yang diaruskan dunia menjadikan perempuan sebagai poros pemulihan ekonomi. Apalagi dari sisi kebijakan, Indonesia secara bertahap sudah menyediakan, misalnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015, tentang Urgensi Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja Peraturan tersebut merupakan terobosan kementerian PPPA sebagai acuan penyediaan daycare bagi Instansi Pemerintah maupun Swasta, dalam rangka penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja.[16] Penyediaan daycare ini merupakan salah satu langkah untuk optimalisasi produktivitas kerja dari perempuan yang sudah mempunyai anak, dan peningkatan kualitas kinerja mereka dan loyalitas terhadap perusahaan.[17]

Tampak nyata, dunia berusaha sekuat tenaga mengeluarkan perempuan dari rumah, dan memaksanya untuk bekerja secara penuh, menjadikan perempuan sebagai tumbal peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dan mirisnya, perempuan diseret ke tengah dunia kerja yang penuh dengan kesenjangan gaji dan kekerasan. Memang betul, ada upaya untuk menutup kesenjangan gaji dan menghilangkan kekerasan di tempat kerja. Namun faktanya, hingga saat ini, di seluruh dunia, perempuan masih dibayar 23 persen lebih rendah daripada laki-laki, bahkan kesenjangan upah tidak akan berakhir hingga tahun 2069! [18] Bahkan sejatinya, meski lebih besar dari peremouan, akses finansial laki-laki pun rendah di dunia.[19] Kondisi memprihatinkan juga sama terjadi di Indonesia. Survei ILO pada Juli 2020 mendapatkan pekerja perempuan Indonesia memperoleh pendapatan 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.[20] Selain itu, Kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja juga masih marak. Di dunia, jutaan perempuan mendapatkan kekerasan di tempat kerja. Dan sayangnya hingga saat ini, tidak ada perjanjian internasional terperinci tentang kekerasan berbasis gender di tempat kerja. ILO, organisasi perburuhan Internasional bahkan sedang mempertimbangkan adanyan instrumen untuk memerangi hal ini.[21] Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 sebanyak 46.376 pekerja perempuan mengalami kekerasan di tempat kerja, dan 19.201 pekerja perempuan dilecehkan di tempat kerja.[22] Data-data tersebut membuktikan bukan kesejahteraan dan kenyamanan yang didapat perempuan, namun justru penderitaan yang berlapis-lapis. Alih-alih makin sejahtera, di tempat kerja, perempuan makin terpuruk dalam berbagai penderitaan. Dan tentu saja keluarga juga ikut terkena dampaknya.

Inilah buah kapitalisme, yang tega mengeksploitasi perempuan dengan janji semu atas nama kesetaraan, demi kepentingan para pengusaha dan pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi hanyalah sebatas catatan angka di atas kertas, yang tidak membuahkan kesejahteraan.

Islam Menjamin Kesejahteraan Perempuan dan Keluarga

Islam mewajibkan laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga dan menjadikan perempuan sebagai ibu, penanggung jawab pendidikan anak dan pengurusan rumah tangga. Perbedaan kewajiban ini bukan merendahkan perempuan, karena dalam Islam, kemuliaan manusia, laki-laki maupun perempuan, ada pada ketakwaannya kepada Allah SWT. Dalam pandangan yang berasaskan keimanan, peran perempuan sebagai ibu, pendidik generasi dan pengatur rumah adalah juga sebuah kemuliaan. Tentu saja berbeda dengan Barat, yang semuanya diukur dengan materi.

Islam menjamin keselamatan perempuan, sebagaimana halnya menjaga keselamatan laki-laki. Dan ketikan Islam membolehkan perempuan bekerja sesuai dengan tuntunan syariat, Islam juga mewajibkan negara untuk menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan, sebagaimana juga menjamin upah yang sepadan antara laki-laki dan perempuan. Islam melarang terjadinya kedzaliman, tidak saja pada perempuan, namun pada semua manusia.

Islam juga mewajibkan negara untuk menjamin kesejahteraan setiap individu rakyatnya. Dan dengan berbagai mekanisme yang telah ditetapkan Allah SWT, Islam mampu mewujudkan kesejahteraan secara adil dan merata, termasuk para perempuan, tanpa harus mengeksploitasi perempuan di lapangan kerja, dan menjadikannya sebagai tumbal pertumbuhan ekonomi dunia. Semua itu akan terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara kaffah dalam kehidupan, yang tergambar nyata dengan tegaknya Khilafah Islamiah. [MNews]


[1] https://www.republika.co.id/berita/qs1plf384/sri-mulyani-kontribusi-perempuan-mampu-tingkatkan-ekonomi

[2] https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/peranan-perempuan-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia

[3] https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1366472-menkeu-kesetaraan-gender-bisa-tingkatkan-ekonomi-us-12-triliun?headline=2

[4] https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/peranan-perempuan-dalam-pemulihan-ekonomi-indonesia

[5] https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021

[6] https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth

[7] BPfA

[8] https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2017/3

[9] https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf

[10] https://www.oecd.org/g20/summits/osaka/G20-Women-at-Work.pdf

[11] . https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/ilo-director-general/statements-and-speeches/WCMS_717361/lang–en/index.htm

[12] https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf

[13] https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work

[14] https://www.weforum.org/press/2021/03/pandemic-pushes-back-gender-parity-by-a-generation-report-finds

[15] https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf

[16]https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/131/press-release-urgensi-penyediaan-sarana-kerja-yang-responsif-gender-dan-peduli-anak-di-tempat-kerja

[17] https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2894/daycare-ramah-anak-untuk-produktifitas-pekerja-dan-pengasuhan-optimal

[18] https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/2/take-five-chidi-king-equal-pay

[19] https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/Session%202%20-%20Francisco%20Cos%20Montiel.pdf

[20] https://money.kompas.com/read/2020/09/17/202332726/ilo-ingatkan-indonesia-soal-kesenjangan-upah

[21]https://www.hrw.org/tag/gender-based-violence-workplace

[22] https://www.inews.id/finance/makro/46376-pekerja-perempuan-di-indonesia-alami-kekerasan-di-tempat-kerja/all

Tinggalkan Balasan