[News] Negara Dikelola secara Koruptif oleh Oligarki, Tidak Boleh Kecewa?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Selalu menjadi persoalan agar sistem demokrasi bisa turut berperan dalam perekonomian, untuk membangun kesejahteraan. Bahkan, sampai ada yang menyalahkan demokrasi karena kebijakan ekonomi Indonesia banyak diintervensi oleh politik.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam Tadarus Demokrasi yang dilangsungkan secara daring (1/5/2021). Menurutnya, korupsi dihasilkan dari proses demokratis yang benar tapi substansinya salah.

“Kebijakan ekonomi yang sifatnya koruptif hingga merugikan negara, juga dilakukan melalui proses demokrasi,” jelasnya.

“Tentu saja kita tidak boleh (menyebut), misalnya, negara kita ini sangat koruptif, oligarki, dan sebagainya. Tidak boleh kita terlalu kecewa, karena nyatanya, dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemajuan. Tentu kehidupan demokrasi kita itu tetap harus diperbaiki, tapi kemajuan yang telah dicapai selama ini juga tidak boleh dinafikan,” imbuhnya.

Ia menggambarkan, sebelum merdeka hampir semua rakyat Indonesia miskin hingga diperkirakan mencapai 99 persen. Angka kemiskinan itu, lanjutnya, terus berkurang pada akhir masa pemerintahan Sukarno menjadi 54 persen.

Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, tingkat kemiskinan terus menurun hingga 18 persen. Angka tersebut semakin menurun di era Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 11,7 persen dan era Presiden Joko Widodo sebesar 9,7 persen.

“Ada kemajuan meski banyak korupsinya karena Indonesia ini kaya raya. Kalaupun dikelola secara koruptif, masih banyak manfaatnya untuk rakyat. Apalagi kalau nanti bebas dari korupsi,” jelasnya.

Ia mengatakan, korupsi itu selalu dilihat sebagai fenomena pelanggaran hukum. “Tetapi dalam disertasi saya, itu sebenarnya hukumnya akan baik atau jelek, baik pembuatan substansi hukumnya maupun penegakannya, tergantung pada (bagaimana) demokrasinya,” ucapnya.

“Kalau demokrasinya berjalan baik, hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, hukum juga akan buruk. Ketika konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Jika konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik maka hukum akan menjadi sangat sangat konservatif,” tambahnya.

Demokrasi Akar Penyebab Korupsi, Tak Layak Dipertahankan dan Diperbaiki

Penulis dan pengamat media, Ustazah Siti Nafidah Anshory, S.P., M.Ag., membenarkan bahwa penerapan sistem demokrasi dan korporatokrasi memang tak bisa dinafikan sebagai akar penyebab kasus korupsi dan praktik-praktik kecurangan lainnya.

“Tetapi tak layak jika bangsa Indonesia terus mempertahankan sistem rusak ini. Apalagi dengan berpikir bahwa sistem ini masih bisa diperbaiki,” kritiknya.

“Karena sesungguhnya kerusakan sistem demokrasi bukan hanya di tataran implementasi, namun sistemnya sendiri memang cacat sejak lahir akibat tegak di atas pemahaman sekularisme dan kebebasan yang tidak mengenal prinsip halal haram, lanjutnya.

Ustazah Nafidah menyatakan paham sekuler dan liberal inilah yang membuat aturan yang berlaku tak jelas standar dan sarat dengan berbagai kepentingan.

“Mekanisme demokrasi telah menjadikan pembuatan aturan sebagai jalan memuluskan kepentingan. Terutama bagi mereka yang disokong dana banyak dan akhirnya bisa duduk di kursi kekuasaan,” cetusnya.

Sistem sekularisme inilah yang menafikan peran agama dalam kehidupan, khususnya agama Islam yang berkeyakinan bahwa setiap sisi kehidupan—termasuk pola pikir dan sikap manusia—tidak lepas dari aturan Sang Pencipta, bahkan kelak akan dipertanggungjawabkan.

Penerapan Sistem Islam Kafah Menutup Celah Korupsi

Ustazah Nafidah menjelaskan sistem Islam tegak di atas landasan keimanan kepada Allah Swt. yang termanifestasi dalam penegakan seluruh aturan-Nya oleh negara/penguasa, serta ditaati oleh individu-individu rakyatnya yang beriman dan bertakwa.

Di lain pihak, sekularisme yang menjadi landasan demokrasi tak bisa lepas dari liberalisme, pluralisme, dan paham permisif. Paham-paham inilah yang menyebabkan sistem kontrol sosial menjadi mandul, bahkan berpengaruh pada kebijakan negara yang di-setting untuk mengakomodir semua kepentingan.

“Hukum-hukum yang berasal dari Islam tidak mungkin bisa diterapkan [dalam demokrasi, ed.]. Hukum yang ada pun bisa ditafsirkan sesuai kepentingan, termasuk kepentingan melanggengkan kekuasaan dan menutup kecurangan,” urainya.

Ustazah Nafidah menegaskan, berbeda ketika sistem Islam diterapkan. Keimanan justru menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.

“Akidah inilah yang menuntun setiap dari mereka untuk menyelaraskan pola pikir dan pola sikapnya agar sesuai dengan kehendak Pemilik Kehidupan,” tuturnya.

Penerapan aturan Islam secara kafah akan menutup celah munculnya kasus korupsi. Sebab, aturan Islam sejatinya bebas dari kepentingan apa pun, dan dalam penerapannya ada jaminan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi setiap individu rakyat, sehingga tak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan kecurangan.

Terlebih, jelasnya, masyarakat dalam sistem Islam ini hidup dengan budaya amar makruf nahi mungkar. Walhasil, akan tercipta suasana keimanan yang tinggi, dan pada saat yang sama, setiap potensi penyimpangan akan tercegah sejak dini.

“Kalaupun ada satu dua kasus terjadi, negara akan menerapkan sanksi tanpa tebang pilih, dengan bentuk sanksi yang dijamin akan memberi efek jera pada pelakunya, sekaligus menjadi “warning” bagi mereka yang hendak coba-coba melakukan pelanggaran,” tukasnya.

Hanya saja, ia menekankan, semua prinsip sistem Islam ini tidak mungkin mampu diwujudkan dalam sistem demokrasi yang serba material dan profan. Bahkan, tidak mungkin keduanya ditempelkan dengan dalih menyesuaikan.

Menurutnya, sistem demokrasi dan Islam bagaikan minyak dan air yang tidak bisa dipersatukan. Keduanya lahir dari asas yang saling bertentangan. Yang satu kebenaran, yang lain kekufuran. Ia meyakinkan, selama demokrasi dikukuhi, kasus korupsi dan penyimpangan lain tidak mungkin bisa dieliminasi apalagi dihapuskan.

“Itulah mengapa, semua kerusakan ini hanya mungkin hilang justru jika Islam ditegakkan. Yakni saat syariah kafah yang penuh berkah diterapkan dalam naungan institusi Khilafah Islamiah sebagai wujud keimanan,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan