Kemandirian Vaksin dan Pertumbuhan Ekonomi


Penulis: Fatma Sunardi


MuslimahNews.com, FOKUS — Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan proyeksi ekonomi dunia terbaru. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,8 persen menjadi 4,3 persen sepanjang 2021, lebih rendah dari negara-negara ASEAN.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani Indrawati menyebut, proyeksi IMF dipengaruhi oleh asumsi yang beragam saat pandemi Covid-19 termasuk vaksinasi gelombang ke tiga dan lain-lain, kondisi Indonesia subject to uncertainty (tunduk pada ketidakpastian).[1]

Oleh karena itu, Indonesia berusaha meraih target pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara. Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan proposal Program Hibah Compact-2 kelanjutan perjanjian hibah Compact Development Funding (CDF) senilai US$8 juta dari Millennium Challenge Corporation (MCC), lembaga Pemerintah Amerika Serikat, untuk menurunkan kemiskinan dengan dua program, yaitu Pembiayaan Infrastruktur serta Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pemerintah juga menarik investasi dengan menggelar Indonesia–Korea Investment Roundtable Dialogue 2021 sebagai implementasi kerja sama Indonesia–Korea melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK–CEPA).

Program lain yang cukup penting, yang diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi adalah Program vaksinasi. Hasil survei Pusat Penelitian Ekonomi Jepang (JCER) dan Nikkei Maret 2021 menyatakan, para ekonom dan analis di India dan ASEAN telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi karena program vaksinasi yang relatif berhasil termasuk di Indonesia.[2]

Namun saat ini, program vaksinasi terkendala karena Indonesia kehilangan jutaan dosis vaksin gratis jenis AstraZeneca yang diproduksi di India. Hal ini karena vaksin tersebut diprioritaskan untuk India sendiri akibat darurat Covid-19. Karenanya, Indonesia menghadapi risiko pelebaran defisit anggaran dan lambatnya pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok), sehingga Indonesia akan makin sulit meyakinkan investor.

Realisasi investasi yang tertunda dianggap akan menurunkan capaian pertumbuhan ekonomi. Indonesia terdorong mencari alternatif pasokan vaksin untuk mengendalikan pandemi demi target pertumbuhan ekonomi nasional.

Jalan Panjang Kemandirian Vaksin

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui Indonesia terlambat dalam mewujudkan resiliensi dan kemandirian vaksin dengan cara mengembangkan sekaligus memproduksi secara massal vaksin Covid-19 karya anak bangsa. Akibatnya, Indonesia kini menghadapi kendala ketersediaan vaksin yang menjadi rebutan banyak negara.[3]

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio, menyatakan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru pada Maret 2020 membentuk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 untuk mengembangkan vaksin corona. Sementara, Vaksin Sinovac Cina, pada Maret 2020 sudah masuk uji klinis tahap ketiga, selesai pada akhir 2020, dan sekarang sudah beredar.

Baca juga:  Kebut Vaksinasi untuk Kesehatan Rakyat, “Limit Shelf Life”, atau Pariwisata?

Pengembangan vaksin Covid-19 lokal yang dinamai Vaksin Merah Putih dilakukan enam lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro mengklaim, ada tiga tipe vaksin yang siap diolah lebih lanjut di Biofarma, yakni versi Eijkman, UI, dan Unair.

Bibit Vaksin Merah Putih dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, menurut rencana, diserahkan kepada Biofarma pada akhir Mei 2021 untuk kemudian menjalani uji praklinis dan uji klinis. Sedangkan Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Universitas Airlangga (Unair), saat ini sedang diuji coba ke hewan besar dari AS dan diperkirakan selesai Juni 2021.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito, menegaskan pihaknya terus mendukung percepatan proses penelitian hingga proses produksi Vaksin Merah Putih. Dia juga memastikan proses penelitian yang dilakukan Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman sudah sesuai dengan tools pengembangan vaksin yang disyaratkan BPOM.

Vaksin lokal lain adalah Vaksin Nusantara gagasan Mantan Menkes Terawan dengan PT Rama Emerald Multi Sukses (Rama Pharma). Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya TNI AD mengambil alih penelitian dengan membuat nota kesepakatan antara Kementerian Kesehatan, TNI AD, dan BPOM pada Senin (19/4/2021).

Dinas Penerangan TNI AD menjelaskan, penelitian Vaksin Nusantara bertujuan untuk meningkatkan imunitas terhadap virus SARS-CoV-2 dan bersifat nonkomersial karena bersifat autologous yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri, sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar.[4]

Meskipun Indonesia sudah bisa mengembangkan vaksin lokal, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ditahap hilirisasi yakni produksi vaksin skala industri. Produksi vaksin skala besar membutuhkan pendanaan dan kesiapan industri farmasi nasional.

Pengembangan Vaksin Merah Putih saat ini hanya bertumpu pada Biofarma. Selama ini, Biofarma masih bergantung pada bahan baku impor dalam produksi vaksin.[5] Kendala lain adalah modernisasi teknologi pembuatan vaksin yang harus didatangkan dari luar negeri.[6]

Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio memprediksi, bila tidak ada kendala, Vaksin Merah Putih ditargetkan siap produksi pada paruh kedua 2022. Rakyat masih menunggu vaksin Merah Putih.

Baca juga:  Kebut Vaksinasi untuk Kesehatan Rakyat, “Limit Shelf Life”, atau Pariwisata?

Dasar Kemandirian Vaksin untuk Kemanusiaan, Bukan Ekonomi

Wacana kemandirian vaksin yang muncul dari motivasi pencapaian pertumbuhan ekonomi harus dikritisi. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus memastikan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan.[7]

Menjadikan program vaksinasi beriringan dengan pemulihan ekonomi akan memperpanjang pengendalian pandemi dan mengakibatkan korban meninggal akibat Covid-19 bertambah. Ini karena penanganan pandemi menuntut pengendalian mobilitas manusia, sedangkan pemulihan ekonomi menuntut aktivitas pergerakan orang.

Pakar epidemiologi UI, Pandu Riono, menilai Indonesia (selama setahun pandemi) belum berhasil menekan penularan dan mengendalikan pandemi sehingga masih banyak peningkatan kasus, Pasien Covid-19 di rumah sakit masih tinggi, begitu juga dengan kematian.

Belum selesainya pandemi Covid-19 menjadi konsekuensi dari menduanya sikap pemerintah, yang ingin menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Dia menegaskan yang harusnya ada di masa ini adalah prioritas yakni menekan penularan.[8]

Adanya program vaksinasi demi mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas ekonomi sangat berbahaya. Pelaksanaan vaksinasi akan tarik ulur dengan pembukaan kegiatan ekonomi.

Kondisi ini akan berpotensi pada penularan yang lebih besar bahkan mutasi virus Covid-19 menjadi varian yang lebih ganas seperti yang terjadi di India sekarang. Meskipun India sebelumnya dinyatakan berhasil mengatasi pandemi dan sudah memvaksinasi 108 juta penduduknya, tetapi gelombang kedua Covid-19 di India masih tak terhentikan.[9]

Harusnya, dorongan kemandirian vaksin lahir dari keinginan segera mengendalikan pandemi agar kematian karena virus Covid-19 bisa ditekan. Jika ini yang menjadi dasar pemikiran, akan muncul suasana kegentingan hingga pengembangan vaksin lokal akan menjadi prioritas sejak awal.

Produksi vaksin lokal akan digenjot guna memenuhi ketersediaan vaksin untuk mempercepat terwujudnya herd immunity (vaksinasi 70 persen penduduk), hingga Covid-19 terkendali atau keadaan di mana kasus terus mengalami penurunan. Dalam kondisi ini, aktivitas ekonomi dan sosial dapat dimulai, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan pengendalian dengan 3T.

Pengembangan vaksin dengan pendekatan ekonomi sungguh di luar nalar kemanusiaan. Inilah watak asli kapitalisme neoliberal. Pandemi Covid-19 telah menjadi ladang adu kekuatan perusahaan farmasi dunia untuk berebut pasar.

Baca juga:  Kebut Vaksinasi untuk Kesehatan Rakyat, “Limit Shelf Life”, atau Pariwisata?

The Diplomat melalui ulasan berjudul The Politic Behind China’s Covid-19 Vaccine Choices mengungkap pengembangan vaksin Cina tidak bisa dilepaskan dari pengembangan bisnis vaksin. Cina sedang berusaha menjadi pemain farmasi terbesar secara global dalam 10 tahun. Kemampuannya untuk memenuhi tantangan vaksin Covid-19 sangat penting tidak hanya di dalam industri, tetapi juga bagi masyarakat umum di seluruh dunia yang dapat menjadi konsumen industri itu.[10]

Khilafah akan Merealisasikan Vaksin untuk Semua

Kepemimpinan global di bawah naungan Khilafah akan mengedepankan sisi kemanusiaan ‘penyelamatan manusia’. Pandemi seperti Covid-19 akan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat bahkan kedaruratan karena menyangkut hilangnya nyawa.

Islam memandang nyawa adalah kehidupan yang wajib dijaga. Segala hal yang membahayakan nyawa manusia harus dihindarkan. Pandemi Covid-19 yang sudah menghilangkan nyawa jutaan manusia harus segera diatasi.

Sebagai bagian dari penyelesaian pandemi adalah mengoptimalkan layanan kesehatan dengan menemukan obat bagi penyakit. Vaksin adalah bagian dari pengobatan yang harus diupayakan oleh Khilafah

Khilafah akan mengembangkan vaksin  dan memfasilitasi distribusi vaksin, sehingga bisa ditawarkan kepada masyarakat untuk pencegahan penyakit. Baitulmal daulah akan memberikan dukungan penuh pendanaan pengembangan vaksin melalui dua skema pembiayaan, yakni pengeluaran wajib untuk kemaslahatan dan kemanfaatan warga negara tanpa kompensasi dan pengeluaran wajib untuk kondisi darurat.

Pada level global, Khilafah akan berusaha dalam berbagai cara memberi bantuan vaksin untuk negara lain dengan dasar kepemimpinan intelektual, koordinasi, dan bantuan bagi yang lemah. Jika memungkinkan, tindakan itu termasuk membantu negara-negara yang lebih lemah dalam hal pengobatan dan penyembuhan–sebagaimana dalam sejarahnya yang panjang, Khilafah membantu negara-negara lain ketika mereka kelaparan.

Sebuah artikel di aa.com dari Drogheda, Irlandia, mengisahkan Sultan Abdul Majid I telah memberi bantuan £1.000 kepada orang-orang Irlandia yang kelaparan.[11]

Sungguh, Khilafah Islamiah telah menjadikan unsur kemanusiaan benar-benar terealisasi tanpa ada pretensi apa pun. Keberadaan Khilafah hanya untuk menerapkan Islam dan mengemban dakwah hingga terwujud rahmatan lil a’lamin. [MNews/Gz]


Catatan kaki:

[1]https://money.kompas.com/read/2021/04/09/171847526/imf-revisi-ke-bawah-pertumbuhan-ekonomi-ri-ini-komentar-sri-mulyani?page=all

[2]. https://www.matamatapolitik.com/survei-vaksin-bantu-pulihkan-ekonomi-indonesia-dan-singapura-analisis/

[3]https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5530862/vaksin-covid-19-terbatas-menkes-akui-terlambat-bikin-vaksin-anak-bangsa

[4]https://nasional.kompas.com/read/2021/04/20/15184841/menko-pmk-vaksin-nusantara-kini-jadi-penelitian-berbasis-pelayanan-di-bawah?page=all

[5] https://www.antaranews.com/berita/2070142/bio-farma-akui-impor-bahan-baku-lebih-efisien-dari-impor-vaksin-jadi

[6] https://www.alinea.id/nasional/agar-vaksin-merah-putih-tak-jadi-anak-tiri-b2cw390uv

[7] https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-bahas-penanganan-covid-19-dan-strategi-investasi-untuk-pemulihan-ekonomi-2021/

[8]https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210302125429-37-227190/epidemiolog-ui-1-tahun-pandemi-covid-19-ri-gagal-total

[9]https://www.kompas.com/global/read/2021/04/17/112300770/belajar-dari-tsunami-kasus-covid-19-di-india-terlena-pangkal-petaka?page=all

[10] https://thediplomat.com/2021/02/the-politics-behind-chinas-covid-19-vaccine-choices/

[11]https://www.republika.co.id/berita/q5shj5385/jejak-ottoman-selamatkan-kelaparan-warga-kristen-irlandia-part1

Tinggalkan Balasan