Sistem Ideal Menuju Indonesia Layak Anak


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Komitmen Indonesia untuk memberi perlindungan pada anak terpatri dalam program IDOLA (Indonesia Layak Anak) yang ditargetkan terwujud di tahun 2030. Sebagaimana diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui pengesahan Keppres No. 36 tahun 1990.

Upaya mewujudkan Indonesia Layak Anak dimulai dengan pengesahan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. Indonesia juga menandatangani World FitFor Children Declaration (WFC) atau Deklarasi Dunia Layak Anak (DLA) pada 10 Mei 2002 pada saat Sidang Umum PBB ke-27 Khusus mengenai Anak (27th United Nations General Assembly Special Session on Children).

Kebijakan yang paling populer saat ini adalah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam Perpres itu disebutkan kebijakan KLA bertujuan mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Kebijakan itu terdiri atas Dokumen Nasional Kebijakan KLA serta Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan KLA. Dokumen Nasional Kebijakan KLA dijabarkan ke dalam RAN Penyelenggaran KLA. RAN ini terdiri atas lima klaster hak anak. Lima klaster itu ialah hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus. (Mediaindonesiacom, 26/4/2021)

Seluk Beluk KLA

Dalam mempercepat terwujudnya KLA di seluruh Indonesia, Kementerian PPA menerbitkan empat Permen, di antaranya Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA, Permen PPPA No. 12 tentang Indikator KLA, Permen PPPA No. 13 tentang Panduan Pengembangan, dan Permen PPPA No. 14 tentang Panduan Evaluasi.

Dalam dokumen Kabupaten/Kota Layak Anak, disebutkan KLA penting diwujudkan karena beberapa faktor. Pertama, anak merupakan bagian tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan negara sehingga perlu ada sistem pembangunan berbasis anak.

Kedua, KLA ditujukan untuk meningkatkan kualitas anak agar tidak menjadi beban pembangunan. Ketiga, tingginya kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan masyarakat. Keempat, koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak masih lemah dan harus diperkuat.

Baca juga:  Menggugat Pemenuhan Hak Anak ala Kapitalisme

Kelima, masih terbatasnya ruang bermain anak yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Hingga kebijakan ini berjalan, adakah perbaikan kualitas anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap mereka mengalami peningkatan seperti yang diharapkan?

Meninjau Ulang Kebijakan KLA

Menurut laman kla.id, KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pemenuhan dan perlindungan tersebut terbagi dalam lima klaster, yaitu (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Sepintas klaster tersebut tampak bagus dan positif. Namun, jika dicermati lebih dalam, ada bahaya tersimpan yang patut diwaspadai. Seperti klaster pertama mengenai hak sipil dan kebebasan. Dalam pasal 14 tentang Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa, “Tiap anak berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, sepanjang hal ini tidak menghalangi hak orang lain. Hak orang tua untuk membimbing anak mereka terkait hal-hal ini perlu dihargai.” (Unicef.org)

Jika merujuk pada pasal 14 di atas, anak memiliki hak merdeka dalam memilih keyakinan beragamanya. Kebebasan beragama ini berkelindan dengan ideologi kapitalis sekuler yang begitu menjunjung tinggi nilai HAM dan kebebasan. Islam tidak mengenal konsep kebebasan dan HAM.

Dalam Islam, manusia terikat aturan Allah. Sebagai hamba Allah Swt., ia wajib melaksanakan seluruh perintah dan menjauhi larangan Allah. Prinsip pendidikan Islam pada dasarnya adalah untuk menanamkan ketaatan anak pada Tuhannya. Dalam kapitalisme sekuler, anak bebas memilih sesuai pandangannya. Jelas ada upaya untuk mengaburkan dan menjauhkan Islam dari agamanya.

Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam, tingginya angka kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat bermula dari minimnya pemahaman agama orang tua. Mengapa pemahaman agama minim? Karena kehidupan sekuler liberal menafikan agama mengatur kehidupan. Sehingga keluarga terdidik dengan nilai-nilai sekuler. Orang tua tidak paham hak dan kewajiban mereka kepada anak.

Dalam klaster ketiga, keempat, dan kelima, yaitu kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, dan perlindungan anak, sejatinya adalah tanggung jawab negara memenuhi kebutuhan tersebut. Bukan hanya untuk anak, tapi seluruh rakyat. Sayangnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini hampir tidak bisa dinikmati masyarakat karena aspek kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan dikapitalisasi.

Baca juga:  [News] Kasus Pelanggaran Hak Anak 2020 Meningkat 149%

Sebagai contoh, masyarakat sulit mengakses kesehatan gratis; mahalnya biaya pendidikan, disorientasi pendidikan (pendidikan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pasar/kapitalis, yaitu tersedianya tenaga buruh, bukan membentuk kepribadian mulia); kesejahteraan ekonomi yang tidak merata, sulitnya lapangan kerja, dan perolehan sandang, pangan, papan yang masih jauh dari kata layak. Ini semua terjadi secara tersistem.

Di tahun 2020, ada lebih dari 4.116 kasus kekerasan pada anak. Tahun 2021, Kementerian PPPA mencatat terdapat 426 kasus kekerasan seksual dari total 1.008 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lalu, sejauh mana pengaruh KLA terhadap angka kekerasan terhadap anak? Apakah mengalami penurunan, stagnan, atau malah meningkat? Inilah yang harus direnungkan. Relevansi KLA dengan pencegahan angka kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak belum tampak.

Masalah pemenuhan, perlindungan, dan kekerasan terhadap anak tidaklah berdiri sendiri. Ada satu sebab utama yang membuat problem-problem anak itu mengemuka, yaitu penerapan ideologi kapitalisme sekuler.

Ketika masalah disolusikan dengan ideologi salah, tetap hasilnya pasti salah. Maka dari itu, hak anak akan terpenuhi manakala jika kita mengambil solusi fundamental untuk mencabut akar masalahnya. Yaitu menjadikan Islam sebagai lapisan perlindungan kokoh bagi anak dan generasi.

Lapisan Perlindungan Islam untuk Anak dan Generasi

Dalam Islam, memenuhi hak anak adalah mengasuh dan mendidiknya dengan akidah Islam, memberikan tempat tinggal yang baik, memperhatikan kesehatan dan gizinya, serta memberi pendidikan terbaik.

Melindungi generasi, artinya mengantarkan mereka mewujudkan tujuan mereka diciptakan, yaitu sebagai hamba Allah Swt. yang mengisi kehidupannya dengan beribadah (QS 51:56); menjadi generasi khairu ummah yang senantiasa mengajak manusia kepada cahaya Islam, dan melakukan amar makruf nahi munkar (QS 3:110); serta menjadi pemimpin orang-orang bertakwa (QS 25:74).

Karakter mulia tersebut tidaklah lahir begitu saja, namun dibutuhkan upaya dan rencana sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Pertama, negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang layak, yaitu sandang, pangan, dan papan. Negara menciptakan lapangan kerja bagi para ayah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Peran ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Ia tidak akan dibebani dengan ekonomi.

Baca juga:  Menggugat Pemenuhan Hak Anak ala Kapitalisme

Kedua, negara melaksanakan sistem pendidikan berbasis akidah Islam. Dengan penerapan kurikulum berbasis akidah Islam, tidak sulit mencetak generasi berkepribadian mulia. Penanaman akidah Islam dari usia dini akan membentuk akidah yang kuat, anak tak akan melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah.

Ketiga, negara memberikan akses kesehatan yang gratis dan murah. Dengan sistem kesehatan gratis ataupun murah, rakyat tidak akan kesulitan mendapat layanan kesehatan dan memberikan gizi dan nutrisi terbaik bagi anak-anak mereka.

Keempat, negara akan melakukan pengaturan dan pengawasan media massa seperti koran, majalah, buku, tabloid, televisi, situs internet, termasuk juga sarana-sarana hiburan seperti film dan pertunjukan, berbagai media jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tujuan pengawasan ini agar semua sarana itu tidak menjadi wahana penyebarluasan dan pembentukan opini umum yang dapat merusak pola pikir dan pola sikap generasi muda Islam. (Ziyad Ghazal, Masyru’ Qanun Wasa’il al-I’lam fi ad-Dawlah al-Islamiyah, hlm. 6—7).

Kelima, kontrol masyarakat berjalan dengan pembiasaan amar makruf nahi mungkar. Dengan karakter dakwah ini, angka kriminalitas dan kekerasan yang kerap menimpa anak bisa diminimalisir bahkan dihilangkan dengan pengawasan masyarakat serta sistem sanksi yang tegas.

Keenam, pendidikan keluarga berbasis Islam. Keluarga adalah bangunan pertama pembentukan kepribadian anak. Dengan pemahaman Islam yang benar, orang tua akan mendidik anak-anak mereka dengan baik.

Ketujuh, sistem sanksi tegas. Ketika semua lapisan pencegahan sudah dilakukan, lalu masih ada yang melakukan pelanggaran syariat, maka sistem sanksi Islam akan ditegakkan. Tujuannya, agar para pelaku kekerasan jera dan tidak akan mengulangi kemaksiatannya lagi.

Pemenuhan dan perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab bersama. Negara sebagai penanggung jawab utama bertugas memastikan individu, keluarga, dan masyarakat mampu melaksanakan kewajibannya secara sempurna. Tanggung jawab ini diwujudkan dengan penetapan kebijakan-kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat pada umumnya, dan anak khususnya.

Sistem yang terintegrasi ini hanya bisa diterapkan secara ideal dalam institusi pemerintahan Islam, yaitu negara Khilafah Islamiah. Dengan Khilafah, lapisan perlindungan terhadap anak dan generasi akan tercipta secara kafah. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan