Larangan Mudik Bukan Tawar-Menawar


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — Mudik resmi dilarang. Pelarangan ini berlaku dari 6—17 Mei 2021. Namun, tiba-tiba larangan tersebut diperluas. Tanggal pelarangan mudik diajukan 22 April 2021. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 juga untuk membantu kelancaran program vaksinasi. Demi mengurangi tingkat mobilitas masyarakat serta menutup kemungkinan arus mudik berjalan lebih awal, pemerintah berinisiatif mempercepat pemberlakuan larangan mudik.

Imbas Larangan Mudik

Tujuan dari kebijakan ini memang bagus. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata membuat masyarakat bersusah hati. Pengurus Ikatan Pengusaha Bus Indonesia, Iqbal Tosin menyampaikan perusahaan otobus akan merugi sebesar Rp18 Miliar. Iqbal menambahkan, meskipun ada larangan mudik, banyak kendaraan pribadi yang beroperasi sebagai travel gelap. Kondisi semacam ini tentu sangat merugikan pengusaha bus. (otomotif.tempo.co, 16/4/21).

Bagi masyarakat secara umum, larangan mudik juga dirasa berat. Biasanya, momen lebaran adalah waktu yang tepat untuk pulang ke kampung halaman. Bertemu keluarga yang sudah lama ditinggalkan. Saat yang tepat untuk saling bersilaturahmi. Namun, semua itu tinggallah impian. Pandemi yang tak kunjung usai kembali menjadi alasan tertundanya lebaran di kampung halaman.

Sepi pemudik juga akan berimbas pada penjual makanan. Lebaran adalah salah satu momen meraup keuntungan. Banyak pemudik yang akan singgah untuk melepas penat dan mengisi perbekalan. Namun, kali ini mereka pun akan gigit jari. Jalanan akan sepi dari hilir mudik kendaraan. Rumah makan atau sekadar tempat lesehan di pinggir jalan tidak akan banyak yang buka. Bukan karena mereka tak ingin berdagang, tapi karena tak ada pembelinya.

Anomali Larangan Mudik

Apalah daya masyarakat, mereka sekadar rakyat yang harus mengikuti kemauan tuannya. Kebijakan yang telah diputuskan, mau tidak mau dilaksanakan. Sayangnya, dalam pelarangan kali ini ada anomali. Ada pihak-pihak yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan alasan tertentu. Beberapa pihak yang akan mendapat pengecualian adalah orang yang bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi dua orang (pikiran-rakyat.com, 25/4/21).

Jika anomali tersebut berlaku bagi kondisi-kondisi urgen, masyarakat akan memaklumi. Sayangnya, ada permintaan dari pejabat negara agar larangan itu tidak berlaku bagi para santri. Orang nomor dua di negeri ini memberikan alasan, lebaran adalah momen berharga bagi mereka. Para santri bisa bertemu sanak famili hanya saat lebaran. Jadi, jika larangan mudik diberlakukan untuk semua, santri-santri tersebut tak bisa pulang kampung dan bertemu dengan keluarga.

Permintaan yang cukup mengherankan, bukan? Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk menghambat penyebaran Covid-19. Jika para santri diizinkan pulang, kemudian melakukan perjalanan, apakah virus Corona akan tebang pilih? Para santri akan kebal dengan virus ini? Jika permintaan ini dipenuhi, tidak akan menutup kemungkinan akan ada permintaan dispensasi berikutnya. Pada akhirnya aturan hanya berlaku bagi rakyat jelata, bukan untuk penguasa.

Penyelesaian Setengah Hati

Tak terbayang sebelumnya, jika kita akan melalui lebaran tanpa sanak saudara lagi. Setahun lebih pandemi ini terjadi, tak juga ada tanda-tanda berhenti. Apakah antisipasi selama ini kurang memadai? Ataukah pengambil kebijakan yang kurang teliti, hingga akhirnya rakyat menanggung beban di hati?

Bagaimana pandemi akan berakhir jika kebijakan saling menganulir. Larangan mudik dibarengi dengan pembukaan tempat pariwisata adalah sebuah fakta. Hanya karena alasan perputaran roda ekonomi, keselamatan rakyat menjadi taruhannya. Apakah ada jaminan di saat berpariwisata tak terpapar Corona?

Belum lagi aksi dari kelompok-kelompok tertentu yang meminta dispensasi terhadap kebijakan pandemi. Kondisi semacam ini akan mengakibatkan masalah baru di kemudian hari. Rakyat pun akan memilih melanggar kebijakan dari pada menaati. Karena merasa menjadi anak tiri. Kalau seperti ini masihkah dibutuhkan kebijakan yang silih berganti? Bukannya menyelesaikan masalah, tapi membuat semakin parah.

Butuh Penyelesaian Sepenuh Hati

Siapa yang mau berlama-lama bersama pandemi? Tentu tak ada yang mau. Pandemi perlu diselesaikan sampai ke akarnya. Dengan penanganan yang menyeluruh, mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat dengan karantina daerah, melakukan swab secara massal, tidak mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan terjadinya penularan (seperti pembukaan tempat pariwisata) serta memberikan pengobatan yang terbaik.

Jika aturan yang dipakai masih sistem kapitalis, dapat dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan masalah. Karena aturan yang diambil akan selalu dilandaskan pada untung rugi atau berdasar kepentingan tertentu. Oleh karena itu diperlukan sistem yang dapat menyelesaikan secara tuntas. Yaitu, sistem yang memandang rakyat sebagai tanggung jawabnya. Apalagi jika bukan Islam?

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR Bukhari) [MNews]

Tinggalkan Balasan