Lagi, Menyoal Pemotongan Zakat ASN


Penulis: Najmah Saiidah


MuslimahNews.com, FOKUS — Wacana pemotongan zakat 2,5% dari gaji aparatur sipil negara (ASN) kembali mencuat, setelah sebelumnya di tahun 2018 hal ini telah diwacanakan oleh Menag di masa itu. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad menyatakan, Presiden Jokowi sudah mendukung rencana tersebut. Pemotongan zakat akan dilakukan kepada ASN, pegawai BUMN, dan pekerja swasta.

“Pemotongan zakat kepada ASN, pegawai BUMN, dan swasta dengan sistem payroll. Nantinya kalau untuk ASN wajib, konsepnya akan wajib. Pemotongannya setiap bulan pada saat gajian,” kata Noor kepada awak media (24/03/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV

Skema pemotongan zakat nantinya berdasarkan nisab dan haul. Nisab adalah batasan harta yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat. Adapun haul adalah batasan waktu, yaitu ketika harta tersebut telah beredar selama satu tahun. Batasan nisab tersebut, menurut Baznas, setara dengan 85 gram emas. Berdasarkan harga emas saat ini, gaji yang akan dipotong zakat adalah sekitar Rp85 juta per tahun atau Rp7 juta per bulan.

“Kira-kira segitu, gajinya sebulan di situ. Kalau gajinya hanya Rp5 juta sampai Rp6 juta tidak (berlaku), belum sampai (untuk dipotong zakat final 2,5%),” ujar Noor. Potongan zakat juga tidak berlaku bagi ASN yang nonmuslim. Wacana pemotongan zakat ini sebenarnya sudah bergulir sejak 2018. Namun untuk implementasinya masih diperlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden. (Tribunnews, 25/3/2021)

Rencana ini menimbulkan respons berbagai pihak. Ada yang menolak, ada yang mendukung tapi dengan beberapa syarat, dan ada pula yang khawatir menimbulkan gejolak di lingkungan ASN dan masyarakat. Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrullah menyatakan setuju dengan rencana pemotongan gaji ASN untuk berzakat ke Baznas, sepanjang hal itu bersifat sukarela dan ada transparansi dalam pengelolaannya. Zudan menegaskan bahwa pemotongan gaji ASN untuk berzakat merupakan bentuk kesukarelaan, sehingga ASN dapat mendaftarkan dirinya untuk bersedia memberikan zakat ke Baznas melalui gajinya (Antaranews, 22/4/2021).

Lalu bagaimana sebenarnya Islam mendudukkan permasalahan ini? Untuk membahasnya, tentu kita perlu mengkaji tentang bagaimana Islam mengatur masalah zakat ini.

Apa Hakikat Zakat?

Dalam kitab Al Amwaal fii daulatil khilafah, karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan bahwa zakat secara bahasa berarti berkembang (an-namaau) berarti juga penyucian (tathhir), keberkahan (al-barakah), dan baik (thayyib). Sedangkan menurut istilah syariat, zakat memiliki makna-makna tersebut. Karena dengan mengeluarkan zakat menjadi sebab timbulnya berkah pada harta.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis, “Tidak berkurang harta karena sedekah (dikeluarkan zakatnya).” (HR Tirmidzi). Sebab lain, karena zakat itu menambah banyak pahala, menyucikan diri dari sifat bakhil (kikir), dan membersihkan dari dosa.

Definisi zakat secara syar’i adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula. Para ulama telah mengklasifikasikan zakat sebagai bagian dari ibadah mahdhah (murni), karenanya zakat mempunyai ketentuan khusus; baik menyangkut wajib zakat (muzaki), yang berhak menerima (mustahik), pemungut (amil), harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, waktu pelaksanaannya, hingga kadar dan ukurannya.

Hukum terkait dengan zakat sebagaimana ibadah lainnya bersifat tawqifiyyah (otoritas penuh) yang menjadi hak Allah. Karena itu, aturan mainnya harus datang dari Allah, Zat Yang Maha Pencipta, bukan dari yang lain.

Benar bahwasanya zakat adalah suatu kewajiban yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah, hanya saja harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.

Pertama, zakat merupakan perintah yang diwajibkan kepada kaum muslimin yang mampu (QS At-Taubah [9]: 103) dan hadis Rasulullah saw., “Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah Swt. telah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” (HR Ibnu Majah dan Abu Daud).

Dari nas-nas tersebut, jelas bahwa zakat hanya diambil dari orang-orang kaya saja sebagai kelebihan dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya.

Kedua, pada zakat terdapat nisab sebagai syarat pengeluarannya, di samping telah mencapai satu tahun (haul). Dalam kasus ini, harta yang dikeluarkan adalah uang atau mata uang. Maka, berkaitan dengan zakat mata uang, Islam telah menetapkan uang kertas di masa kini juga wajib dizakati, meski sistem mata uangnya tidak berstandar emas dan perak. Sebab fungsinya sama dengan dinar dan dirham yakni sebagai alat tukar serta pengukur nilai barang dan jasa.

Ketentuan zakat uang sama dengan ketentuan zakat emas dan perak (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilalah, hal. 175). Nisab emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas, sedangkan nishab perak 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak. Perhitungan haul didasarkan pada sistem kalender Islam (qamariyah), bukan kalender masehi (syamsiyah).

Ketiga, mengenai pemanfaatannya, zakat memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerimanya sebagaimana telah diperincikan Al-Qur’an ke dalam delapan ashnaf penerima zakat (QS At-Taubah [9]: 60). Mereka itu adalah: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mualaf, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (gharimiin), fi sabilillah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Zakat adalah hak bagi delapan ashnaf ini, yang wajib dimasukkan ke dalam baitulmal, baik ada keperluan ataupun tidak. Zakat bukan hak baitulmal (kas negara), demikian juga bukan mustahik baitulmal. Baitulmal hanya tempat penyimpanan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur’an.

Pemotongan Zakat ASN, Sesuai Aturan Islam?

Jika kita mencermati wacana pemotongan gaji ASN kali ini, memang lebih terperinci dan tampaknya lebih sesuai dengan aturan Islam, karena tidak diterapkan kepada semua ASN dan seolah-olah sudah memperhatikan nisab dan haul sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Islam. Tapi apakah demikian? Inilah yang harus kita cermati lebih dalam lagi.

Pertama, zakat yang diambil dari para ASN sesungguhnya dikaitkan dengan zakat profesi. ASN dinilai sebagai pegawai atau profesi tertentu, sehingga diambil setiap bulan 2,5% dari gaji bulanannya. Adapun jika dikaitkan dengan zakat profesi, maka pendapat yang lebih kuat (rajih) mengenai hal ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu harta tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya, hingga memenuhi syarat berlalunya haul. Inilah pendapat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Juga pendapat imam mazhab yang empat. (Al-Yazid Ar-Radhi, Zakah Rawatib Al-Muwazhaffin, hal.19; Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, II/866).

Kedua, Benar bahwa zakat mal mengharuskan terpenuhinya syarat haul dan nihab sebagaimana yang telah disampaikan oleh pihak Baznas, bahwa zakat dari ASN ini hanya akan dipungut dari ASN yang memiliki gaji yang telah mencapai nisab yaitu 85 gram emas.

Yakni setelah dihitung-hitung, maka ASN yang memiliki gaji sekitar Rp85.000.000/tahun atau sekitar Rp7.000.000/bulan akan terkena zakat ini, sedangkan yang kurang dari ini tidak akan dikenakan atau dianjurkan, karena katanya sukarela saja. Pernyataan ini tampaknya aman-aman saja, tapi sesungguhnya tidaklah demikian. Bagaimana jika anggota ASN yang bergaji Rp7.000.000/bulan ini memiliki tanggungan anak banyak yang sedang bersekolah, ada istri terlebih ia masih memiliki tanggungan ibu? Bisa jadi gajinya tidak bersisa karena harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarganya, atau bersisa Rp1.000.000/bulan misalnya sehingga tidak memenuhi nisab.

Yang terjadi sekarang, gaji ASN akan diambil setiap bulan tanpa memperhatikan apakah sudah dikurangi kebutuhannya atau tidak dan apakah sisa tersebut masih sampai nisabnya atau tidak. Maka, ini merupakan kezaliman yang dilakukan penguasa atas rakyatnya.

Padahal, seorang muslim baru diwajibkan membayar zakat jika sudah sampai nisabnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw., “Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.” (HR Abu Daud). “Setiap 20 dinar, zakatnya setengah dinar dan setiap 40 dinar 1 dinar.” (HR Abu Daud)

Ketiga, dengan penghitungan ini, yaitu gajinya Rp85.000.000/tahun, lalu dihitung bulanannya Rp7.000.000. Berarti ia wajib zakat. Dari sisi nisab saja telah jelas belum tentu memenuhi karena Rp7.000.000 itu bukan gaji bersih, telah dikurangi berbagai kebutuhan.

Demikian halnya dengan haul, apakah sudah terpenuhi? Sesungguhnya dalam hal ini ada ketidaktepatan atau lebih tepatnya salah paham terhadap makna haul.

Zakat mata uang wajib dipenuhi jika sudah tercapai haulnya, artinya uang tersebut sudah dimiliki selama satu tahun. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib ra., Rasulullah saw. bersabda, “Jika Anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga Anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan Anda harus berzakat sebesar setengah dinar. Jika lebih, maka dihitung berdasarkan kelebihannya dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.” (HR Abu Dawud)

Sedangkan yang terjadi sekarang, gaji ASN akan diambil setiap bulan, berarti gaji tersebut belum dimiliki selama satu tahun (haul), maka sesungguhnya belum jatuh kewajiban zakat padanya.

Keempat, Pemanfaatan zakat tetap menjadi hak bagi mustahik mau diapakan harta zakat yang menjadi haknya tersebut, tidak ada pihak manapun yang berhak untuk memaksanya, bahkan negara sekalipun. Apakah harta tersebut akan digunakan untuk usaha sehingga produktif harta zakat tersebut, ataupun untuk memenuhi kebutuhannya berupa makanan, pakaian dan sebagainya sehingga habis dalam waktu yang tidak lama. Semua ada dalam kewenangan mustahik zakat.

Dari sini jelaslah bahwa zakat tidak boleh sembarangan pemanfaatannya, hanya delapan ashnaf saja yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60, maka selain delapan ashnaf tidak boleh harta zakat diberikan kepadanya. Dalam kitab Al-Amwaal fii Daulatil Khilafah karya Syekh Abdul Qadim Zallum dijelaskan bahwa zakat tidak dikeluarkan untuk mendirikan masjid-masjid, rumah sakit, sarana-sarana umum atau salah satu dari kepentingan negara maupun umat.

Khatimah

Demikianlah pembahasan tentang zakat, telah dengan sangat detail dijelaskan oleh Islam. Semua ketentuannya harus dipatuhi, tidak boleh sekehendak manusia dengan alasan apa pun, termasuk alasan kemaslahatan kaum muslimin.

Jangan sampai pemerintah/penguasa bertindak zalim kepada rakyat dengan alasan untuk kepentingan rakyat. Semuanya telah diatur oleh Al-Khaliq yang Maha Pengatur.

Praktik zakat akan bisa diwujudkan dengan baik, hanya jika aturan Islam diterapkan secara kafah di muka bumi ini. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan zakat dengan benar saja, tetapi berupaya keras dan berjuang sungguh-sungguh agar sistem Islam bisa ditegakkan secara sempurna.

Karenanya, penyadaran dan pencerdasan umat terhadap aturan Islam, serta perjuangan untuk tegaknya kembali syariat Islam di muka bumi, menjadi agenda utama kita hari ini. Wallahu a’lam bishshawwab. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan