[News] Terbitnya Perpres KLA, Mengaruskan Perspektif dan Solusi Liberal?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) secara resmi disahkan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam upaya mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Dilansir dari situs Kemenpppa (30/4/2021), Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menyampaikan hal ini merupakan angin segar untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia terutama yang ada di wilayah kabupaten/kota yang merupakan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak

“Terdapat empat Klaster yang menjadi tanggung jawab kedeputian kami yaitu; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.  Sementara Deputi Perlindungan Khusus Anak (PKA) bertanggung atas klaster yang mengakomodir 15 Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

Tentunya keberhasilan implementasi Perpres KLA ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak terkait dari 4 pilar pembangunan yaitu Pemerintah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha serta Media. Untuk itu, kami mohon dukungan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi 84,4 juta anak Indonesia,” tambahnya.

Tiga Catatan

Hal ini ditanggapi aktivis muslimah, Ustazah Iffah Ainur Rochmah yang menyatakan perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah tanggung jawab negara. Termasuk wajib memastikan agar semua perangkat sistem mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menjalankan misi yang sama.

Menurutnya ada tiga hal yang perlu menjadi catatan. Pertama, program KLA yang masih terbatas pada daerah tertentu menunjukkan kelemahan negara menyediakan fasilitas dan perangkat yang menjangkau seluruh warga negara, khususnya bagi anak.

“Artinya anak-anak di luar jangkauan KLA harus menerima pil pahit tidak bisa mendapat akses pemenuhan hak,” ujarnya.

Kedua, tampak bahwa indikasi KLA lebih banyak mengacu penyiapan fasilitas dan pemberian hak fisik. Sedangkan banyak kebutuhan nonfisik anak yang tidak diperhatikan. “Bagaimana dengan hak anak untuk mendapat pendidikan dan lingkungan-media yang mengukuhkan fitrah akidah Islamnya?. Bagaimana dengan hak mendapat pembiasaan ketaatan syariat saat banyak syariat diserang seperti sekarang?” tanyanya retorik.

“Di saat berlatih taat berpakaian sesuai syariat saja sudah dianggap radikal. Sementara industri fashion dan media yang mencontohkan pakaian dan perilaku liberal, begitu bebas,” kritiknya

Ketiga, patut pula dikritisi, apakah pengarusan KLA murni berpijak pada persoalan lokal dan mengacu ke nilai lokal? Atau hanya mengadopsi program global UNICEF?. “Padahal cara pandangnya sekuler dan merekomendasikan solusi liberal terhadap berbagai masalah atas nama HAM dan hak anak,” tukasnya.

“Ini bertentangan dengan perspektif dan solusi Islam. Lihatlah, definisi anak [di Indonesia] adalah individu berusia 18 tahun yang berakibat tidak boleh ada beban hukum/taklif. Sedangkan di dalam Islam maksimal usia 15 tahun sudah mukalaf,” jelasnya.

“Apabila definisi anak yang 18 tahun tadi dipraktikkan luas, berbahaya. Akhirnya anak tidak boleh dilatih taat syarat dan seorang mukalaf tidak diperintah salat apalagi dikenai sanksi jika melakukan kriminalitas,” imbuhnya.

Hentikan Sistem Sekularisme dan Adopsi Sistem Islam

Ustazah Iffah menegaskan, sungguh problem yang menimpa anak saat ini akibat diterapkannya sistem sekularisme kapitalisme. Sebagaimana problem yang dihadapi rakyat di kelompok usia lain. “Maka solusinya harus menghentikan sistem sekularisme dan mengadopsi sistem Islam,” cetusnya.

“Lebih dari itu, kita sangat prihatin. Banyaknya anak generasi yang tumbuh balig namun minim kesiapan menerima taklif. Karena kurikulum pendidikan dan lingkungan yang nihil penyiapan taklif. Jangan sampai perpres KLA ini memperburuk keadaan, karena semakin mengaruskan perspektif dan solusi liberal,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan