Islam Tidak Mengajarkan Demokrasi

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?(QS Al Maidah: 50)


Penulis: Arini Retnaningsih


MuslimahNews.com, FOKUS — Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, menyebut kehidupan zaman Nabi Muhammad saw. hingga Ali bin Abi Thalib telah mengajarkan perihal demokrasi. Dalam webinar yang digelar ICMI, ia menyebut pada suasana Ramadan ini ada baiknya umat muslim kembali mengkaji tentang demokrasi.

Jika melihat buku sejarah, ia menyebut banyak yang tidak menuliskan referensi seputar demokrasi pada tahun 500 hingga 1500 Masehi. Para penulis seolah-olah tidak memuat perbincangan tentang demokrasi pada masa tersebut. Semua buku mengacu pada teori dan filsafat kuno, seperti masa-masa sebelum Masehi, serta Yunani dan Romawi kuno.

Sementara, pada abad ke-5 hingga 6 saat Nabi Muhammad hidup, praktik-praktik demokrasi telah dilakukan. Salah satunya dalam pemilihan pemimpin, hal ini tidak dilakukan secara turun-temurun maupun kudeta yang kerap terjadi di masa itu, namun melalui pemufakatan.

“Dalam Al-Qur’an dan hadis, banyak uraian yang menyebut bagaimana Nabi membuat keputusan dimulai dengan permusyawaratan, kecuali dalam urusan wahyu. Ini mekanisme yang tidak banyak tertulis dalam preseden sejarah,” ujar Jimly Asshiddiqie, dikutip di webinar yang disiarkan di akun resmi YouTube ICMI, Kamis (15/4/2021).

Jimly menegaskan, berdasarkan sejarah, praktik kenegaraan di dunia Islam zaman Nabi Muhammad saw. hingga Ali bin Abi Thalib adalah praktik yang cara kerjanya sangat demokratis. Pada masa ini, yang berkuasa adalah rakyat, lalu diambil keputusan melalui musyawarah dan tidak melihat keturunan.[i]

Memang benar, dalam pemilihan pemimpin, Islam menggariskan rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin berdasarkan kerelaan. Benar juga, Rasulullah melakukan permusyawaratan dengan para Sahabat. Namun, apakah sistem yang Rasulullah saw. dan para Khulafaurasyidin terapkan adalah demokrasi?

Perbedaan Mendasar Demokrasi dan Islam

Dari pembentukan kata, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cretein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi, secara bahasa, demos-cratos adalah keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat.

Dengan demikian, inti dari demokrasi adalah menjadikan kedaulatan, yakni kekuasaan untuk membuat peraturan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang mengatur kehidupan rakyat, berada di tangan rakyat atau yang mewakilinya. Maka, aturan-aturan lahir dari parlemen, disusun oleh sekumpulan manusia, dan diputuskan melalui voting suara terbanyak.

Dari inti demokrasi ini, kita bisa menangkap adanya perbedaan mendasar antara demokrasi dan Islam. Islam menjadikan pemilik kedaulatan bukan rakyat, tapi Sang Penciptanya, yaitu Allah Swt.. Hanya Allah yang berhak membuat aturan berupa syariat-syariat-Nya. Negara berfungsi sebagai pelaksana dari aturan-aturan ini.

Allah Swt. berfirman,

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (QS Al An’am: 57)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [٥:٥٠]

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?(QS Al Maidah: 50)

Menjadikan manusia sebagai pembuat hukum dan menerapkan hukum tersebut—dengan meminggirkan hukum Allah—sungguh telah menyalahi hak Allah sebagai pembuat hukum. Umat Islam yang menganggap demokrasi adalah sistem terbaik, berarti telah mengingkari bahwa Allah sebaik-baik pembuat hukum.

Perlu dipahami, demokrasi diadopsi Barat sebagai antitesis dari kekuasaan gereja yang terlalu mendominasi negara sehingga melahirkan kediktatoran. Maka, diambil jalan tengah yaitu meletakkan agama sebagai aspek ruhiyah semata, yang terpisah dari pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Inilah akidah yang melandasi demokrasi, yakni sekularisme.

Dengan memahami bahwa inti dari demokrasi adalah menjadikan manusia sebagai pembuat aturan, alih-alih Allah, seharusnya kaum muslimin meninggalkan sistem ini dan tidak menjadikannya sebagai kendaraan untuk memperjuangkan hukum-hukum Islam. Tidak mungkin menerapkan Islam melalui demokrasi karena keduanya bertentangan secara akidah.

Lantas, bagaimana dengan ajaran musyarawarah dan pemilihan pemimpin oleh rakyat seperti yang dilakukan Rasulullah saw. dan para Khulafaurasyidin? Apakah ini merupakan praktik demokrasi?

Musyawarah dalam Islam

Musyawarah dalam Islam untuk menentukan suatu keputusan tidak bisa diberlakukan pada semua urusan. Ada urusan-urusan tertentu yang bisa diputuskan berdasarkan musyawarah. Ada pula yang tidak.

Pengambilan pendapat atas suatu masalah harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

Pertama, tidak ada musyawarah dalam masalah yang berhubungan penetapan hukum syariat dan pendapat-pendapat syar’iyyah. Masalah seperti ini telah ditetapkan berdasarkan nas-nas Al-Qur’an dan Sunah.

Pengambilan pendapat dalam masalah hukum syariat atau pendapat-pendapat syar’iyyah harus melalui ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Jika ada perbedaan pendapat dalam masalah hukum dan pendapat syariat, ia harus dikembalikan pada pendapat yang rajih  râjih (lebih kuat). Suara mayoritas maupun musyawarah mufakat tidak boleh diberlakukan dalam urusan-urusan semacam ini.

Kedua, dalam urusan-urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan pendapat harus merujuk kepada orang yang memang ahli dalam masalah ini. Misalnya, untuk menetapkan kebijakan me-lockdown suatu wilayah yang terserang wabah, harus merujuk pada pendapat ahli-ahli epidemiologi, bukan suara mayoritas atau aklamasi. Rasulullah saw. pernah membatalkan pendapat beliau dan mengikuti pendapat Khubaib bin Mundzir dalam urusan pertahanan perang di Badar.

Ketiga, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan suatu aktivitas yang hendak dikerjakan atau urusan-urusan teknis, pengambilan keputusan didasarkan pada aklamasi atau suara mayoritas.

Hanya dalam urusan seperti inilah musyawarah bisa diberlakukan. Sebagai contoh, dalam Perang Uhud, Rasulullah saw. dan para Sahabat mengambil keputusan untuk menyongsong musuh di luar Kota Madinah berdasarkan suara mayoritas.

Berdasarkan hal ini, penetapan hukuman potong tangan bagi pencuri tidak perlu dimusyawarahkan dalam parlemen. Begitu pun larangan terhadap pornografi atau larangan untuk menjual tambang-tambang milik rakyat kepada swasta, tidak perlu melalui sidang-sidang di parlemen karena syariat telah menetapkan hukumnya.

Inilah perbedaan antara musyawarah yang diajarkan Rasulullah saw. dan musyawarah versi demokrasi. Maka, tidak tepat bila dikatakan bahwa Rasulullah saw mengajarkan demokrasi, karena yang beliau ajarkan jauh berbeda dengan apa yang ada pada ajaran demokrasi.

Pemilihan Pemimpin oleh Rakyat

Dalam Islam, prinsip pemilihan pemimpin adalah adanya pilihan dan kerelaan dari rakyat terhadap seorang pemimpin. Teknis pemilihan bisa banyak cara. Pemilihan oleh rakyat secara langsung hanya salah satunya, bukan satu-satunya sebagaimana yang dianggap ideal dalam demokrasi.

Baik melalui pemilihan langsung, pemilihan secara perwakilan, atau cara lainnya, metode yang diajarkan Rasulullah dan khalifah sesudahnya dalam mengangkat pemimpin adalah adanya baiat dari rakyat, yakni menyerahkan kekuasaan untuk menjalankan hukum Islam kepada pemimpin dengan konsekuensi rakyat memberikan janji setia untuk taat kepadanya.

Selama pemimpin yang disebut khalifah tetap menjalankan hukum-hukum Allah, rakyat tidak memiliki hak untuk menyalahi atau memberhentikannya. Berbeda dengan demokrasi yang menyerahkan hak mengangkat dan memberhentikan pemimpin kepada rakyat, sehingga selurus atau sebaik apa pun pemimpin bila tidak disukai, rakyat boleh memecatnya.

Dari penjelasan di atas, tampak bahwa apa yang diajarkan Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya, sama sekali bukan demokrasi. Jangan sampai kita tertipu dengan sekadar kulit yang tampak sama, tetapi isinya jauh berbeda.

Kalau memang sistem yang diterapkan Islam pada masa Rasulullah saw. sampai Ali bin Abi Thalib adalah sistem pemerintahan yang baik, mengapa harus disebut demokrasi? Padahal, itulah yang kita kenal sebagai sistem kekhilafahan Islam, sistem terbaik yang pernah diterapkan dalam kehidupan bernegara di sepanjang sejarah. Sudah terbukti dan bukan lagi teori. [MNews/Gz]

[i] https://www.republika.co.id/berita/qrlv3r335/jimly-asshiddiqie-islam-mengajarkan-demokrasi-sejak-lama-part1

Tinggalkan Balasan