Genjot PEP, Jalan Mulus Kapitalisasi Perempuan


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Melejitkan potensi perempuan di sektor digital sangat strategis demi pemberdayaan ekonomi perempuan. Maka, pemerintah menganggap penting untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan gender agar segera terwujud dalam sektor ini.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Ia pun menyatakan, selama pandemi Covid-19, beragam giat ekonomi dan wirausaha perempuan tercatat makin memanfaatkan teknologi digital. (Webinar Women in Digital Entrepreneurship, liputan6.com, 21/4/2021)

Data hasil riset UN Women pada Juli 2020 menunjukkan, perempuan mengungguli laki-laki dalam menggunakan internet. Di tataran usaha mikro, 54 persen perempuan telah mengadopsi penggunaan internet dalam memasarkan dan menjual produknya dibanding usaha mikro laki-laki yang hanya berjumlah 39 persen dalam memanfaatkannya.

Namun, apakah langkah mempercepat kesetaraan gender di sektor digital membawa kebaikan bagi perempuan? Mengingat masih menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mengeluarkan perempuan dari lingkaran kemiskinan. Bukankah wacana pemberdayaan ekonomi perempuan (PEP) hanya “pemanis” untuk menjadikan perempuan sebagai bumper kemiskinan akibat kapitalisme?

Semestinya, kaum perempuan tidak mudah terbuai dengan kebijakan PEP yang seolah dianggap mengembangkan potensi perempuan di bidang ekonomi. Sebab faktanya, pemerintah justru menjadikan perempuan sebagai tumbal hadapi ketakmampuan negara dalam menyejahterakan mereka. Lalu dibangunlah opini, semua ini dilakukan demi meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor ekonomi agar perempuan makin berdaya dan terampil.

PEP,“Pemanis” Penghancur Perempuan

Bagi kapitalis, rugi jika melewatkan apa pun yang memiliki nilai ekonomi, termasuk perempuan yang dianggap mampu menghasilkan lebih banyak pundi uang dibanding laki-laki. Nilai-nilai kesetaraan gender pun diembuskan dengan kencang lewat jargon PEP.

Baca juga:  Tidak Ada Kesetaraan Gender dalam Islam

Kesungguhan ini pun tampak dalam kerja sama Google Indonesia dan IEEE Indonesia  yang menyelenggarakan seminar dan pelatihan Women in Digital Entrepreneurship. Pelatihan ini bertujuan mencetak 22 ribu wirausaha digital Indonesia di era Revolusi Industri 4.0. Dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kemasyarakatan baru dengan tatanan sosial, ekonomi dan bisnis yang lebih baik didukung teknologi dan budaya digital. (liputan6.com, 21/4/2021)

Perlu untuk kita ketahui bersama, kesetaraan gender digunakan sebagai standar untuk mengukur perkembangan hak-hak dan kesejahteraan perempuan serta mendefinisikan perempuan yang sukses. Padahal kenyataannya, perempuan terpuruk dan ranah keluarga pun hancur karenanya.

Perempuan baru dianggap berguna dan berdaya jika menghasilkan materi. Maka, perempuan akan terus didorong untuk bekerja dan aktif, salah satunya di sektor ekonomi tanpa peduli dengan peran domestiknya.

Saat itu pula akan terbentuk tatanan masyarakat ideal. Masyarakat ideal ala kapitalisme yaitu ketika anak-anak siap untuk diasuh di tempat penitipan karena ibu-ibu mereka bekerja di ranah publik. Peran keibuan dan pengelola rumah tangga digantikan oleh asisten rumah tangga. Begitu memprihatinkan, PEP tidak hanya menghancurkan peran perempuan di ranah domestik, tapi juga menjadi faktor hancurnya masa depan generasi.

Kapitalisasi Perempuan Vs Hak Ekonomi Perempuan dalam Islam

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai nilai kesetaraan gender dalam setiap sektor kehidupan. Terlebih lagi, studi Global Gender GAP 2021 oleh World Economic Forum (WEF) memprediksi di level global, disparitas global dalam isu politik baru dapat diatasi dalam 145 tahun. Sementara kesetaraan gender dalam isu kesempatan dan partisipasi ekonomi baru terwujud setelah 268 tahun. Hal ini juga menjadi alasan mengapa sektor ekonomi di bidang digital digenjot untuk memuluskan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Baca juga:  Perempuan Berpolitik? Why Not?!?

Namun sejatinya, yang terjadi ialah kapitalisasi perempuan, mengambil keuntungan dari perempuan untuk dipekerjakan di ranah publik. Lalu apa keuntungan pemerintah jika PEP sukses di tengah masyarakat? Yakni terbentuk opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab menyejahterakan perempuan. Namun, benarkah kenyataannya seperti itu?

Berbeda halnya dengan sistem Islam, politik ekonomi Islam akan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh. Disyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan itu sampai pada tataran perempuan mendapatkan pemenuhan dalam makanan, tertutupi auratnya, dan mendapatkan tempat tinggal. Dalam naungan Khilafah, bekerja bagi seorang perempuan betul-betul hanya sekadar sebuah pilihan, bukan tuntutan keadaan.

Pilihan tersebut bisa diambil perempuan secara leluasa, karena Islam menjamin kebutuhan pokok perempuan dengan mekanisme kewajiban nafkah pada suami, ayah, kerabat laki-laki bila tidak ada suami atau ayah.

Jika mereka semua ada tapi tidak mampu, ada jaminan langsung dari negara bagi para perempuan yang tidak mampu dan tidak memiliki siapa pun yang akan menafkahinya, seperti janda-janda yang miskin.

Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang meninggalkan kalla, maka dia menjadi kewajiban kami.” (HR Muslim). Kalla adalah orang yang lemah dan tidak mempunyai anak maupun orang tua.

Baca juga:  Ibu Pencetak Generasi Emas

Khilafah Tutup Pekerjaan yang Mengeksploitasi Perempuan

Sesungguhnya, gerakan PEP merupakan gerakan mengeksploitasi perempuan secara sistematis lewat kebijakan yang ditetapkan negara. Katanya PEP mampu mengentaskan kemiskinan bagi perempuan, padahal akar masalah terjadinya kemiskinan di Indonesia karena perampasan sumber daya alam oleh korporasi-korporasi raksasa milik kapitalis Barat dan Timur. Mimpi kosong negara kapitalis mampu membangun negara yang kuat dan mandiri serta sejahtera, salah satunya lewat program PEP.

Dalam Islam, perempuan tidak akan dipaksa bekerja mencari nafkah sekalipun Islam tidak melarang perempuan bekerja. Bekerjanya perempuan semata mengamalkan ilmu untuk kemaslahatan umat tanpa mengabaikan fitrahnya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Maka, jenis pekerjaannya pun diharuskan menjaga kemuliaan dan kehormatan mereka.

Khilafah tidak akan memberi sedikit pun celah jenis pekerjaan yang mengeksploitasi dan mengekspos tubuh perempuan. Sebagaimana sabda Nabi saw., “Telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya.” Beliau bersabda, “Begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, memintal atau menenun.” (HR Ahmad)

Dalam Islam, perempuan dijaga kehormatannya dengan penerapan aturan pakaian yang menutup aurat dan larangan tabarruj, aturan pergaulan yang jauh dari khalwat, dan kewajiban disertai mahram bagi perempuan yang bepergian menempuh jarak safar. Semua itu bertujuan agar kehormatan para perempuan senantiasa terjaga dan terpelihara.

Jadi, kaum perempuan harus segera menyadari untuk mengembalikan Islam sebagai aturan kehidupan, karena sistem Islam satu-satunya institusi yang menjamin kesejahteraan serta terjaganya kehormatan perempuan. [MNews]

Tinggalkan Balasan