Stabilitas Harga Pangan Selama Ramadan, Bagaimana Mewujudkannya?


Penulis: Emilda Tanjung


MuslimahNews.com, FOKUS — Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan hari keagamaan lainnya selalu menjadi momok bagi masyarakat. Seakan menjadi tradisi, masyarakat dibuat “biasa” dengan keadaan ini.[1]

Dengan pola peningkatan permintaan pada kondisi seperti ini, tentu upaya antisipasi sangat mungkin diambil. Namun, berulangnya lonjakan harga pangan menunjukkan kebijakan antisipasi tersebut tidak dipilih pemerintah.

Kondisi yang amat berbeda terjadi pada masa kegemilangan peradaban Islam. Sebuah artikel menggambarkan bagaimana sukacitanya masyarakat Khilafah Utsmaniyah menyambut bulan suci Ramadan. Para Sultan (Khalifah) menetapkan kebijakan khusus dalam rangka memuliakan bulan ini dan menjamin kebutuhan rakyatnya, termasuk pangan.

Menjelang Ramadan, Sultan memerintahkan pembentukan lembaga khusus untuk memantau makanan yang beredar di pasar dan mengatur harganya. Bahkan, Sultan sendiri ikut memilih kualitas gandum untuk pembuatan roti yang akan dijual, serta menentukan berat dan jumlah garam yang ditambahkan ke dalamnya. Jika roti yang dihasilkan telah dipastikan baik oleh Khalifah dan orang-orang yang berpengalaman tentangnya, barulah Sultan memerintahkan untuk membuat dan menjualnya kepada masyarakat.[2]

Ini hanya salah satu fakta yang menunjukkan tanggung jawab Khilafah dalam menjamin tersedianya makanan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, khususnya saat menyambut dan selama bulan Ramadan.

Di luar Ramadan, stabilitas harga pangan juga menjadi perhatian penting Khilafah. Untuk peran ini, Khilafah memiliki struktur yang dinamakan Muhtasib (Qadhi Hisbah). Di antara fungsi pentingnya adalah mengawasi aktivitas di pasar, termasuk pengawasan harga dan peredaran bahan makanan yang haram dan membahayakan rakyat.

Pada masa Rasulullah saw., beliau saw. sendiri yang melakukan fungsi pengawasan di pasar-pasar, mencegah terjadinya kecurangan dan praktik-praktik kotor lainnya. Di samping itu, beliau saw. pernah mengangkat Sa’ad bin Sa’id al-Ash sebagai muhtasib di Makkah. Hal ini terus berlangsung hingga masa Khulafaurasyidin dan para khalifah setelahnya.

Pada masa pemerintahan Daulah Umayyah, fungsi ini sudah melembaga dalam satu badan yang disebut ‘āmil al-sūq (petugas pasar). Salah satu wewenangnya adalah menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran di pasar dengan segera.[3]

Pada masa Abbasiyah seperti Khalifah Al-Makmun, Qadhi Hisbah saat itu berfungsi sebagai pengatur pasar; pemelihara pasar dari masuknya bahan makanan yang merusak masyarakat; melarang penipuan dalam bidang perdagangan, timbangan, dan takaran; serta menertibkan aktivitas ihtikar (penimbunan). Secara berkala, para kadi melakukan inspeksi pada timbangan yang digunakan pedagang dengan membawa timbangan yang sudah sah (dikalibrasi).[4]

Kebijakan dan pembentukan badan muhtasib ini tidak lain merupakan wujud tanggung jawab negara agar bisa segera mencegah dan mengatasi berbagai distorsi pasar. Sehingga, stabilitas harga akan terwujud dan pasar bersih dari praktik para mafia, kartel, penimbunan, penipuan, dsb..

Sejarawan Barat pernah menuliskan terkait ketahanan pangan dalam Daulah Islam, “Bahwa di sepanjang era peradaban Islam, makanan tersedia dan terjangkau hampir sepanjang waktu. Kelaparan yang terjadi sangat terbatas dan cepat teratasi. Dan belum pernah terdengar bahwa muslim—di mana pun mereka menetap—mengimpor makanan dari luar negara-negara dunia Islam. [5]

Lonjakan Harga Pangan Berulang Bukan Masalah Teknis

Fakta yang berkebalikan terjadi saat ini. Amburadulnya pengaturan sektor pangan menyebabkan persoalan tak kunjung selesai. Telah nyata, lonjakan harga pangan makin menambah berat beban hidup rakyat.

Apalagi pada masa wabah saat ini, dengan daya beli yang makin menurun, rakyat dihadapkan dengan harga pangan yang terus meroket. Sayangnya, kebijakan untuk mengatasi dan mengantisipasi hanya setengah hati. Tidak tampak keseriusan untuk mengurai akar masalah yang sesungguhnya.

Baca juga:  Gejolak Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan, di Mana Peran Negara?

Jika kita perhatikan, secara garis besar, harga kebutuhan pokok di pasar dipengaruhi tiga faktor, yaitu tingkat permintaan (demand-side); ketersediaan stok, baik dari produksi domestik maupun impor (supply-side); dan kelancaran distribusi hingga ke retail.[6]

Selain faktor permintaan, aspek produksi dan kelancaran distribusi tidak lepas dari konsep tata kelola. Namun, alih-alih memperbaiki pengelolaan, negara berkutat pada solusi teknis dan tetap dalam bingkai neoliberal.

Untuk mengatasi minimnya stok pangan, lagi-lagi pemerintah mengandalkan langkah praktis yaitu impor. Pemerintah berdalih bahwa komoditas yang diimpor adalah yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri.

World Food Programme mencatat, tingkat pemenuhan impor Indonesia sangat besar yaitu daging sapi (28%), gula (70%), dan bawang putih (94%). Ditambah garam, kedelai, gandum, dsb.. Sementara, langkah untuk mengoptimalkan pemenuhan dari dalam negeri masih jauh dari target, sekalipun swasembada acap kali dicanangkan.

Kebijakan pada aspek distribusi pun tak berbeda, alias pragmatis. Operasi pasar, misalnya, yang seharusnya bersifat sebagai pendukung, tetapi ternyata menjadi solusi tetap. Di samping itu, operasi pasar yang menyasar konsumen bukan pedagang, dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga (korporasi).

Dukungan anggaran negara yang terbatas pun terbukti tidak menghentikan lonjakan harga kecuali hanya sesaat. Begitu pula pembentukan outlet penjualan milik pemerintah, seperti Toko Tani Indonesia dan Rumah Pangan Kita—yang digadang-gadang bisa memutus rantai tata niaga—saat ini seperti mati suri. Selain perannya yang tidak terasa, keberadaannya tidak murni untuk melayani kebutuhan rakyat. Sebab, mereka hanyalah mitra pemerintah yang juga berorientasi profit.

Neoliberal, Pangkal Persoalan

Jelaslah, kebijakan praktis pragmatis tidak bisa mengurai problem karena jauh dari akar persoalan yang ada. Pada dasarnya, harga pangan yang melonjak sehingga sulit dijangkau rakyat, berpangkal dari lemahnya fungsi negara dalam mengatur sektor pertanian pangan akibat paradigma kapitalisme neoliberal. Sistem ini telah memandulkan peran pemerintah tidak lebih dari sekadar regulator dan fasilitator, bukan sebagai penanggung jawab urusan rakyat.

Pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan rakyat justru diserahkan kepada korporasi, sehingga menjadi proyek bancakan untuk mengejar keuntungan. Berbagai aturan yang dibuat pemerintah malah memfasilitasi masuknya para pemodal dalam bisnis hajat asasi ini.

Korporatisasi yang begitu masif di sektor ini menyebabkan stabilitas harga tidak pernah terwujud, bahkan ketahanan dan kedaulatan pangan makin jauh dari kenyataan. Penguasaan korporasi di aspek produksi menyebabkan mayoritas stok pangan berada di tangan swasta, bukan dalam kendali negara.

Maka, wajar bila Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (BKP Kementan) menyatakan sulit bagi pemerintah untuk menstabilkan harga, sebab pemerintah tidak dapat menguasai 100 persen produksi pangan.[7] Padahal, bagaimana mungkin pemerintah bisa menstabilkan harga jika negara tidak menguasai stok pangan? Bahkan sebaliknya, menjadikan pemerintah bergantung pada korporasi.

Begitu pula ketika negara absen dalam pengaturan rantai tata niaga pangan, memfasilitasi tumbuh suburnya spekulan/mafia pangan yang notabene sebagiannya korporasi pangan itu sendiri.

Praktik spekulasi dan kartel pangan sukar dihilangkan karena korporasi lebih berkuasa daripada pemerintah. Penahanan/penimbunan bahan pangan yang berakibat melambungnya harga, sangat sulit ditertibkan. Seperti karut-marutnya harga produk peternakan disebabkan 80% pasar dikuasai oleh tiga korporasi besar.[8]

Baca juga:  Gejolak Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan, di Mana Peran Negara?

Sementara, ketika negara hadir melalui BUMN atau BUMD untuk stabilisasi harga, kehadirannya seperti korporasi yang bertujuan mencari untung. Dalam berbagai proyek pengurusan pangan rakyat, BUMN tidak semata-mata melayani hajat rakyat, akan tetapi ikut mengejar profit.

Disertai pula faktor lemahnya penegakan sanksi yang makin meleluasakan para pelaku kejahatan pangan untuk beroperasi. Sanksi yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera dan sifatnya pun tebang pilih. Hukum hanya menjerat pelaku kecil, tetapi para kartel dan mafia kelas kakap sangat sulit ditindak.

Solusi Islam

Kemampuan Khilafah mewujudkan stabilitas harga pangan agar bisa dijangkau rakyat adalah buah dari penerapan sistem Islam. Sekalipun pada masa lalu wilayah Daulah tersebar luas, sementara teknologi pertanian, sarana transportasi, dan logistik masih terbatas, tetapi Khilafah terbukti mampu mewujudkan jaminan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat.

Secara prinsip, kunci kestabilan harga dan terjangkau oleh rakyat terletak pada fungsi politik negara yang benar. Islam menetapkan fungsi pemerintah sebagai pelayan dan pelindung rakyat.

Rasulullah saw. menegaskan,

Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Ahmad, Bukhari) Dalam hadis lainnya, “Khalifah itu laksana perisai tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.(HR Muslim).[9]

Artinya, pemerintahlah yang bertanggung jawab mengurusi seluruh hajat rakyat. Apalagi pangan merupakan kebutuhan asasi yang pemenuhannya harus dijamin oleh negara.

Begitu pula, negara adalah pelindung rakyat, yaitu yang terdepan menghilangkan dharar atau bahaya di hadapan rakyat. Khilafah tidak akan membiarkan korporasi menguasai rantai penyediaan pangan rakyat untuk mencari keuntungan sepihak. Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, keberadaan korporasi-korporasi raksasa dapat dihindari.

Kedua fungsi ini harus diemban oleh seluruh struktur negara hingga unit pelaksana teknisnya. Oleh sebab itu, badan pangan seperti Bulog atau BUMD harus menjalankan fungsi pelayanan, bukan menjadi unit bisnis. Jika badan pangan melaksanakan fungsi stabilisator harga dengan operasi pasar, harus steril dari mencari untung. Sementara, pendanaan bagi lembaga ini sepenuhnya ditanggung oleh Baitulmal Khilafah.

Kebijakan Khilafah Menjaga Stabilitas Harga

Demi menjaga stabilitas harga, Khilafah akan mengambil kebijakan sebagai berikut:

Pertama, menjaga ketersediaan stok pangan supaya suplai dan demand menjadi stabil. Kebijakan ini diwujudkan dengan menjamin produksi pertanian di dalam negeri berjalan maksimal. Keberhasilannya sangat tergantung dengan kebijakan Khilafah di sektor pertanian.

Khilafah akan memastikan lahan-lahan pertanian berproduksi dengan menegakkan hukum tanah yang syar’i. Negara juga akan memberi dukungan kepada petani/peternak, baik berupa saprotan maupun pembangunan infrastruktur pendukung. Termasuk implementasi hasil riset dan inovasi dari para pakar dan intelektual untuk mengejar produktivitas pertanian setinggi mungkin. Teknologi yang terkait prediksi cuaca dan iklim pun diterapkan, sehingga cuaca yang kurang bersahabat bisa diantisipasi lebih awal (mitigasi).

Dengan penguasaan stok pangan yang berada dalam pengaturan negara, akan mudah menjalankan kebijakan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kelangkaan (di samping konsep otonomi daerah seperti saat ini juga tidak diakui).

Melalui pengadaan infrastruktur dan moda transportasi yang juga dikuasai negara, proses pengiriman bisa berlangsung dengan mudah dan cepat.

Sebagaimana pernah dilakukan Umar bin Khaththab ketika Madinah mengalami musim paceklik. Beliau mengirim surat kepada Abu Musa ra. di Bashrah yang isinya, “Bantulah umat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam! Mereka hampir binasa.” Setelah itu, surat yang sama dikirim kepada ‘Amru bin Al-‘Ash ra. di Mesir.

Baca juga:  Gejolak Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan, di Mana Peran Negara?

Kedua gubernur ini kemudian mengirimkan bantuan ke Madinah dalam jumlah besar, terdiri dari makanan dan bahan pokok berupa gandum. Bantuan ‘Amru ra. dibawa melalui laut hingga sampai ke Jeddah, kemudian dari sana baru dibawa ke Makkah.

Jika ketersediaan stok pangan di dalam negeri tidak memadai, Khilafah bisa melakukan impor. Namun, impor dilakukan secara temporer hanya untuk menstabilkan harga, tidak diperbolehkan menjadi ketergantungan. Impor boleh dilakukan kecuali dari negara-negara kafir harbi fi’lan dan komoditasnya pun bukan komoditas haram.

Kebijakan kedua, menjaga rantai tata niaga, yaitu dengan mencegah dan menghilangkan distorsi pasar. Di antaranya melarang penimbunan, melarang riba, melarang praktik tengkulak, kartel, dsb.. Disertai penegakan hukum yang tegas dan berefek jera, sesuai aturan Islam.

Islam tidak membenarkan penimbunan dengan menahan stok sampai menunggu harganya naik. Abu Umamah al-Bahili berkata, “Rasulullah saw. melarang penimbunan makanan.” (HR al-Hakim dan al-Baihaqi).[10]

Penting untuk dipahami, tumbuh suburnya spekulan, mafia, atau kartel di pasar kapitalisme juga akibat hilangnya peran negara. Walhasil, rantai perdagangan dikuasai oleh korporasi alias pedagang besar/tauke. Harga yang terbentuk di pasar bukan berdasar hukum supply and demand, melainkan dikendalikan oleh para pedagang ini.

Karenanya, Khilafah harus hadir mengawasi rantai perdagangan dan menegakkan sanksi bagi siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran. Qadhi Hisbah akan bertugas mengawasi tata niaga di pasar dan menjaga agar bahan makanan yang beredar adalah makanan yang halal dan thayyib.

Meski demikian, Khilafah tidak akan mengambil kebijakan penetapan harga. Sebab, hal ini dilarang sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Siapa saja yang melakukan intervensi pada sesuatu dari harga-harga kaum muslimin untuk menaikkan harga atas mereka, maka adalah hak bagi Allah untuk mendudukkannya dengan tempat duduk dari api pada Hari Kiamat kelak.” (HR Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi)

Jika Khilafah perlu melakukan operasi pasar, kebijakan ini sepenuhnya berorientasi pelayanan, bukan bisnis. Sasaran operasi pasar adalah para pedagang dengan menyediakan stok pangan yang cukup, sehingga mereka bisa membeli dengan harga murah dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang bisa dijangkau konsumen.

Yang tidak kalah penting adalah peran negara dalam mengedukasi masyarakat terkait ketakwaan dan syariat bermuamalah. Dalam Islam, ketakwaan individu merupakan salah satu pilar penting tegaknya sistem. Hal ini dibentuk mulai dari keluarga dan sistem pendidikan yang diselenggarakan negara. Pemahaman tentang konsep bermuamalah yang benar adalah prasyarat yang harus dimiliki setiap orang yang berinteraksi di pasar.

Umar ra. pernah melarang orang yang tidak memiliki ilmu untuk datang ke pasar dengan mengatakan, “Jangan berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang berilmu. Apabila tidak, dia akan makan riba, baik disengaja atau tidak.” Bahkan, beliau juga mengutus seseorang untuk mengusir orang-orang yang tidak berilmu dari pasar.[11] Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Gz]


Catatan kaki:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210412181002-92-628947/kementan-catat-harga-pangan-naik-jelang-ramadan

https://islamstory.com/ar/artical/3407797/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A

Ali Muhammad Ar Radhy, Asr Al Islam Al Dzahabi al Ma’mun dalam http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30598/1/ALVIAN%20MUSHAFY%20ABDULLAH-FSH.pdf

https://theconversation.com/bagaimana-covid-19-akan-menahan-meroketnya-harga-pangan-menjelang-lebaran-158145

https://republika.co.id/berita/qju461370/akhir-tahun-pemerintah-waspadai-kenaikan-harga-bahan-pangan

https://tirto.id/ppun-industri-besar-kuasai-80-pasar-ayam-rugikan-peternak-diTe

Hizbut Tahrir. 2006. Struktur Negara Khilafah. HTI Press

An Nabhani, T. 2005. Sistem Eknomi Islam. HTI Press

Bin Ahmad Al Haritsi, J. 2006. Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab. Khalifa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *