Anak Putus Sekolah, Pembelajaran Online Tuai Rapor Merah?


Penulis: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Survei United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) mencatat bahwa sebanyak 1% atau 938 anak Indonesia berusia 7—18 tahun putus sekolah karena terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 74% anak dilaporkan putus sekolah karena alasan ekonomi. (katadata.co.id, 8/4/2021).

UNICEF juga melaporkan, anak perempuan 10 kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah karena pernikahan dini. Selain itu, anak-anak penyandang disabilitas dua kali lebih besar kemungkinannya putus sekolah dibandingkan anak-anak tanpa disabilitas. Belum lagi risiko kekerasan pada anak yang juga meningkat selama mereka menjalani pembelajaran online. (katadata.co.id, 14/4/2021)

Pembelajaran Tatap Muka

Setelah lebih dari satu tahun menerapkan pembelajaran online, pemerintah akhirnya menyalakan lampu hijau belajar tatap muka. Kendati jumlah kasus Covid-19 masih tinggi, pemerintah lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri mengizinkan pembukaan sekolah secara terbatas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pun mencatat tiga alasan yang menyebabkan pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM).

Pertama, risiko anak putus sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil pemantauan dampak Covid-19 terhadap anak-anak dari keluarga miskin yang dilakukan UNICEF. Yang mana, anak-anak yang hanya mengikuti proses pembelajaran dari rumah ternyata berisiko lebih besar untuk putus sekolah. Bagaimanapun, ini akibat kurangnya fasilitas untuk belajar daring dan terbatasnya monitoring oleh sekolah dan pemerintah desa.

Kedua, risiko kekerasan terhadap anak dan risiko eksternal lainnya. Survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 8—14 Juni 2020 menyebutkan, banyak anak yang mendapatkan kekerasan fisik saat pembelajaran online di rumah. Survei tersebut dilakukan terhadap 25.164 anak di 34 provinsi. Mereka mengaku kerap dicubit, dipukul, hingga diinjak saat jam pembelajaran online. Ironisnya, mayoritas pelaku justru berasal dari keluarga inti, yakni ibu (60,4%), kakak atau adik (36,5%), dan ayah (27,4%).

Baca juga:  [News] Peta Jalan Pendidikan Indonesia Butuh Syariat Islam

Ketiga, risiko penurunan capaian belajar. Berdasarkan laporan Bank Dunia berjudul “Janji Pendidikan Indonesia 2020“, penutupan sekolah berpotensi menurunkan kemampuan membaca anak-anak. Bank Dunia memprediksi skor membaca anak sekolah Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) turun sebesar 16 poin. Meskipun pendidikan tatap muka dinilai penting, tetapi pemerintah tetap perlu membenahi penanganan pandemi Covid-19.

Butuh Mitigasi Pendidikan di Masa Pandemi

Di tengah rangkaian rapor merah pembelajaran online, pandemi sejatinya lebih sering diposisikan sebagai kambing hitam akibat ketidaksiapan penanganan dan pelaksanaan pembelajaran online itu sendiri.

Akibatnya, pembelajaran online terasa berat, terutama bagi orang tua yang selama ini terlalu mengandalkan sekolah untuk membuat anaknya menjadi seorang pembelajar atau minimal mau belajar. Suasana belajar di rumah pasti berbeda dengan sekolah. Wajar jika para murid maupun orang tuanya, khususnya ibu, akhirnya sama-sama stres.

Output sistem pendidikan selama nonpandemi saja belum sesuai harapan. Ibaratnya jauh panggang dari api untuk mewujudkan generasi yang cerdas dan peduli negeri. Pasalnya, yang terjadi di berbagai lini, banyak sekali aspek yang tidak sinkron dengan cita-cita besar output pendidikan.

Belum lagi, keluarga sebagai pelaku utama pendidikan generasi juga mayoritas masih berbasis sekuler. Masih banyak keluarga muslim yang tidak menyadari pentingnya memiliki tujuan untuk melahirkan generasi dambaan umat.

Sungguh, kapitalisme selama ini telah merampas perhatian negara pada dunia pendidikan. Rendahnya anggaran pendidikan juga membuat biaya pendidikan sangat membebani rakyat. Kondisi politik pemerintahan yang lapuk, ekonomi yang labil, telah membuat berbagai penanganan pandemi menjadi makin sulit.

Baca juga:  Menanggalkan Dilema, Mencari Format Pendidikan Tahan Krisis

Sementara itu, ketakmampuan negara menanggung beban ekonomi tiap keluarga—ketika harus lockdown—telah menyebabkan sebagian besar orang tua harus tetap bekerja mencari nafkah. Kondisi ini sangat tidak mendukung proses sekolah online di rumah. Ditambah lagi, lemahnya guru dan rapuhnya kurikulum, juga menjadi produk lanjutan dari pengelolaan negara yang sekuler kapitalis. Tak pelak, dunia pendidikan butuh mitigasi.

Penanganan Khilafah terhadap Pendidikan Saat Pandemi

Mengutip pernyataan pakar pendidikan Islam, Ustazah Noor Afeefa, dalam kondisi pandemi, Islam menetapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah. Rasulullah saw. bersabda, “Apabila kalian mendengar wabah di suatu tempat maka janganlah memasuki tempat itu, dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu maka janganlah keluar darinya.” (HR Muslim)

Atas dasar ini, pembelajaran online memang berpeluang menjadi kebijakan yang harus diambil oleh Khilafah. Meski demikian, kondisinya tentu tidak seperti pelaksanaan pembelajaran online produk sekuler yang justru menimbulkan beragam kegaduhan.

Kebijakan pembelajaran online dalam Khilafah tidak sampai mengurangi esensi pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis.

Pertama, negara Khilafah berasaskan akidah dan syariat Islam. Berpijak pada asas tersebut, Khilafah menegaskan tujuan baku pendidikan yang harus diemban seluruh pemangku dunia pendidikan baik negara, anak didik, guru, tenaga kependidikan, hingga oleh orang tua.

Berdasarkan tujuan tersebut, saat belajar di rumah, materi pembentukan kepribadian Islam dan life skill bisa 30%, materi tsaqafah Islam 30%, sedangkan materi sains dan teknologi 40%.

Baca juga:  Merdeka Belajar, Terobosan Anyar yang Bikin Visi Keilmuan Ambyar

Kedua, negara Khilafah menguasai ilmu dan teknologi komunikasi yang andal. Keterbatasan guru, siswa, dan orang tua untuk melakukan pembelajaran online akan diminimalisasi oleh Khilafah. Karena itu, Khilafah juga memberdayakan riset dan teknologi demi tunainya target dan proses pendidikan berbasis online.

Khilafah akan memastikan masyarakat mudah mengakses teknologi penunjang pembelajaran online tersebut, mudah memiliki perangkat penunjangnya, serta mudah menggunakannya.

Ketiga, Khilafah menopang pelaksanaan pembelajaran online dengan sistem perekonomian yang stabil bahkan maju. Dengan kondisi tersebut, Khilafah mampu menanggung kehidupan ekonomi rakyat yang membutuhkan bantuan akibat lockdown. Orang tua tak perlu bekerja di luar agar bisa optimal membantu proses pembelajaran online di rumah.

Di luar itu semua, Khilafah juga menjamin keterpaduan peran antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan kualitas generasi secara eksponensial agar kualitasnya meningkat, bahkan melejit. Dengannya, krisis generasi yang terdampak pandemi tidak akan semata-mata berujung pada pernikahan dini, putus sekolah, ataupun kekerasan pada anak selama kebijakan pembelajaran online diberlakukan.

Allah Swt. berfirman, “… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Mujadalah [58]: 11)

Ayat di atas mengandung mandat bahwa dalam rangka menghasilkan sosok generasi berkepribadian Islam, mereka harus terdidik dalam sistem pendidikan yang menyandingkan keilmuan dengan keimanan. Tentunya agar fungsi pendidikan sebagai instrumen pencetak generasi pembangun peradaban itu dapat diwujudkan. [MNews/Gz]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *