[News] “Pembatasan” Poligami, Menata Ulang Institusi Keluarga Muslim?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Dirilis dari kemenpppa.go.id (15/4/2021), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga dalam Diskusi Ilmiah “Poligami di Tengah Perjuangan Mencapai Ketangguhan Keluarga” mengatakan masih banyak narasi yang salah mengenai poligami.

Baginya, poligami merupakan salah satu awal mula terjadinya berbagai perlakuan salah, terutama kepada perempuan. Oleh karena itu, poligami harus dilaksanakan hati-hati, kesiapan, serta pemikiran matang.

“Poligami dianggap sebagai jalan pintas untuk mencari kesejahteraan, kemakmuran, dan kesuksesan dalam hidup. Padahal, poligami harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dengan pertimbangan, ilmu, dan komitmen yang kuat,” ujarnya.

Selanjutnya Guru Besar Hukum Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Zaitunah Subhan mengatakan poligami dalam Islam adalah solusi kondisi darurat yang membuat harus berbuat demikian.

Menurutnya poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan. Salah satu upaya untuk menghindari perempuan dari upaya poligami dengan perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas perempuan baik dari sisi keterampilan, kemandirian, pemberdayaan, dan nilai-nilai intelektual. “Sehingga perempuan enggan dan menolak untuk dipoligami dengan alasan apa pun,” ucapnya.

Selain itu terdapat beberapa pembicara lain yang hadir dan menghasilkan beberapa rekomendasi. Pertama, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum positif maupun hukum agama bahwa perkawinan berasaskan monogami.

Kedua, batasan mengenai perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, makna perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan pasal 3 ayat 1 undang-undang tentang perkawinan pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang suami.

Ketiga, istilah poligami tidak ditemukan dalam undang-undang perkawinan namun dalam ketentuan pengaturannya membuka peluang untuk seorang suami dapat mempunyai lebih dari satu istri dengan mengajukan permohonan izin ke pengadilan dan persyaratan yang berat yakni istri tidak dapat memiliki keturunan dan adanya persetujuan dari istri.

Baca juga:  Bagaimana Seharusnya Muslim Menyikapi Poligami

Keempat, hukum agama terutama Islam menunjukkan poligami bisa dilakukan dalam kondisi darurat dengan prinsip adil. Dalam Islam pun poligami boleh dilakukan namun bukan menjadi anjuran apalagi kewajiban untuk dilakukan.

Kelima, saat ini praktik poligami akhir-akhir ini marak diberitakan di media secara masif, di mana pelaksanaan tidak selalu sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan dan cenderung mengabaikan hak-hak istri yang dipoligami.

Keenam, poligami mempunyai banyak dampak negatif baik dari sisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan terutama pada istri dan anak. Untuk itu, perlu menciptakan bangsa yang tangguh dan berkarakter harus dimulai dari keluarga yang harmonis.

Ketujuh, meningkatkan harkat dan martabat perempuan dengan menyempurnakan undang-undang perkawinan khususnya konsep monogami.

Kedelapan, mengintensifkan upaya pengembangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan pengadilan agama agar dapat menciptakan suatu kebijakan yang memperketat terjadinya poligami.

Kesembilan, rekomendasi bagi media diharapkan untuk tidak memberitakan terkait poligami secara vulgar tapi lebih kepada monogami. Memberitakan pemberitaan yang mengedukasi terkait monogami, keluarga tangguh, dan kesetaraan gender. Mengadvokasi tentang penyempurnaan undang-undang perkawinan.

Kesepuluh, rekomendasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat agar melakukan upaya pemberdayaan perempuan untuk menolak/tidak mudah dipoligami. Membangun upaya kesetaraan gender, melakukan edukasi membangun keluarga tangguh, advokasi penyempurnaan undang-undang perkawinan, mempromosikan perkawinan berasaskan monogami, dan membentuk komunitas yang mendukung terhadap monogami.

Perlakuan Buruk Terjadi pula pada Monogami

Merespons hal ini, mubaligah nasional, Ustazah Wiwing Noeraini, S.Si. mengungkapkan pernyataan Menteri PPPA ini sangat tendensius. Perlakuan buruk terhadap perempuan bisa terjadi, baik pada pernikahan monogami maupun poligami.

Baca juga:  Hukum Wanita Menawarkan Diri kepada Laki-laki untuk Dipoligami

“Jadi bukan poligami yang menyebabkan penderitaan perempuan, melainkan karena tidak diterapkannya syariat Islam dalam kehidupan pernikahan,” jelasnya.

Ia menilai dari pernyataan ini setidaknya tampak dua hal. Pertama, menyerang ajaran Islam, dalam hal ini poligami, yang dianggap menjadi penyebab menderitanya perempuan dan terhinanya perempuan.

“Padahal justru hanya syariat Islam yang berasal dari Allahlah yang mampu memuliakan perempuan,” tegasnya.

Kedua, selalu memosisikan perempuan sebagai korban dalam sebuah pernikahan. “Padahal korban bisa saja dari pihak suami ataupun anak-anak ketika syariat Islam tidak diterapkan dalam keluarga/rumah tangga,” paparnya.

Selain itu Ustazah Wiwing juga mengkritisi pernyataan Prof. Zaitunah, yang menyatakan bahwa poligami memberikan banyak dampak buruk bagi keutuhan sebuah keluarga terutama perempuan.

“Tentu ini pendapat yang tidak sesuai dengan realitas,” cetusnya.

Faktanya, kehancuran sebuah keluarga (baik monogami maupun poligami) dipicu banyak faktor, seperti masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan, dan lainnya.

“Lalu, mengapa selalu poligami yang disalahkan?” tanyanya retorik.

Jangan Pernah Salahkan Hukum Allah

Ustazah Wiwing mengingatkan tidak seharusnya poligami dianggap sebagai biang berbagai masalah keluarga. “Poligami adalah perbuatan yang dibolehkan Allah Swt., maka tak mungkin Allah membolehkan sesuatu yang menyebabkan kehancuran keluarga. Jangan pernah salahkan hukum Allah,” tukasnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan bahwa poligami merupakan solusi bagi kondisi darurat. Tidak benar dan tidak sesuai dengan pengertian darurat dalam fikih dan ushul fikih.

“Ini artinya menganggap poligami itu hukum asalnya haram (seperti daging babi), dan baru dibolehkan (sebagai hukum rukhshah) jika tak ada jalan keluar selain poligami,” kritiknya.

“Padahal yang benar adalah sebaliknya, yakni hukum asal poligami itu adalah mubah (boleh), bukan haram. Jangan pernah kita mengharamkan yang dihalalkan Allah,” urainya.

Sesuai firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Baca juga:  Menolak Syubhat-syubhat Anti Poligami

“Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga, atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.” (QS an-Nisa: 3)

Motif Hakiki: Menata Ulang Institusi Keluarga di Negeri Islam

Senada dengan hal ini, pakar fikih Islam, K.H. Shiddiq al-Jawi menjelaskan pro kontra poligami ini baru muncul pada abad ke-19 M/ke-14 H ketika imperialis Barat yang berideologi sekuler menancapkan kukunya di dunia Islam.

Dalam situasi dunia Islam yang dicengkeram ideologi kafir dari penjajah, muncullah beberapa orang moderat/liberal yang menggugat dan menolak poligami.

Ustaz Shiddiq mengutarakan terjadi tiga tahapan serangan terhadap poligami. Pertama, serangan kaum orientalis atau misionaris.

Kedua,–ini amat disayangkan—serangan itu diteruskan oleh para pemikir moderat/liberal.

Ketiga, selanjutnya serangan terhadap poligami diformalitaskan dalam bentuk peraturan perundangan oleh para penguasa di negeri-negeri Islam.

Ia memaparkan motif hakiki di balik “pembatasan” atau larangan poligami oleh para penguasa di negeri-negeri Islam termasuk di negeri ini, sebagaimana diungkap dengan gamblang oleh Abdurrahim Faris Abu Lu’bah dalam kitabnya Syawa`ib al-Tafsir fi al-Qarni al-Rabi’ ‘Asyara al-Hijri yaitu,

“Motifnya menata ulang institusi keluarga di negeri Islam mengikuti model institusi keluarga di Eropa, khususnya pada masa modern setelah mengalami revolusi pemikiran (Enlightenment) abad ke-17 M,” ungkapnya.

“Itulah motif sesungguhnya, walaupun penguasa bermanis kata dan mengumbar propaganda bahwa “pembatasan” poligami adalah karena ingin “melindungi perempuan” atau dalih-dalih lainnya,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan