Regulasi Plinplan, Riset dan Inovasi Tersendat

Di tengah kompleksnya masalah di masyarakat, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih di era revolusi industri seperti saat ini, riset dan inovasi adalah dua hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sayang, upaya untuk mengembangkan riset dan inovasi dalam negeri kerap terkendala aspek regulasi.


Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.


MuslimahNews.com, OPINI — Sebagaimana dikabarkan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggabungan dua kementerian ini bakal membuat Kemendikbud menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Peleburan Kemenristek/BRIN ke Kemendikbud dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat terkait penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud.

Juga paparan Menristek atau Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro dalam diskusi daring bertajuk “Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi”, Ahad (11/4/2021). (CNNIndonesia)

Tarik-Ulur Kemenristek/BRIN

Sejak 2019, BRIN sendiri seolah kehilangan pijakan dan belum memiliki kejelasan. Ketakjelasan ini lantaran BRIN selama ini berjalan tanpa kejelasan dasar hukum yang menaungi seluruh unit organisasi yang diperlukan guna menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan optimal.

Pada Maret 2020, Presiden Jokowi menandatangani Perpres tentang BRIN. Agar Perpres menjadi efektif, selanjutnya mesti diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Perpres ini tak pernah diundangkan oleh Kemenkumham hingga setahun kemudian. Alasannya, ada pihak yang menginginkan BRIN harus terpisah dari Kemenristek, lantaran BRIN seharusnya melakukan penelitian secara konkret.

Sementara, menurut Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro, BRIN merupakan badan yang berada di bawah kementerian. Setelah setahun menemui jalan buntu, akhirnya diputuskan BRIN dipisah dari Kemenristek.

Usai penggabungan ini, nasib Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) berbasis riset seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) belum diketahui apakah badan-badan ini tetap berdiri menjadi badan sendiri atau dilebur ke dalam BRIN.

Baca juga:  Meluruskan Ambiguitas Fungsi Ormas

Mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan di Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho juga menilai rencana peleburan Kemenristek ke Kemendikbud menunjukkan kegiatan riset atau penelitian dan pengembangan (litbang) belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, riset dan inovasi memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi dan manusia suatu negara.

Jika merujuk pada laporan tahunan Global Innovation Index (GII) tahun 2018 saja, Indonesia sudah sangat jauh tertinggal. Singapura tercatat sebagai satu-satunya negara Asia dan ASEAN yang menempati lima besar dunia.

Negara ASEAN lainnya yang masuk dalam 50 besar adalah Malaysia di posisi ke-35 dan Thailand di peringkat 44. Sementara itu, Indonesia ada di urutan ke-85 dengan skor 29,8. Di ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua terbawah di atas Kamboja yang memiliki skor 26,7. Di atas Indonesia ada Filipina (31,6), Brunei (32,8), dan Vietnam (37,9).

Meski tahun 2019 Badan Litbang mengklaim publikasi riset Indonesia berada di peringkat pertama di ASEAN, tetapi kondisi ini paradoks dengan kualitas riset dan inovasi yang masih tersendat. Jelas sangat disayangkan di saat negara lain berlomba dalam mengembangkan riset dan inovasi yang tentu saja berdampak positif pada pembangunan ekonomi.

Cina misalnya. Dengan mengembangkan serta memprioritaskan penelitian atau research and development (R&D), Cina mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, Indonesia tak menunjukkan peningkatan signifikan. Selama lima tahun, subpilar knowledge creation cenderung stagnan.

Buruknya catatan ini seolah mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah menggarap bidang penelitian dan peningkatan kualitas manusia dalam hal inovasi. Negara maju percaya bahwa riset berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca juga:  Editorial: Tolak Total Kebijakan Neoliberal

Melalui penggabungan ini juga, pemerintah seakan mengerdilkan peran riset hanya dalam ruang lingkup pendidikan saja. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto bahkan menyebut penggabungan ini sebagai langkah mundur pemerintah.

Padahal, riset dan inovasi merupakan aspek yang harus hadir pada setiap sektor. Hal ini sesuai dengan visi misi Kemenristek/BRIN di antaranya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia; peningkatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Berdasarkan UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pembangunan.

Kapitalisme Memasung Riset dan Inovasi

Peradaban kapitalisme dan Islam memiliki perbedaan yang sangat diametral dalam membangun tradisi keilmuan, termasuk dalam mengembangkan budaya riset di kalangan intelektual.

Sistem kapitalisme yang mendasarkan falsafah keilmuannya pada aspek materi dan manfaat, secara tidak langsung membentuk sudut pandang para pengambil kebijakan terkait pengembangan riset dan inovasi.

Untung dan rugi menjadi standar dalam pengembangan riset dan inovasi. Padahal, riset dan inovasi merupakan bagian terpenting dalam menghadirkan solusi atas berbagai masalah masyarakat.

Plinplannya pemerintah dalam memajukan riset dan mengembangkan inovasi intelektual dalam negeri menunjukkan besarnya ketergantungan atas hasil riset negara luar.

Selama ini, Indonesia termasuk negara pengimpor hasil riset dan inovasi negara luar. Sementara di dalam negeri, para intelektual, peneliti, maupun perekayasa harus mati-matian mengembangkan konsep riset dan inovasi dengan dana yang minim.

Kurangnya perhatian pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi nasional telah menimbulkan migrasi besar-besaran intelektual dalam negeri ke luar negeri (brain drain). Tidak sedikit pula yang memilih menjual hak paten yang merupakan buah pikir dari hasil riset dan inovasi ke luar negeri. Padahal, hasil riset dan inovasi para intelektual itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga:  Menyetop Tunjangan Guru, Kesejahteraan Kian Jauh

Absennya pemerintah dalam menumbuhkembangkan riset dan inovasi dalam negeri juga dipicu oleh sistem pendidikan kapitalisme yang memberi peluang para pemilik modal untuk turut bermain di ranah riset dan inovasi ini.

Peran negara yang dialihkan kepada para kapitalis ini pada akhirnya membuat riset dan inovasi dikendalikan para pemilik modal. Sementara, negara hanya sebagai regulator yang menjembatani intelektual sebagai aktor dunia akademik, dan pengusaha sebagai aktor dunia industri.

Ruang lingkup ristek yang sangat luas ini tentu akan sulit bila diakomodasi dalam sektor pendidikan saja.  Tak berlebihan jika dikatakan bahwa penggabungan dua kementerian ini merupakan sebuah langkah mundur dari pemerintah.

Kontras dengan Peradaban Islam

Kondisi ini kontras dengan peradaban Islam yang agung. Sebagai ideologi yang pernah menjadi raksasa dunia selama kurang lebih 13 abad lamanya, peradaban Islam telah berhasil mengembangkan tradisi riset dan inovasi kelas dunia pada masanya.

Atas prestasinya ini, peradaban Islam berhasil mencetak para ilmuwan dengan berbagai penemuan kelas dunia hingga menjadi mercusuar peradaban dunia.

Khilafah Islam sebagai institusi yang menjalankan pemerintahan Islam, tidak sungkan menggelontorkan dana untuk mengembangkan riset dan inovasi.

Khalifah sangat memahami besarnya peran riset dan inovasi untuk mewujudkan satu negara yang mandiri dan terdepan, tak bergantung dari negara lain.

Dengan prinsip inilah, negara Kekhilafahan Islam mampu menjadi negara terdepan dan maju dalam berbagai bidang ilmu. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan