Dana Wakaf Diungkit Lagi, Ada Apa?

Setelah beberapa minggu perbincangan tentang wakaf di tingkat pemerintah—sebagai potensi sumber dana yang besar dari rakyat—sempat terhenti, ternyata minggu ini muncul lagi ke permukaan. Yang bikin gemas adalah adanya tuduhan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, terhadap umat muslim Indonesia.


Penulis: Najmah Saiidah


MuslimahNews.com, FOKUS — Umat Islam Indonesia yang mayoritas ini dinilai tidak mau memanfaatkan dana wakaf ini dikarenakan tidak paham terhadap masalah wakaf ini karena kurang literasi. Menkeu mengakui tingkat literasi wakaf di Indonesia masih rendah. Menurutnya, masyarakat belum begitu paham esensi dan makna dari wakaf itu sendiri. (detik.com, 9/4/2021)

Jumlah lembaga penghimpun dana wakaf di Indonesia juga disebut masih terbatas. Untuk itu, Sri Mulyani menilai perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat aspek tata kelola kelembagaan.

“Perkembangan wakaf di Indonesia masih dalam tahap yang sangat awal dan masih menghadapi berbagai tantangan. Jumlah cadangan dana wakaf masih terbatas. Padahal, minat masyarakat yang meningkat terhadap wakaf dapat membuatnya sebagai instrumen investasi yang aman. Di saat yang bersamaan juga memberikan tujuan sosial. Oleh karena itu, kewajiban wakaf tunai menjadi salah satu solusinya. Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi Islam di bidang Internasional yang memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan,” imbuhnya. (detik.com)

Benarkah tuduhan tersebut? Jika kita menengok ke belakang, sesungguhnya beberapa ulama pun telah banyak mengomentari tentang dana wakaf yang dilontarkan oleh Menkeu ini. Mengapa? Memang diakui bahwa wakaf ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat, hanya saja peruntukannya telah diatur oleh syariat Islam.

Negara tidak boleh memutar dana wakaf layaknya investasi, bahkan tidak boleh semena-mena menggunakan dana wakaf sesuai dengan keinginannya, apalagi mewajibkan kepada rakyat.

Maka, hal ini merupakan bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa. Jadi, sebenarnya siapa yang tidak paham tentang wakaf? Umat Islam atau siapa?

Ada Apa?

Sesungguhnya sangat mudah untuk dipahami, mengapa dana wakaf ini terus diincar pemerintah, padahal masalah ini memunculkan kontra di beberapa kalangan dengan berbagai alasan.

Banyak kalangan di masyarakat tidak percaya lagi pada sikap amanah penguasa di tengah ramainya korupsi bansos, Jiwasraya, hingga Asabri. Ditambah lagi selama ini penguasa sering memojokkan ajaran Islam, tetapi kenapa kok tiba-tiba berlaku sebaliknya?

Di samping itu, tidak sedikit ulama yang justru mempertanyakan kebijakan wakaf ini, karena mereka paham posisi wakaf dalam Islam seperti apa.

Sangat jelas bahwa sesungguhnya kebijakan ini sangat dipaksakan, mengingat kondisi keuangan negeri ini sudah sejak lama terpuruk, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini. Sangat wajar akhirnya jika pemerintah mengincar dana wakaf yang dari hasil hitung-hitungan, potensi wakaf tunai ini sangat besar.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyebut potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, mencapai Rp180 triliun/tahun. Sedangkan Menkeu menyebut Rp217 triliun, setara dengan 3,4% dari produk domestik bruto (cnnindonesia.com, 31/10/2020). Jumlah yang fantastis memang, wajar jika diincar.

Beginilah negeri sekuler kapitalistik, memisahkan agama dari kehidupan dan menjadikan manfaat sebagai asasnya. Segala sesuatu dinilai berdasarkan materi. Ketika di dalamnya ada manfaat secara materi, akan diperjuangkan habis-habisan walaupun rakyat yang akhirnya menjadi korban.

Negara menarik sebanyak-banyaknya materi dari rakyat, padahal seharusnya negara menjaga dan melindungi harta rakyatnya, bahkan lebih dari itu—memenuhi kebutuhan primernya.

Baca juga:  Perselingkuhan Ekonomi di Balik Pengesahan Perppu Corona

Yang sekarang terjadi justru kebalikannya. Wajar jika saat ini penguasa negeri ini berusaha mati-matian agar program wakaf tunai ini bisa diwujudkan tanpa melihat bagaimana pengaturannya dalam Islam.

Wakaf dalam Pandangan Islam

Pengertian wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta itu sendiri dan men-tasharruf-kan (mengembangkan/memproduktifkan) kemanfaatannya di jalan kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.

Konsekuensi dari hal ini adalah zat harta benda yang diwakafkan tidak boleh di-tasharruf-kan. Sebab, yang di-tasharruf-kan adalah manfaatnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar,

“Definisi wakaf menurut syariat adalah menahan harta benda yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya beserta kekalnya zat harta-benda itu sendiri, dilarang untuk men-tasharruf-kan zatnya. Sedang men-tasharruf-kan kemanfaatannya itu [adalah] dalam hal kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.”

Dalam Islam, wakaf merupakan bagian dari ibadah, bukan semata-mata untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Tidak dapat kita mungkiri juga, wakaf memiliki andil dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dalam sistem yang baik—seperti di era Kekhilafahan dulu—dan dikelola oleh orang yang amanah pula.

Sejarah telah membuktikan bahwa wakaf telah memberikan sumbangan luar biasa pada pembangunan peradaban manusia ketika dikelola sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Tercatat dalam sejarah, bagaimana sumber air (sumur), pasar, rumah sakit, hingga sekolah/universitas dibangun dengan skema wakaf oleh umat Islam. Kebaikannya bisa dirasakan hingga kini.

Tradisi berwakaf ini terus dipelihara oleh setiap generasi muslim, sejak dari masa Sahabat, tabi’in, tabi’ut-tabi’in, dan era setelah mereka sepanjang sejarah Kekhilafahan.

Salah satu wakaf terbesar dan terkenal, khususnya di bidang pendidikan, adalah pusat pendidikan Islam sekaligus Universitas Al-Azhar di Mesir. Lembaga yang didirikan pada 970 M itu telah memberikan pendidikan gratis kepada pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Universitas ini eksis hingga sekarang dan telah melahirkan ribuan bahkan ratusan ribu ulama terkemuka di seluruh dunia hingga saat ini.

Sesuaikah dengan Syariat?

Pemerintah menilai pentingnya dana wakaf saat ini lebih pada pemanfaatannya untuk investasi, sehingga yang digencarkan adalah wakaf tunai, dengan tujuan agar wakaf tunai ini bisa membantu proses pembangunan negeri ini.

Hal ini tampak dalam pernyataan Menkeu Sri Mulyani, “Minat masyarakat yang meningkat terhadap wakaf dapat membuatnya sebagai instrumen investasi yang aman. Di saat yang bersamaan juga memberikan tujuan sosial. Oleh karena itu, kewajiban wakaf tunai menjadi salah satu solusinya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi Islam di bidang Internasional yang memperkuat perekonomian nasional secara keseluruhan.”

Jika kita cermati pernyataan Menkeu ini, kita bisa menilai bahwa praktik yang akan dijalankan pemerintah sekarang sangatlah berbeda dengan apa yang terjadi di masa Kekhilafahan, bahkan beberapa hal tidak sesuai dengan syariat.

Yang pertama dari sisi tasharruf, yang kedua dari sisi wakaf tunai itu sendiri. Telah sangat jelas bahwa wakaf, hak tasharruf-nya hanya dari sisi manfaatnya dan ini pun harus sesuai dengan amanah yang diberikan oleh pihak yang memberi wakaf, sedangkan zatnya tidak boleh terjadi tasharruf di dalamnya. Lalu bagaimana dengan wakaf tunai?

Baca juga:  Utang Indonesia Warisan Belanda, Nida Sa'adah: Gagal Merdeka?

Wakaf tunai (waqf al nuqud, cash waqf) adalah wakaf dalam bentuk uang. Caranya dengan menjadikan uang wakaf sebagai modal dalam akad mudharabah yang keuntungannya disalurkan sebagai wakaf, atau dengan meminjamkan uang dalam akad pinjaman (qardh). (Abu Su’ud Muhammad, Risalah bi Waqf al Nuqud; Fiqh Al Waqf fi Al Syari’ah Al Islamiyyah)

Ada khilafiyah di kalangan fukaha mengenai hukum wakaf tunai, sumber perbedaan pendapat sebenarnya terkait dengan uang sebagai barang wakaf, apakah bendanya tetap ada atau akan lenyap. Jika lenyap, maka tidak sah wakafnya dan sebaliknya jika tidak hilang atau ada gantinya yaitu uang yang senilai, maka sah.

Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama, tak membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat mayoritas fukaha Hanafiyah, pendapat mazhab Syafi’i, dan pendapat sahih di kalangan fukaha Hanabilah dan Zaidiyyah.

Kedua, membolehkan wakaf tunai. Ini pendapat ulama Malikiyyah, juga satu riwayat Imam Ahmad yang dipilih Ibnu Taimiyyah (Majmu’ul Fatawa, 31/234) dan juga satu pendapat (qaul) di kalangan fukaha Hanafiyah dan Hanabilah. (Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah, Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, 10/298; Al ‘Ayyasyi Faddad, Masa`il fi Fiqh Al Waqf, hlm. 8—9).

Yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak membolehkan wakaf tunai, dengan 3 (tiga) alasan: pertama, lebih dekat kepada definisi syar’i bagi wakaf, yang mensyaratkan tetapnya zat harta wakaf. (Imam Shan’ani, Subulus Salam, 3/87; Imam Ibnu Qudamah, Al Mughni, 4/231; Imam Syairazi, Al Muhadzdzab, 1/575).

Kedua, berpegang dengan hukum asal (al-ashl), yaitu benda wakaf harus dipertahankan zatnya. Ketiga, pendapat yang membolehkan wakaf tunai sesungguhnya lebih bersandar kepada dalil kemaslahatan (Mashalih Mursalah). (Abdullah Tsamali, Waqf Al Nuqud, hlm. 13-14). Padahal Mashalih Mursalah bukan dalil syar’i yang mu’tabar (kuat). (Taqiyuddin an-Nabhani, Al Syakhshiyyah Al Islamiyyah; 3/441)

Apa yang Seharusnya Dilakukan Negeri Ini?

Siapa pun akan mengatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan, melindungi, dan mengayomi rakyatnya. Akan tetapi, sangat berbeda dengan negeri ini yang justru mengandalkan rakyatnya untuk menopang perekonomian negara, bahkan tidak segan-segan merampas atau “memalak” harta rakyatnya dengan cara yang halus.

Tentu sangat berbeda dengan sistem Islam yang mengatur dengan sangat terperinci terkait hal ini. Negara tidak boleh semena-mena mengambil harta milik rakyat, baik milik individu maupun umum.

Terkait dengan kepemilikan umum seperti barang tambang yang banyak, negara bertanggung jawab sebagai pengelola saja, sedangkan hasilnya tetap dikembalikan kepada rakyat. Apalagi terkait kepemilikan individu, negara tidak berhak mencampurinya kecuali individu rakyat meminta untuk mengelolanya.

Sesungguhnya, jika negeri ini dikelola dengan baik berdasarkan syariat Islam serta para penguasanya amanah dan bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyatnya, negeri ini akan sejahtera dengan mengelola kekayaan alam yang melimpah ruah sesuai dengan tuntunan Islam.

Tapi faktanya, kekayaan alam negeri ini banyak dikuasai asing—atau lebih tepatnya pengelolaannya diberikan kepada asing—, sehingga sekalipun melimpah ruah, tetap tidak berimbas pada peningkatan taraf hidup rakyatnya.

Baca juga:  Kejatuhan Pasar Finansial untuk Kesekian Kalinya

Sudah saatnya negeri ini membuang sistem kapitalisme sekuler dan menggantinya dengan sistem Islam. Hanya sistem Islam sajalah, sebuah sistem yang datang dari Al-Khaliq Al-Mudabbir, yang akan memberikan ketenteraman dan kesejahteraan bagi umat.

Pengelolaan Wakaf dalam Kekhilafahan Islam

Praktik pengelolaan wakaf oleh negara telah ada ketika sistem Islam tegak. Hanya saja bukan negara yang memungut dari rakyat, akan tetapi rakyat dengan ikhlas menyerahkan hartanya kepada negara untuk membantu mengelolanya.

Hal ini ditujukan untuk kemudahan rakyat serta meraih rida Allah Swt., di samping penguasanya mengurusi rakyat dengan menjamin segala kebutuhan hidup mereka. Bukan malah memanfaatkan harta milik rakyat untuk kepentingan negara.

Taubah bin Ghar al-Hadhramiy merupakan hakim di Mesir yang menjadi perintis pengelolaan wakaf di bawah pengawasan seorang hakim. Ini terjadi pada masa Kekhilafahan Umayyah, yang dipimpin Khalifah Hisyam bin Abdul malik (724—743 M).

Saat itu, hakim Taubah menetapkan formulir pendaftaran khusus dan kantor untuk mencatat dan mengawasi wakaf di daerahnya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan didirikannya kantor wakaf untuk pendaftaran dan melakukan kontrol.

Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negeri Islam pada masa itu. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan wakaf berada di bawah kewenangan lembaga kehakiman.

Keberadaan lembaga wakaf ini juga diteruskan pada pemerintahan Abbasiyah. Pemerintah Abbasiyah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Shadr al-Wuquuf. Lembaga wakaf ini bertugas mengurusi masalah administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.

Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara untuk diserahkan kepada institusi agama dan sosial yang ada pada masa itu. Pada masa pemerintahan Mamluk, apa pun yang dapat diambil manfaatnya, boleh diwakafkan. Akan tetapi, paling banyak yang diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan.

Tak sedikit juga para Khalifah yang mewakafkan hartanya di jalan Allah, bahkan dikenal umat sebagai sosok yang sangat dermawan. Inilah bukti nyata kepemimpinan Islam membawa berkah dan menyejahterakan rakyat karena menerapkan seluruh syariat-Nya.

Khatimah

Benar bahwa wakaf memiliki kedudukan yang strategis dalam membangun masyarakat dan dapat menyejahterakan masyarakat, jika pengelolaannya amanah dan bertanggung jawab.

Hanya saja, mekanismenya tidak dengan cara negara memungutnya dari rakyat dan menjadikan harta wakaf ini menopang ekonomi negara. Namun, negara dalam posisi membantu rakyatnya yang memang membutuhkan bantuan negara dalam mengelola hartanya untuk kepentingan tertentu. Negara tidak boleh mengembangkan harta tersebut dan dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari syariat.

Praktik wakaf ini sesungguhnya hanya akan bisa diwujudkan dengan baik jika aturan Islam diterapkan secara kafah di muka bumi ini.

Upaya yang kita lakukan tidak cukup hanya menunaikan wakaf dengan benar saja, tetapi berupaya dengan keras dan berjuang sungguh-sungguh agar sistem Islam bisa ditegakkan secara sempurna di muka bumi ini.

Sehingga, Penyadaran dan pencerdasan umat terhadap aturan Islam serta perjuangan untuk tegaknya kembali syariat Islam di muka bumi ini, menjadi agenda utama kita hari ini. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan