Demo Buruh (Lagi), Tuntutan Dipenuhi?

MuslimahNews.com, NASIONAL — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta elemen serikat buruh lainnya menggelar demo besar-besaran pada Senin (12/4/ 2021). Aksi ini dilaksanakan secara fisik turun ke lapangan dan secara virtual.

Di wilayah Jakarta, aksi turun lapangan berlangsung dari Patung Kuda hingga Mahkamah Konstitusi. Sementara, di daerah-daerah lainnya, demo dilakukan di kantor-kantor gubernur, bupati, atau wali kota, termasuk di lingkungan pabrik masing-masing. (kompas.com, 12/4/2021).

Dikutip dari fspmi.or.id (13/4/2021), aksi ini diikuti 10.000 buruh, 1.000 pabrik di 150 kabupaten/kota di 20 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Baik aksi lapangan maupun aksi virtual, secara serentak dengan satu agenda yang sama, yaitu menuntut dicabutnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan isinya yang lebih banyak mendegradasi hak buruh.

Menurutnya, walaupun mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat semenjak belum diundangkan sampai pada akhirnya ditandatangani oleh presiden Jokowi menjadi sebuah undang-undang, seakan-akan sepertinya pemerintah tidak mau mendengar jeritan dari suara rakyatnya sendiri dalam hal ini adalah kaum buruh.

Pada aksi ini, para buruh menuntut empat hal. Pertama, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster Ketenagakerjaan. Kedua, memberlakukan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten tahun 2021. Ketiga, membayarkan THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil, dan keempat mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga:  Getol Menolak Khilafah, Nyatanya Negara Gagal Sejahterakan Rakyat

UU Ciptaker Meminggirkan Buruh

Kondisi ini dikritisi aktivis muslimah, Ustazah Iffah Ainur Rohmah. Menurutnya, sejak menjadi RUU, Omnibus Law ini sudah melahirkan masalah. Bila tidak segera dicabut atau direvisi, UU ini akan melahirkan banyak kemudaratan terstruktur dan sistematis di berbagai aspek kehidupan.

“UU ini dimaksudkan untuk menggenjot investasi. Karenanya, semua hal yang dianggap penghambat investasi harus dihilangkan dengan membuat regulasi baru yang bisa menggantikan berbagai regulasi lama secara serentak,” jelasnya.

Secara retorik, Ustazah Iffah mempertanyakan mengapa lebih mementingkan investor? Mengapa rezim memilih berhadapan dengan kemarahan rakyat yang menolak mentah-mentah UU ini? Boleh jadi karena investorlah yang dianggap dewa penolong, hingga seluruh syahwat materialistisnya harus dilayani sebagai balas budi.

“Bukankah memang mereka yang berperan besar menghantar rezim duduk di kursi kekuasaan?” ungkapnya.

Untuk klaster ketenagakerjaan, dari pasal-pasal yang ada, dianggap kurang menariknya investasi adalah akibat tingginya upah buruh dan banyaknya tuntutan buruh.

“Demi melempengkan jalan investor, rezim meminggirkan peran buruh. UU baru ini bukan hanya akan berdampak pada buruh di sektor manufaktur (grey collar workers), tetapi juga pekerja kantoran (white collar workers),” tegasnya.

Butuh Perubahan Mendasar

Ustazah Iffah menilai penolakan rakyat terhadap UU Ciptaker ini sepatutnya tidak dicukupkan pada keberatan terhadap isinya yang kasat mata zalim.

Baca juga:  Omnibus Law Langgengkan Oligarki

“Perlu disadari bahwa kezaliman dan kejahatan regulasi ini lahir dan akan berulang lahir dari rahim sistem demokrasi,” cetusnya.

Sistem demokrasi adalah tanah subur yang menumbuhkan model pemerintahan korporatokrasi. “Maka, harapan adanya perubahan mendasar akan terwujud bila demokrasi dicampakkan dan dengan mantap elemen bangsa di negeri mayoritas muslim ini mengadopsi Islam sebagai penggantinya,” tukasnya.

Islam mewajibkan hadirnya pemerintahan yang mempraktikkan seluruh syariat (Khilafah). Dalam sistem Khilafah, independensi kebijakan akan terwujud nyata. Tidak ada kebijakan berorientasi pekerja dan menzalimi pengusaha. Mustahil ada UU yang mementingkan pengusaha dan berlaku jahat pada rakyat banyak.

“Ini karena UU Khilafah tidak bersumber dari akal dan logika manusia yang terbatas dan penuh kepentingan. Setiap regulasi lahir dari ketaatan manusia untuk mengimplementasi ketentuan-Nya,” pungkasnya. [MNews/Ruh]

Tinggalkan Balasan