Perlawanan Frontal terhadap Islam Politik


Penulis: Fatma Sunardi


MuslimahNews.com, FOKUS — Aksi terorisme selalu disertai narasi negatif tentang Islam dan pencitraan buruk terhadap umatnya. Ledakan di Gereja Katedral Makassar (28/3/2021), menambah daftar aksi terorisme di tanah air. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaku bom bunuh diri Makassar merupakan bagian dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Sepertinya, orkestrasi narasi bom Makassar masih berlanjut.

Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menilai aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar merupakan puncak gunung es ideologi ekstremis yang disemai kelompok antikeberagaman. Publik telah lama digiring bahwa ideologi ekstremisme adalah Islam.

Ketum PBNU Said Aqil menyampaikan, strategi untuk memberantas jaringan terorisme dilakukan dari pintu masuk ajaran ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi. Bahkan, untuk meyakinkan publik, setiap aksi kekerasan dikaitkan dengan kelompok teroris Internasional ISIS. Kapolri memaparkan fakta-fakta terkait Zakiah Aini, penyerang Mabes Polri (tiga hari setelah bom Makassar) yang beraksi sendiri (lone wolf) dengan profiling ISIS.

Opini publik terbelah dengan munculnya kalangan yang mencurigai aksi teror bom Makassar adalah rekayasa. Narasi bertubi-tubi yang menyudutkan Islam, membuat publik mulai mengembangkan dugaan untuk mencari fakta otentik. Netizen menilai ada beberapa kejanggalan dari bukti-bukti yang diungkap polisi, mulai dari foto hingga surat wasiat pelaku bom Makassar.

Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya menyatakan ada indikasi bahwa penguasa mengetahui tentang aksi teror ini. Asumsi ini dibangun karena ada serangkaian pernyataan sebelum peristiwa, dari Moeldoko tentang terorisme dan Mahfud MD tentang perlunya stabilitas[1].

Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai ada upaya mendelegitimasi tindakan polisional institusi keamanan negara dalam menangani terorisme. Ini karena polisi tidak bertindak terukur dan akuntabel, sehingga memunculkan persepsi-persepsi publik.

Kegelisahan publik tentang fakta terorisme belum mendapat respons dari Istana. Pemerintah seakan tidak peduli bahkan sibuk mengembangkan narasi yang mendorong program deradikalisasi.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, mendesak pemerintah segera memberlakukan Perpres No. 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah kepada Aksi Terorisme (RAN-PE) tahun 2020—2024. Kebijakan ini adalah formula terbaru rezim yang digadang-gadang mampu memberantas benih terorisme dan ekstremisme.

Narasi terorisme dan ekstremisme yang dilabelkan pada Islam jelas telah memberi tekanan pada dakwah di tengah-tengah umat. Dengan alasan mewaspadai pemikiran ekstremisme, akan ada pembatasan siapa saja yang layak berdakwah.

Baca juga:  Mahfud: Proyek Perang Melawan Radikalisme Merugikan Umat Islam, Menguntungkan Barat

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menerbitkan Surat Edaran KPI No. 2/2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan. Salah satu poinnya berisi tentang penggunaan dai yang tidak terkait organisasi terlarang. Meskipun penetapan organisasi terlarang belum ada daftar namanya, tetapi ingatan publik akan dibawa pada kelompok Islam yang dilabeli radikal.

Terorisme-Ekstremisme: Kampanye Barat Imperialis Melawan Islam Politik

Pasca-Perang Dingin, AS telah memilih Islam sebagai lawan ideologis yang mengancam nilai, kebijakan, dan hegemoni globalnya. AS mencanangkan “perang” baru melawan terorisme global dan menjadikannya sebagai prinsip pengorganisasian utama kebijakan luar negeri dan pertahanan Amerika.

Berbicara di depan Kongres AS, 20/9/2002, presiden Bush mengajak semua pemerintahan global untuk ikut melawan terorisme, “Ini adalah pertarungan peradaban… perjuangan semua orang yang percaya pada kemajuan dan pluralisme, toleransi, dan kebebasan.”[2]

Pernyataan Bush ini mengindikasikan bahwa War on Terrorism (WoT) diarahkan kepada ideologi yang telah memberi tantangan terhadap nilai-nilai ideologi kapitalisme-pluralisme, toleransi, dan kebebasan, di mana AS berdiri sebagai penjaga kapitalisme global.

Dalam sebuah diskusi tentang Global War on Terrorism (GWoT) di Washington DC (5/9/2006), Bush kembali menguatkan bahwa teroris adalah mereka yang memiliki cita-cita mewujudkan kekuasaan politik yang disebut Khilafah. Menurutnya, “Mereka berharap dapat membangun utopia politik yang penuh kekerasan di Timur Tengah, yang mereka sebut “Khilafah”—di mana semua akan diatur menurut ideologi kebencian mereka.”[3]

Berbagai narasi yang mengaitkan aksi teror dengan prinsip ajaran Islam, yang pada faktanya bertentangan dengan nilai-nilai kapitalisme, menunjukkan bahwa perang peradaban (dalam konteks WoT) sejatinya adalah perang melawan Islam, Islam sebagai tata aturan dan nilai-nilai kehidupan, yakni Islam politik.

Indikasi ini semakin jelas setelah kapitalisme global di bawah pimpinan AS gagal dalam menarasikan perang melawan terorisme. AS mulai memperlunak narasinya melalui perlawanan terhadap ekstremisme (counter violent extremism/CVE).

Pada Sidang Umum PBB tahun 2014, Presiden Barrack Obama meminta semua negara berbuat lebih banyak untuk melawan ekstremisme. Pernyataan Obama diperkuat Menteri Luar Negerinya, John Kerry, di World Economic Forum’s Annual Meeting 2015 di Davos, yang meminta komunitas internasional, termasuk sektor publik dan swasta, untuk mengatasi tantangan global ini.[4]

AS juga secara khusus menyelenggarakan KTT di Gedung Putih tentang CVE yang mempertemukan para pemimpin pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Forum tersebut memicu berbagai inisiatif dan pertemuan regional baru dari Astana (Kazakhstan) hingga Oslo (Norwegia), dari Nairobi (Kenya), hingga Nouakchott (Mauritania).

Baca juga:  Stop Menistakan Ajaran Islam!

Pada akhirnya, AS membawa CVE ke PBB pada Sidang Umum ke-70 dan mempresentasikan agenda aksi. Berdasarkan momentum ini, Sekjen PBB mempresentasikan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan (Plan of Action to Prevent Violent Extremism), dengan merangkul pendekatan “seluruh masyarakat” yang harus mendukung upaya kita bersama.[5] Maka, mulailah babak baru perlawanan frontal melawan Islam.

RAN-PE Bagian Global War on Terrorism Melawan Islam Politik

RAN-PE adalah kebijakan Indonesia untuk merealisasikan agenda GWOT yang tertuang dalam Resolusi PBB 1 Juli 2016: (A/RES/70/291) Rencana Aksi untuk PVE (prevent violent extremism). Indonesia termasuk satu negara dari 57 negara yang memiliki RAN-PE.

Dewan Keamanan PBB mendorong negara anggota melibatkan komunitas lokal dari kalangan nonpemerintah mengembangkan strategi melawan narasi ekstremisme kekerasan yang dapat memicu tindakan terorisme.

Indonesia merasa wajib meratifikasi kebijakan PBB karena tak mempunyai kekuatan untuk menolak. Alhasil kebijakan tersebut dijalankan bulat-bulat mengikuti petunjuk dan arahan kepentingan global.

Di tingkat regional, kebijakan RAN-PE ini telah menjadikan Indonesia sebagai lead shepherd (pemandu) penyusunan rencana aksi regional, ASEAN Plan for Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism yang ditetapkan di Bali pada 3—5 April 2018 silam.

Selain itu, dalam pengembangan kebijakan penanggulangan radikalisme ini, Indonesia pun berkomitmen untuk memerangi ekstremisme kekerasan di perbatasan dan mencegah para pelaku teroris di wilayah ASEAN. Komitmen ini tertuang dalam ASEAN-Australia MoU on Cooperation to Counter International Terrorism.

Bahaya RAN-PE bagi Umat Islam

Pelaksanaan RAN-PE akan menjerat Islam dan umatnya. Indikasi ini tampak pada beberapa fakta berikut.

Pertama, ketakjelasan definisi ekstremisme seperti dalam draf RAN-PE pada pasal 1 angka 3. Negara berpeluang mengkriminalkan keyakinan (ranah pemikiran ) dan tindakan yang dianggap sebagai ancaman kekerasan untuk tujuan terorisme. Penguasa yang anti-Islam politik, akan mudah menjerat keyakinan tentang nilai-nilai dan hukum Islam, termasuk Khilafah.

Kedua, ekstremisme sebagai narasi global yang muatan politisnya amat kental. Ekstremisme senantiasa dikaitkan dengan penolakan terhadap nilai-nilai mainstream yang eksis, seperti nilai kebebasan, pluralisme, feminisme, dan demokrasi. Dari fakta ini, sangat berpeluang implementasi RAN-PE akan membidik Islam.

Baca juga:  Bom Makassar, Labelisasi Semakin Kasar

Ketiga, motif dikeluarkannya RAN-PE. Jika dilihat dari situasi munculnya RAN-PE, sangat kuat didominasi motif mempertahankan kekuasaan. Kegagalan pemerintah menangani berbagai persoalan, memunculkan kritik tajam pada kekuasaan. Elemen masyarakat yang paling nyaring memberikan kritik adalah umat Islam. Sehingga, RAN-PE menjadi eksekutor yang ampuh untuk membungkam suara kritis umat.

Keempat, melibatkan rakyat dalam masalah keamanan akan memicu konflik horizontal. Melibatkan rakyat dalam masalah keamanan menyalahi fakta bahwa masyarakat tidak punya kapasitas untuk mendeteksi potensi ekstremisme. Jika ini dipaksakan, akan muncul di tengah-tengah rakyat rasa saling mencurigai, bahkan akan terjadi konflik.

Islam Pasti Menang dengan Tegaknya Khilafah

Kapitalisme global telah mendeklarasikan perang frontal melawan Islam. Hampir dua dekade perlawanan terhadap Islam dengan platform WoT belum menampakkan kemenangan. Berbagai pendekatan, koalisi, dan penguatan kelembagaan dibuat untuk mencabut Islam dari benak umat. Umat masih setia menggenggam Islam.

Kekuatan iman telah melahirkan dalam diri umat loyalitas (al-wala’) kepada Allah Swt. dan kebencian pada musuh-musuh Allah (al-bara’). Keduanya adalah nilai berharga bagi seorang mukmin untuk tetap dalam agamanya.

Kekuatan iman juga melahirkan ketundukan terhadap syariat dan dorongan kuat untuk melaksanakannya, hingga Islam bisa dirasakan dalam keseharian hidup umat. Ini adalah suatu keniscayaan jika umat memiliki institusi penjaga dan pelaksana syariat, yakni Khilafah.

Khilafah bukan khayalan, tapi akan menjadi kenyataan. Khilafah adalah janji Allah Swt. dan bisyarah (kabar gembira) dari Rasulullah. Umat Islam adalah khairu ummah yang akan terwujud bila berada dalam naungan Khilafah.

Adanya kelompok dakwah politik yang terus-menerus memperjuangkan Islam, akan memperjuangkan kebenaran. Kelompok ini akan menjaga Islam dari upaya-upaya orang kafir yang senantiasa membuat makar untuk menyesatkan umat, termasuk dalam agenda deradikalisasi dengan dalih menyelamatkan umat dari ekstremisme ataupun terorisme. Namun, kegelapan makar kafir—dengan segala siasatnya—akan berujung pada kegagalan dan kebinasaan.

Allah Pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah: 257). [MNews/Gz]


Catatan kaki:

[1] https://www.wartaekonomi.co.id/read334509/apa-yang-paling-berbahaya-dari-bom-makassar-jangan-kaget-rocky-gerung-sebut

[2] https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html

[3] https://www.911memorial.org/sites/default/files/inline-files/2006%20sept.05%20%20President%20Bush%20Discusses%20Global%20War%20on%20Terror.pdf

[4] https://www.weforum.org/agenda/2015/01/11-quotes-from-john-kerry-at-davos-2015/

[5] https://2009-2017.state.gov/documents/organization/257913.pdf

Tinggalkan Balasan