Menimbang Pemberlakuan Dua Sistem Pembelajaran PTM dan PJJ, Akankah Pendidikan Lebih Baik?


Penulis: Ustazah Noor Afeefa (Pemerhati Kebijakan Pendidikan)


MuslimahNews.com, FOKUS — Pemerintah telah memberlakukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disesuaikan sejak 30 Maret 2021.

Poin penting SKB tersebut antara lain, bahwa setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengimbau agar satuan pendidikan segera memenuhi daftar periksa dan menawarkan opsi PTM terbatas. Pelaksanaan PTM tidak perlu menunggu Juli 2021.

Satuan pendidikan yang telah melaksanakan PTM dapat melanjutkan selama mengikuti protokol kesehatan dan sesuai izin pemerintah daerah. PTM terbatas akan dikombinasikan dengan PJJ mengikuti kondisi siswa dan guru di sekolah.

Pembelajaran di sekolah memang banyak dikehendaki orang tua. Terlebih sudah lebih dari satu tahun menjalani PJJ. Ancaman learning loss yang dikhawatirkan banyak pihak juga seakan menemukan jawabannya. Namun, benarkah demikian? Benarkah ini merupakan kebijakan paling tepat agar pendidikan makin baik?

PTM Berisiko

Berdasarkan penjelasan Mendikbud, pemerintah menetapkan kebijakan PTM terbatas dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah pembukaan sekolah yang telah dilakukan berbagai negara di dunia (sebanyak 85%). Sementara di Indonesia sendiri, hingga saat ini sudah 22% sekolah menerapkan PTM terbatas. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kesiapan sekolah untuk memulai PTM. “Bukan kebijakan coba-coba,” kata Mendikbud Nadiem.

Pemerintah juga akan mengakselerasi vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan. Sehingga ditargetkan akhir Juni nanti semua guru dan tenaga kependidikan sudah tervaksinasi. Kondisi ini dianggap telah mencukupi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Di samping itu juga adanya dampak sosial negatif yang berkepanjangan akibat pandemi covid-19 terhadap pendidikan. Seperti, ancaman putus sekolah karena anak harus bekerja, penurunan capaian belajar—termasuk kesenjangan capaian belajar—, banyaknya kekerasan pada anak yang tidak terdeteksi oleh guru, pandangan orang tua terhadap fungsi sekolah yang minim dalam melakukan PJJ, juga studi yang menyatakan bahwa sekolah tatap muka lebih menghasilkan capaian belajar dibandingkan PJJ (ancaman learning loss); serta banyaknya risiko eksternal jika tidak belajar di sekolah, seperti pernikahan dini, eksploitasi anak, dan kehamilan remaja.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut, Pemerintah meminta sekolah untuk membuka PTM terbatas dan memberi kesempatan siswa untuk belajar di sekolah dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Adapun bagi orang tua yang belum memberikan izin anaknya untuk mengikuti PTM, mereka harus difasilitasi dengan PJJ. Dengan demikian, PTM terbatas dan PJJ harus dijalankan sekolah secara simultan.

Kebijakan membuka sekolah di tengah pandemi, meskipun telah dilakukan vaksinasi kepada guru dan tenaga kependidikan, sebenarnya tetap berisiko terjadinya penularan penyakit. Terlebih, vaksin Sinovac yang diterima guru dan tenaga kependidikan, efikasinya hanya 65,3%. Artinya, guru masih memiliki peluang 34,7% untuk terinfeksi. Hingga saat ini pun belum ada uji klinis terhadap vaksin anak. Yang ada baru untuk usia di atas 16 tahun.

Di sisi lain, klaster baru Covid-19 ternyata muncul di sekolah-sekolah setelah dilakukannya uji coba PTM di sejumlah daerah. Di SMA 1 Sumatera Barat yang berada di Kota Padang Panjang, didapati 61 siswa-siswi positif Covid-19. Di akhir Maret ini juga diketahui 56 siswa dan guru di SMA Titian Teras di Kabupaten Muaro Jambi, juga terkonfirmasi positif Covid-19.

Selain itu, sedikitnya ada 38 santri dan ustazah positif Covid-19 di sebuah pondok pesantren khusus perempuan di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah. Tiga sekolah di Kota Batam, Kepri yakni SDN 4 Belakangpadang, SMPN 1 Belakangpadang dan SMPN 43 Baloi juga ditutup karena masing-masing seorang siswanya diketahui terpapar Covid-19.

Demikian juga di salah satu SMP negeri di Sungailiat. Ketua Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban juga menilai munculnya klaster sekolah akibat Covid-19 cukup membuktikan penularannya masih tinggi.

Koordinator Nasional P2G Perhimpunan Pendidik dan Guru Satriwan Salim menilai, banyak sekolah yang sudah mulai PTM melakukan pelanggaran protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan). Selain itu, sekolah belum memenuhi daftar periksa dan belum menuntaskan vaksinasi guru dan pendidik.

Kenyataan buruk ini tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan PTM yang dilakukan oleh 22% sekolah di Indonesia tersebut. Meski sekolah telah mengupayakan dengan berbagai penjagaan protokol kesehatan hingga model pembelajaran blended dengan daring, klaster sekolah memang nyata.

Oleh karena itu, negara wajib bertanggung jawab dalam menjamin PTM aman. Negara harus memenuhi pengadaan sarana prasarana di sekolah, pengawasan terhadap prokes, hingga keamanan di luar lingkungan sekolah, seperti sarana transportasi, tempat-tempat pembelanjaan dan sebagainya.

Yang jadi soal, mampukah negara kapitalis ini melakukan semua itu? Di tengah model pengelolaan keuangan negara yang kacau, biaya untuk pendidikan minim, sementara untuk yang tidak urgen justru dibesarkan.

Belum lagi soal saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, kerap berujung soal biaya. Masalah guru honorer, contohnya. Semua riwayat tersebut menyangsikan kesungguhan negara untuk memastikan sekolah melengkapi semua kebutuhan PTM terbatas. Demikian juga soal penegakan aturan kepada seluruh masyarakat agar mematuhi prokes.

Selama ini negara merelaksasi kegiatan ekonomi (termasuk untuk pariwisata), namun longgar dalam penjagaannya. Ini pun menimbulkan kesangsian akan terwujudnya kondisi lingkungan yang bersahabat bagi siswa saat menuju dan pulang sekolah. Demikianlah jika PTM terbatas dilaksanakan dalam sistem kapitalis. Sangat berisiko.

Kinerja Berat

Secara proses, belajar tatap muka memang lebih efektif dibandingkan daring. Namun, pelaksanaannya di tengah pandemi tentu membutuhkan persiapan teknis. Sebab, tidak semua siswa bisa melakukan tatap muka dalam waktu bersamaan. Butuh pengaturan. Untuk itu sekolah harus menyiapkan sistem dan tenaga (guru) agar bisa menyelenggarakan pembelajaran model ganda ini.

Bagaimana pun, belajar daring (PJJ) masih tetap harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang tidak masuk sekolah tersebab tidak diizinkan orang tua. Jika sekolah mengadopsi blended learning, maka guru harus cerdas mengelola kelas dan menyusun kurikulum (bahan ajar). Model pembelajaran ini (campuran antara online dan offline) mengharuskan guru lebih teliti menyampaikan pembelajaran dan mengevaluasi penerimaan (feedback) siswa.

Masalahnya, jika saat belajar tatap muka (sebelum pandemi) saja kualitas guru dalam mengelola kelas masih harus ditingkatkan, apatah lagi jika mereka harus mengelola dual system ini? Beberapa pengamat menyebut kebijakan seperti ini menjadi kurang efektif. Ditambah lagi, dalam sistem pendidikan kapitalis, beban kurikulum begitu berat.

Tantangan guru juga semakin besar. Capaian prestasi akademik kerap membuat guru lebih fokus pada penyampaian materi, ketimbang memperhatikan capaian kualitas kepribadian siswa. Demikianlah, kombinasi PTM dan PJJ membutuhkan prasyarat agar benar-benar efektif.

Menjawab Dilema

Di tengah harapannya sebagai sarana komunikasi guru dan siswa yang lebih baik, PTM terbatas tetaplah menyimpan masalah. Kalau begitu, haruskah dengan PTM terbatas? Jika latar belakang berlakunya PTM terbatas adalah tidak efektifnya PJJ dan dampak sosial yang ditimbulkannya, maka seharusnya negara fokus membenahi masalah tersebut.

Negara harus memastikan PJJ berjalan dengan baik, minim dampak negatif. Adanya kebijakan PTM tanpa pembenahan PJJ dan semua dampak sosialnya seakan mengonfirmasi kelemahan negara dalam memberikan pelayanan pendidikan saat pandemi.

Sejatinya, yang menyebabkan tidak efektifnya PJJ dan munculnya dampak sosial adalah berlakunya sistem kapitalis di negeri ini. Kurikulum pendidikannya gagap menghadapi pandemi. Kapitalisme juga menghasilkan kesempitan ekonomi yang berujung pada disfungsi peran ibu. Ibu tidak fokus membersamai belajar di rumah karena harus bekerja. Pun tak sedikit anak-anak yang lebih memilih bekerja daripada belajar.

Kapitalisme juga menciptakan lingkungan sosial liberalistis yang mengganggu proses pembelajaran. Banyaknya kekerasan pada anak, pernikahan remaja, kecanduan gawai adalah dampak dari kehidupan liberal saat ini. Di sisi lain, negara lemah dalam mengatasi penyebaran pandemi, tak berhasil melakukan karantina wilayah dan menegakkan aturan.

Negara juga tak mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana PJJ di semua wilayah. Semua fakta tersebut seharusnya menjadi perhatian negara karena sangat menghambat keberhasilan pendidikan, terutama saat pandemi. Bahkan, baik saat PJJ maupun PTM tetaplah menjadi ancaman berbahaya bagi pendidikan.

Dengan demikian, menanggalkan sistem kapitalis adalah jaminan bagi keberhasilan proses pendidikan, apalagi di masa pandemi ini. Dan selanjutnya, negara harus memberlakukan sistem Islam (Khilafah). Sebab, sistem Islam meminimalkan semua faktor yang menghalangi keberhasilan pembelajaran, baik daring maupun tatap muka.

Di sisi lain, yang diperlukan dari proses pembelajaran sejatinya bukan hanya pertemuan guru dan siswa. Namun kualitas pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat belajar, juga menumbuhkan semangat untuk mewujudkan tujuan pendidikan sahih.

Tujuan pendidikan sahih adalah sebagaimana yang ditetapkan syariah Islam. Yakni, untuk membentuk manusia berkepribadian Islami dan menguasai ilmu baik tsaqafah Islam maupun ilmu-ilmu pengetahuan umum dan terapan untuk mengarungi kehidupan.

Tujuan ini sangat penting direalisasikan. Terlebih, para siswa telah menjalani lebih dari satu tahun belajar dari rumah. Betapa dampak negatif dari PJJ dalam sistem kapitalis ini mengancam siswa. Dan semua itu tak bisa diselesaikan dengan semata-mata PTM terbatas.

Memang PTM akan mengurangi sebagian dampak buruk PJJ. Namun, PTM menjadi tidak efektif jika tidak ditunjang dengan kurikulum yang benar dan sistem bernegara yang sahih (sesuai syariat).

Pendidikan dalam Khilafah di Masa Pandemi

Tentu akan jauh berbeda jika belajar tatap muka dilakukan di bawah kendali sistem pendidikan Islam. Kurikulum berbasis akidah (Islam) akan menjamin tersampaikannya materi pembelajaran sesuai target pendidikan sahih.

Kurikulum pembentukan kepribadian islami akan menjadi bagian dalam setiap materi pelajaran. Guru akan mudah dalam mengimplementasikan kurikulum di tengah keterbatasan akibat pandemi. Guru dan siswa tak dikejar capaian materi (akademik) semata sebagaimana sistem pendidikan saat ini. Dengan metode apa pun, baik tatap muka maupun daring, implementasi kurikulum akan tetap bisa dilakukan.

Terlebih lagi, Negara Khilafah -yang menerapkan syariat Islam- pastilah menjaga lingkungan sosial, masyarakat dan keluarga. Semua itu akan mendukung keberhasilan pendidikan di masa pandemi. Negara juga memastikan anggaran mencukupi bagi kebutuhan pendidikan, baik jika harus dilakukan dengan daring maupun tatap muka.

Walhasil, pendidikan akan lebih baik hanya jika menerapkan syariat Islam secara kafah. Apa pun metodenya, pendidikan akan terus produktif menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan peradaban mulia. [MNews/Tim WAG]

*Artikel ini adalah pengantar diskusi WAG Muslimah News pada Sabtu, 10/4/2021

Tinggalkan Balasan