Gizi Buruk Meningkat, Atasi dengan Solusi Tepat


Penulis: Chusnatul Jannah


MuslimahNews.com, OPINI — Permasalahan gizi buruk di Indonesia tetap menjadi PR besar bagi pemerintah. Diperparah dengan pandemi yang berlangsung selama setahun lebih, kondisi kesehatan generasi masih memprihatinkan. Hal itu disampaikan Direktur Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono.

Menurutnya, gizi buruk pada balita meningkat karena kombinasi dua persoalan utama, yaitu jatuhnya daya beli masyarakat dan terganggunya layanan kesehatan esensial, terutama bagi kelompok rentan, seperti ibu dan anak.

Turunnya daya beli masyarakat adalah akibat dari guncangan ekonomi saat pandemi, yang membuat akses pangan dan asupan gizi masyarakat miskin memburuk.

“Konsumsi pangan yang tidak bergizi pada gilirannya memicu malnutrisi, yang pada penduduk usia dini akan membawa pada masalah serius, yaitu stunting (pendek), underweight (kurus), dan wasting (gizi kurang),” kata Yusuf dalam Diskusi Publik Nasional “Buruk Gizi di Masa Pandemi” di Jakarta pada Kamis (8/4).

Dia menambahkan, ketika kebutuhan akan dukungan melawan gizi buruk dan stunting meningkat, intervensi gizi oleh pemerintah justru melemah seiring penyebaran virus yang semakin masif dan meningkatnya beban sistem kesehatan nasional. (Republika, 9/4/2021)

Pandemi Covid-19 Perparah Gizi Buruk?

Sebelum Covid-19, Indonesia sudah mengalami permasalahan gizi yang tinggi. Lebih dari 2 juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari 7 juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan 2018 menunjukkan 17,7% bayi usia di bawah 5 tahun (balita) masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,9% dan yang menderita gizi kurang sebesar 13,8%. (Katadata, 25/1/2019)

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pernah mengatakan Indonesia masih memiliki persoalan gizi buruk, gizi kurang, dan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2019, angka prevalensi stunting mencapai 27,67%. Ini berarti terdapat 6,3 juta anak balita dari populasi 23 juta anak balita di Indonesia yang mengalami stunting.

Padahal, ambang batas maksimal angka kekurangan gizi pada anak menurut WHO adalah 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan gizi buruk ataupun stunting tak bisa dianggap remeh. Sebab, kondisi balita di masa sekarang adalah cerminan SDM di masa depan. Apa jadinya bila gizi buruk dan stunting terus meningkat? Indonesia bisa kehilangan SDM unggul lebih dini.

Baca juga:  [Lensa Daerah] NTT Pilot Project Penanganan Stunting, Semoga Bukan Proyek Basa Basi

Pandemi Covid-19 yang berlarut-larut membuat layanan kesehatan macet. Kebijakan tarik ulur penanganan Covid-19 memperpanjang usia pandemi. Pada akhirnya, usia panjang pandemi menambah masalah baru. PHK di mana-mana, ekonomi seret. Pemenuhan gizi anak turut menurun seiring berkurangnya pendapatan masyarakat.

Akses Pangan Bermasalah

Meski sejak lama pemerintah sudah mencanangkan program pangan dan gizi melalui RPJMN 2015–2019 dan juga RPJMN 2020—2024, bukan berarti tidak mengalami masalah pangan. Masyarakat masih kesulitan mengakses pangan dengan standar gizi yang mencukupi. Ketika akses pangan ini sulit didapat maka hal ini akan menciptakan rantai kelaparan dalam masyarakat.

Dalam lima tahun terakhir (2015—2019), Indeks Kelaparan Global Indonesia masuk kategori serius, yaitu sekitar 21,9 di tahun 2018. Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, yaitu di angka 19,1. Meski demikian, indeks dan peringkat Indonesia masih lebih buruk dari Thailand (peringkat 48, skor 10,2), Malaysia (peringkat 59, skor 13,3), bahkan Vietnam (peringkat 61, skor 13,6), dan Filipina (peringkat 69, skor 19). (Lokadata, 26/11/2020)

International Food Policy Research Institute (IFPRI) mengungkapkan 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis. Laporan The Global Hunger Index (2019) menempatkan Indonesia di peringkat ke-130 dari 197 negara dengan tingkat kelaparan serius. Bambang Soesatyo pernah mengatakan, laporan tersebut mestinya menjadi pengingat agar membenahi sektor pangan.

Laporan tersebut senada dengan data BPS yang menyebutkan hanya 8% masyarakat Indonesia mengonsumsi protein hewani seperti daging, susu, telur, dan ikan. Konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dari Thailand dan Filipina yang mencapai 20%.

Ketika masyarakat tak dapat mengakses pangan bernutrisi, maka terjadilah kelaparan. Angka kelaparan inilah yang berpengaruh besar pada kuantitas dan kualitas gizi pada anak.

Faktor Penyebab Gizi Buruk

Di antara faktor yang menyebabkan anak-anak mengalami gizi buruk hingga stunting antara lain:

Baca juga:  [Lensa Daerah] NTT Pilot Project Penanganan Stunting, Semoga Bukan Proyek Basa Basi

Pertama, ekonomi. Persoalan ekonomi menjadi faktor utama yang banyak dialami masyarakat. Pekerjaan dan penghasilan yang tak mencukupi, serta tingginya harga bahan makanan membuat orang tua kesulitan mencukupi kebutuhan gizi anak. Alhasil, kasus gizi buruk dan stunting tidak akan selesai jika masalah ekonomi belum dituntaskan. Sebab, taraf hidup yang rendah seperti kemiskinan berkelindan bersama tidak terpenuhinya hak anak dalam mendapatkan gizi dan nutrisi yang baik.

Kedua, sanitasi. Hal ini juga banyak menimpa pada keluarga yang sulit mengakses tempat tinggal, lingkungan dan air bersih. Akibat persoalan ekonomi tadi, minimnya kualitas papan berdampak pula kualitas pangan mereka. Sanitasi yang buruk akan mencemari bahan makanan yang akan disajikan.

Ketiga, pendidikan. Pendidikan yang rendah akan menurunkan tingkat literasi gizi yang dibutuhkan orang tua dalam mengasuh anaknya. Ketidaktahuan orang tua terhadap pentingnya pemberian gizi pada anak cenderung menganggap gizi bukanlah hal penting. Di sistem serba kapitalis, pendidikan menjadi barang yang sulit dijangkau. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengakses pendidikan hingga perguruan tinggi.

Keempat, perilaku orang tua. Banyak orang tua berpikir bahwa mereka mengetahui segalanya sehingga tidak menyadari dan memahami bahwa mereka masih membutuhkan bimbingan dan arahan para ahli medis dalam mengatasi gizi dan masalah kesehatan lainnya.

Semua faktor tadi sebenarnya tersimpul dalam dua faktor, yaitu problem ekonomi dan pendidikan. Ibarat  rantai masalah yang tidak akan pernah habis dibabat. Sebab, faktor penyebab rendahnya ekonomi dan pendidikan adalah penerapan sistem kapitalisme yang melahirkan kesenjangan sosial, tidak terjaminnya kebutuhan dasar, dan abainya pemerintah dalam mengatur urusan hulu hingga hilir.

Sebagai contoh, tata kelola pangan amburadul akibat kebijakan impor yang ugal-ugalan. Kemandirian pangan pada akhirnya tidak pernah terwujud lantaran produksi pangan yang tidak mencukupi pasokan dalam negeri akibat lahan pertanian yang kian menyusut. Hal ini memengaruhi kemampuan negara memberikan jaminan kebutuhan pokok rakyat. Bagaimana mau menjamin bila negara masih bergantung pada negara lain dalam memenuhi pangan rakyat?

Baca juga:  [Lensa Daerah] NTT Pilot Project Penanganan Stunting, Semoga Bukan Proyek Basa Basi

Bagaimana Khilafah Mengatasi Gizi Buruk?

Masalah gizi buruk adalah efek dari tidak terwujudnya jaminan kesejahteraan masyarakat.  Indikator keadilan dan kesejahteraan dalam negara Khilafah adalah terjaminnya kebutuhan pokok setiap individu. Secara praktis, negara Khilafah akan menempuh dua cara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui mekanisme langsung dan tidak langsung.

Mekanisme langsung berlaku untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa jasa. Sementara pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang dijamin dengan mekanisme tidak langsung.

Pertama, negara wajib memberikan pelayanan langsung berupa jasa, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Jaminan atas pelayanan ini harus diberikan secara gratis. Karena ketiganya termasuk dalam kebutuhan dasar rakyat.

Negara juga wajib menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan jasa tersebut, seperti pengadaan rumah sakit dan segala infrastrukturnya, sarana pendidikan dan semua perlengkapannya, dan sarana perlindungan keamanan beserta perangkat hukumnya. Inilah yang disebut mekanisme langsung.

Kedua, mekanisme tak langsung untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat ditempuh dengan cara menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin kebutuhan pokok tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi “ketergantungan” rakyat pada negara. Sekaligus melatih mental rakyat agar tetap menjalankan ikhtiar dalam memenuhi kebutuhannya dengan dukungan penuh dari negara.

1) Negara akan memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi semua kepala rumah tangga (laki-laki). Kemudahan dalam mengakses lapangan kerja akan memberikan kepastian bagi kaum laki-laki untuk mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan primer dan sekunder bagi keluarganya.

2) Jika individu tersebut tidak sanggup bekerja, maka ahli waris berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika tidak ada ahli waris yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara berkewajiban memenuhinya melalui kas Baitulmal.

Itulah beberapa mekanisme yang akan dilakukan negara Khilafah dalam menjamin kebutuhan rakyat. Jika kebutuhan primer terpenuhi, gizi anak tentu tercukupi. Jika akses ekonomi dan pendidikan mudah, kualitas SDM meningkat, orang tua akan memahami terkait pengetahuan dan tata cara memenuhi gizi dan nutrisi anak. Dengan begitu, angka gizi buruk dan kelaparan akan terminimalisasi manakala akar masalahnya sudah terselesaikan. [MNews]

Tinggalkan Balasan