Konglomerasi Media Menggila, Arus Informasi di Bawah Kendali Korporasi Global


Penulis: Juanmartin, S.Si., M.Kes.


MuslimahNews.com, OPINI — PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) atau EMTEK Group yang merupakan induk usaha SCTV dan Indosiar meraup dana segar Rp9,2 triliun. Dana itu berasal dari penerbitan sebanyak 4,75 saham baru yang sebagiannya diborong perusahaan asal Korea Selatan, Naver Corporation.

Naver masuk ke EMTEK Group melalui penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD/private placement) atas saham baru yang diterbitkan melalui rights issue.

EMTEK Group adalah grup media dan menjalankan tiga stasiun televisi, yakni SCTV, Indosiar, dan O Channel. Perusahaan yang didirikan pada 1983, awalnya merupakan perusahaan teknologi yang didirikan Eddy Kusnadi Sariatmadja. Perusahaan memiliki tiga divisi bisnis utama, yakni media, telekomunikasi dan solusi TI, serta konektivitas.

Dikutip dari The Insider Stories, perusahaan induk SCTV dan Indosiar itu menerbitkan 4,75 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp1.954 per unit. Melalui aksi korporasi ini, EMTEK Group mendapat dana segar sebesar Rp9,23 triliun. Dengan masuknya investor baru, porsi kepemilikan pemegang saham lama pun berkurang.

Selain oleh Naver Corporation, saham baru yang diterbitkan EMTEK Group juga diborong perusahaan berbasis di Amerika Serikat (AS), H Holdings Inc., serta sejumlah investor lokal terkemuka lainnya. Antara lain PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT Ashmore Asset Management.

Omnibus Law di Balik Masuknya Investor ke Industri Media

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI bersama Pemerintah beberapa waktu lalu, memang memiliki ruh yang dianggap mampu menjadi solusi dari rumitnya perizinan dan birokrasi di Indonesia yang selama ini menjadi penghambat investasi, termasuk di industri media.

Melalui payung Omnibus Law Cipta Kerja, para investor asing lebih mudah mendapatkan izin apabila hendak membangun perusahaan di Indonesia, atau menanam investasi pada perusahaan yang ada.

Di awal kemunculannya, UU Omnibus Law ini pun bukannya tak dikritik oleh insan media. Terlebih dengan kemudahan bagi masuknya pemain asing di industri media dalam negeri ,membuka peluang terjadinya kontrol atas media oleh sekelompok orang.

Seiring dengan perkembangan teknologi, UU Penyiaran tahun 2002 yang merupakan salah satu payung hukum bagi industri media dipandang sudah lawas dan perlu direvisi.

Mengingat adanya sejumlah isu mendesak bagi revisi UU Penyiaran mulai dari pemusatan kepemilikan, sistem siaran jaringan, reformasi KPI hingga adopsi penyiaran digital.

Sayangnya, kemunculan UU Ciptaker tidak menjawab apa diharapkan insan media dari isu-isu di atas. Sebaliknya, UU Ciptaker tak lebih dari regulasi yang berpotensi besar menguatkan konglomerasi media serta kontrol oligarki dan pemerintah atas industri penyiaran.

Dengan masuknya pemain asing sebagaimana terjadi dalam kasus masuknya perusahaan Naver Corporation dan H Holdings Inc. yang memborong sebagian saham PT EMTEK, jalan masuk kontrol korporasi global yang mulai mencengkeram media dan informasi negeri ini kian terbuka.

Hal ini sesungguhnya bertentangan dengan dua prinsip bagi iklim media yang selama ini dianggap demokratis yakni “keragaman konten” dan “keragaman kepemilikan”.

Keragaman kepemilikan sendiri menjamin bahwa industri penyiaran memberi keadilan ekonomi, memiliki persaingan yang sehat, dan tidak ada pihak yang mendominasi informasi.

Meski dalam tataran teoretis demokrasi menjamin kebebasan bagi siapa pun untuk memiliki sesuatu, tetapi keberadaan UU Cipta Kerja pada akhirnya meruntuhkan konsep demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya, para pemilik modallah yang menguasai segalanya termasuk menguasai lalu lintas informasi dan mengendalikan industri media. Inilah paradoks demokrasi.

Konsep kebebasan kepemilikan ini pada akhirnya menjadi boomerang saat UU Cipta Kerja menghapus durasi izin yang secara otomatis memberi keleluasaan konglomerat untuk mengontrol industri penyiaran sembari mengecilkan suara publik di dalamnya.

Pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang sangat berbahaya bagi dunia penyiaran karena bertentangan dengan prinsip keberagaman kepemilikan media. Dua hal ini memungkinkan terciptanya ekosistem media yang dikuasai oleh segelintir pemodal besar, rendahnya pemerataan ekonomi dalam industri penyiaran, hingga rawannya intervensi kepentingan politik pemilik media.

Sebagaimana diketahui, kecenderungan media saat ini tak lepas dari opinion maker yang berdiri di belakang media. Kerap kita menemukan pendapat, hasil survei atau wacana yang dengan sengaja dilakukan untuk menggiring opini publik dan mempengaruhi psikologi massa.

Dengan keberadaan media yang memiliki peranan penting ini, wajar jika pada akhirnya media menjadi alat yang digunakan oleh siapa pun yang berminat untuk menggiring opini publik.

Saat ini, media telah bertransformasi menjadi industri yang mengendalikan atmosfer politik. Dalam teori agenda setting, pemilik media mudah saja melancarkan sejumlah agenda politik dan ekonomi dengan memanfaatkan medianya.

Di sini akan kita dapati pula, bagaimana para politisi bahkan pemerintah bekerja sama dengan industri media untuk memoles citra positif bagi kepentingannya, sementara di sisi lain tak bicara objektif dalam banyak masalah.

Lebih jauh lagi, di saat media memegang peranan penting untuk menyampaikan informasi ke publik, media justru tak menunjukkan perilaku pers yang sejati, namun lebih menjadi corong kepentingan penguasa.

Ini tentu saja dapat dengan mudah dilakukan semata untuk meraup keuntungan yang besar. Dengan keuntungan besar yang dijanjikannya, wajar saja para investor asing menaruh minat besar untuk menanam saham. Terlebih UU Omnibus Law yang ramah investor telah digelar pemerintah.

Posisi Strategis Media dan Kedaulatan Negara

Dalam Islam, media memiliki peran yang sangat strategis. Sebab, media dan informasi erat kaitannya dengan dengan pembentukan peradaban suatu bangsa. Melalui media, karakter generasi dapat dibentuk.

Dengan menghadirkan informasi yang islami secara intens, pemikiran, pemahaman, dan gaya hidup generasi dapat dibentuk.

Media juga adalah tools yang berperan besar dalam melakukan edukasi ke tengah-tengah masyarakat. Melalui media, negara mampu mengungkap kesalahan pemikiran, paham ataupun ideologi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Informasi yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk mengukuhkan nilai-nilai Islam yang agung, seraya menyingkirkan nilai-nilai sekularisme. Dengan perannya ini, Islam melarang adanya pemusatan kepemilikan media dengan tujuan untuk mengontrol arus informasi pada sekelompok orang.

Terlebih kepemilikan media dengan tujuan untuk meraup keuntungan melalui pembentukan opini publik yang memihak pada kepentingan segelintir orang termasuk polesan citra politik penguasa.

Meski negara membolehkan setiap warga negara untuk mendirikan perusahaan media, baik cetak, elektronik, atau media digital sebagaimana yang menjadi tren media saat ini.

Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan bingkai akidah dan syariat Islam, termasuk berperan dalam melakukan muhasabah lil hukkam atau menasihati penguasa.

Hal ini kontras dengan kondisi media dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, di mana media justru menjadi corong penguasa hingga para konglomerat banyak meraup keuntungan dalam kongkalikongnya dengan penguasa.

Peran media tidak hanya sebatas urusan politik dalam negeri saja. Dalam Kekhilafahan Islam, media juga memegang peran strategis dalam menjalankan politik luar negeri Khilafah. Dalam hal ini, media bertanggungjawab dalam mempropagandakan kekuatan militer dan pertahanan Khilafah pada masyarakat luar.

Dengan sendirinya, Khilafah tak akan memberi ruang pada warga negara asing mendirikan industri media dalam Khilafah, atau menanam saham di industri ini dikarenakan strategisnya peran media bagi negara dalam menjalankan politik dalam negeri maupun luar negeri Khilafah.

Berbicara mengenai media bukan hanya sebatas arus informasi dan bagaimana meraup keuntungan saja, lebih dari itu media berperan dalam menunjukkan kedaulatan negara, hingga kaum kafir memahami dengan jelas kedudukan Khilafah sebagai negara utama dan diperhitungkan dalam peta perpolitikan global. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan