Elektrifikasi Menggempur Tungku Dapur


Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi., M.Si. (Koordinator LENTERA)


MuslimahNews.com, OPINI — Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong rasio elektrifikasi di Indonesia agar masyarakat bisa menikmati listrik yang berkualitas secara merata.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, dalam enam tahun terakhir, rasio elektrifikasi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Jika pada 2014 lalu rasio elektrifikasi Indonesia baru di level 84,35%, pada 2020 rasio elektrifikasi nasional mencapai level 99,20%. Arifin menyebut, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Indonesia dapat mencapai level 99,9% pada tahun 2021 (kontan.co.id, 11/1/2021).

Elektrifikasi, Arus Deras Industri Setrum

Sejauh ini, program elektrifikasi nasional masih identik dengan upaya Indonesia menjadi produsen baterai—khususnya untuk mobil listrik—terbesar di dunia. Namun pada perkembangannya, ternyata ada program baru yang juga tengah dideraskan dalam bidang industri setrum ini, yaitu program satu juta kompor listrik.

Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan penggunaan kompor listrik/induksi dapat memberikan penghematan untuk negara dan rumah tangga sekaligus. Bahkan, Erick menyebut penghematan bisa mencapai Rp60 triliun bagi negara.

Erick juga mengatakan hal ini merupakan bagian dari upaya mencapai ketahanan energi nasional dan dilakukan dengan dukungan masyarakat (cnbcindonesia.com, 31/3/2021). Hal ini, kata Erick, karena penggunaan energi listrik lebih murah ketimbang penggunaan gas yang saat ini masih dipenuhi dari impor.

EBT, Kompor Listrik, dan Komersialisasi Sumber Daya Listrik

Semua ini—elektrifikasi dan program kompor listrik—sejatinya tak bisa dilepaskan dari arus deras konsep energi bersih, di mana EBT (energi baru terbarukan) berperan sebagai merchandise-nya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perusahaan (RPJPP), PLN menargetkan kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebesar 12,8 gigawatt (GW) pada 2024. Meski hingga akhir 2019 lalu, realisasi daya pembangkit EBT yang terpasang memang baru mencapai 7,8 GW (cnnindonesia.com, 12/8/2020).

Tak hanya itu, sejak akhir 2019 pemerintah telah menyiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tarif EBT. Perpres tarif EBT ini ditargetkan menjadi salah satu pendukung utama untuk mendorong proyek EBT itu sendiri.

Bahkan, selama 2020, Perpres tersebut kian dimatangkan. Perpres EBT ini difungsikan sebagai akselerator pengembangan EBT demi capaian target porsi EBT dalam bauran energi sebesar 23 persen pada 2025.

Perpres EBT pun sangat dinantikan karena dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Untuk mencapai angka 23 persen tadi, pemerintah dan swasta diharuskan bekerja sama untuk membuat proses bisnis yang baik, karena proyek tersebut memang mengharuskan adanya pekerjaan dan usaha besar.

Sejatinya, EBT ini berkaitan dengan suplai kebutuhan listrik rakyat. Pasalnya, selama ini PLN mengandalkan para Independent Power Producer (IPP) yang menjual listrik ke PLN dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Masalahnya, pihak IPP ini biasanya korporasi-korporasi besar. Bahkan, IPP sering disebut juga listrik swasta (liswas). Maksudnya, IPP adalah perusahaan pembangkit yang biasanya dimiliki asing dan aseng. Mereka datang ke Indonesia, lalu membangun sendiri pembangkit listrik tersebut di bawah koordinasi PLN.

Sedemikian gurih bisnis IPP ini, hingga para oknum pejabat yang secara struktural membawahi PLN—seperti Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, lembaga terkait, anggota parlemen—ikut menjadi bagian untuk menadah rente proyek IPP tersebut. Tak heran jika kemudian Perpres EBT digadang-gadang dapat membuka pintu investasi menjadi lebih lebar lagi.

Dalam kaitannya dengan program kompor listrik, EBT adalah celah bisnis yang menggiurkan bagi model penguasa yang menganggap rakyatnya sebagai konsumen. Tersebab adanya potensi ekonomi EBT ini, program kompor listrik pun akan menjadi efektif. Karena dalam hal ini, EBT sangat berpeluang menjadi sumber energi bagi pembangkit listrik.

Dengan kata lain, potensi swastanisasi, komersialisasi, sekaligus industrialisasi listrik akan menguat. Konsekuensinya, tagihan listrik yang harus dibayar rakyat juga harus siap melonjak.

Jadi apa kabar program kompor listrik? Sesuai teori permintaan (demand) dalam sistem ekonomi kapitalisme, ketika permintaan meningkat, harga barang/jasa juga meningkat. Aspek ini tampaknya yang ditargetkan penguasa, sehingga mereka juga berupaya membuat program-program publik yang mengarah pada perolehan profit.

Konversi kompor gas menjadi kompor listrik, dengan beragam opini yang mengiringi (agar rakyat bersedia menerima kebijakan ini), sungguh mengingatkan kita pada peristiwa konversi kompor minyak tanah ke kompor gas beberapa tahun silam.

Saat itu, minyak tanah diklaim mulai langka. Ketika hari-H konversi itu terjadi, ternyata dibarengi dengan makin mahalnya harga minyak tanah disertai dengan pencabutan subsidi BBM (bahan bakar minyak). Artinya, saat itu Pertamina selaku BUMN pengelola BBM, telah bergeser perannya menjadi pebisnis BBM. Tak pelak, pada episode berikutnya, pengusaha BBM asing pun mulai ramai membuka lapak SPBU di negeri ini.

Rupanya, pola konversi ini masih berlaku hari ini. Hanya berbeda wujud sumber daya saja. Alih-alih ada niat tulus modernisasi tungku dapur rakyat, dari kompor gas menjadi kompor listrik, yang terjadi tetap saja berujung pada komersialisasi sumber daya listrik.

Butuh Negara Ideologis

Keserakahan kapitalisme untuk mengeruk sumber daya energi harus segera dihentikan. Yang mampu menghentikannya, tentu saja harus sesama ideologi, dan ideologi tersebut adalah Islam.

Ideologi Islam akan menjadikan negara pengembannya—Khilafah Islamiah—menjalankan mandat pengelolaan sahih terhadap sumber daya energi dan listrik, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad)

Pengelolaan tersebut sedikitnya berdasarkan dua aspek. Pertama, larangan swastanisasi/privatisasi sumber daya energi dan listrik. Kedua, pengurusan urusan rakyat terkait dengan kebutuhan listrik.

Untuk aspek pertama, terdapat sabda Rasulullah saw. yang harus kita perhatikan, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Ketiganya tidak boleh dimiliki individu, apalagi jika sampai diswastanisasi. Komersialisasi sebagai buahnya adalah perkara yang diharamkan.

Kedua, pengurusan urusan rakyat terkait dengan kebutuhan listrik. Program kompor listrik terkait erat dengan penyediaan listrik yang memang tanggung jawab penguasa. Jadi, tidak semestinya menjadi target capaian profit bagi negara yang justru menampilkan kezaliman.

Pemimpin itu sejatinya mengurusi, bukan menzalimi. Amanah kepemimpinan tidak semestinya menjadikan rakyat sebagai target komersialisasi. Na’udzu billaahi.

Demikianlah yang terjadi ketika kapitalisme masih dibiarkan bertahan. Keserakahannya akan terus bergulir, mengeruk dan mengeruk tanpa puas. Tidak ada yang gratis dalam kacamata kapitalisme. Elektrifikasi demi menggempur tungku dapur tak lebih dari sekadar kemasan di balik kapitalisasi sumber daya energi dan listrik, di alam kapitalisme yang sudah serba mahal ini. [MNews/Gz]

Tinggalkan Balasan